Perda no-5-tahun-2011-tentang-retribusi-pelayanan-pemakaman

  • 271 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
271
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. - 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa ketersediaan makam merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang harus dipenuhi; b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyediakan tempat pemakaman umum dan pelayanan pemakaman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • 2. - 2 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMAN PEMAKAMAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republlik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki pemerintah daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah daerah. 7. Pelayanan pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman. 8. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh pengelola TPU atas permohonan orang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggungjawabnya.
  • 3. - 3 - 9. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggungjawabnya. 10. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat dipergunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih. 11. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan pemakaman. 12. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah. 13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 14. Retribusi pelayanan pemakaman adalah pungutan daerah atas pemakaman dan atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum. 15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah. 23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman. (2) Pengaturan pelayanan pemakaman jenazah bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum. (3) Setiap pelayanan pemakaman jenazah harus dengan persetujuan Kepala Daerah dan dipungut retribusi.
  • 4. - 4 - BAB III TAMAN PEMAKAMAN UMUM Pasal 3 (1) Pemerintah daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (2) Penentuan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 (1) TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam. (2) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV MAKAM KELUARGA Pasal 5 (1) Makam keluarga adalah pemakaman milik keluarga atau wakaf, terletak pada areal tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini. (2) Pemeliharaan makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab keluarga, penataan lokasinya berada di bawah pengawasan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. (3) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaporkan lokasi pemakaman keluarganya kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. (4) Setelah 1 (satu) tahun sesuai ayat (2) makam keluarga yang tidak dirawat/ dikelola dengan baik didenda Rp. 20.000 per makam. (5) Makam-makam yang tidak jelas ahli waris atau penanggung jawabnya, penataannya oleh pemerintah daerah BAB V PELAYANAN PEMAKAMAN Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat. (2) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi: a. penyediaan tanah makam terdiri dari: 1. pengguna tanah makam; 2. perpanjangan penggunaan tanah makam; 3. tanah makam cadangan. b. jasa pemakaman terdiri dari: 1. penggalian makam dan pemindahan jenazah; 2. pemasangan plakat makam dan pusara makam; 3. penggunaan kendaraan jenazah. c. pelayanan kebersihan makam
  • 5. - 5 - Bagian Kedua Penyediaan Tanah Makam Paragraf 1 Tanah Makam yang Langsung Dipergunakan Pasal 7 (1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggung jawab jenazah dan surat keterangan kematian. (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin pemanfaatan tanah makam. Pasal 8 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 5 tahun sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku. (2) Pengelola TPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ahli waris atau penanggung jawab jenazah untuk melakukan perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam. (3) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam. (4) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah berwenang memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah makam. Pasal 9 (1) Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang. (2) Pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 10 Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan tanpa memperoleh izin dari ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang telah dimakamkan. Paragraf 2 Tanah Makam Cadangan Pasal 11 (1) Setiap orang yang memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin tanah makam cadangan.
  • 6. - 6 - Pasal 12 (1) Izin tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. (3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur. Bagian Ketiga Pelayanan Jasa Pemakaman Pasal 13 (1) Setiap orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. Bagian Keempat Tata Cara Penguburan, Penggalian dan Pemindahan Jenazah Pasal 14 (1) Penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah setelah mendapatkan persetujuan pengelola TPU. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggalian dan/atau pemindahan jenazah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Setiap penguburan jenazah yang bukan marga tanah maka ahli waris atau penanggung jawab jenazah diwajibkan memberikan penghormatan secara adat Pakpak berupa 1 (satu) lembar oles mandar kepada sipajek kuta dimana TPU berada. BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 16 Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 17 Obyek retribusi pelayanan pemakaman pada TPU meliputi: a. penyediaan tanah makam: 1. penggunaan tanah makam; 2. perpanjangan penggunaan tanah makam; 3. tanah makam cadangan.
  • 7. - 7 - b. penggunaan jasa pemakaman: 1. penggalian makam dan pemindahan jenazah; 2. pemasangan plakat makam dan pusara makam; 3. penggunaan kendaraan jenazah. c. pelayanan kebersihan makam. Pasal 18 Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah : a. pemakaman jenazah secara massal; b. pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya; c. pemakaman jenazah yang tidak diketahui identitasnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 Subyek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi, ahli waris, atau penanggung jawab yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan pemerintah daerah. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 20 Retribusi pelayanan pemakaman termasuk golongan retribusi jasa umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman pada TPU diukur berdasarkan jenis pelayanan pemakaman. Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 22 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang dibutuhkan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi. Bagian Kelima Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 23 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Tarif pelayanan pemakaman: a. Penyediaan tanah makam 1. pemakaman dewasa sebesar Rp. 100.000,- / 5 tahun. 2. pemakaman anak – anak umur 0 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar Rp. 80.000,- / 5 tahun.
  • 8. - 8 - 3. retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk pemakaman orang dewasa 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,- 4. retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk pemakaman anak - anak 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 40.000,- 5. tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam sebesar Rp 25.000,- per tahun. b. Penggunaan jasa pemakaman: 1. penggalian dan penutupan makam untuk makam baru dan makam yang sudah ada sebesar Rp. 120.000. 2. pemasangan plakat dan pusara makam sebesar Rp 150.000. 3. pemakaian kendaraan jenazah: a. kurang dari atau sampai dengan 10 km sebesar Rp 50.000. b. lebih dari 10 km sebesar Rp 50.000 + Rp 5.000 per km. . c. Pelayanan kebersihan makam dan lingkungan TPU sebesar Rp 20.000 per makam per tahun. Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 24 Retribusi pelayanan pemakaman yang terutang dipungut di wilayah daerah. Bagian Ketujuh Syarat Pendaftaran Pasal 25 (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Penetapan Tarif Retribusi Pasal 26 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbikan SKRD. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan Pasal 27 (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  • 9. - 9 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran Pasal 28 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD. (3) Pengelola TPU menyetorkan retribusi pemakaman ke kas daerah. Pasal 29 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD. (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan. Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan Pasal 30 (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduabelas Keberatan Pasal 31 (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 32 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
  • 10. - 10 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 33 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 34 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempatbelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 35 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
  • 11. - 11 - Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan Pasal 36 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 37 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 38 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 39 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  • 12. - 12 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. tidak diperbolehkan lagi memakamkan jenazah diluar tanah wakaf dan TPU; b. setiap pemakaman jenazah wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam; c. pemakaman jenazah di luar tanah wakaf dan TPU akan dikenakan sanksi pembongkaran dan/atau pemindahan kelokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan ditambah dengan biaya pembongkaran dan pemindahan jenazah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
  • 13. - 13 - Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 5 Desember 2011 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak Pada tanggal 5 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto HOLLER SINAMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 5
  • 14. - 14 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN I. UMUM Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk pemakaman, maka perlu dilakukan upaya untuk pemenuhannya oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pemakaman. Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkaitan dengan penyediaan tanah makam tersebut membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan melalui pembayaran retribusi pelayanan yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum dan penyelenggaraan jasa pemakaman dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 ayat (1)  yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang digunakan untuk memakamkan jenazah;  yang dimaksud dengan Blok Makam adalah kumpulan dari beberapa petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak dilingkungan makam.
  • 15. - 15 - ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) Pemakaman pada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas
  • 16. - 16 - Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 100