2. 1. Inggris
• Nama Resmi: United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland [apabilaGreat Britain terdiri atas Inggris, Skotlandia,
dan Wales]
• Ibukota: London
• Luas wilayah (km2): 244.820
• Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional
• Sistem pemerintahan: Parlementer
• Parlemen: Bikameral (House of Lords + House of Commons)
3. • Bentuk negara: Kesatuan. Inggris terdiri atas 2 komponen pembentuk.
Pertama adalah wilayah administratif. Kedua adalah wilayah dependen
(negara yang operasinya bergantung pada kewenangan kerajaan
Inggris). WILAYAH ADMINISTRATIF - Wilayah administratif terdiri
atas Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Wilayah administratif
Inggris terdiri atas: 27 two-tier county, 32 London Borough dan 1 Kota
London, 36 distrik metropolitan, 56 otoritas kesatuan (termasuk 4 single-
tier county). Ke-27 two-tier county adalah: Buckinghamshire,
Cambridgeshire, Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset, East Sussex, Essex,
Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire, Kent, Lancashire,
Leicestershire, Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire, Northamptonshire,
Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Staffordshire, Suffolk, Surrey,
Warwickshire, West Sussex, dan Worcestershire. Ke-32 London Borough
adalah: Barking and Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Camden,
Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Hackney, Hammersmith and
Fulham, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Islington,
Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham,
City of London, Merton, Newham, Redbridge, Richmond upon Thames,
Southwark, Sutton, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, dan
Westminster.
4. • Ke-36 distrik metropolitan adalah: Barnsley, Birmingham, Bolton,
Bradford, Bury, Calderdale, Coventry, Doncaster, Dudley, Gateshead,
Kirklees, Knowlsey, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle upon Tyne,
North Tyneside, Oldham, Rochdale, Rotherham, Salford, Sandwell, Sefton,
Sheffield, Solihull, South Tyneside, St. Helens, Stockport, Sunderland,
Tameside, Trafford, Wakefield, Walsall, Wigan, Wirral, dan
Wolverhampton. Ke-56 otoritas kesatuan adalah: Bath and North East
Somerset, Blackburn with Darwen, Bedford, Blackpool, Bournemouth,
Bracknell Forest, Brighton and Hove, City of Bristol, Central Bedfordshire,
Cheshire East, Cheshire West and Chester, Cornwall, Darlington, Derby,
Durham County*, East Riding of Yorkshire, Halton, Hartlepool,
Herefordshire*, Isle of Wight*, Isles of Scilly, City of Kingston upon Hull,
Leicester, Luton, Medway, Middlesbrough, Milton Keynes, North East
Lincolnshire, North Lincolnshire, North Somerset, Northumberland*,
Nottingham, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar
and Cleveland, Rutland, Shropshire, Slough, South Gloucestershire,
Southampton, Southend-on-Sea, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent,
Swindon, Telford and Wrekin, Thurrock, Torbay, Warrington, West
Berkshire, Wiltshire, Windsor and Maidenhead, Wokingham, dan York (*
adalah single-tier county).
5. • Wilayah Administratif Irlandia Utara terdiri atas: 26 area dewan distrik
yaitu: Antrim, Ards, Armagh, Ballymena, Ballymoney, Banbridge, Belfast,
Carrickfergus, Castlereagh, Coleraine, Cookstown, Craigavon, Derry, Down,
Dungannon, Fermanagh, Larne, Limavady, Lisburn, Magherafelt, Moyle, Newry
and Mourne, Newtownabbey, North Down, Omagh, dan Strabane. Wilayah
Administratif Skotlandia terdiri atas: 32 area dewan, yaitu: Aberdeen City,
Aberdeenshire, Angus, Argyll and Bute, Clackmannanshire, Dumfries and
Galloway, Dundee City, East Ayrshire, East Dunbartonshire, East Lothian, East
Renfrewshire, City of Edinburgh, Eilean Siar (Western Isles), Falkirk, Fife,
Glasgow City, Highland, Inverclyde, Midlothian, Moray, North Ayrshire, North
