2. PENGERTIAN
PENDIDIKAN KEWIRAAN ADALAH
USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN
PESERTA DIDIK GUNA
MENGEMBANGKAN KECINTAAN,
KESETIAAN, KEBERANIAN UNTUK
BERKORBAN MEMBELA BANGSA DAN
TANAH AIR INDONESIA
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ADALAH
USAHA -USAHA YANG DILAKUKAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN, KESADARAN WARGA NEGARA
DALAM BERNEGARA, IDENTITAS NASIONAL,
DEMOKRASI INDONESIA, GEOPOLITIK DAN
GEOSTRATEGI INDONESIA, HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM
BERBANGSA DAN BERNEGARA, SERTA
PENDIDIKAN BELA NEGARA YANG BERBASIS
PADA PANCASILA
4. DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN KEPRIBADIAN DAN
KEMAMPUAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEMASYARAKATAN, FILSAFAT DAN BUDAYA
YANG BERTUMPU PADA FALSAFAH PANCASILA.
DISAMPING ITU JUGA DIKEMBANGKANPEMAHAMAN
TENTANG DEMOKRASI, H A M, LINGKUNGAN SOSIAL
BUDAYA, EKONOMI SERTA PERTAHANAN KEAMANAN
6. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. V I S I
MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI,
GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA MEMANTAPKAN
KEPRIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA.
“SEBAGAI GENERASI BANGSA, MAHASISWA HARUS MEMILIKI
VISI INTELEKTUAL, RELIGIUS, BERKEADABAN,
BERKEMANUSIAAN, CINTA TANAH AIR DAN BANGSANYA.”
2. M I S I
MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA
AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI
DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR
DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA
TANGGUNG JAWAB DAN BERMORAL
7. 3. K O M P E T E N S I
MAHASISWA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI ILMUWAN DAN
PROFESIONAL YANG MEMILIKI RASA KEBANGSAAN DAN CINTA
TANAH AIR, DEMOKRATIS, BERKEADABAN, MEMILIKI DAYA
SAING, BERDISIPLIN, BERPARTISIPASI AKTIF DALAM
MEMBANGUN KEHIDUPAN YANG DAMAI BERDASARKAN SISTEM
NILAI PANCASILA
8. LANDASAN
1.LANDASAN IDIIL
LANDASAN IDIIL ADALAH PANCASILA
2. LANDASAN ILMIAH
MAMPU MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN DAN
PERUBAHAN MASA DEPAN DENGAN MENGUASAI ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG
BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, NILAI-NILAI
MORAL, NILAI KEMANUSIAN DAN NILAI-NILAI BUDAYA
BANGSA.
NILAI-NILAI DASAR INI BERPERAN SEBAGAI PANDUAN
DAN PEGANGAN HIDUP SETIAP WARGA NEGARA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
9. 3. LANDASAN HUKUM
* UUD 1945
* TAP MPR NO II / MPR / 1999 TENTANG GBHN
* UNDANG-UNDANG NOMOR 20/1982 TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ( YO UU NO 1 /1988)
* UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
* KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NO 232/U/2000 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
* KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR
45/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
DIMANA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN BAHASA DAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN
KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM KURIKULUM SETIAP
PROGRAM STUDI/KELOMPOK PROGRAM STUDI
10. OBYEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
1. M A T E R I A L
SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN WARGA NEGARA, BAIK YANG
EMPIRIK (PENGHAYATAN) MAUPUN YANG NON EMPIRIK YANG
MELIPUTI WAWASAN, SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA DALAM
KESATUAN BANGSA DAN NEGARA
2. F O R M A L
- SEGI HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DAN NEGARA
TERMASUK HUBUNGAN ANTAR WARGA NEGARA
- SEGI PEMBELAAN NEGARA
11. PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR
FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DASAR
FILOSOFIS
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENGANDUNG MAKNA
BAHWA DALAM SETIAP ASPEK
KEHIDUPAN KEBANGSAAN,
KEMASYARAKATAN DAN
KEWARGANEGARAAN HARUS
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KETUHANAN, KEMANUSIAAN,
PERSATUAN KERAKYATAN DAN
KEADILAN
13. MENURUTPROF. DR. NOTONOGORO, SH
NILAIDIBAGIMENJADITIGA, YAITU :
1. NILAI MATERIAL
SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI UNSUR MANUSIA
2. NILAI VITAL
SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI MANUSIA UNTUK
DAPAT MENGADAKAN AKTIVITAS
3. NILAI KEROHANIAN
SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI ROHANI MANUSIA
a) NILAI KEBENARAN / KENYATAAN YANG BERSUMBER PADA
UNSUR AKAL / RASIO MANUSIA
b) NILAI KEINDAHAN BERSUMBER PADA UNSUR RASA MANUSIA
c) NILAI KEBAIKAN / NILAI MORAL BERSUMBER PADA UNSUR
KEHENDAK MANUSIA
d) NILAI RELIGIUS MERUPAKAN NILAI KETUHANAN, KEROHANIAN
YANG TERTINGGI DAN MUTLAK, BERSUMBER PADA
KEPERCAYAAN / KEYAKINAN MANUSIA
14. PANCASILA ADALAH SUATU IDIOLOGI,
FILSAFAT HIDUP, PANDANGAN HIDUP,
PEDOMAN HIDUP, PEGANGAN HIDUP
YANG DIYAKINI OLEH BANGSA
INDONESIA SEBAGAI SESUATU YANG
PALING BAIK, PALING COCOK, PALING
SESUAI, PALING BAGUS, PALING
BIJAKSANA UNTUK MELAKSANAKAN
HIDUP DAN KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
15. PANCASILA ADALAH PRODUK
DALAM NEGERI YANG DIGALI
DARI BUMI PERTIWI INDONESIA
DAN DIPERJUANGKAN SECARA
BERABAD-ABAD BERSAMAAN
DENGAN PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA DALAM MENCAPAI
KEMERDEKAANNYA
16. PANCASILA SEBELUM DIRUMUSKAN
SECARA FORMAL YURIDIS DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI
DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA,
NILAI-NILAINYA TELAH ADA PADA
BANGSA INDONESIA DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI
SUATU PANDANGAN HIDUP SEHINGGA
MATERI PANCASILA YANG BERUPA
NILAI-NILAI TERSEBUT TIDAK LAIN
ADALAH DARI BANGSA INDONESIA
SENDIRI
17. PANCASILA MENCAPAI TITIK
KULMINASINYA PADA
TANGGAL 17 AGUSTUS 1945
YANG KEMUDIAN
DIJABARKAN DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945 DAN
DIJABARKAN LEBIH DETAIL
DALAM BATANG TUBUH UUD
1945 DALAM PASAL-
PASALNYA
18. DALAM FILSAFAT PANCASILA ADA TIGA
TINGKATAN NILAI :
1. NILAI DASAR
ADALAH AZAS-AZAS YANG KITA TERIMA SECAGAI DALIL
YANG BERSIFAT SEDIKIT BANYAK MUTLAK
2. NILAI INSTRUMENTAL
SEBAGAI PELAKSANAAN UMUM NILAI DASAR YANG
UMUMNYA BERBENTUK NORMA SOSIAL DAN NORMA HUKUM,
YANG SELANJUTNYA AKAN TERKRISTALISASI DALAM
PERATURAN DAN MEKANISME LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
3. NILAI PRAKTIS
ADALAH NILAI YANG SESUNGGUHNYA KITA LAKSANAKAN
DALAM KENYATAAN. NILAI PRAKTIS INI SESUNGGUHNYA
MENJADI BATU UJIAN APAKAH NILAI DASAR DAN NILAI
INSTRUMENTAL ITU BENAR-BENAR HIDUP DALAM
MASYARAKAT INDONESIA
19. ARTI DAN JENISNORMA :
NORMA ADALAH ATURAN PEDOMAN BAGI
MANUSIA DALAM BERPERILAKU SEBAGAI
PERWUJUDAN DARI NILAI.
NILAI YANG ABSTRAK DAN NORMATIF
DIJABARKAN DALAM WUJUD NORMA,
MACAM-MACAM NORMA :
1. NORMA AGAMA/RELIGI
2. NORMA MORAL/ETIK
3. NORMA KESOPANAN
4. NORMA HUKUM
20. NORMA YANG TEPAT SEBAGAI PENJABARAN
ATASNILAI DASAR PANCASILA :
1. NORMA ETIK, KARENA PADA DASARNYA NILAI – NILAI DASAR
PANCASILA ADALAH NILAI – NILAI MORAL.
2. NORMA HUKUM, KARENA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN
NEGARA HUKUM
PENTINGNYA NORMA ETIK UNTUK KEHIDUPAN BERNEGARA
DIKUATKAN DENGAN KELUARNYA TAP MPR NO. VI / MPR / 2001
TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT YANG MERUPAKAN PENJABARAN NILAI – NILAI
PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM BERPIKIR, BERSIKAP DAN
BERTINGKAH LAKU DIMANA KESEMUANYA ITU ADALAH CERMINAN
DARI NILAI – NILAI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN YANG SUDAH
MENGAKAR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
21. TUJUAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA,
BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT :
1. MEMBERIKAN LANDASAN ETIK MORAL BAGI
SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM
MENJALANKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN DALAM
BERBAGAI ASPEK.
2. MENENTUKAN POKOK – POKOK ETIKA
KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT
3. MENJADI KERANGKA ACUAN DALAM
MENGEVALUASI PELAKSANAAN NILAI – NILAI
ETIKA DAN MORAL DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA, BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT
22. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA :
A. ETIKA SOSIAL DAN
BUDAYA
B. ETIKA
PEMERINTAHAN DAN
POLITIK
C. ETIKA EKONOMI DAN
BISNIS
D. ETIKA PENEGAKAN
HUKUM YANG
BERKEADILAN
E. ETIKA KEILMUAN
DAN DISIPLIN
KEHIDUPAN
23. LANDASAN YURIDISPANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA :
1. UNDANG – UNDANG DASAR
1945
2. TAP MPR NO. XVIII / MPR /
1998 TENTANG PENEGASAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
24. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YAITU
BAHWA NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG
DALAM PANCASILA MENJADI DASAR ATAU
PEDOMAN BAGI PENYELENGGARAAN
BERNEGARA
UNTUK ITU :
A. REALITASNYA DALAM ARTI NILAI YANG
TERKANDUNG DIDALAMNYA
DIKONKRETISASIKAN SEBAGAI CERMINAN
OBYEKTIF YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG
DALAM MASYARAKAT.
25. B. IDEALITASNYA DALAM ARTI IDEALISME YANG
TERKANDUNG DIDALAMNYA DIOBYEKTIFKAN
SEBAGAI SEBUAH “KATA KERJA” UNTUK
MENGGAIRAHKAN MASYARAKAT DAN TERUTAMA
PARA PENYELENGGARA NEGARA MENUJU HARI
ESOK YANG LEBIH BAIK.
B. FLEKSIBILITASNYA DALAM ARTI PANCASILA
BUKAN BARANG YANG BEKU, DOGMATIS DAN
SUDAH SELESAI, TETAPI PANCASILA TERBUKA
BAGI TAFSIR BARU UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN ZAMAN YANG TERUS BERUBAH.
PANCASILA TANPA KEHILANGAN NILAI DASARNYA
YANG HAKIKI TETAP AKTUAL, RELEVAN DAN
FUNGSIONAL SEBAGAI TIANG PENYANGGA
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
26. PANCASILA ADALAH CITA HUKUM YANG MENGUASAI HUKUM
NEGARA BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS
CITA HUKUM GAGASAN, PIKIRAN, RASA DAN CIPTA
MENGENAI HUKUM YANG SEHARUSNYA DIINGINKAN
MASYARAKAT
DUA FUNGSI PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM :
a)FUNGSI REGULATIF CITA HUKUM YANG MENGUJI
APAKAH HUKUM YANG DIBUAT ADIL ATAU TIDAK BAGI
MASYARAKAT
b) FUNGSI KONSTITUTIF FUNGSI YANG MENENTUKAN
BAHWA TANPA DASAR CITA HUKUM MAKA HUKUM YANG
DIBUAT AKAN KEHILANGAN MAKNANYA SEBAGAI HUKUM
27. TATA URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN (TAP MPR NO
III/MPR/2000) TENTANG SUMBER
HUKUM DAN TATA URUTAN
PERUNDANG - UNDANGAN
1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. KETETAPAN MPR
3. UNDANG – UNDANG
4. PERPPU
5. PERATURAN PEMERINTAH
6. KEPUTUSAN PRESIDEN
7. PERATURAN DAERAH
28. MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL
MENURUT SOEJONO SOEMARGONO
IDEOLOGI KUMPULAN GAGASAN, IDE, KEYAKINAN,
KEPERCAYAAN YANG MENYELURUH DAN SISTEMATIS YANG
MENYANGKUT BIDANG-BIDANG POLITIK, SOSIAL, KEBUDAYAAN,
AGAMA
MENURUT FRANS MAGNIS SUSENO
IDEOLOGI SEBAGAI SUATU SISTEM PEMIKIRAN DAPAT DIBEDAKAN
MENJADI IDEOLOGI TERTUTUP DAN TERBUKA
a. IDEOLOGI TERTUTUP MERUPAKAN SISTEM PEMIKIRAN TERTUTUP
YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI :
- MERUPAKAN CITA – CITA SUATU KELOMPOK ORANG UNTUK
MENGUBAH DAN MEMPERBAHARUI MASYARAKAT
29. - ATAS NAMA IDEOLOGI DIBENARKAN PENGORBANAN –
PENGORBANAN YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT
- ISINYA BUKAN HANYA NILAI-NILAI DAN CITA – CITA TERTENTU,
MELAINKAN TERDIRI DARI TUNTUTAN-TUNTUTAN KONKRIT DAN
OPERRASIONAL YANG KERAS, YANG DIAJUKAN DENGAN MUTLAK
b) IDEOLOGI TERBUKA
MERUPAKAN SUATU PEMIKIRAN YANG TERBUKA DENGAN CIRI-
CIRI:
- BAHWA NILAI-NILAI DAN CITA-CITANYA TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN
DARI LUAR, MELAINKAN DIGALI DAN DIAMBIL DARI MORAL DAN
BUDAYA MASYARAKAT ITU SENDIRI
- DASARNYA BUKAN KEYAKINAN IDEOLOGIS SEKELOMPOK ORANG,
MELAINKAN HASIL MUSYAWARAH DARI KONSENSU MASYARAKAT
TERSEBUT
- NILAI-NILAI ITU SIFATNYA DASAR, SECARA GARIS BESAR SAJA
SEHINGGA TIDAK LANGSUNG OPERASIONAL
30. FUNGSI UTAMA IDEOLOGI DALAM
MASYARAKAT :
1. SEBAGAI TUJUAN ATAU CITA-CITA YANG HENDAK
DICAPAI SECARA BERSAMA OLEH SATU
MASYARAKAT.
2. SEBAGAI PEMERSATU MASYARAKAT DAN
KARENANYA SEBAGAI PROSEDUR
PENYELESAIAN KONFLIK YANG TERJADI
DIMASYARAKAT.
31. LANDASAN DAN MAKNA PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA :
LANDASAN :
TAP MPR NO. XVIII / MPR / 1998 TENTANG PENCABUTAN TAP MPR NO. II
/ MPR / 1978 TENTANG P4 DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL :
BAHWA NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
IDEOLOGI PANCASILA MENJADI CITA – CITA NORMATIF
PENYELENGGARAAN BERNEGARA
DENGAN DEMIKIAN MAKA DAPAT DIARTIKAN BAHWA VISI ATAU ARAH
DARI PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
INDONESIA ADALAH TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG BER-
KETUHANAN, YANG BER-KEMANUSIAAN, YANG BER-PERSATUAN,
YANG BER-KERAKYATAN DAN YANG BER-KEADILAN
32. PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI
NASIONAL INDONESIA MEMILIKI MAKNA:
• NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
PANCASILA MENJADI CITA-CITA NORMATIF
PENYELENGGARAAN BERNEGARA
• NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
PANCASILA MERUPAKAN NILAI YANG DISEPAKATI
BERSAMA DAN OLEH KARENA ITU MENJADI
SARANA PEMERSATU (INTEGRASI) MASYARAKAT
INDONESIA
33. PERWUJUDAN IDEOLOGI PANCASILA
SEBAGAI CITA – CITA BERNEGARA :
TERWUJUD MELALUI TAP MPR NO. VII / MPR / 2001 TENTANG
VISI INDONESIA MASA DEPAN YAITU :
1. VISI IDEAL, YAITU CITA – CITA LUHUR SEBAGAIMANA
TERMAKTUB DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 PADA ALINEA
KEDUA DAN KEEMPAT.
2. VISI ANTARA, YAITU VISI INDONESIA 2020 YANG BERLAKU
SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.
3. VISI LIMA TAHUNAN SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM
GBHN.
VISI ANTARA 2020 ADALAH TERWUJUDNYA MASYARAKAT
INDONESIA YANG RELIGIUS, MANUSIAWI, BERSATU,
DEMOKRATIS, ADIL, SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, SERTA
BAIK DAN BERSIH DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.
34. TOLOK UKUR :
1. RELIGIUS
2. MANUSIAWI
3. BERSATU
4. DEMOKRATIS
5. ADIL
6. SEJAHTERA
7. MAJU
8. MANDIRI
9. BAIK DAN BERSIH DALAM PENYELENGGARAAN
NEGARA
35. PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI NILAI
INTEGRATIF BANGSA
SEBAGAI SARANA PEMERSATU ARTINYA SEBAGAI SUATU
KESEPAKATAN BERSAMA BAHWA NILAI – NILAI YANG
TERKANDUNG DIDALAMNYA DISETUJUI SEBAGAI MILIK
BERSAMA.
SEBAGAI PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG ADA DI
MASYARAKAT MAKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TERSEBUT HENDAKNYA DILANDASI OLEH NILAI – NILAI
RELIGIUS, MENGHARGAI DERAJAT KEMANUSIAAN,
MENGEDEPANKAN PERSATUAN, MENDASARKAN PADA
PROSEDUR DEMOKRATIS DAN BERUJUNG PADA
TERCIPTANYA KEADILAN.
36. FAKTOR – FAKTOR PENTING BAGI PEMBENTUKAN
BANGSA INDONESIA :
1. ADANYA PERSAMAAN NASIB YAITU PENDERITAAN
BERSAMA DIBAWAH PENJAJAHAN SELAMA 350 TAHUN.
2. ADANYA KEINGINAN BERSAMA UNTUK MERDEKA,
MELEPASKAN DIRI DARI BELENGGU PENJAJAHAN.
3. ADANYA KESATUAN TEMPAT TINGGAL YAITU WILAYAH
NUSANTARA YANG MEMBENTANG ANTARA SABANG
SAMPAI MERAUKE.
4. ADANYA CITA – CITA BERSAMA UNTUK MENCAPAI
KEMAKMURAN DAN KEADILAN SEBAGAI SUATU BANGSA.
37. HAKEKAT NKRI ADALAH NEGARA KEBANGSAAN
MODERN YAITU NEGARA YANG
PEMBENTUKANNYA DIDASARKAN PADA
SEMANGAT KEBANGSAAN / NASIONALISME YAKNI
TEKAD SUATU MASYARAKAT UNTUK
MEMBANGUN MASA DEPAN BERSAMA DIBAWAH
SATU NEGARA YANG SAMA WALAUPUN WARGA
MASYARAKATNYA BERBEDA AGAMA, RAS ATAU
GOLONGANNYA.
38. PROSES TERJADINYA NEGARA
INDONESIA
a. TERJADINYA NEGARA TIDAK SEKEDAR DIMULAI DARI
PROKLAMASI TETAPI ADANYA PENGAKUAN AKAN HAK SETIAP
BANGSA UNTUK MEMERDEKAKAN DIRINYA.
b. ADANYA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN
PENJAJAHAN YANG MENGHASILKAN PROKLAMASI.
c. TERJADINYA NEGARA INDONESIA ADALAH ATAS KEHENDAK
ALLAH YANG DIDUKUNG OLEH KEINGINAN LUHUR BERSAMA.
d. NEGARA INDONESIA PERLU MENYUSUN ALAT – ALAT
KELENGKAPAN NEGARA YANG MELIPUTI : TUJUAN NEGARA,
BENTUK NEGARA, PEMERINTAHAN NEGARA, UUD NEGARA DAN
DASAR NEGARA.
39. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 - 2009
1. TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT,
BANGSA DAN NEGARA YANG AMAN, BERSATU,
RUKUN DAN DAMAI.
2. TERWUJUDNYA MASYARAKAT, BANGSA DAN
NEGARA YANG MENJUNJUNG TINGGI HUKUM,
KESETARAAN DAN HAM.
3. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN YANG MAMPU
MENYEDIAKAN KESEMPATAN KERJA DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK SERTA
MEMBERIKAN FONDASI YANG KOKOH BAGI
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.
40. BEBERAPA BENTUK IDENTITAS NASIONAL
INDONESIA
1. BAHASA NASIONAL / BAHASA PERSATUAN YAITU BAHASA
INDONESIA.
2. BENDERA NEGARA YAITU SANG MERAH PUTIH.
3. LAGU KEBANGSAAN YAITU INDONESIA RAYA.
4. LAMBANG NEGARA YAITU GARUDA PANCASILA.
5. SEMBOYAN NEGARA YAITU BHINEKA TUNGGAL IKA.
6. DASAR FALSAFAH NEGARA YAITU PANCASILA.
7. KONSTITUSI ATAU HUKUM DASAR YAITU UUD 1945.
8. BENTUK NEGARA YAITU NKRI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT.
9. KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA.
10. SISTEM SOSIAL BUDAYA BERDASAR KEBUDAYAAN NASIONAL
YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA.
41. EMPAT POKOK PIKIRAN NILAI-NILAI
PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD
1945
1. POKOK PIKIRAN PERTAMA
NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA PERSATUAN MELIPUTI
SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA
2. POKOK PIKIRAN KEDUA
NEGARA BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
3. POKOK PIKIRAN KETIGA
NEGARA BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT, MENGUTAMAKAN
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT ATAS DASAR
KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG
4. POKOK PIKIRAN KEEMPAT
NEGARA BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA
MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
42. PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN NEGARA
PANCASILA
SESUAI DENGAN PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM
PASAL – PASAL BATANG TUBUH UUD 1945 :
1. NEGARA KESATUAN RI ( PASAL I AYAT 1 UUD 1945 )
2. HAM BERDASAR PANCASILA ( PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PASAL
– PASAL 27, 28, 28A S/D 28J, 29, 30, 31, 33 DAN 34 UUD 1945 )
3. SISTEM POLITIK : KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN
PEMERINTAHAN ( PASAL 26, 27 AYAT 1 UUD 1945 )
4. SISTEM EKONOMI SEBAGAI USAHA BERSAMA DAN
KEKELUARGAAN ( PASAL 33, 23, 27 AYAT 2, 29 AYAT 2, 30, 31 DAN
34 UUD 1945 )
5. SISTEM SOSIAL BUDAYA : ATAS DASAR KEBUDAYAAN NASIONAL
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA ( PASAL 32 UUD 1945)
6. SISTEM PEMBELAAN NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM
BELA NEGARA ( PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA IV, PASAL 27
AYAT 3 DAN 30 UUD 1945 )
43. PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA
1. INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM
2. SISTEM KONSTITUSIONAL
3. KEKUASAAN NEGARA YANG TERTINGGI DITANGAN MPR
4. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH NEGARA
YANG TERTINGGI DIBAWAH MAJELIS
5. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR
6. PENGAWASAN PARLEMEN
7. PERADILAN BEBAS
8. OTONOMI DAERAH
44. HAK ASASI MANUSIA
ADALAH HAK-HAK DASAR /
POKOK YANG DIBAWA
MANUSIA SEJAK LAHIR
SEBAGAI ANUGERAH TUHAN
YANG MAHA ESA
HAK-HAK ASASI INI MENJADI DASAR
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YANG LAIN
45. PERSONAL RIGHTS (HAK-HAK ASASI PRIBADI)
PROPERTY RIGHTS (HAK-HAK ASASI EKONOMI)
RIGHTS OF LEGAL EQUALITY
(HAK-HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN
PERLAKUAN YANG SAMA DALAM HUKUM DAN
PEMERINTAHAN)
SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (HAK-
HAK ASASI SOSIAL DAN KEBUDAYAAN)
HAK UNTUK MEMILIH PENDIDIKAN, MENGEM-
BANGKAN KEBUDAYAAN DLL
PROSEDURAL RIGHTS
HAK-HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN
PERLAKUAN TATA CARA PERADILAN DAN
PERLINDUNGAN (PENGGELEDAHAN,
PENANGKAPAN, PERADILAN DLL)
H A M
POLITICAL RIGHTS (HAK UNTUK IKUT SERTA
DALAM PEMERINTAHAN, HAK UNTUK DIPILIH
DAN MEMILIH DALAM PEMILU, HAK
MENDIRIKAN PARPOL
46. NEGARA KITA ADALAH NEGARA HUKUM SEHINGGA
PELAKSANAAN HAK – HAK ASASI TETAP DILINDUNGI
NAMUN PELAKSANAANNYA DISESUAIKAN DENGAN KODRAT
MANUSIA SEBAGAI HAMBA TUHAN YME
DI DALAM NEGARA PANCASILA SEBAGAI NEGARA HUKUM HAK
– HAK ASASI MAUPUN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIATUR
PELAKSANAANNYA DALAM PEMBUKAAN DAN BATANG
TUBUH UUD 1945
CONTOH : ALENIA PERTAMA PEMBUKAAN UUD 1945
PASAL 27, 28, 29, 30, 33
47. DEMOKRASI PANCASILA
ADALAH FAHAM DEMOKRASI YANG
BERSUMBER KEPADA KEPRIBADIAN
DAN FALSAFAH HIDUP BANGSA
INDONESIA, YANG
PERWUJUDANNYA SEPERTI
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH
UUD 1945
49. DALAM DEMOKRASI PANCASILA, RAKYAT
ADALAH SUBYEK DEMOKRASI ARTINYA
RAKYAT SEBAGAI KESELURUHAN BERHAK
IKUT SECARA EFEKTIF MENENTUKAN
KEINGINAN-KEINGINAN DAN SEKALIGUS
SEBAGAI PELAKSANA YANG MELAKSANAKAN
KEINGINAN-KEINGINAN ITU DENGAN TURUT
SERTA DALAM MENENTUKAN GBHN DAN
MENENTUKAN MANDATARIS ATAU PIMPINAN
NASIONAL YANG AKAN MELAKSANAKAN GBHN
ITU
50. FUNGSI PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NASIONAL
1. SEBAGAI CITA-CITA MASYARAKAT YANG
SELANJUTNYA MENJADI PEDOMAN DALAM
MEMBUAT DAN MENILAI KEPUTUSAN
POLITIK
2. SEBAGAI ALAT PEMERSATU MASYARAKAT
YANG MAMPU MENJADI SUMBER NILAI BAGI
PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG
TERJADI
51. DEMOKRASI PANCASILA DAPAT
DIARTIKAN SECARA :
1. LUAS, YAITU KEDAULATAN RAKYAT YANG
DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL
2. SEMPIT, YAITU KEDAULATAN RAKYAT YANG
DILAKSANAKAN MENURUT HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN
DAN PERWAKILAN
52. DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI WAY OF LIFE
DEMOKRASI PANCASILA DISAMPING SEBAGAI SUATU SISTEM
PEMERINTAHAN JUGA SEBAGAI WAY OF LIFE ATAU CARA
HIDUP DALAM BIDANG PEMERINTAH
CARA HIDUP INI YAITU SUATU CARA YANG DIANGGAP PALING
SESUAI DALAM RANGKA TERSELENGGARANYA
PEMERINTAHAN SECARA TERATUR
DEMOKRASI SEBAGAI SUATU CARA HIDUP YANG BAIK MELIPUTI:
1. PENYELESAIAN KONFLIK SECARA MELEMBAGA
2. DISKUSI DIMANA SEMUA MASALAH YANG MENYANGKUT
KEPENTINGAN RAKYAT SEBAIKNYA DIDISKUSIKAN UNTUK
MENCAPAI MUFAKAT
53. NILAI-NILAI DEMOKRASI YG
TERJABAR DARI NILAI-NILAI
PANCASILA
• KEDAULATAN RAKYAT (PEMBUKAAN UUD
1945 ALENIA KE-4)
• REPUBLIK (PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA
KE-4)
• NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM
(PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4)
