SlideShare a Scribd company logo
MEMBANGUN OTONOMI DAERAH
MEMPERKUAT NKRI
FADLILLAH EMIR FARSYA(19103013)
1.Pendahuluan
Pergolakan politik lokal seperti yang terjadi di Irian Jaya, Aceh, Timor
Timur, dan Riau merupakan indikasi paling jelas adanya persoalan
serius di dalam relasi negara-masyarakat pada umumnya dan hubungan
pusat-daerah khususnya yang mengan cam integrasi nasional.
2.Negara Kesatuan,Federal,dan Otonomi Daerah
A.Peranan Daerah
Ditinjau dari besarnya peranan para pendiri negara di tingkat nasional,
terlihat peranan daerah dalam proses nation-building ini lebih banyak
memberikan legitimasi dan dukungan massa bagi gerakan nasionalis
dan bukan sebagai pemrakarsa.
.
B.Sentralisasi Orde Baru
Orde Baru adalah rezim yang sangat konsisten melaksanakan
sentralisasi kekuasaan dan sekaligus uniformitas tatanan masya
rakat desa melalui UU No 5/1974 tentang Pemerintahan Desa,
yang praktis menjadikan daerah seluruhnya tergantung pada
pemerintah pusat.
Masyarakat Aceh umumnya memiliki kebanggaan tinggi
atas sumbangannya yang begitu besar bagi berdirinya RI di
masa awal pembentukannya sampai di masa Orde Baru dan
Orde Transisi.
3.PEMEKARAN KABUPATEN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Masyarakat Aceh bukan hanya merasakan perimbangan kekuatan
pasar dan daerah yang tidak adil, melainkan juga ketimpangan
ekonomi antara kelompok pendatang, yang meng eksploitasi
kekayan alam yang dimiliki Aceh, dan masyarakat Aceh itu
sendiri.
4.Pemekaran kabupaten di riau dan kepulauan riau.
Perubahan Karakter Masyarakat Riau
Masyarakat Melayu Riau umumnya dikenal sebagai penganut Islam dan menjunjung
adat-istiadat yang memilih cara-cara damai dan cenderung menghindari konflik frontal
dalam menyelesaikan masalah. Jika terbentur pada suatu permasalahan, mereka
cenderung merajuk dan bukannya konfrontatif. Tidak jarang pula beberapa penyair
seperti Aris Abebas, Idrus Tintin, dan Hasan Yunus mengekspresikan protes mereka
terhadap ketidakadilan pemerintah pusat dalam bentuk tulisan atau puisi politik.
Pemekaran Kembali Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah lebih kurang 10.683, 25
km persegi dengan jumlah penduduk 658.034 jiwa pada 2007 terdiri atas
13 kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk mendukung pening katan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah
penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.
SEKIAN TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Membangun otonomi daerah memperkuat NKRI

Konflik yang ada di indonesia
Konflik yang ada di indonesiaKonflik yang ada di indonesia
Konflik yang ada di indonesiaVivin Ilvya
 
Makalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis PancasilaMakalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis Pancasila
Dewi Annisa
 
KONSEP DESA
KONSEP DESAKONSEP DESA
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
jopiwildani
 
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptxppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
EmiliaEmilia31
 
geografi kelas XII.pptx
geografi kelas XII.pptxgeografi kelas XII.pptx
geografi kelas XII.pptx
AndiNurulFatma1
 
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahankuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
fauzanfahcri1
 

Similar to Membangun otonomi daerah memperkuat NKRI (7)

Konflik yang ada di indonesia
Konflik yang ada di indonesiaKonflik yang ada di indonesia
Konflik yang ada di indonesia
 
Makalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis PancasilaMakalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis Pancasila
 
KONSEP DESA
KONSEP DESAKONSEP DESA
KONSEP DESA
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
 
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptxppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
ppt KD 3.2 INTERAKSI KERUANGAN DESA DAN KOTA-dikonversi.pptx
 
geografi kelas XII.pptx
geografi kelas XII.pptxgeografi kelas XII.pptx
geografi kelas XII.pptx
 
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahankuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
kuliah 5 Tipologi Desa.ppt dan penambahan
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 

Recently uploaded (17)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 

Membangun otonomi daerah memperkuat NKRI

  • 1. MEMBANGUN OTONOMI DAERAH MEMPERKUAT NKRI FADLILLAH EMIR FARSYA(19103013)
  • 2. 1.Pendahuluan Pergolakan politik lokal seperti yang terjadi di Irian Jaya, Aceh, Timor Timur, dan Riau merupakan indikasi paling jelas adanya persoalan serius di dalam relasi negara-masyarakat pada umumnya dan hubungan pusat-daerah khususnya yang mengan cam integrasi nasional.
  • 3. 2.Negara Kesatuan,Federal,dan Otonomi Daerah A.Peranan Daerah Ditinjau dari besarnya peranan para pendiri negara di tingkat nasional, terlihat peranan daerah dalam proses nation-building ini lebih banyak memberikan legitimasi dan dukungan massa bagi gerakan nasionalis dan bukan sebagai pemrakarsa. .
  • 4. B.Sentralisasi Orde Baru Orde Baru adalah rezim yang sangat konsisten melaksanakan sentralisasi kekuasaan dan sekaligus uniformitas tatanan masya rakat desa melalui UU No 5/1974 tentang Pemerintahan Desa, yang praktis menjadikan daerah seluruhnya tergantung pada pemerintah pusat.
  • 5. Masyarakat Aceh umumnya memiliki kebanggaan tinggi atas sumbangannya yang begitu besar bagi berdirinya RI di masa awal pembentukannya sampai di masa Orde Baru dan Orde Transisi. 3.PEMEKARAN KABUPATEN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  • 6. Masyarakat Aceh bukan hanya merasakan perimbangan kekuatan pasar dan daerah yang tidak adil, melainkan juga ketimpangan ekonomi antara kelompok pendatang, yang meng eksploitasi kekayan alam yang dimiliki Aceh, dan masyarakat Aceh itu sendiri.
  • 7. 4.Pemekaran kabupaten di riau dan kepulauan riau. Perubahan Karakter Masyarakat Riau Masyarakat Melayu Riau umumnya dikenal sebagai penganut Islam dan menjunjung adat-istiadat yang memilih cara-cara damai dan cenderung menghindari konflik frontal dalam menyelesaikan masalah. Jika terbentur pada suatu permasalahan, mereka cenderung merajuk dan bukannya konfrontatif. Tidak jarang pula beberapa penyair seperti Aris Abebas, Idrus Tintin, dan Hasan Yunus mengekspresikan protes mereka terhadap ketidakadilan pemerintah pusat dalam bentuk tulisan atau puisi politik.
  • 8. Pemekaran Kembali Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah lebih kurang 10.683, 25 km persegi dengan jumlah penduduk 658.034 jiwa pada 2007 terdiri atas 13 kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pening katan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.