Lanarkshire, Orkney Islands, Perth and Kinross, Renfrewshire, Shetland Islands,
South Ayrshire, South Lanarkshire, Stirling, The Scottish Borders, West
Dunbartonshire, dan West Lothian. Wilayah Administratif Wales terdiri atas: 22
otoritas kesatuan, yaitu: Blaenau Gwent; Bridgend; Caerphilly; Cardiff;
Carmarthenshire; Ceredigion; Conwy; Denbighshire; Flintshire; Gwynedd; Isle of
Anglesey; Merthyr Tydfil; Monmouthshire; Neath Port Talbot; Newport;
Pembrokeshire; Powys; Rhondda Cynon Taff; Swansea; The Vale of Glamorgan;
Torfaen; dan Wrexham. WILAYAH DEPENDEN - Anguilla, Bermuda, British
Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands,
Gibraltar, Montserrat, Pitcairn Islands, Saint Helena, Ascension, and Tristan da
Cunha, South Georgia and the South Sandwich Islands, danTurks and Caicos
Islands
6. 2. DENMARK
• Nama resmi: Kingdom of Denmark [Kongeriget Danmark]
• Ibukota: Kopenhagen
• Luas wilayah (km2): 43.096 + Faroe Islands 1.399 +
2.166.086 Greenland
• Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional
• Sistem pemerintahan: Parlementer
• Bentuk negara: Kesatuan. Denmark terdiri atas 5 region yaitu:
Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, dan
Syddanmark. Sejak 1 Januari 2007 Denmark melakukan fusi
(penggabungan) dari 271 kabupaten menjadi 98 dan dari 13 region
menjadi 5.
• Parlemen: Unikameral (Folketinget)
7. 3. Irlandia
• Nama resmi: Ireland [Eire]
• Ibukota: Dublin
• Luas wilayah (km2): 70.280
• Jenis kekuasaan: Republik
• Sistem pemerintahan: Parlementer
• Parlemen: Bikameral (Dail + Seanad)
• Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis). Irlandia terdiri atas 29 county dan
5kota. Ke-29 county adalah: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal,,
Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny,
Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan,
North Tipperary, Offaly, Roscommon, Sligo, South Dublin, South
Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, dan Wicklow. Sementara
ke-5 kota adalah Cork, Dublin, Galway, Limerick, dan Waterford.
8. 4. swedia
• Nama resmi: Kingdom of Sweden [Konungariket
Sverige]
• Ibukota: Stockholm
• Luas wilayah (km2): 449.964
• Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ----
Konstitusi Swedia ada 4 yaitu konstitusi tahun
1810, 1949, 1974, dan 1991. Seluruh konstitusi
tersebut sesuai dengan aspek kenegaraan
modern, kecuali pada ketetapan yang
menyebutkan (dalam Act of Succession)
"monark adalah penganut keyakinan evagelis
yang murni."
• Bentuk negara: Kesatuan ---- Sejak awal, Swedia
selalu berbentuk negara yang tersentralisasi
secara penuh. Hingga saat ini. Swedia terdiri
atas 21 lan (county), yaitu: Blekinge, Dalarna,
Gavleborg, Gotland, Halland, Jamtland,
Jonkoping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten,
Orebro, Ostergotland, Skane, Sodermanland,
Stockholm, Uppsala, Varmland, Vasterbotten,
Vasternorrland, Vastmanland, dan Vastra
Gotaland.
• Sistem pemerintahan: Parlementer ----
Monark selaku kepala negara; Perdana
Menteri selaku kepala administrasi
pemerintahan.
• Parlemen: Unikameral (Riksdag) ---- Riksdag
terdiri atas 349 anggota. Pemilihannya
dilakukan lewat asas luber setiap 4 tahun
sekali, dilakukan di Minggu ketiga bulan
September. Dalam pemilihan, negara dibagi ke
dalam 20 wilayan pemilihan yang
menghasilkan 310 anggota. Kursi dialokasikan
bagi tiap wilayah berdasarkan besar populasi
dan partai politik peserta lewat sistem
proporsional. Akibatnya, dihasilkan 39 kursi
penyesuaian yang didistribusikan kepada
seluruh partai partisipan pemilu (partai yang
beroleh kursi penyesuaian yang mendapat 4%
suara total). Buntut dari sistem ini, Swedia
kerap tidak memperoleh mayoritas di dalam
Riksdag. Perdana menteri merupakan
representasi parlemen. Total partai yang
terepresentasi dalam Riksdag sekurangnya 7,
juga terdapat sejumlah partai lain di tingkat
lokal.
