Ringkasan dokumen tersebut adalah: Verifikasi STBM bertujuan untuk menilai perubahan perilaku masyarakat terkait 5 pilar STBM dan menyatakan komunitas telah mencapai status tersebut. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat dusun hingga provinsi dengan metode sampling. Hasil verifikasi digunakan sebagai acuan untuk berbagai kebijakan.

1. Pedoman Pelaksanaan
Monitoring dan Verifikasi STBM 5 Pilar
PENGELOLA PROGRAM STBM

2. VERIFIKASI STBM
MEMASTIKAN TERJADINYA PERUBAHAN PERILAKU
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN STBM 5 PILAR
PILAR 1 MENCAPAI 100%
SBS
PILAR 2-5 MINIMAL 50%
MELAKSANAKAN STBM 5
PILAR

3. TUJUAN
VERIFIKASI STBM
Penilaian atas perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait 5 pilar
STBM
Menyatakan komunitas telah mencapai status pilar-pilar STBM, acuan
pemangku kepentingan memberikan sertifikasi dan dasar bagi masyarakat
untuk deklarasi
Strategi advokasi pemangku kepentingan untuk keberlangsungan STBM
Langkah menyusun strategi mempertahankan status SBS dan desa
STBM (5 pilar)

4. TAHAPAN PROSES
VERIFIKASI STBM
a) Identifikasi - pelaku verifikasi siap melakukan
pembekalan dan penyamaan persepsi
b) Penjelasan perwakilan komunitas yang akan
diverifikasi kepada tim verifikasi
c) Pembahasan strategi, tahapan verifikasi,
tingkatan wilayah dan pilar STBM
d) Memperbanyak format verifikasi sesuai
kebutuhan
e) Penyamaan persepsi format verifikasi
f) Membagi tim verifikasi berdasar titik wilayah
g) Jadwal dan estimasi waktu serta proses review
dan rekap data
1. PERSIAPAN

5. TAHAPAN PROSES
VERIFIKASI STBM
Berdasar peta sanitasi dari hasil pemicuan
untuk melihat kondisi perubahan perilaku
sanitasi masyarakat
2. PENGUMPULAN
DATA DAN
INFORMASI

6. TAHAPAN PROSES
VERIFIKASI STBM
a) Melakukan review untuk mengevaluasi
kegiatan verifikasi
b) Merekap menggunakan format yang ada
3. REKAPITULASI
DATA

7. TAHAPAN PROSES
VERIFIKASI STBM
Evaluasi kegiatan dari tim verifikasi terkait
tantangan, hal yang mendukung dan hal yang
perlu ditingkatkan pada kegiatan verifikasi
selanjutnya
4. REVIEW HASIL
VERIFIKASI

8. TAHAPAN PROSES
VERIFIKASI STBM
Jika hasil pleno masyarakat memenuhi salah
satu/beberapa pilar STBM 
berhak mendapat sertifikasi
5. PLENO HASIL
VERIFIKASI
Jika hasil pleno masyarakat belum memenuhi
 Dirancang bersama strategi konkrit untuk
perbaikan dan perubahan perilaku

9. TIM VERIFIKASI
TINGKATAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI PENDAMPING ALAT VERIFIKASI
DUSUN/RW  Sanitarian Puskesmas
 PKK Desa/ Kelurahan
 Aparat Desa/ Kelurahan
 Tim dari dusun lain dalam satu desa
 Perwakilan kelompok marginal seperti kelompok disabilitas
 Kader Dusun/RW
 Komite Dusun/RW
 Kepala Dusun/ Ketua RW
lokasi verifikasi
 Data Primer
 Peta Sosial
 Format Verifikasi dan Rekap
DESA/KELURAHAN  Sanitarian Puskesmas
 Promkes Puskesmas
 UPTD Kecamatan
 PKK Kecamatan
 Tim STBM dari Desa/ Kelurahan lain dalam 1 (satu) Kecamatan
 Perwakilan kelompok marginal seperti kelompok diabilitas
 Aparat Desa/Kelurahan
 Kader Desa/Kelurahan
 PKK Desa/Kelurahan
 Kepala Desa/Lurah lokasi
verifikasi
 Data Primer
 Peta Sosial
 Data Web STBM
 Format Verifikasi dan Rekap

