3. • JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
disarankan untuk melakukan sebuah dialog dengan
masyarakat, untuk menangani banyaknya penolakan
terhadap Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan Susan
Jasmine Zulkifli.
"Perlu ada dialog lebih panjang sehingga ada
pemahaman. Di sisi lain dalam penempatan pejabat ke
depan harus dilihat dari aspek sosiologis juga," kata
Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Musni Umar kepada
Okezone di jakarta, Kamis (26/9/2013) malam.
Yang terpenting, kata Musni, kinerja dari Lurah Susan.
Jika memang selama menjabat sebagai Lurah
kinerjanya bagus, maka tidak ada alasan untuk
mencopot dia. "Selagi menjalankan pemerintahan
sesuai aspirasi masyarakat harus kita terima,"
sambungnya.

4. Musni mengakui, setelah runtuhnya Orde
Baru, masyarakat mulai berani menyinggung segala
sesuatu yang berkaitan dengan suku, agama, dan
ras (SARA). Namun bukan berarti polemik atau
konflik SARA itu tidak bisa dicegah.
"Harus dialog, dan diperlukan mediator. SARA tidak
bisa dihilangkan karena ini realitas masyarakat.
Menolak boleh, asal tidak anarkis. Kalau anarkis
bisa kena pidana," tandasnya.

5. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak akan
mengabulkan permintaan warga Lenteng Agung.
Sebab, yang menjadi dasar persoalan adalah
agama.
"Pokoknya prinsipnya kita tidak mau pindahkan
orang karena alasan agama. Enggak ada, ini negara
Pancasila, mana ada pakai agama, mana boleh
mindahin orang gara-gara agama," katanya di Balai
Kota DKI Jakarta, Kamis 26 September kemarin.