9. 5. POLANDIA
• Nama resmi: Republic of Poland [Rzeczpospolita
Polska]
• Bahasa resmi:
• Ibukota: Warsawa
• Luas wilayah (km2): 312.685
• Jenis kekuasaan: Republik ----
• Bentuk negara: Kesatuan ---- Polandia terdiri atas
16 wojewodztwo (propinsi), yaitu: Dolnoslaskie
(a.k.a. Lower Silesia), Kujawsko-Pomorskie
(a.k.a. Kuyavia-Pomerania), Lodzkie, Lubelskie
(a.k.a. Lublin), Lubuskie (a.k.a. Lubusz),
Malopolskie (a.k.a. Lesser Poland), Mazowieckie
(a.k.a. Masovia), Opolskie, Podkarpackie
(a.k.a. Subcarpathia), Podlaskie, Pomorskie
(a.k.a. Pomerania), Slaskie (a.k.a. Silesia),
Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie
(a.k.a. Warmia-Masuria), Wielkopolskie
(a.k.a. Greater Poland), dan Zachodniopomorskie
(a.k.a. West Pomerania).
• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil -
--- Kepala negara adalah Presiden, kepala
pemerintahan adalah Perdana Menteri.
Dewan Menteri bertanggung jawab
kepada Perdana Menteri dan
Sejm. Dewan Menteri diajukan oleh
Perdana Menteri, diangkat oleh Presiden,
dan disetujui oleh Sejm. Presiden dipilih
lewat Pemilu langsung untuk masa bakti
5 tahun. Perdana Menteri dan Deputi
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
dan dikonfirmasikan kepada Sejm.
10. • Selain sebagai kepala negara, Presiden Polandia adalah penjamin kelestarian
otoritas negara, mengamati penerapan konstitusi, panglima tertinggi angkatan
perang, dan penjaga kedaulan serta keamanan negara. Presiden mengangkat Dewan
Menteri lewat persetujuan Sejm. Presiden mengundangkan undang-undang setelah
mengirimkannya kepada Mahkamah Konstitusi seputar ketidakmelanggarannya
atas konstitusi. Presiden juga berhak menolak penandatangan suatu undang-undang
dengan memberikan alasannya kepada Sejm (apabila 2/3 anggota Sejm
menyetujuinya, undang-undang tetap harus ditandatangani oleh Presiden). Presiden
mewakili Polandia dalam pergaulan internasional. Posisi politik Presiden tidak
seberapa kuat, karena perannya sekadar menjadi arbitrator antar lembaga-lembaga
politik. Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri dan dua kategori kementerian.
Kategori pertama adalah para menteri (kepala komite) yang langsung memerintah
cabang pemerintahan negara dan para menteri yang khusus ditunjuk Perdana
Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Peran politik Perdana Menteri
cukup besar. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Sejm. Sejm dapat
melancarkan mosi tidak percaya kepada Dewan Menteri.
• Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Polandia terdiri atas Senat (upper
house) dan Sejm (lower house) Joint-
session antara Senat dan Sejmdisebut Zgromadzenie Narodowe (Dewan
Nasional). Senat terdiri atas 100 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat suara
mayoritas di basis propinsi dengan masa bakti 4 tahun. Sejm terdiri atas 460 kursi,
dengan metode perwakilan proporsional untuk masa bakti 4 tahun. Posisi Sejm
lebih kuat daripada Senat. Hanya Sejm yang bisa mengadopsi undang-undang,
kendati Senat dapat mengusulkan amandemen atasnya. Kendali atas Dewan
Menteri ada di tangan Sejm, bukan Senat
11. 6. REPUBLIK CEKO
• Nama resmi: Czech Republic [Ceska
Republika]
• Bahasa resmi:
• Ibukota: Praha
• Luas wilayah (km2): 78.866
• Jenis kekuasaan: Republik ----
• Bentuk negara: Kesatuan ---- Republik Ceko
terdiri atas 13 kraj (region) dan 1 hlavni
mesto (ibukota). Ke-13 kraj adalah:
Jihocesky (a.k.a. South Bohemia), Jihomoravsky
(a.k.a. South Moravia), Karlovarsky
(a.k.a. KarlovyVary), Kralovehradecky
(a.k.a. Hradec Kralove), Liberecky
(a.k.a. Liberec), Moravskoslezsky
(a.k.a. Moravia-Silesia), Olomoucky
(a.k.a. Olomouc), Pardubicky (a.k.a. Pardubice),
Plzensky (a.k.a. Pilsen), Stredocesky
(a.k.a. Central Bohemia), Ustecky (a.k.a. Usti),
Vysocina (a.k.a.Highlands), Zlinsky (a.k.a. Zlin).
