Peran dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Sanitasi Permukiman (air limbah, persampahan, dan drainase)

1. Peran Masyarakat di Bidang Sanitasi
Air Limbah, Persampahan, Drainase
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Prasarana dan Sarana Sanitasi Permukiman

2. Latar Belakang
• Adanya keterbatasan Pemerintah (dana, SDM, waktu),
sehingga proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
pemanfaatan, hingga pengendalian sudah semestinya
dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat
• Keterlibatan masyarakat akan memberikan ungkitan
(leverage) yang dapat memperbesar kapasitas pengelolaan
prasarana dan sarana sanitasi

3. Paradigma Baru
Pemerintah harus membuka pintu seluas-
luasnya bagi masyarakat untuk terlibat
di dalam proses proses pengelolaan dan
secara berkesinambungan berupaya
menumbuhkan kemandirian masyarakat
dalam mengelola prasarana dan sarana
sanitasi yang ada.

4. Penerapan Partisipasi Masyarakat
• Mengkondisikan Masyarakat tetap memperoleh
informasi sebaik-baiknya agar masyarakat turut
mendukung pembangunan sanitasi permukiman
mulai dari perencanaan sampai dengan
pengoperasian dan pemeliharaan;
• Memperoleh Informasi (dari masukan masyarakat)
untuk memperbaiki pengambilan keputusan
• Memberikan Kesempatan pada Masyarakat untuk
menyampaikan kepentingan mereka
• Memperoleh Jaminan Dukungan dari Masyarakat

5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi
Melalui Pemberdayaan Masyarakat
• Pembangunan PS Sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat serta prasarana lainnya yang diperlukan
untuk menunjang kegiatan ekonomi lokal.
• Peningkatan kemampuan kelembagaan dan organisasi
masyarakat (institutional development) dalam proses
pengelolaan:
– Pemberdayaan forum musyawarah desa (dan antar desa)
– Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penyusunan Rencana
– Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat dalam
membangun dan mengelola prasarana dan sarana sanitasi

6. Kemandirian
• Pemberdayaan masyarakat dilakukan selain untuk mengelola
prasarana dan sarana yang terbangun, juga dalam kerangka
pembiayaan pengelolaan secara mandiri
• Perlunya penguatan Ekonomi Lokal yang dapat memanfaatkan
proses pengelolaan prasarana dan sarana yang ada, misal:
– Program 3R di bidang persampahan
– Pemanfaatan Kolam Retensi sebagai kawasan wisata
– Jasa pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja, dll
• Pemberdayaan yang memperhatikan aspek ekonomi pada
gilirannya akan memungkinkan terlaksananya pengelolaan
prasarana dan sarana berkelanjutan di tingkat masyarakat

7. Sumber:
• Materi Diseminasi dan Sosialisasi
Keteknikan Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PLP),
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum

8. www.FasilitatorSanitasi.Org