2. 2
BAB I
SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
A. PENGERTIAN
Administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari unsur-unsur
(komponen) yang dikendalikan kearah sasaran agar mencapai hasil yang optimal. Untuk itu
sistem mendapat input berupa informasi tentang kebutuhan pegawai yang diperlukan, keadaan
pasar tenaga kerja dan lain-lain. Input diproses dalam sistem menghasilkan output. proses
yang terjadi dalam sistem adalah interaksi unsur yang berhubungan secara seri yaitu suatu
kegiatan merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya.
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem kepegawaian memiliki pengertian lebih
luas bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai tetapi juga meliputi
perencanaan, pembinaan karier, pengendalian dan sebagainya. Secara umum kita mengenal
beberapa sistem kepegawaian sebagai berikut:
- Integratet system: suatu sistem kepegawaian, dimana manajamen kepegawaian mulai
dari rekutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan
pensiun ditentukan oleh pusat.
- Separated system: suatu sistem kepegawaian dimana manajamen mulai dari
rekruktmen sampai penggajian dan pensiunan dilakukan oleh masing-masing daerah.
3. 3
- Unified System: suatu sistem kepegawaian dimana manajamen kepegawaian
dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan
itu.
Sedangkan sistem pengangkatan pegawai secara umum dapat dibedakan menjadi:
1. Spolis System
Sistem ini pengangkatan pegawai didasarkan atas keanggotaan partai. Sistem ini yang
paling tua dan sudah banyak negara yang tidak menggunakan sistem ini, karena kurang
memperhatikan faktor kecakapan yang sangat penting bagi tercapainya efesiensi kerja.
2. Nepotism System
Dalam sistem ini pengangkatan pegawai lebih didasarkan pada keluarga, saudara dan
teman dekat.
3. Patronage System
Pengangkatan pegawai atas sistem ini didasarkan atas keinginan untuk membantu
pegawai tersebut.
4. Merit System
Pengangkatan pegawai atas sistem ini didasarkan atas kecakapan. Sistem ini beranggapan
bahwa Negara akan maju apabila pegawai-pegawainya terdiri atas orang-orang yang
cakap.
5. Career system
Sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas
kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja pegawai
diperhitungkan dan ikut menentukan.
4. 4
B. SYSTEM KEPEGAWAIAN
Sistem Kepegawaian Nasional.
Kebijaksanaan dasar sistem adminitrasi kepegawaian dinegara kita mengacu pada
Undang-undang Nomor 43. tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam undang-undang tersebut, pegawai negeri sipil
didefinisikan sebagai sebagai setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewanang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai negeri terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil
Pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil
daerah.
a) Pegawai Negri sipil Pusat
Secara rinci institusi tempat pegawai negeri pusat bertugas adalah sebagai berikut:
Di kementrian negara yang bernomenklatur, yaitu departemen dan di
kantor menteri kordinator dan menteri negara.
Di lembaga-lembaga non departemen dan perwakilannya didaerah
Di kantor wilayah departemen
5. 5
Di lingkungan perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan instansi di
luar negeri
Dilingkungan pemerintah wilayah adaministrasi propinsi
Diperbantukan kepada pemerintah daerah
Diperbantukan kepada BUMN/BUMD
Ditugaskan kepada proyek-proyek pemerintah.
b) Pegawai negeri sipil daerah
Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah atau provinsi/
kabupaten/ kota yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Dan bekerja pada pemerintah daerah atau di luar instansi induknya.
Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada:
Sekertariat daerah provinsi dengan seluruh jajaran organisasai
dilingkungan yang terdiri atas asisten, biro, bagian, sub bagian, seksi
dan sebagainya.
Bappeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan
masing-masing seperti bagian, sub bagian, seksi dan sebagainya.
Badan pengawas daerah dan jajaran satuan organisasi dan satuan
jabatan seperti inspektur dan pemeriksa.
BKPMD di daerah propinsi/kota
Dinas-dinas otonom.
Di satuan - satuan lain yang tidak termasuk kepada salah satu satuan
organisasai tersebut. seperti proyek
6. 6
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Pada dasarnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah pegawai negeri.
Namun beberapa ketentuan tentang pegawai negeri tidak berlaku bagi anggotaTNI/Polri.
Oleh karena itu, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan.UU No.34 tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa prajurit adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat
yang berwewenang.
Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai
seluruh dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Prajurit dan prajurit siswa mempunyai kebutuhan dasar prajurit yang
meliputi:
Prajurit dan prajurit dinas memperoleh rawatan dan layanan kedinasan,meliputi:
penghasilan yang layak
tunjangan keluarga
perumahan/asrama/mess
rawatan kesehatan
pembinaan mental dan layanan keagamaan
bantuan hokum
asuransi kesehatan dan jiwa
tunjangan hari tua
asuransi penugasan operasi militer
7. 7
Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan,yang meliputi:
a.rawatan kesehatan
b.pembinaan mental dan pe;layanan keagamaan
c.bantuan hukum
Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
Prajurit berpangkat Kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari keprajuritan
dengan keputusan presiden. Sedangkan prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas
keprajuritan karena:
atas permintaan sendiri
telah habis masa dinasnya
menjalani massa pension
tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani
gugur, tewas atau meninggal dunia
alih status menjadi pegawai negeri sipil
berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyrakat dalam rangka
pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri
atas :
8. 8
Anggota kepolisian Negara RI
Pegawai negeri sipil (bagi pegawai negeri sipil kepolisian Negara RI berlaku
ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
4. Pejabat Negara
Pegawai negeri dapat diangkat menjadi pejabat negara. Pejabat Negara adalah
pimpinan atau lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
Presiden dan wakil presiden
Ketua, wakil ketua dan anggota MPR
Ketua, wakil ketua dan anggota DPR
Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung.
Hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan
agama, peradilan militer dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas perdilan.
Ketua, wakil ketua, anggota badan pemeriksa keuangan
Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
Gubernur dan wakil gubernur
Bupati/Walikota, Wakil Bupati dan Wakil walikota
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
5. PNS Lainnya
9. 9
Sebagaimana telah dikemukankan bahwa PNS dapat diperbantukan pada
BUMN/BUMND. Namun demikian tidak semua pegawai BUMN/BUMND berstatus
sebagai pegawai negeri sipil.
BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
A. PENGERTIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai
Negeri Sipil. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika
PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
B. TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pendidikan dan pelatihan PNS bertujuan untuk:
10. 10
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas
jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan
kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan
dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
C. DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
c. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Kepegawaian Daerah;
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
11. 11
f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
l. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
m. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
D. JENIS DAN JENJANG DIKLAT PNS
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan
kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengetahuan
dasar tentang system penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan tentang bidang tugas
12. 12
serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah merupakan syarat pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat
Prajabatan terdiri atas:
1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I.
2) Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II.
3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
2. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan
Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)
Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan,
pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang
kepemimpinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
Diklat Kepemimpinan terdiri atas empat jenjang:
1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV.
2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III.
3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II.
4) Diklat Kepemimpinan Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I.
13. 13
b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan
dan/atau ketrampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan ketrampilan
yang diperlukan dalam jabatan fungsional.
Diklat Fungsional adalah jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan
jenjang jabatan fungsional masing-masing.
1) Diklat fungsional keahlian yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
2) Diklat fungsional ketrampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis adalah
kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas
masing-masing.
1) Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yaitu diklat yang
memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan di bidang
14. 14
pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang administrasi dan
manajemen dalam menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.
2) Diklat teknis substantif yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau
penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan
pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
E. PESERTA DIKLAT DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
Peserta Diklat
Peserta diklat
1. Peserta Diklat Prajabatan adalah seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
2. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan Struktural
Eselon I, II, III dan IV.
3. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan
fungsional tertentu.
4. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis
dalam pelaksanaan tugasnya.
Perekrutan Peserta Diklat
Perekrutan peserta diklat melalui mekanisme Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) :
1. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang merupakan syarat
menduduki jabatan strategis tertentu dilakukan melalui mekanisme Tim Seleksi
Peserta Diklat (TSPD).
15. 15
2. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang bukan merupakan syarat
menduduki jabatan strategis tertentu tidak harus melalui mekanisme Tim Seleksi
Peserta Diklat (TSPD).
3. Perekrutan calon peserta Tugas Belajar dilakukan melalui mekanisme Tim Seleksi
Peserta Diklat (TSPD).
Penyelenggaraan Diklat
Penyelenggaraan Diklat PNS dapat diselenggarakan secara klasikal, dalam arti tatap
muka di dalam kelas. Selain itu dapat juga diselenggarakan secara nonklasikal yaitu dengan
pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
Persyaratan
Persyaratan umum :
1. Memiliki potensi untuk dikembangkan.
2. Memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri.
3. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi.
5. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas.
6. Sehat Jasmani dan rohani.
Persyaratan khusus :
1. Diklat Prajabatan
Calon peserta Diklat Prajabatan ditetapkan oleh Bupati.
16. 16
Calon Pegawai Negeri Sipil wajib diikutsertakan mengikuti Diklat Prajabatan
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.
2. Diklat dalam Jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda III/a dan telah atau
dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV.
2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma Tiga (D-III) atau yang
sederajat.
3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang
belum menduduki jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata III/c dan telah atau
dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon III.
2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat.
3. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi
yang belum menduduki jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina IV/a dan telah atau
dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon II;
17. 17
2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-I) atau yang sederajat;
3. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang
belum menduduki jabatan.