Sementara 1 hlvani mesto adalah Praha
(a.k.a. Prague).
• Sistem pemerintahan: Parlementer ----
Kepala negara adalah Presiden, kepala
pemerintahan adalah Perdana Menteri.
Kabinet diangkat oleh Presiden atas
rekomendasi Perdana Menteri. Presiden
(sesuai amandemen konstitusi 2012) dipilih
rakyat secara langsung untuk masa 5 tahun
(tidak boleh lebih dari 2 kali
menjabat). Perdana Menteri diangkat oleh
Presiden.
• Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Republik
Ceko disebut Parlament. Parlament terdiri
atas Senat dan Poslanecka
Snemovna (Chamber of
Deputies). Senat terdiri atas 81 kursi, dengan
mana setiap anggotanya dipilih secara
langsung untuk masa bakti 6 tahun.
Sepertiganya dipilih setiap 3
tahun. Poslanecka Snemovna terdiri atas 200
kursi, dengan mana setiap anggotanya dipilih
lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4
tahun.
12. 7. BELANDA
• Nama resmi: Kingdom of Netherlands [Koninkrijk der Nederlanden]
• Bahasa resmi:
• Ibukota: Amsterdam
• Luas wilayah (km2): 41.526
• Penduduk: 16.805.637 orang
• Etnis: Belanda 80,7%; Uni Eropa 5%; Indonesia 2,4%; Turki 2,2%; Suriname 2%;
Maroko 2%; Karibia 0,8%; lainnya 4,8%.
• Agama: Katolik Roma 30%; Protestan 20% (termasuk Reformasi Belanda 11%;
Kalvinis 6%; Protestan lain 3%); Islam 5,8%; lainnya 2,2%; Tidak beragama 42%.
• Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional --- Kepala negara adalah Ratu Beatriz
(calon pewaris adalah Pangeran Willem-Alexander). Kepala pemerintahan adalah
Perdana Menteri dibantu oleh Deputi Perdana Menteri. Dewan menteri diangkat
oleh Ratu, sementara Perdana Menteri diangkat Ratu berdasarkan suara terbesar
partai politik dalam parlemen (demikian pula Deputi Perdana Menteri).
13. • Bentuk negara: Kesatuan --- Kecenderungan konsep negara kesatuan Belanda
adalah desentralistik. Belanda terdiri atas 12 propinsi yaitu: Drenthe, Flevoland,
Fryslan (a.k.a. Friesland), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant
(a.k.a. North Brabant), Noord-Holland (a.k.a. North Holland), Overijssel, Utrecht,
Zeeland (a.k.a. Zealand), Zuid-Holland (a.k.a. South Holland)
• Sistem pemerintahan: Parlementer ---
• Parlemen: Bikameral --- Parlemen Belanda bernama Staten General (States
General) terdiri atas 2 kamar yaitu Eerste Kamer (First Chamber) danTweede
Kamer (Second Chamber). Anggota Eerste Kamer terdiri atas 75 kursi, dengan
mana anggotanya dipilih secara tidak langsung oleh dewan propinsial (12 propinsi)
negara untuk masa bakti 4 tahun. Eerste Kamer tidak punya wewenang menerbitkan
ataupun mengamandemen undang-undang, tetapi punya hak meminta informasi
kepada para menteri. Anggota Tweede Kamer terdiri atas 150 kursi dengan mana
anggotanya dipilih langsung lewat Pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Tweede Kamer
adalah pusat kegiatan politik. Kewenangannya adalah menerbitkan dan
mengamandemen undang-undang.
14. 8. GERMANY
• Nama resmi: Federal Republic of Germany [Bundesrepublik Deutschland]
• Bahasa resmi: Jerman
• Ibukota: Berlin , Luas wilayah (km2): 356.854 , Penduduk: 81.147.265
orang
• Etnis: Jerman 91,5%; Turki 2,4%; lainnya 6,1% (termasuk Yunani, Italia,
Polandia, Rusia, Serbo-Kroasia, Spanyol).
• Agama: Protestan 34%; Katolik Roma 34%; Islam 3,7%; tidak terafiliasi
atau lainnya 28,3%.
