1. KODE ETIK IFJ
International Federation Journalist (IFJ)
pada 1954 menyetujui sebuah kode etik
jurnalistik. Kode etik itu kemudian
diamandemen dalam IFJ 1986 dan berlaku
sampai sekarang.
1. Respect for truth and for the right of the
public to truth is the 0first duty of the
journalist. (Menghormati kebenaran
dan hak publik untuk memperoleh
kebenaran adalah tugas pertama
seorang jurnalis).

2.  Tanggung jawab utama jurnalis adalah kepada
pembacanya, pendengarnya, dan penontonnya.
 Jurnalis harus bisa memberikan hak untuk
tahu bagi masyarakat (right to know).
 Periksa Pasal 4 (3) dan Pasal 6 (a) UU
 40/1999 tentang Pers.
> Periksa pembukaan Kode Etik
Jurnalistik (KEJ)
 Periksa Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik AJI
 Elemen 1 Prinsip Elemen Jurnalisme Bill Kovach.

3. 2. In pursuance of this duty, the journalist shall at
all times defend the principles of freedom in
the honest collection and publication of news,
and of the right of fair comment and criticism.
(Dalammelaksanakan tugas itu, jurnalis
dalam setiap saat harus membela
prinsip-prinsip kebebasan dalam
kejujuran pengumpulan dan penyiaran
berita, dan hak untuk komentar dan kritik
yang jujur).

4. >>Bandingkan dengan Pasal 6 (a), (c),
(d), dan (e); dan Pasal 18 UU Pers.
>>Bandingkan dengan Pasal 6 Kode Etik
AJI: “Jurnalis mempertahankan
prinsip-prinsip kebebasan dan
keberimbangan dalam peliputan,
pemberitaan serta kritik dan komentar.”

5. 3. The journalist shall report only in
accordance with facts of which he/she
knows the origin. The journalist shall not
suppress essential information or falsify
documents. (Jurnalis harus selalu
melaporkan hanya sesuai dengan fakta
yang dia ketahui asalnya. Jurnalis
tidak boleh `
mendiamkan/mengabaikan informasi-
informasi penting atau memalsukan
dokumen).

6. >>> Jurnalis tidak boleh bertindak bertentangan
dengan keyakinannya atau praktik-praktik
kebiasaan jurnalistik yang baik. Jurnalis
boleh menolak penugasan yang tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
>>> Fakta-fakta merugikan yang ada
hubungannya dengan kehidupan pribadi
seseorang atau keluarganya tidak
boleh disiarkan kecuali ada kepentingan
publik yang cukup besar.
>>> Lihat Pasal 5 (1) UU Pers.

7. 4. The journalist shall use only fair
methods to obtain news, photographs and
documents. (Jurnalis hanya boleh
menggunakan metode-metode yang
jujur untuk memperoleh foto dan
dokumen).
>>>Informasi harus diperoleh secara
terbuka dan menggunakan cara-cara
yang jujur. Perkecualian hanya boleh
dilakukan jika informasi yang
menyangkut kepentingan umum/publik
tidak bisa diperoleh dengan cara-cara
normal.
>>> Lihat Pasal 4 (3) UU Pers

8. 5.The journalist shall do the utmost to
rectify any published information which is
found to be harmfully inaccurate.
(Jurnalis harus berusaha sekuat
mungkin memperbaiki/meralat setiap
informasi yang diterbitkan bila
menemukan kesalahan yang
berbahaya).
>>Data atau informasi yang tidak
benar/salah harus segera dikoreksi tanpa
ditunda- tunda/tanpa menunggu
narasumber atau pihak yang bersangkutan
memintanya. Jurnalis harus
meminta/mendesak redaksi meralat
informasi yang salah itu.

9. >> Lihat Pasal 5 (2) dan (3)
>> Lihat Pasal 10 KEJ: “Wartawan Indonesia
segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.”
>> Lihat Pasal 11 Kode Etik AJI: “Jurnalis
segera memperbaiki, meralat, atau mencabut
berita yang diketahuinya keliru atau tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada publik.”

