2. Kewenangan merupakan inti dari konsep
Desentralisasi dan otonomi daerah,
kewenangan dapat menentukan kualitas
suatu daerah dalam menjalankan otonomi
yang telah didesentralisasikan oleh pusat
kepada daerah.

3.  Secara konseptual istilah kewenangan diartikan
sebagai hak ataupun kewajiban dalam
menjalankan satu atau beberapa fungsi
manajemen antaralain :
a. Pengaturan.
b. Perencanaan
c. Pengorganisasian
d. Pengurusan
e. Pengawasan
Atas suatu obyek tertentu yang ditanggani oleh
pemerintahan.

4. Konsep kewenangan berbeda dengan urusan
pemerintahan , tetapi keduanya saling
mendukung, artinya bahwa urusan
merupakan fungsi dan memperjelas
kewenangan, urusan tanpa di dukung dengan
kewenangan untuk melaksanakan urusan
sesuatu akan terjadi ketidaklancarandalam
melaksanakan urusan.

5.  Untuk memepertegas istilah kewenangan
adalah merupakan hak untuk menjalankan
satu atau lebih fungsi manajemen yaitu
meliputi pengaturan (regulasi dan
standarisasi) pengurusan (administrasi) dan
pengawasan (supervisi atau suatu urusan
tertentu

6. Menurut Rod Haque dan Martin Harrop adalah
suatu negara kesatuan kewenangan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat adalah :
1. Kontrol atas perbuatan peraturan pemerintah
termasuk dalam hal menghapus atau
kewenangan pemerintah daerah.
2. Menyediakan sebagian besar kebutuhan
pengeluaran pemerintah daerah
3. Membuat standar adminisrasi penyediaan
pelayanan.
4. Menanggani urusan-urusan yang bersifat
nasional

7. YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH
DAERAH ADALAH :
1 Kontrol atas implementasi kebijakan.
2. Penyedian pelayanan masyarakat
(kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat
3. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan
tertentu
4. Kewenangan untuk memilih dan
mengangkat perangkat pemerintah daerah

8. Kewenangan pemerintah pusat dan
kewenangan pemerintah daerah merupakan
kewenangan otoritas legal formal yang
menjadi dasar wewenang pemerintahan untuk
dapat diimplementasikan

9. Menurut Syafrudin berkaitan dengan
kewenangan adalah kekuasaan formal yakni
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh UU atau legislatif, dari
kekuasaan eksekutif atau administratif.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang –
wewenang, wewenang adalah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu tindakan hukum
publik

10.  Kewenangan tetap melekat pada pejabatnnya,
sedangkan wewenang bisa dideligasikan