Dokumen ini membahas tentang rencana pemerintah untuk mewujudkan pendidikan menengah universal di Indonesia. Pemerintah berencana meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah menjadi 100% pada tahun 2020 dengan menyiapkan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai serta meningkatkan kualifikasi guru. Saat ini, angka partisipasi kasar pendidikan menengah nasional masih 70,53% dan terdapat perbedaan antar provinsi.

1. Bahan Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah pada Rembuknas 2012
Pendidikan Menengah Universal
(Wajib Belajar 12 Tahun)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27 Februari 2012 1

2. Daftar Isi
Halaman
A Pengertian 3
B Latar Belakang 5
C Tujuan, Sasaran, dan Skema Program 11
D Kondisi Pendidikan Menengah Saat Ini 17
E Rencana Implementasi Dikmen Universal 24
F Skenario Pencapaian Dikmen Universal 33
Lampiran 38
2

3. A
Pengertian

4. • Wajib Belajar:
 Diamanatkan oleh Undang-Undang
 Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah
 Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah
 Sanksi bagi yang tidak mengikuti
• Pendidikan Menengah Universal:
 Difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung
semua penduduk usia sekolah
 Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat
 Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti
4

5. B
Latar Belakang
5

6. Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1
Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2
Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila
tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik
3
Menjawab tantangan persaingan global yang menempatkan makin
pentingnya SDM berpendidikan
4
Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertum-buhan
ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan
Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap
5 kehidupan bersosial dan berpolitik
6

7. Perbandingan APK SMP dan APK SM Tahun 2010
APK SM/Sederajat
APK
SMP/ Sederajat
Masih terdapat sekitar 28%
lulusan SMP/Sederajat
yang belum tertampung di
SMA/Sederajat
APK SMA/Sederajat
Nasional sebesar
70.53%
APK SMP/Sederajat
Nasional sebesar
98.20%
7

8. Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs PDB per Kapita Wajib Belajar vs GCI
35000
6.00
Indonesia
30000 (diatas rata-rata)
5.00
Y = -26025,17 + 4251,5 x
PDB per Kapita (USD)
25000
r = 0,93 (Koef. Korelasi) 4.00
Indeks GCI
20000
3.00
15000
2.00 Y = 2,27 + 0,22 x
10000
r = 0,96 (Koef. Korelasi)
5000 1.00
Indonesia (dibawah
rata-rata)
0 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib Belajar (tahun) Wajib Belajar (tahun)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
3. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011 8

9. Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs IPM Pendidikan Wajib Belajar vs IPM Total
0.8 1
0.7 0.9
0.8
0.6
Indeks HDI Pendidikan
0.7 Indonesia
Indeks HDI Total
0.5 (dibawah rata-
Indonesia (dibawah 0.6 rata)
rata-rata)
0.4 0.5
0.3 0.4
Y = 0,43 + 0,019 x 0.3
0.2
r = 0,97 (Koef. Korelasi) 0.2 Y = 0,23 + 0,052 x
0.1 r = 0,99 (Koef. Korelasi)
0.1
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib belajar (tahun) Wajib belajar (tahun)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 9
2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011

10. Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
(Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011)
Kriteria Tidak Lulus Lulusan Lulusan Lulusan
SMA SMA/K Diploma-2 Universitas
Perbandingan Gaji 80 100 125 170
(Internasional, OECD)
Perbandingan Gaji 50 100 130 190
(Nasional, Kemnakertrans)
Tingkat Kesehatan (%) 60 75 - 82
Minat Berpolitik (%) 33 48 - 63
Rasa saling Percaya (%) 33 41 - 52
10

11. C
Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
11

12. Tujuan
Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing
bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta
kesejahteraan masyarakat.
12

13. Sasaran 2020
Tempat tersedia (dalam jarak terjangkau)
Semua lulusan
Waktu tersedia (bagi yang sudah bekerja)
SMP/Sederajat
dapat Biaya terjangkau
melanjutkan ke
jenjang Kualitas terjaga
Pendidikan Terbuka bagi semua
Menengah
Jaminan kepastian bagi yang berminat
13