• Jenis kekuasaan: Republik --- Kepala negara adalah Presiden. Kepala
pemerintahan adalah Kanselir. Kabinet disebut Bundesminister (Federal
Minister) diangkat oleh presiden atas rekomendasi Kanselir. Presiden
bermasa bakti 5 tahun, dipilih oleh Konvensi Federal. Peserta Konvensi
Federal adalah seluruh anggota Bundestag (parlemen negara federal) dan
jumlah setara dari delegasi yang dipilih oleh Bundesrat (parlemen negara
bagian). Kanselir dipilih oleh Bundestag.
15. • Bentuk negara: Federasi. Jerman terdiri atas 16 Land (negara
bagian), yaitu: Baden-Wuerttemberg, Bayern (a.k.a. Bavaria),
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (a.k.a. Hesse),
Mecklenburg-Vorpommern (a.k.a. Mecklenburg-Western
Pomerania), Niedersachsen (a.k.a. Lower Saxony), Nordrhein-
Westfalen (a.k.a. North Rhine-Westphalia), Rheinland-Pfalz
(a.k.a. Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (a.k.a. Saxony),
Sachsen-Anhalt (a.k.a. Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein,
Thueringen (a.k.a. Thuringia). Catatan: Bayern, Sachsen, dan
Thueringen kerap menyebut diri mereka sebaga negara bebas
(Freistaat).
• Parlemen: Bikameral --- Parlemen Jerman terdiri
atas Bundesrat (Federal Council) dan Bundestag (Federal
Parliament). Bundesrat terdiri atas 69 kursi, dengan mana
pemerintah negara-negara bagian duduk di dalamnya, dengan kursi
antara 3 hingga 6 suara bergantung proporsi populasinya. Suara-
suara ini diberikan dengan sistem blok. Bundestag terdiri atas 622
kursi, dengan mana setiap anggota dipilih lewat Pemilu langsung.
Masa bakti anggotanya 4 tahun. Sistem Pemilu yang digunakan
adalah proporsional dengan varian personal. Setiap partai harus
beroleh 5% suara atau memenangkan 3 distrik pemilihan apabila
hendak terepresentasi di dalamBundestag.
16. • Sistem pemerintahan: Parlementer --- Presiden Federal adalah kepala negara.
Secara formal, ia mengangkat dan memberhentikan Kanselir setelah dilakukan
langkah sebelumnya oleh Parlemen. Presidenlah yang mengesahkan undang-
undang, yang sebelum ia tanda tangani diperiksa terlebih dahulu apakah sesuai atau
tidak dengan konstitusi. Presiden mewakili negara federasi dalam hubungan
internasional dan secara formal mengangkat dan memberhentikan pejabat publik,
tentara, dan hakim federal. Ia juga punya hak grasi. Namun, presiden federal
bukanlah panglima tertinggi angkatan perang juga bukan kepala
pemerintahan. Pengaruh politik Presiden Federal bergantung pada karisma politik
yang dimilikinya. Masa bakti presiden adalah 5 tahun, dan hanya dapat dipilih satu
kali lagi. Presiden Federal hanya bisa diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi
Federal. Karena dipilih oleh Konvensi Federal maka tidak ada kampanye
pencalonan diri Presiden Federal. Pusat politik Jerman ada di administrasi federal.
Administrasi federal dikepalai Bundeskanzler (Kanselir). Kanselir adalah kepala
para menteri federal. Kanselir dinominasikan oleh Presiden Federal dan dipilih
olehBundestag. Para menteri federal diangkat oleh Presiden Federal atas nasehat
Kanselir. Para menteri berkuasa penuh menjalankan kementeriannya. Namun,
Kanselir punya wewenang merancang kebijakan pemerintahan. Dengan adanya
rancangan kebijakan ini, para menteri dibatasi perluasan kewenangannya (tidak
boleh keluar dari garis kebijakan ini).Bundestag dapat memecat Kanselir dan
menggantikannya dengan seorang Kanselir baru yang dipilih oleh mayoritas-lebih
anggota Bundestag. Jika seorang Kanselir tidak mampu memenangkan mayoritas
suara dalam parlemen, maka ia dapat meminta Presiden Federal untuk
membekukanBundestag. Namun, Bundestag dapat mengakali ini dengan memecat
Kanselir dan memilih yang baru.