10. TIM VERIFIKASI
TINGKATAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI PENDAMPING ALAT VERIFIKASI
KECAMATAN  Dinas Kesehatan Kab/Kota
 POKJA Sanitasi/ AMPL
 PKK Kabupaten
 Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten
Kota Sehat, jika ada)
 Tim STBM dari Kecamatan lain
 Perwakilan kelompok marginal seperti kelompok diabilitas
 Aparat Kecamatan
 PKK Kecamatan
 Tim STBM Kecamatan
 Camat lokasi verifikasi
Puskesmas
 UPTD Kecamatan
 Data Primer
 Data Web STBM
 Format Verifikasi dan
Rekap
KABUPATEN/KOTA  Dinas Kesehatan Provinsi
 Tim STBM Provinsi
 POKJA Sanitasi / AMPL Provinsi
 Perwakilan dari kabupaten lain
 Dinas di Provinsi yang terkait dengan Sarana Air Minum dan
Sanitasi
 Perwakilan kelompok marginal seperti kelompok diabilitas
 Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota
 Tim STBM Kabupaten/ Kota
 PKK Kabupaten/ Kota
 Organisasi yang bergerak di
bidang kesehatan (Forum
Kabupaten Kota Sehat, jika ada)
 Data Primer
 Data Web STBM
 Format Verifikasi dan
Rekap

11. TIM VERIFIKASI
TINGKATAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI PENDAMPING ALAT VERIFIKASI
PROVINSI  Kementerian Kesehatan
 Kementerian/Lembaga terkait dengan sanitasi dan air minum
 POKJA Sanitasi / AMPL Provinsi
 Mitra STBM
 Perwakilan kelompok marginal seperti kelompok diabilitas
 Dinas Kesehatan Provinsi
 Tim STBM Provinsi
 PKK Provinsi
 Organisasi yang bergerak di
bidang kesehatan (Forum
Kabupaten Kota Sehat, jika ada)
 Data Primer
 Data Web STBM
 Format Verifikasi dan
Rekap

13. PELAKSANAAN
VERIFIKASI BERJENJANG
Puskesmas membentuk tim verifikasi Dusun/RW
1. VERIFIKASI
DUSUN/RW/RT
Kepada Kepala
Puskesmas tembusan
kepada Kepala Desa
Kepala Dusun/RW/RT
Membuat
permohonan
verifikasi
100% SBS dan Pilar
2-5 min 50%
melaksanakan 5
pilar STBM

14. 1. VERIFIKASI
DUSUN/RW/RT
METODE KETERANGAN
DUSUN /
RW/RT
Sensus
(1) Dilaksanakan pada semua KK yang ada di Dusun/RW/RT.
(2) Tim verifikasi harus mengunjungi SEMUA RUMAH (100%)
yang berada di Dusun/RW/RT yang diverifikasi.
(3) Verifikasi dilakukan sekaligus untuk ke lima pilar STBM.

15. PELAKSANAAN
VERIFIKASI BERJENJANG
Dinkes Kab/Kota membentuk tim verifikasi Desa
2. VERIFIKASI
DESA
Kepada Kepala
Puskesmas tembusan
kepada Camat dan
Dinkes Kab/Kota
Kepala Desa/Lurah
Membuat
permohonan
verifikasi
100% SBS dan Pilar
2-5 min 50%
melaksanakan 5
pilar STBM

16. 2. VERIFIKASI DESA
METODE KETERANGAN
DESA
Stratified
Random
Sampling
(1)Seluruh Dusun/RW/RT di Desa/kelurahan yang akan diverifikasi harus sudah terverifikasi
100% terlebih dahulu.
(2)Verifikasi Desa/Kelurahan dilakukan dengan sampling 30% dari jumlah dusun/RW/RT yang ada. Dari masing-
masing dusun/RW/RT sampling dipilih 30 % KK yang ada di setiap Dusun/RW/RT sebagai sampling.
(3)Pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, diutamakan
daerah rawan, misalkan bantaran sungai atau lokasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk BABS,
membuang sampah, mencuci peralatan makan dan minum dan sumber air baku konsumsi.
(4)Data hasil verifikasi tingkat dusun dapat digunakan refrensi bagi tim verifikator untuk menentukan wilayah
yang akan diverifikasi termasuk peta desa dan data primer (digunakan data dari WEB STBM)

17. PELAKSANAAN
VERIFIKASI BERJENJANG
Dinkes Kab/Kota membentuk tim verifikasi Kecamatan
3. VERIFIKASI
KECAMATAN
Kepada Kepala Dinkes
Kab/Kota tembusan
kepada
Bupati/Walikota
Camat
Membuat
permohonan
verifikasi
100% SBS dan Pilar
2-5 min 50%
melaksanakan 5
pilar STBM