14. Manfaat
Semua
Tidak ada
Siswa Naker
BOS Wajar Tambahan
sampai SMA/K/MA
Efektif Sukses Naker ≤
SMA/K/ Naik
SMA/K/MA
MA
2010 2015 2025
Pendidikan (BPS) (Perkiraan) (Perkiraan)
≥ S1/D4 : 4,8% 6% 8%
Diploma I/II/III: 2,8%
4% 8%
SMK: 8,2
8,2% 8,210% 8,2
18%
% %
SMA/MA : 14,7% 16% 20%
SMP/MTs : 19,1% 24% 22%
≤ SD/MI : 50,4% 40% 20%
14

15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Indeks Indeks
Kesehatan Pendidikan Pendapatan
5.8 Tahun 13,2 Tahun
(tertinggi=12,6) (tertinggi=18)
Harapan Rata-rata Harapan Lama
GNI Perkapita
Hidup Pada Lama Sekolah Sekolah
(PPP $)
Saat Lahir (RLS) (HLS)
Kesehatan (usia 25 tahun keatas) (Mulai masuk sekolah) Pendapatan
Pendidikan
(Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan) 15

16. Skema Program Pendidikan Menengah Universal
Meningkatkan IPM
Tujuan
Meningkatkan RLS Meningkatkan HLS
(25 Tahun Keatas)
Menggairahkan Sasaran Penuntasan
Pendidikan Vokasi Bagi Penuntasan Pendidikan
Pendidikan Khusus dan
yang sudah Bekerja Menengah Universal
Layanan Khusus [3%
[97% Penduduk Usia
Penduduk Usia
Pendidikan Menengah]
Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah]
Paket C Vokasi Penyiapan Sarana Prasarana
Penyiapan PTK
Pendidikan Vokasi di
SMK Malam dan BLK Penyiapan Anggaran
16

17. D
Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini
17

18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2010/2011
Perkembangan APK Dikmen
2005/2006-2010/2011 (Persen) DKI Jakarta 119.22
DI Yogyakarta 102.75
80.00 Maluku 93.54
69.60 70.53 Kalimantan Timur 91.78
70.00 64.28
60.51 Bali 90.58
60.00 56.22 Kepulauan Riau 87.63
52.20 Sumatera Utara 86.55
50.00 Sulawesi Utara 85.51
Sumatera Barat 84.25
40.00 Kepulauan Bangka Belitung 83.37
Bengkulu 81.74
30.00
Gorontalo 79.45
20.00 Sulawesi Tengah 78.59
Sulawesi Tenggara Rata-Rata 77.34
10.00 Aceh Nas APK SM 75.59
Maluku Utara 70,53 % 72.85
0.00 Jawa Timur 72.41
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Jambi 70.86
Nusa Tenggara Barat 69.57
Distribusi APK Dikmen Nusa Tenggara Timur 66.52
Sulawesi Selatan 65.29
Kabupaten/Kota 2010/2011 Jawa Tengah 64.93
Kalimantan Selatan 64.45
Papua 64.42
47.3% Kalimantan Tengah 63.22
52.7% Sumatera Selatan 63.19
(235 Kab/Kota)
(262Kab/Kota) Kalimantan Barat 62.93
Papua Barat 62.42
Riau 61.28
Banten 60.64
Jawa Barat 59.56
Sulawesi Barat 58.25
Lampung 58.04
Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0
Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional 18

19. Distribusi APK Dikmen Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010/2011
Jakarta Timur, DKI
140
Jakarta Selatan, DKI
Kota Yogya, DI Yogyakarta Kota Balikpapan, Kaltim
120
262 Kab/
100 Kota
80 Rata-rata
APK (%)
Nasional = 70,53%
60
40
235 Kab/
Kota
20
Sampang, Jatim Manggarai Timur, NTT
Tanah Tidung, Kaltim
Labuhanbatu Utara, Sumut
0 Sorong, Papua Barat
Kabupaten/Kota
19

20. KONDISI LEMBAGA, SISWA DAN GURU DIKMEN
NO SATUAN PENDIDIKAN LEMBAGA SISWA GURU
1 SMA 11.575 4.287.777 264.512
2 SMK 9.875 4.026.865 175.656
3 MA 5.897 1.001.998 121.907
4 SMLB 677 6.957 871
5 PAKET C 4.358 329.974 -
JUMLAH 32.382 9.653.571 562.946
Sumber data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2011
20

21. Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah
% Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4
Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi JAWA TIMUR 98.0%
SULAWESI SELATAN 93.5%
SULAWESI TENGAH 92.7%
JENJANG NTB 92.6%
KUALIFIKASI SULAWESI TENGGARA 92.4%
SUMATERA BARAT 91.8%
SMA SMK TOTAL GORONTALO 91.3%
BALI 91.2%
JAWA TENGAH 90.9%
SMA 6.336 6.383 12.719 KALIMANTAN SELATAN 90.5%
BENGKULU 90.5%
D1 916 866 1.782 RIAU 90.1%
IRIAN JAYABARAT
PAPUA BARAT 90.0%
JAMBI Rata-rata 89.9%
D2 1.559 1.053 2.612 SULAWESI BARAT Nasional: 89,8% 89.4%
MALUKU UTARA 89.3%
DKI JAKARTA 89.2%
D3 12.208 13.125 25.333 KALIMANTAN TIMUR 89.1%
NAD 88.8%
BANTEN 88.7%
S1/D4 225.546 136.056 361.602 JAWA BARAT 88.6%
SULAWESI UTARA 88.2%
PAPUA 88.0%
S2 7.736 4.141 11.877 DI YOGYAKARTA 87.7%
KALIMANTAN TENGAH 87.6%
SUMATERA SELATAN 87.5%
S3 86 32 118 KEPULAUAN RIAU 87.4%
SUMATERA UTARA 84.1%
TOTAL 254.387 161.656 416.043 NTT 83.4%
LAMPUNG 82.6%
KALIMANTAN BARAT 82.0%
MALUKU 80.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
21

22. Perkembangan Anggaran Ditjen Dikmen 2011-2012
9,000
Rp. 8,4 T *)
408
8,000
563
7,000
Rp. 5,6 T
2,410
6,000 Diperlukan penambahan
Rp. Milyar
318 anggaran yang signifikan
5,000 390
mulai tahun 2013 untuk
4,000
1,421 1,220 membiayai Pendidikan
Menengah Universal
3,000
2,140
2,000
3,604
1,000
1,616
- *) Termasuk APBNP
2011 2012
Anggaran Ditjen Dikmen Per Kegiatan 2011-2012
NO KEGIATAN 2011 2012
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 288.215.179 194.068.142
2 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMA 2.348.101.057 1.732.481.334
3 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMK 3.073.638.228 2.254.954.350
4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SMLB 232.791.500 211.043.391
5 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN MUTU PTK YANG KOMPETEN 2.462.667.656 1.291.642.958
TOTAL 8.405.413.620 5.684.190.175
22

23. PROVINSI YANG TELAH MENCANANGKAN KEBIJAKAN DIKMEN UNIVERSAL
NAD
Sumut
Kaltim Gorontalo Sulut
Maluku Utara
Kepri
Riau Kalbar
Sumbar
Jambi Sulteng Papua Barat
Kalteng
Babel Sulbar
Kalsel Maluku
Sumsel
Sultra Papua
Bengkulu
Lampung Sulsel
DKI
Jateng
Banten
Jabar Jatim
Bali NTB
DIY
NTT
Provinsi dengan APK Dikmen diatas rata-rata nasional (70,53 %) Sudah merintis Pendidikan Menengah Universal
Provinsi dengan APK Dikmen dibawah rata-rata nasional ( 70,53 %) Belum merintis Pendidikan Menengah Universal
Bentuk intervensi yang diberikan provinsi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan menengah universal:
1. Pemberian BOS-DA dengan besaran Rp 375.000 – Rp 1.836.000 /siswa /tahun
2. Pemberian subsidi siswa miskin BKM-DA dengan besaran Rp 100.000 – Rp 2.880.000 /siswa /tahun
23

24. E
Rencana Implementasi Dikmen Universal
24

25. Sasaran Implementasi Dikmen Universal
Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya
1 penambahan daya tampung
Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan
2 daerah
Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah
3 untuk menjangkau yang tidak terjangkau
Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan
4 (khususnya SMK)
Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan
5 kabupaten/kota secara bertahap.
25

26. Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal
Putusan Proyeksi 2012-... Kondisi 2010
Strategis Penduduk Usia Sekolah:
Jumlah dan Sebaran
Target Target Peserta Didik: Jumlah dan Tambahan Peserta Didik: Jumlah Peserta
APM/K Sebaran dan Sebaran Didik
Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Tambahan USB/RKB: Jumlah dan
SPM Sebaran Sebaran
Unit Sekolah
Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum
Kebutuhan PTK Minimal: Tambahan PTK Minimal: Jumlah
PTK
Jumlah dan Sebaran dan Sebaran
Kebutuhan PTK Ideal: Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan
SNP Jumlah dan Sebaran Sebaran
Optimasi distribusi: penyimpangan minimum
Proses Pengambilan Putusan Taktis
Standar Kebutuhan Anggaran (Investasi Tambahan Anggaran (Investasi
dan Operasi) dan Operasi)
Anggaran
Biaya
26

27. Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal
Nasional
Propinsi
Kabupaten/Kota 27

28. 100 Percepatan APK Pendidikan Menengah
80 Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal
120
APK
60 APK 97,0%
(2020)
100
APK 97,0%
40 (2038)
80
20
APK
60
z
0
40
Tahun
20 APK Program Wajar 12 Tahun
Normal
Reguler APK Normal12 Tahun
APK Wajar
Program Percepatan
Perkiraan Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional
Mendukung Wajar 12 Tahun ( 2013-2020) (Rp. Milyar)
No0 Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan 2,943 2,888 3,163 3,165 3,231 3,320 3,397 1,573
Tahun
2 Peserta Didik 14,725 15,396 16,015 16,584 17,123 17,650 18,172 18,685
3 Pendidik dan TenagaAPK Program
Normal
Kependidikan Wajar 12 Tahun
3,938 5,824 7,689 8,279 APK Normal12 Tahun
APK Wajar
8,504 8,727 8,946 9,175
4 Sistem Pembelajaran 1,253 1,398 1,558 1,626 1,674 1,722 1,770 1,707
Total 22,859 25,507 28,425 29,653 30,532 31,420 32,286 31,140
28

29. Target Pencapaian Dikmen Universal per Provinsi
29

30. Strategi Pencapaian Pendidikan Menengah Universal
Unit Sekolah Baru
Ruang Belajar
Rehab Ruang
(USB) dan Ruang
Kelas Baru (RKB)
Asrama Guru
Manajemen
Pendidikan
dan kultur
dan Siswa
Peralatan
lainnya
sekolah
Kelas
Satuan Pendidikan
Kurikulum + BOS SM
Sist. Pembelajaran
Pendidikan Karakter
Peserta Didik
Bantuan Biaya
Bahan Pembelajaran
(termasuk yang
Pendidikan Pendidikan
berbasis TIK)
Menengah Beasiswa
Kewirausahaan
Universal BOP Paket C
Penyelarasan
Pengembangan
Sistem Evaluasi Bakat dan Minat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyediaan
Kualifikasi
Kesejahteraan
Sertifikasi
Distribusi
Pelatihan
Perlindungan
Penghargaan
Karir dan
dan
30

31. ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2010-2014
Anggaran (RpMilyar)
Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan
2010 * 2011 ** 2012 2013 2014
A. ALOKASI PEMERINTAH PUSAT 96.480,30 89.744,35 102.714,89 114.457,78 129.593,25
1. Kementerian Pendidikan Nasional 62.393,30 55.582,10 63.871,05 72.700,65 84.495,55
2. Kementerian Agama 26.326,60 27.263,22 30.000,48 32.250,51 34.830,55
3. 14 K/L Lainnya 7.760,40 6.899,03 8.843,36 9.506,62 10.267,15
4. Bagian Anggaran 999 - -
B. TRANSFER KE DAERAH 127.749,10 158.234,14 178.742,71 197.706,12 219.732,32
B.1 DANA PERIMBANGAN 106.006,50 115.094,07 127.325,52 138.172,36 150.208,71
1. DBH Pendidikan 748,50 762,99 777,39 873,30 988,43
2. DAK Pendidikan 9.334,90 10.041,30 12.692,58 12.057,95 11.455,05
3. DAU Pendidikan 95.923,10 104.289,78 113.855,56 125.241,11 137.765,22
a. Non Gaji 11.365,70 - 11.541,10 12.695,21 13.964,73
b. Gaji 84.557,40 - 102.314,45 112.545,90 123.800,49
B.2 DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN 21.742,60 43.140,06 51.417,19 59.533,76 69.523,62
1. Dana Otonomi Khusus Pendidikan 2.309,90 2.706,39 2.530,94 2.644,84 2.771,79
2. Tambahan Penghasilan untuk Guru PNSD 5.800,00 3.696,18 8.015,61 8.047,67 8.079,86
3. Tambahan DAU Untuk Tunjangan Profesi Guru 10.994,90 18.537,69 23.722,39 31.350,05 40.830,93
4. Bantuan Operasional Sekolah 16.812,01 17.148,25 17.491,21 17.841,03
5. Dana Insentif Daerah 1.387,80 1.387,80
6. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1.250,00 -
Pendidikan (DPPIP)
C. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL 1.000,00 1.000,00
Anggaran Fungsi Pendidikan (A + B + C) 225.229,40 248.978,49 281.457,60 312.163,90 349.325,57
APBN 1.126.146,50 1.229.558,47 1.319.999,80 1.482.854,77 1.678.354,34
Persentase Anggaran Fungsi Pendidikan 20,0% 20,2% 21,3% 21,1% 20,8%
PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%
INFLASI 5,1% 5,3% 5,0% 4,5% 4,8%
CATATAN: Perkiraan Dana Fungsi Pendidikan tahun 2012-2014 merupakan angka perkiraan (baseline)
*) Merupakan APBNP tahun 2010
**) Bersumber dari UU APBN 2011

