Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

1. Definisi dan
Kedudukan
Memorandum
Program Sektor
Sanitasi

2. KENAPA PPSP DIPERLUKAN..??
Akses sanitasi masih sangat
rendah Sasaran RPJMN 2010-2014
bidang sanitasi:
Produksi tinja & urine yang Air Limbah
melimpah setiap harinya Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) hingga
Kualitas lingkungan yang perlu upaya akhir tahun 2014:
Cakupan layanan sistem off-site 10%:
sangat buruk percepatan… 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal
Cakupan sist. on-site 90%.
Potensi kerugian ekonomi
yang sangat tinggi
perlu Persampahan
Tersedianya akses terhadap
Investasi sanitasi yang PPSP… pengelolaan sampah bagi 80%
rumah tangga di daerah perkotaan.
masih belum memadai Drainase
Menurunnya luas genangan
Angka kematian akibat sebesar 22.500 Ha di 100
diare yang masih tinggi kawasan strategis perkotaan

3. Kedudukan MPSS
dalam Tahapan PPSP
•Kampanye,
Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6
edukasi, • Pengembangan
Kelembagaan dan •Penyusunan • Penyusunan Memorandum
Program
• Implementasi
• Pemantauan,
Pembimbingan, Evaluasi,
advokasi Peraturan
Rencana dan Pembinaan
dan Strategis
pendamping (SSK)
an
Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5
Siapa melakukan
apa, di mana, kapan,
mengapa dan
bagaimana…
3

4. Proses dan Produk MPSS

5. Definisi :
 MPSS : Dokumen kesepakatan/ komitmen
penganggaran untuk program dan
kegiatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan diprioritaskan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan
Pusat.

6. Program dan Kegiatan Prioritas :
 Lokasi : Area beresiko sanitasi
• Sasaran :
Air Limbah
Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014:
Cakupan layanan sistem off-site 10%: 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal
Cakupan sist. on-site 90%.
Persampahan
Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga di
daerah perkotaan.
Drainase
Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis
perkotaan

7. RENCANA KESEPAKATAN
PROGRAM/ANGGARAN (MEMORANDUM)
 Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
 Ringkasan Program Prioritas Infrastruktur
 Rencana Kesepakatan (Memorandum)
Propinsi........................ Tahun ......................................
Program .......................Kabupaten/Kota ...........................................
P endanaan
Unit Daerah
No. Kegiatan Pokok Vol. Biaya Masyarakat/
Cost Kabupaten Propinsi Pusat
Swasta
/Kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket:
1. Berisi tentang kegiatan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota
2. Berisi besaran volume kegiat an
3. Berisi besarnya unit biaya kegiatan tersebut
4. Berisi berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan
5. Berisi kabupaten/Kota
6. Berisi Propinsi
7. Berisi Pemerintah Pusat
8. Berisi Masyarakat/swasta

8. Segmentasi Pendaan Program dan
Kegiatan sanitasi (APBN)
Sewerage System: IPAL
dan main sewer
Air
Limbah
SANIMAS
TPA (aset tidak bergerak
dan alat berat)
Implementasi Persampahan
Pilot 3R
Sistem yang terintegrasi
dengan sistem makro
Drainase
Pilot Drainase Mandiri
8

9. Persampahan Drainase
 Peralatan untuk proses daur ulang
sampah, yang dikelola masyarakat
 Saluran primer
 Pilot 3R
 Sistem drainase
 Pembangunan transfer depo,
stasiun pengumpul sampah atau kawasan /mikro
tempat pengelolaan dan (sesuai kebutuhan)
pengolahan sampah terpadu.
 Revitalisasi dan pembangunan  Saluran primer
tempat pemrosesan akhir (TPA)  pintu air
sampah  Sanitary Landfill  pompa
 Alat berat persampahan
 kolam retensi
 Penyediaan Sarana non fisik untuk
mendukung pengelolaan
persampahan (MP, FS, DED)
 Sarana pendukung TPA: jalan
operasional dalam TPA dan
jembatan timbang

10. Sektor Persampahan
DASAR HUKUM :
1. UU. No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
SEKTOR
1. Reduksi Emisi Gas
Target
PERSAMPAHAN 2. Efisiensi Energi
3. Penyehatan
Lingkungan
Dibiayai oleh
1. Proses pengumpulan dan APBD/KPS
Perkotaan transportasi
2. 3R APBD/Masy + APBN
3. Pengolahan Sampah di TPA LEMBAGA/NEGARA
DONOR + APBN/KPS
Pedesaan Program Sanitasi Berbasis DONOR +
Masyarakat APBN/APBD

11. Pembangunan
TPPAS Regional

12. Dibiayai oleh
Sektor Air Limbah
APBN
 Pembangunan baru IPAL
skala kawasan (modular)
 Pembangunan sistem
sanitasi komunal yang
berbasis masyarakat
 Perluasan jaringan pipa air
limbah terpusat (pipa
induk), sesuai syarat dan
Dibiayai oleh ketentuan dari Ditjen CK
 Optimalisasi IPLT skala
kota atau regional
 Peralatan operasi dan
pemeliharaan sistem
terpusat
 Masterplan, FS, DED *)

13. Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah (Off-Site)
Pipa Utama/ IPAL
Pipa Lateral
SR Main Trunk
Pipa Pengumpul/
Pipa Servis
Pemerintah Kota: Pemerintah Provinsi/Pusat
Investasi Jaringan Pipa Pengumpul/Pipa Service Investasi Jaringan Pipa Pengumpul
dan SR dan Pipa Utama/Main Trunk
Pelaksanaan Operasional Sistem Bantek (Perencanaan, Perkuatan
Penyediaan Dana Operasional Sistem (Lengkap) Institusi, dan Peran Masyarakat)
Perkuatan Institusi
Pengaturan Besaran Biaya Jasa Pengelolaan
Sistem Air Limbah
Peraturan Guna Mendorong Terjadinya
Sambungan Rumah (SR)

14. Strategi Keuangan Implementasi
Memorandum Program
 Ketersediaan Pendanaan
 Dari berbagai sumber pendanaan
 Kelayakan serta kecocokan program dan kegiatan
dengan suatu sumber pendanaan
 Kesesuaian / harmonisasi dengan mekanisme masing
– masing sumber pendanaan
 Pentahapan
 Analisa pertumbuhan APBD dengan pertumbuhan belanja
sanitasi
 Pertumbuhan setiap subsektor harus wajar sesuai dengan
kondisi internal (pemda) dan eksternal
(pusat,provinsi, donor,dll)
 Prioritas dan nilai nominal suatu program harus
disesuaikan dengan kondisi keuangan pemda
 Packaging / Pemaketan Program dan
Kegiatan
14

15. 15