18. 3. VERIFIKASI
KECAMATAN
METODE KETERANGAN
KECAMATAN
Stratified
Random
Sampling
1. Di setiap desa dalam kecamatan tersebut harus sudah terverifikasi 100% seperti persyaratan verifikasi
Desa. Dibuktikan dengan berita acara.
2. Verifikasi Kecamatan dilakukan dengan sampling 30% dari jumlah Desa/kelurahan yang ada di setiap
kecamatan. Kemudian diambil sampling 30 % jumlah KK yang ada pada desa sampling
3. Pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen lebih baik,
untuk menguji apakah daerah rawan tersebut misalkan bantaran sungai atau lokasi yang biasanya
digunakan oleh masyarakat untuk BABS, membuang sampah, mencuci peralatan makan dan minum dan
sumber air baku konsumsi.
4. Data hasil verifikasi tingkat Desa dapat digunakan refrensi bagi tim verifikator untuk menentukan wilayah
yang akan diverifikasi termasuk peta desa dan data primer (bisa digunakan data dari WEB STBM)

19. PELAKSANAAN
VERIFIKASI BERJENJANG
Dinkes Provinsi membentuk tim verifikasi Kabupaten/Kota
4. VERIFIKASI
KABUPATEN/KOTA
Kepada Kepala Dinkes
Provinsi tembusan
kepada Gubernur dan
Dinkes Kab/Kota
Bupati/Walikota
Membuat
permohonan
verifikasi
100% SBS dan Pilar
2-5 min 50%
melaksanakan 5
pilar STBM

20. PELAKSANAAN
VERIFIKASI BERJENJANG
Kementerian Kesehatan membentuk tim verifikasi Provinsi
5. VERIFIKASI
PROVINSI
Kepada Direktorat
Kesling tembusan
kepada Menteri
Kesehatan dan
Gubernur
Dinkes Provinsi
Membuat
permohonan
verifikasi
100% SBS dan Pilar
2-5 min 50%
melaksanakan 5
pilar STBM

21. Alur Verifikasi 5 Pilar S T B M
1.
Verifikasi
dokumen 2.
Pemilihan
30%
kecamatan
Sampel
stratifikasi acak
untuk verifikasi
lapangan
Mengumpulkan
semua berita
acara verifikasi
Stratification
random
sampling
• Dikunjungi
di lapangan
• Dicek
kesesuaian
dengan
berita acara
3.
Pemilihan 30%
kelurahan/desa
dari kecamatan
terpilih
4.
Pemilihan
30% RW dari
kelurahan/
desa terpilih
5.
Pemilihan
30% RT
dari RW
terpilih
6.
Pemilihan
30% KK
dari RT
terpilih
Stratification
random
sampling
Stratification
random
sampling

22. Wahana Visi Indonesia / 58
Dokumen hasil verifikasi dijadikan media, referensi dan bahkan sebagai data dasar
bagi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam melakukan kajian-kajian outcome dan
perencanaan program serta kajian dampak kesehatan yang lebih luas.
Data dan informasi hasil verifikasi menjadi dasar advokasi untuk anggaran dan
kebijakan Pemerintah Daerah. Data tersebut juga dapat dipergunakan Pemerintah
setempat dalam kegiatan sosialisasi peningkatan peran swasta dalam mendukung
STBM melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
Data hasil verifikasi akan mendorong peran Pemerintah Pusat maupun setempat
dalam mengeluarkan regulasi. Hal ini untuk mendorong komunitas yang sudah
mencapai status pilar STBM verifikasi akan terjaga karena adanya enabling
environment termasuk kelembagaan yangmemadai.
Sebagai dasar dalam penerapan sanksi sebagai upaya untuk menjaga status
pilar- pilar STBM yang telah dicapai dan tidak kembali lagi pada perilaku lama.
Pemanfaatan Data Hasil Verifikasi

23. Berita Acara
Verifikasi
Lampiran 1

24. Bukti
Verifikasi
5 Pilar
S T B M
Lampiran 2
Verifikasi
5 Pilar S T B M
Logo Pilar 2
Tgl Verifikasi:
Nama dan ttd
verifikator
Logo Pilar 1
Tgl Verifikasi:
Nama dan ttd
verifikator
Logo Pilar 3
Tgl Verifikasi:
Nama dan ttd
verifikator
Logo Pilar 4
Tgl Verifikasi:
Nama dan ttd
verifikator
Logo Pilar 5
Tgl Verifikasi:
Nama dan ttd
verifikator

25. TERIMA KASIH