SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Lampiran 1      :     PETA KABUPATEN HALMAHERA UTARA
                  Lampiran 2      :     PETA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
                  Lampiran 3      :     PETA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
                  Lampiran 4      :     PETA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
                  Lampiran 5            PETA KOTA TIDORE KEPULAUAN

                  LAMPIRAN 1
                  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                  NOMOR 1 TAHUN 2003
                  TANGGAL 25 PEBRUARI 2003




                        PETA KABUPATEN HALMAHERA UTARA
KETERANGAN          :




+-+-+-+-+-+-        : Batas Kabupaten/Kota
. . . . . . . .
---------           : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                          ttd

                                 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
            NOMOR 1 TAHUN 2003
            TANGGAL 25 PEBRUARI 2003




                         PETA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
  KETERANGAN         :




  +-+-+-+-+-+-       : Batas Kabupaten/Kota
   . . . . . . . .
  ---------          : Batas Kecamatan


                                              PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                             ttd

                                               MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo
LAMPIRAN 3
         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
         NOMOR 1 TAHUN 2003
         TANGGAL 25 PEBRUARI 2003




                        PETA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
KETERANGAN        :

++++++++          : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+-      : Batas Kabupaten
. . . . . . . .
---------         : Batas Kecamatan


                                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                     ttd

                                            MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo
LAMPIRAN 4
         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
         NOMOR 1 TAHUN 2003
         TANGGAL 25 PEBRUARI 2003




                       PETA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETERANGAN        :




++++++++          : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+-      : Batas Kabupaten/Kota
. . . . . . . .
---------         : Batas Kecamatan


                                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                          ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo
LAMPIRAN 5
            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
            NOMOR 1 TAHUN 2003
            TANGGAL 25 PEBRUARI 2003




                              PETA KOTA TIDORE KEPULAUAN
  KETERANGAN          :




  +-+-+-+-+-+-        : Batas Kabupaten/Kota
  -.-.-.-.-.-.-.-.-   : Batas Kecamatan


                                               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                              ttd

                                                 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo

More Related Content

Viewers also liked (13)

Uu 08 2003
Uu 08 2003Uu 08 2003
Uu 08 2003
 
Uu 27 2002
Uu 27 2002Uu 27 2002
Uu 27 2002
 
Uu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+PjlsUu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+Pjls
 
Uu 34 2003
Uu 34 2003Uu 34 2003
Uu 34 2003
 
Uu 01 2002
Uu 01 2002Uu 01 2002
Uu 01 2002
 
Uu 05 2003
Uu 05 2003Uu 05 2003
Uu 05 2003
 
Uu 18 2002
Uu 18 2002Uu 18 2002
Uu 18 2002
 
Uu 07 2002
Uu 07 2002Uu 07 2002
Uu 07 2002
 
Uu 04 2002 L
Uu 04 2002 LUu 04 2002 L
Uu 04 2002 L
 
Uu 26 2003 Pjls
Uu 26 2003 PjlsUu 26 2003 Pjls
Uu 26 2003 Pjls
 
Uu 28 2004
Uu 28 2004Uu 28 2004
Uu 28 2004
 
Uu 27 2004
Uu 27 2004Uu 27 2004
Uu 27 2004
 
Uu 23 2002
Uu 23 2002Uu 23 2002
Uu 23 2002
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Peta Administrasi Halmahera

  • 1. Lampiran 1 : PETA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Lampiran 2 : PETA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Lampiran 3 : PETA KABUPATEN KEPULAUAN SULA Lampiran 4 : PETA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Lampiran 5 PETA KOTA TIDORE KEPULAUAN LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TANGGAL 25 PEBRUARI 2003 PETA KABUPATEN HALMAHERA UTARA KETERANGAN : +-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten/Kota . . . . . . . . --------- : Batas Kecamatan
  • 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo
  • 3. LAMPIRAN 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TANGGAL 25 PEBRUARI 2003 PETA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KETERANGAN : +-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten/Kota . . . . . . . . --------- : Batas Kecamatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya
  • 4. SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo
  • 5. LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TANGGAL 25 PEBRUARI 2003 PETA KABUPATEN KEPULAUAN SULA KETERANGAN : ++++++++ : Batas Provinsi +-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten . . . . . . . . --------- : Batas Kecamatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
  • 6. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo
  • 7. LAMPIRAN 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TANGGAL 25 PEBRUARI 2003 PETA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR KETERANGAN : ++++++++ : Batas Provinsi +-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten/Kota . . . . . . . . --------- : Batas Kecamatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
  • 8. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo
  • 9. LAMPIRAN 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TANGGAL 25 PEBRUARI 2003 PETA KOTA TIDORE KEPULAUAN KETERANGAN : +-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten/Kota -.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya
  • 10. SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo