Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Meskipun TNI-AL sangat butuh tambahan kapal selam, agar memberi dampak penangkal yang kuat di kawasan, pemerintah harus cermat agar “transaksi hibah” ini tidak merugikan Indonesia.

1. Teknologi dan Strategi Militer:
Membangun “Kekuatan Senyap”
TNI-AL di Perairan Indonesia
Oleh Satrio Arismunandar
Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Meskipun TNI-AL sangat
butuh tambahan kapal selam, agar memberi dampak penangkal yang kuat di kawasan,
pemerintah harus cermat agar “transaksi hibah” ini tidak merugikan Indonesia.
Persaingan pengaruh antar negara, untuk menjalin ikatan jangka panjang dengan negara
mitra yang potensial menguntungkan, adalah hal biasa. Maka, tidak mengherankan jika langkah
pemerintah Amerika, yang pada 2011 menawarkan hibah 24 pesawat tempur F-16 bekas untuk
Indonesia, kini diimbangi oleh Rusia. Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas milik
Angkatan Laut Rusia. Sepintas, tawaran ini amat menggiurkan.
TNI Angkatan Laut memang sangat membutuhkan kapal selam, sebagai alat utama
sistem persenjataan yang memiliki sifat taktis khusus. Kapal selam memiliki reka bentuk dan
tingkat teknologi, yang dapat melaksanakan berbagai operasi dengan tingkat kerahasiaan dan
risiko tinggi. Kapal selam adalah “kekuatan senyap” yang memiliki dampak menggentarkan bagi
kapal-kapal perang di permukaan. TNI-AL saat ini hanya mengoperasikan dua kapal selam U209 eks Jerman, jauh dari cukup untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan wilayah laut
Indonesia yang sangat luas.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 17 Oktober 2013 menyatakan, Indonesia tertarik
untuk mendalami dan mengkaji tawaran 10 kapal selam eks Angkatan Laut Rusia, yang
kondisinya masih memadai. Namun, sebelum memutuskan, TNI akan lebih dulu memverifikasi
secara mendalam kelayakannya. Indonesia telah mengirim tim ke Rusia, untuk melakukan
pembicaraan awal soal hibah dan melihat langsung kondisi kapal-kapal selam yang ditawarkan
tersebut.
Tanggapan awal TNI sangat baik, karena kehadiran tambahan 10 kapal selam –selain dua
kapal selam tua eks Jerman yang sudah ada-- memang akan memberi efek penggentar yang
signifikan terhadap kekuatan asing, yang coba-coba mau “bermain” di laut perairan Indonesia.
Apalagi kapal selam yang ditawarkan adalah jenis Kilo Class, tipe kapal selam kelas menengah,

2. yang dianggap cocok dengan kondisi perairan Indonesia, yang relatif dangkal dan memiliki
banyak pulau.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari
Rusia ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan.
Pada 20 Desember 2011, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak dengan
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) untuk pengadaan tiga kapal selam senilai
1,07 miliar dollar AS.
Hibah bukan lantas berarti murah
Dua kapal selam akan dibangun di Korea Selatan dalam kerjasama dengan industri
strategis PT. PAL, sedangkan kapal selam ketiga akan dibuat di fasilitas PT. PAL di Surabaya.
Penyerahan kapal selam akan dilakukan pada 2015 dan 2016. Kapal-kapal selam ini adalah untuk
memenuhi sebagian persyaratan bagi Rencana Strategis Pertahanan 2024, bagi pengadaan 10
sampai 14 kapal selam, sebagai kekuatan esensial minimum.
Menurut Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio, kapal selam Rusia yang ditawarkan
adalah tipe Kilo Class, yang mempunyai kemampuan bagus. Kapal selam produksi 1990-2000an itu tergolong canggih, mampu menembakkan rudal dari dalam laut ke permukaan. Rudal yang
diluncurkan pun punya jangkauan jauh, yakni 300 kilometer. “Indonesia belum punya kapal
selam seperti itu,” ujar Marsetio.
Saat ini Indonesia belum bulat untuk menerima tawaran Rusia, karena masih harus
mempertimbangkan dan menghitung biaya. Di luar harga kapal selam per unit yang katanya
“dihibahkan,” pemerintah tetap harus mempertimbangkan besarnya biaya pemeliharaan,
perbaikan, modifikasi, kesiapan infrastruktur, pelatihan awak kapal selam, serta usia atau masa
guna kapal selam tersebut. TNI juga sedang mensurvei lokasi untuk pangkalan kapal-kapal selam
itu nantinya, salah satunya di Palu, Sulawesi.
Walaupun berstatus kapal selam bekas, bahkan disebut hibah, bukan lantas berarti biaya
yang harus dikeluarkan jadi murah. Ambillah contoh “hibah” pesawat tempur F-16 dari AS. Dari
penjelasan Menteri Pertahanan kepada Komisi I DPR-RI, pemerintah AS ternyata tidak
memberikan hibah “begitu saja.” Mereka menawarkan konsep hibah plus pemutakhiran
(upgrade). Maklum saja, pesawat F-16 yang mau dihibahkan ke Indonesia adalah F-16 block
15/25, yang relatif berteknologi lama.
Padahal tetangga kita, Singapura, sudah sejak 1998 menggunakan pesawat F-16 block 52,
yang jauh lebih canggih. Maka, pesawat F-16 hasil hibah itu oleh TNI mau ditingkatkan
kemampuannya ke block 32, yang sebetulnya juga masih di bawah kualitas block 52 milik
Singapura. Yang lebih berat lagi, biaya hibah dan upgrade sebesar 450 juta dollar AS itu 70
persennya harus dibayar pemerintah Indonesia di awal, secara tunai pula.