10. 6. The journalist shall observe professional secrecy
regarding the source of information obtained in
confidence. (Jurnalis harus menaati
kerahasiaan profesional yang menyangkut
sumber informasi yang diperoleh atas dasar
kepercayaan).
>> Jurnalis harus menjaga kerahasiaan
narasumber jika narasumber itu minta namanya
dirahasiakan. Jurnalis harus menjaga
kepercayaan narasumber.
>>

11. >> Identitas orang yang memberikan
informasi tidak boleh diungkapkan
tanpa izinnya. Ini juga berlaku bagi
identitas orang yang menggunakan
nama samaran atau nama pena dalam
berita.
>> Lihat Pasal 4 (4) UU Pers
>> Lihat Pasal 17 Kode Etik AJI: “Jurnalis
menghormati hak narasumber untuk
memberikan informasi latar belakang,
off the record, dan embargo.”

12. 7. The journalist shall be aware of the
danger of discrimination being furthered
by the media, and shall do the utmost to
avoid facilitating such discrimination based
on, among other things, race, sex, sexual
orientation, language, religion, political or
other opinions, and national or social
origins. (Jurnalis harus waspada
terhadap bahaya diskriminasi yang
didorongkan oleh media dan harus
berusaha sekuat tenaga untuk
menghindari pemberian

13. 8. The journalist shall regard as grave
professional offences the following:
plagiarism; malicious misrepresentation;
calumny, slander, libel, unfounded
accusations; acceptance of a bribe in any form
in consideration of either publication or
suppression. (Jurnalis harus menganggap
sebagai pelanggaran profesional yang
sangat berat terhadap: plagiarisme;
salah pengertian yang didasari
dengki/kebencian

14. (maliciousmisinterpretation);
fitnah; pencemaran nama baik
(libel); tuduhan- tuduhan tak
berdasar; menerima sogokan
dalam bentuk apa pun sebagai
imbalan untuk mempublikasikan
atau sebaliknya, menekan atau
memberangus berita.

15. >>Praktik jurnalistik yang baik harus dittati
bila mengutip pekerjaan orang lain.
Meskipun hal ini mungkin tidak mencakup
materi yang berkaitan dengan
perlindungan hak cipta, adalah suatu
prkatik yang baik untuk menyebut
sumber bila menggunakan informasi dan
yang diterbitkan oleh pihak lain.
>> Pasal 7 (2) dan Pasal 17 (1)

16. 9.Journalists worthy of the name shall deem it their duty to
observe faithfully the principles stated above. Within the
general law of each country the journalist shall recognise
inprofessional matters the jurisdiction of colleagues only, to
the exclusion of every kind of interference by governments
or others.
(Jurnalis menghormati namanya, karena itu harus
menganggap sebagai tugasnya untuk melaksanakan
secara jujur prinsip-prinsip di atas. Di dalam kerangka
hukum setiap negara, jurnalis harus menyadari soal- soal
profesional, masalah jurisdiksi kolega-koleganya saja,
untuk menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah
atau lainnya.
>>Lihat Pasal 4 (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8.

17. 9. Journalists worthy of the name shall deem it their
duty to observe faithfully the principles stated above.
Within the general law of each country the journalist
shall recognise inprofessional matters the
jurisdiction of colleagues only, to the exclusion of
every kind of interference by governments or others.
(Jurnalis menghormati namanya, karena itu
harus menganggap sebagai tugasnya untuk
melaksanakan secara jujur prinsip-prinsip di
atas. Di dalam kerangka hukum setiap negara,
jurnalis harus menyadari soal-soal
profesional, masalah jurisdiksi kolega-
koleganya saja, untuk menolak setiap bentuk
campur tangan pemerintah atau lainnya.
>> Lihat Pasal 4 (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8.