• PEMERINTAHAN YANG KONSTITUSIONAL
(PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4)
• SISTEM PERWAKILAN (SILA KE-4
PANCASILA)
• PRINSIP MUSYAWARAH (SILA KE-4
PANCASILA)
• PRINSIP KETUHANAN (DEMOKRASI
INDONESIA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG
JAWABKAN KE BAWAH KEPADA RAKYAT
DAN KE ATAS KEPADA TUHAN YME
54. DEMOKRASI PANCASILA JUGA DAPAT
DIARTIKAN SECARA SEMPIT DAN LUAS
• SECARA LUAS
KEDAULATAN RAKYAT YANG DIDASARKAN PADA
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK,
EKONOMI DAN SOSIAL
• SECARA SEMPIT
KEDAULATAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN
MENURUT HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
55. 5 KONDISI YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DEMOKRASI YANG STABIL (SOERENSEN)
1. PARA PEMIMPIN TIDAK MENGGUNAKAN INSTRUMEN KEKERASAN
(CAMPUR TANGAN MILITER DAN POLISI)
2. TERDAPATNYA ORGANISASI MASYARAKAT YANG PLURALIS YANG
MODERN DAN DINAMIS
3. POTENSI KONFLIK DALAM PLURALISME SUB KULTURAL
DIPERTAHANKAN PADA LEVEL YANG MASIH DAPAT DITOLERANSI
4. DIANTARA PENDUDUK NEGERI KHUSUSNYA LAPISAN POLITIK AKTIF
TERDAPAT BUDAYA POLITIK DAN SISTEM KEYAKINAN YANG
MENDUKUNG IDE DAN LEMBAGA DEMOKRASI
5. DAMPAK DARI PENGARUH DAN KONTROL DARI NEGARA ASING
DAPAT MENGHAMBAT ATAU MENDUKUNG SECARA POSITIF
56. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
YANG DIMAKSUD DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ADALAH KESELURUHAN NASKAH YANG TERDIRI DARI :
1. PEMBUKAAN
2. BATANG TUBUH, YANG TERDIRI DARI 16 BAB DAN 37 PASAL,
TIGA ATURAN PERALIHAN DAN DUA ATURAN TAMBAHAN
3. PENJELASAN UUD 1945
UUD 1945 INI DIMUAT DAN DISIARKAN DALAM BERITA REPUBLIK
INDONESIA TANGGAL 15 PEBRUARI 1946
PENGESAHANNYA DILAKUKAN DALAM SIDANG PPKI TANGGAL
18 AGUSTUS 1945
57. PENGERTIAN
YANG DIMAKSUD DENGAN UNDANG UNDANG
DASAR DALAM UUD 1945 ADALAH “HUKUM
DASAR YANG TERTULIS YANG MENGIKAT
PEMERINTAH, MENGIKAT SETIAP LEMBAGA
NEGARA DAN LEMBAGA MASYARAKAT
SERTA MENGIKAT SETIAP WARGA NEGARA
INDONESIA DIMANA SAJA MAUPUN SETIAP
PENDUDUK YANG ADA DI WILAYAH NEGARA
INDONESIA
58. SEBAGAI SUMBER HUKUM MAKA SETIAP PRODUK
HUKUM SEPERTI UNDANG-UNDANG, PERATURAN
PEMERINTAH MAUPUN KEBIJAKAN PEMERINTAH
HARUSLAH BERLANDASKAN DAN BERSUMBERKAN PADA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH SEBAGAI
ALAT KONTROL ATAU ALAT MENGECEK APAKAH NORMA
HUKUM YANG LABIH RENDAH ITU SESUAI ATAU TIDAK
DENGAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DISAMPING SEBAGAI
HUKUM DASAR TERTULIS JUGA SEBAGAI HUKUM DASAR
YANG TIDAK TERTULIS YANG MENURUT PENJELASAN
UUD 1945 MERUPAKAN ATURAN-ATURAN DASAR YANG
TIMBUL DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK
PENYELENGGARAAN NEGARA MESKIPUN TIDAK
TERTULIS, YANG SERING DISEBUT DENGAN KONVENSI
59. MENGAPA UUD 1945 BERSIFAT
SINGKAT ?
1. UUD ITU SUDAH CUKUP BILA TELAH MEMUAT
ATURAN-ATURAN POKOK SAJA
2. UUD YANG SINGKAT MENGUNTUNGKAN BAGI
NEGARA YANG MASIH TERUS MENGALAMI
PERUBAHAN
KARENA :
60. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945
BAGI PERJUANGAN BANGSA
YAITU SEBAGAI SUMBER DARI MOTIVASI DAN
ASPIRASI PERJUANGAN MAUPUN TEKAD
BANGSA INDONESIA UNTUK MENUJU
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
4 ALENIA YANG TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
MEMPUNYAI NILAI –NILAI YANG “UNIVERSAL DAN
LESTARI”
UNIVERSAL : MENGANDUNG NILAI YANG DIJUNJUNG
TINGGI OLEH BANGSA-BANGSA YANG
BERADAB DI SELURUH MUKA BUMI
LESTARI : MAMPU MENAMPUNG DINAMIKA
MASYARAKAT DAN AKAN TETAP MENJADI
LANDASAN PERJUANGAN BANGSA DAN
NEGARA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
61. MAKNA ALENIA-ALENIA PEMBUKAAN
UUD 1945
ALENIA 1 : MENUNJUKKAN KETEGUHAN DAN KUATNYA
PENDIRIAN BANGSA INDONESIA MENGHADAPI
MASALAH KEMERDEKAAN MELAWAN PENJAJAHAN
ALENIA INI MEMPUNYAI DALIL OBJEKTIF DAN
SUBJEKTIF
ALENIA 2 : MENUNJUKKAN KEBANGGAAN DAN
PENGHARGAAN KITA ATAS PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
ALENIA INI JUGA MENUNJUKKAN ADANYAN KETEPATAN
DAN KETAJAMAN PENILAIAN
62. ALENIA 3 : MENUNJUKKAN BAHWA PERNYATAAN
KEMERDEKAAN INDONESIA BENAR-BENAR
DIBERKATI DAN DIRIDHOI OLEH ALLAH YANG MAHA
KUASA
ALENIA 4 : MENEGASKAN :
a. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI FUNGSI DAN
SEKALIGUS MENJADI TUJUANNYA
b. NEGARA INDONESIA BERBENTUK REPUBLIK DAN
BERKEDAULATAN RAKYAT
c. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI DASAR FALSAFAH
PANCASILA
63. BATANG TUBUH UUD 1945
1. PASAL – PASAL YANG BERISI MATERI
PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
YANG DIDALAMNYA TERMASUK PENGATURAN
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN
SALING HUBUNGAN DARI KELEMBAGAAN
NEGARA
2. PASAL – PASAL YANG BERISI MATERI HUBUNGAN
NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DAN
PENDUDUKNYA MENUJU TERCAPAINYA TUJUAN
NEGARA
64. TUJUH BUAH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
1. INDONESIA ADALAH NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM
2. SISTEM KONSTITUSIONAL
3. KEKUASAAN NEGARA YANG TERTINGGI DITANGAN MPR
4. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH YANG
TERTINGGI DIBAWAH MAJELIS
5. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR
6. MENTERI NEGARA IALAH PEMBANTU PRESIDEN DAN TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR
7. KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS
65. KELEMBAGAAN NEGARA
1. MPR
2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3. PEMERINTAHAN DAERAH
4. DPR
5. BPK
6. MAHKAMAH AGUNG
7. MAHKAMAH KONSTITUSI
66. HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ATAU
PENDUDUK
a. SIAPA WARGA NEGARA
b. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN
PEMERINTAHAN
c. HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA
d. KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
e. HAK ASASI MANUSIA
f. KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA
g. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA
h. HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
i. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
j. KESEJAHTERAAN SOSIAL
67. 1. MENETAPKAN PEMBUBARAN KONSTITUANTE
2. MENETAPKAN UUD 1945 BERLAKU LAGI BAGI SEGENAP
BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN
DEKRIT INI, DAN TIDAK BERLAKUNYA LAGI UUDS 1950
3. PEMBENTUKAN MPRS YANG TERDIRI ATAS ANGGOTA DPR
DITAMBAH DENGAN UTUSAN DARI DAERAH DAN
GOLONGAN SERTA DPAS AKAN DISELENGGARAKAN
DALAM WAKTU YANG SESINGKAT-SINGKATNYA
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
68. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 DALAM GERAK
PELAKSANAANNYA
UUD 1945 BERLAKU DI INDONESIA SELAMA DUA KURUN WAKTU :
I. 1945 S/D 27 DERSEMBER 1949
II. 5 JULI 1959 S/D SEKARANG
BEBERAPA PENYIMPANGAN KETENTUAN – KETENTUAN UUD 1945 :
A. KURUN WAKTU 1945 – 1949 MASA PANCAROBA (MEMBELA DAN
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN, SEMENTARA BELANDA
INGIN MENJAJAH KEMBALI)
B. SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN BELUM DAPAT
DILAKSANAKAN, SEMENTARA MENGGUNAKAN PASAL IV ATURAN
PERALIHAN
C. PERUBAHAN SISTEM KABINET PRESIDENSIAL MENJADI KABINET
PARLEMENTER
69. D. DALAM ORDE LAMA LEMBAGA NEGARA SEPERTI MPR,
DPR, DPA DAN BPK BELUM DIBENTUK BERDASARKAN
UUD 1945
E. PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF
DAN LEGISLATIF BERSAMA SAMA DENGAN DPR TELAH
MENGGUNAKAN KEKUASAAN ITU DENGAN TIDAK
SEMESTINYA
F. MPRS TELAH MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGANGKAT
PRESIDEN SEUMUR HIDUP
G. HAK BUDGET DPR TIDAK BERJALAN ( PEMERINTAH TIDAK
MENGAJUKAN RU APBN UNTUK MENDAPATKAN
PERSETUJUAN DPR, BAHKAN PADA TAHUN 1960
PRESIDEN TELAH MEMBUBARKAN DPR )
BERAKHIR DENGAN G 30 S / PKI
70. MEKANISME LIMA TAHUNAN
1. MPR MENGADAKAN SIDANG UMUM SEKALI DALAM LIMA
TAHUN ( TERMASUK PENYELENGGARAAN PEMILU )
2. DALAM SIDANG UMUM TERSEBUT MPR MELAKSANAKAN
TUGASNYA YAITU :
A. MENETAPKAN GBHN
B. MEMILIH PRESIDEN DAN WAKILNYA UNTUK
MASA LIMA TAHUN DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN
GBHN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MPR
3. PRESIDEN / MANDATARIS MPR DENGAN DIBANTU OLEH
WAKILNYA SERTA MENTERI – MENTERI YANG DIANGKAT
PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGASNYA BERDASARKAN
UUD 1945 DAN GBHN YANG NANTINYA AKAN
DIPERTANGGUNGJAWABKAN PADA SIDANG UMUM MPR
DI AKHIR MASA JABATAN
71. 4. MEMBENTUK ( MENGANGKAT ANGGOTA – ANGGOTA )
LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN BPK SESUAI DENGAN
KETENTUAN UNDANG – UNDANG
5. MELAKSANAKAN PEMILU TEPAT WAKTU ( MEMBENTUK
DPR DAN MPR YANG BARU )
6. MENGAJUKAN RAPBN SETIAP TAHUN DENGAN TEPAT
WAKTU
7. MEMBUAT UNDANG – UNDANG YANG DIPERLUKAN
DENGAN PERSETUJUAN DPR
8. DPR ( SETELAH SELESAI SIDANG UMUM MPR )
MENGAWASI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PRESIDEN
72. USAHA-USAHA PELESTARIAN UUD 1945
1. MELAKSANAKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM KEGIATAN HIDUP DAN
KEHIDUPAN SEHARI – HARI SEBAGAIMANA DICONTOHKAN OLEH
PANGKAL TOLAK P4 YAITU KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK
MENGENDALIKAN DIRI DAN KEPENTINGANNYA DENGAN MENGUTAMAKAN
KEPENTINGAN UMUM DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN
2. MELAKSANAKAN SIKAP HIDUP MANUSIA PANCASILA YAKNI :
a) MELETAKKAN KEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM KERANGKA
KESADARAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKATNYA
b) KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT DIRASAKAN LEBIH BESAR DARI
KEPENTINGAN PRIBADINYA
3. MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN HIDUP BERMASYARAKAT DENGAN
TETAP BERPEDOMAN PADA UUD 1945
4. MENGHAYATI DAN MELAKSANAKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA
MAUPUN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BERPEDOMAN PADA NORMA-
NORMA HIDUP SESUAI DENGAN AJARAN PANCASILA
73. KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI GEOSTRATEGI
INDONESIA
GEOSTRATEGI ADALAH SUATU
CARA ATAU PENDEKATAN DALAM
MEMANFAATKAN KONDISI
LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN
CITA-CITA PROKLAMASI DAN
TUJUAN NASIONAL
KETAHANAN NASIONAL ADALAH
KONSEP KETAHANAN YANG
MERUPAKAN PENDEKAKATAN YANG
DIGUNAKAN BANGSA INDONESIA
DALAM MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN
NASIONALNYA
74. TIGA PERSPEKTIF ATAU
SUDUT PANDANG KONSEPSI
KETAHANAN NASIONAL
1. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI
KONDISI
2. KETAHAN NASIONAL SEBAGAI
SEBUAH PENDEKATAN, METODE
ATAU CARA DALAM MENJALANKAN
SUATU KEGIATAN KHUSUSNYA
PEMBANGUNAN NEGARA
3. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI
DOKTRIN
75. KETAHANAN NASIONAL MERUPAKAN LANDASAN
KONSEPSIONAL BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL
DI INDONESIA. SEBAGAI KONSEPSI POLITIK
KETAHANAN NASIONAL TERDAPAT DALAM GBHN
SEPERTI WAWASAN NUSANTARA.