3. Bayangkan, bagaimana jika hubungan Indonesia-AS memburuk lagi seperti akhir 1990an, dan pesawat-pesawat F-16 itu diembargo? Uang yang sudah disetor di muka itu bisa
“hangus,” sementara dari 24 pesawat hibah itu baru 4 pesawat yang akan selesai di-upgrade dan
dikirim pada 2014! TNI sudah pernah punya pengalaman pahit, diembargo suku cadang pesawatpesawatnya.
Keuntungan jangka panjang
Waktu itu, sebagian besar pesawat dari satu skuadron F-16 A/B milik Indonesia terpaksa
hanya disimpan di hanggar, tidak bisa terbang. Bahkan, pernah ketika sedang melakukan latihan
gabungan dengan angkatan udara negara tetangga di Thailand dan terjadi gangguan suku cadang,
TNI terpaksa meminjam suku cadang pesawat F-16 milik Thailand, agar F-16 milik TNI bisa
terbang pulang ke Indonesia!
Begitu parahnya dampak embargo militer itu. Kalau TNI dipaksa membeli suku cadang
F-16 dari pasar gelap, memang dimungkinkan, tetapi harganya juga jauh lebih mahal. Karena
persyaratan semacam itulah, sempat terjadi perdebatan panjang antara anggota Komisi I DPR-RI
dengan pihak Kemenhan tentang berbagai opsi “hibah.”
Dalam kasus tawaran hibah kapal selam, Rusia mungkin berpikir, tidak ada ruginya
memberi 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Pasalnya, sesudah menerima kapal selam,
Indonesia akan terikat untuk jangka panjang bagi pemeliharaan, penggantian suku cadang,
reparasi, pelatihan awak, pengadaan persenjataan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan
keberadaan kapal selam itu. Semua itu berarti pemasukan uang buat Rusia. Belum lagi
menghitung manfaat strategis dari segi hubungan politik, ekonomi, dan militer kedua negara.
Di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan nyata akan kapal selam, karena perkembangan
ketegangan dan potensi konflik militer terbuka di perairan Laut Cina Selatan, yang bisa
berdampak ke Indonesia. Ini terkait dengan klaim yang tumpang tindih antara China, Taiwan,
dan sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam) terhadap
kepulauan Spratley dan jajaran pulau-pulau di sana. Selain berstatus perairan yang kaya dengan
sumber perikanan, kawasan itu memiliki potensi sumber minyak bumi cukup besar.
Maka, tawaran hibah kapal selam Rusia yang menggiurkan itu perlu diimbangi dengan
kecermatan menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Dalam APBN 2013, TNI memperoleh
anggaran Rp 81,8 triliun. Dana ini meningkat dari anggaran 2012 yang hanya Rp 72,54 triliun.
Selain untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, dana ini
akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan dan persenjataan tempur.
Semoga saja, dalam kasus tawaran hibah 10 kapal selam eks Rusia ini, kompromi atau
jalan tengah yang sebaik-baiknya demi kepentingan nasional bisa tercapai. Sehingga, TNI
Angkatan Laut kita akan memiliki “kekuatan senyap” yang cukup bertaring dan disegani di
kawasan ini. Jelesveva Jaya Mahe, di lautan kita jaya! (Diolah dari berbagai sumber)

4. Jakarta, 27 Oktober 2013
*Artikel ini ditulis untuk dimuat di Majalah Aktual.
Biodata Penulis:
* Satrio Arismunandar adalah anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI (1994), Sekjen AJI (1995-97),
anggota-pendiri Yayasan Jurnalis Independen (2000), dan menjadi DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
1993-95. Pernah menjadi jurnalis Harian Pelita (1986-88), Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-2000), Harian
Media Indonesia (2000-Maret 2001), Produser Eksekutif Divisi News Trans TV (Februari 2002-Juli 2012), dan
Redaktur Senior Majalah Aktual – www.aktual.co (sejak Juli 2013). Alumnus Program S2 Pengkajian Ketahanan
Nasional UI ini sempat jadi pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) 2002-2011.
Kontak Satrio Arismunandar:
E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061