4. Persyaratan Diklat Teknis ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
5. Persyaratan Diklat Fungsional ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
6. Peserta yang baru menyelesaikan satu jenis diklat, dapat diusulkan mengikuti
diklat paling cepat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penutupan diklat yang
diikuti sebelumnya.
Prosedur
Prosedur pendidikan dan pelatihan antara lain :
1. Penyusunan rencana jumlah peserta pendidikan dan pelatihan.
2. Koordinasi dengan Badan Diklat Propinsi dan atau lembaga lain yang terkait tentang
rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten.
3. Permintaan peserta pendidikan dan pelatihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Usulan nama-nama peserta pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
18. 18
5. Penerbitan Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Badan
Kepegawaian Daerah dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
6. Pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
7. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
9. Laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Bupati melalui Badan
Kepegawaian Daerah.
10. Pengembalian peserta pendidikan dan pelatihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
masing-masing.
F. JENIS DIKLAT DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN
Jenis-jenis diklat
1. Diklat Prajabatan
Prajabatan merupakan salah satu syarat mutlak untuk pengangkatan CPNS
menjadi PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam
rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas
dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai
pelayan masyarakat. CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS;
Diklat Prajabatan terdiri dari:
19. 19
1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;
Jenjang Diklat Prajabatan
a. Diklat Pra-Jabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk
menjadi PNS Golongan I dan diperuntukkan bagi CPNS yang berbasis pendidikan
formal dan/ atau lulusan setingkat Sekolah Dasar, yang setelah dinyatakan lulus
Diklat Prajabatan Golongan I diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/
Golongan I/a (Juru Muda), dan Pangkat/ Golongan I/b (Juru Muda Tingkat I)
untuk lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat setelah
dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan I;
b. Diklat Pra-Jabatan Golongan II, merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk
menjadi PNS Golongan II dan diperuntukkan bagi CPNS yang berbasis
pendidikan formal atau lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1,
Diploma 2, Diploma 3 dan sederajat, yang setelah lulus Diklat Prajabatan
Golongan II diangkat/ ditetapkan sebagai PNS Golongan II/a (Pengatur Muda)
dan bagi lulusan Sarjana Muda dan yang sederajat diangkat/ ditetapkan sebagai
PNS dengan Pangkat/ Golongan II/b (Pengatur Tingkat I) setelah dinyatakan lulus
Diklat Prajabatan Golongan II;
c. Diklat Pra-Jabatan Golongan III, merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk
menjadi PNS Golongan III dan diperuntukkan bagi CPNS yang berbasis
pendidikan formal atau lulusan pendidikan Diploma 4, Strata 1, yang setelah
20. 20
dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS
dengan Pangkat/ Golongan III/a (Penata Muda), Strata 2, yang setelah dinyatakan
lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan
Pangkat/ Golongan III/b (Penata Muda Tk.I) dan Strata 3, yang setelah dinyatakan
lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan
Pangkat/ Golongan III/c (Penata);
2. Diklat dalam Jabatan
Diklat dalam Jabatan dilaksanakanuntuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan, dan
pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Diklat dalam Jabatan terdiri dari :
1) Diklat kepemimpinan
Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan
dan merupakan syarat bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural.
Diklatpim terdiri atas:
Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I;
Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.
21. 21
2) Diklat Fungsional,
Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
3) Diklat Teknis,
Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis
yangbdiperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Tugas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan,
menyelenggarakan, dan mengembangkan program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional lain
serta mengkoordinasikan kegiatan Widyaiswara di lingkungan BKN.
Fungsi
Pusat Diklat Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program Diklat Teknis Manajemen PNS bagi pejabat struktural
yang membidangi manajemen PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian bagi
pejabat fungsional Analis Kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
b. penyusunan rencana dan program Diklat Prajabatan CPNS BKN dan Diklat
Kepemimpinan bagi pejabat di lingkungan BKN, serta Diklat Teknis/Fungsional lain bagi
pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN;
c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan, dan metode Diklat Teknis
Manajemen PNS, Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, dan Diklat Teknis/Diklat
22. 22
Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas
pokok BKN;
d. pelaksanaan Diklat Teknis Manajemen PNS bagi pejabat struktural yang membidangi
manajemen PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian bagi pejabat fungsional
Analis Kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
e. pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS BKN, Diklat Kepemimpinan bagi pejabat di
lingkungan BKN, dan Diklat Teknis/Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan
BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN;
f. pemberian fasilitasi, akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan Diklat Tekis Manajemen
PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Lembaga
Diklat pemerintah pusat maupun daerah;
g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan Diklat Teknis
Manajemen PNS, Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh
Lembaga Diklat pemerintah pusat maupun daerah;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan Diklat Prajabatan,
Diklat Kepemimpinan, dan Diklat Teknis/Fungsional lain bagi pejabat/PNS di
lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN;
i. pengkoordinasian kegiatan Widyaiswara pada Pusat Diklat Pegawai; dan
j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas pokok Pusat Diklat
Kepegawaian.