DALAM ILMU POLITIK KONSEP KETAHANAN
NASIONAL SERING DISEBUT DENGAN
KEKUATAN NASIONAL (NATIONAL POWER)
76. SKEMA KONSEPSI KETAHANAN
NASIONAL
KONDISI
ULET DAN
TANGGUH
KEMAMPUAN
MENGEMBANG
KAN
KEKUATAN
NASIONAL
DINAMIS
UNSUR :
•TRIGATRA
•PANCA
GATRA
• INTEGRITAS
•IDENTITAS
•KELANGSUNGAN
•TUGAS BANGSA
DAN NEGARA
ANCAMAN
TANTANGAN
HAMBATAN
GANGGUAN
LANGSUNG/TIDAK
DALAM/LUAR
77. TRIGATRA
•POSISI DAN LOKASI GEOGRAFI NEGARA
•KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM
•KEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUK
KETIGANYA SERING DISEBUT “SIKAYA
MAMPU”
78. PANCAGATRA
• IDEOLOGI
• POLITIK
• EKONOMI
• SOSIAL
BUDAYA
• HANKAM
ANTARA TRIGATRA DAN PANCAGATRA
TERDAPAT HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG
ERAT DAN SALING KETERGANTUNGAN
79. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK
INDONESIA
• WAWASAN NUSANTARA CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA
INDONESIA TERHADAP DIRI DAN LINGKUNGANNYA DENGAN
MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA
KESATUAN WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
• GEOPOLITIK KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN
NASIONAL DENGAN MEMANFAATKAN KEUNTUNGAN LETAK
GEOGRAFIS NEGARA BERDASARKAN PENGETAHUAN ILMIAH
TENTANG KONDISI GEOGRAFIS TERSEBUT
HAKEKAT DARI WAWASAN NUSANTARA ADALAH KESATUAN BANGSA
DAN KEUTUHAN WILAYAH INDONESIA SEHINGGA WAWASAN
NUSANTARA DIWUJUDKAN DENGAN MENYATAKAN KEPULAUAN
NUSANTARA SEBAGAI KESATUAN POLEKSOSBUD HANKAM
80. CARA PANDANG YANG DEMIKIAN INI DAPAT
DIURAIKAN SECARA TERINCI :
A. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU
KESATUAN POLITIK
B. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU
KESATUAN EKONOMI
C. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU
KESATUAN SOSIAL BUDAYA
D. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU
KESATUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
81. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
A. WADAH, TERDIRI DARI
1. BENTUK WUJUD
2. TATA INTI ORGANISASI
3. TATA KELENGKAPAN
B. ISI, TERDIRI DARI
1. CITA – CITA
2. SIFAT / CIRI – CIRI
3. CARA KERJA
C. TATA LAKU, TERDIRI DARI
1. TATA LAKU BATINIYAH
2. TATA LAKU LAHIRIYAH
82. TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
1. TUJUAN KEDALAM : MENJAMIN PERWUJUDAN
PERSATUAN KESATUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN
NASIONAL
( POLEKSOSBUD HANKAM )
2. TUJUAN KELUAR : TERJAMINNYA KEPENTINGAN
NASIONAL DALAM DUNIA YANG SERBA BERUBAH SERTA
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI
DAN KEADILAN SOSIAL MAUPUN MENGEMBANGKAN
KERJA SAMA DAN SALING MENGHORMATI
83. PEMBANGUNAN YANG
DILAKSANAKAN DI INDONESIA
ADALAH PEMBANGUNAN
MANUSIA INDONESIA
SEUTUHNYA DAN
PEMBANGUNAN SELURUH
MASYARAKAT INDONESIA
PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN BUKAN HANYA
LAHIR SAJA TETAPI JUGA PEMBANGUNAN ROHANIAH
DIMANA KEDUA-DUANYA BERJALAN SEJALAN,
SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG
85. AZASPEMBANGUNAN NASIONAL
1. AZAS MANFAAT
2. AZAS USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN
3. AZAS DEMOKRASI
4. AZAS KEADILAN DAN MERATA
5. AZAS PERI KEHIDUPAN DALAM KESEIMBANGAN
6. AZAS KESADARAN HUKUM
7. AZAS KEPERCAYAAN PADA DIRI SENDIRI
86. PENGAMANAN
PANCASILA
1.P R E V E N T I F
USAHA PENGAMANAN YANG
BERSIFAT PENCEGAHAN
2. R E P R E S I F
USAHA PENGAMANAN YANG
BERSIFAT PENINDAKAN