32. Kebutuhan Anggaran Dikmen Universal
dalam milyar
No Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I Sarana dan Prasarana Pendidikan 2,943 2,888 3,163 3,165 3,231 3,320 3,397 1,573
1 Akses 2,194 2,065 1,922 1,850 1,834 1,838 1,833 315
2 Mutu 749 823 1,241 1,315 1,397 1,483 1,564 1,258
II Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,938 5,824 7,689 8,279 8,504 8,727 8,946 9,175
III Peserta Didik 14,725 15,396 16,015 16,584 17,123 17,650 18,172 18,685
1 BOS SM 12,479 13,048 13,572 14,054 14,511 14,958 15,400 15,835
2 Beasiswa Khusus Murid 1,622 1,696 1,764 1,827 1,886 1,945 2,002 2,059
3 Beasiswa Prestasi 624 652 679 703 726 748 770 792
IV Sistem Pembelajaran 1,253 1,398 1,558 1,626 1,674 1,722 1,770 1,707
Total 22,859 25,507 28,425 29,653 30,532 31,420 32,286 31,140
Catatan : Kebutuhan Anggaran tersebut tidak termasuk : pengadaan tanah, penyediaan guru baru, dan tunjangan profesi PNS
Diperlukan kebijakan pembagian pembiayaan yang melibatkan peran serta
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran dikmen
universal 32

33. Model Berbagi Pembiayaan
Pemerintah-Pemda-Masyarakat
Dalam persen
No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat
1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 50 - 60 20 - 30 10 - 30
2 Biaya Operasional Sekolah 50 - 70 20 - 40 10
3 Subsidi Siswa Miskin 60 - 100 0 - 40 0
4 Biaya Gaji Pendidik dan Tenaga 100 100
Pendidik -
(PNS) (Non PNS)
5 Biaya Tunjangan
Profesi/Fungsional/Khusus 100 - -
6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan
Kompetensi 50 - 60 20 - 30 10 - 30
33

34. F
Contoh
Skenario Pencapaian
Pendidikan Menengah Universal
34

35. PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN MENENGAH KAB LANDAK, KALBAR
100.00
95.00
90.0
APK SMA/SMK/MA
90.00 86.2
85.00 82.5
78.7 85.00
80.00
 82.00
75.00 73.00 79.00
69.60 75.0 76.00
70.00
71.2
65.00
60.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RPJMN Kab. Landak
NO JUMLAH PENDUDUK 2010 JUMLAH
1 USIA 16-18 NASIONAL 13.169.628
2 USIA 16-18 KAB. LANDAK 35
69.005

36. Skenario Pencapaian Target APK DIKMEN Provinsi Kalimantan Barat (Contoh)
Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan mencapai target APK 97% pada tahun 2020.
DKI Jakarta
DI Yogyakarta 102.8
119.2 KALBAR 2010/2011
Maluku 93.5
Kalimantan Timur 91.8 Kab. Kayong Utara 87.7
Bali 90.6
Kepulauan Riau 87.6 Kota Pontianak 82.6
Sumatera Utara 86.5
Sulawesi Utara 85.5 Kab. Sekadau 80.8
Sumatera Barat 84.2
Kota Singkawang 70.7
Kepulauan Bangka Belitung 83.4
Bengkulu 81.7
Kab. Melawi 70.1
Gorontalo 79.4
Sulawesi Tengah 78.6 Kab. Sintang 68.0
Sulawesi Tenggara 77.3
Aceh 75.6 Kab. Landak 67.7
Maluku Utara 72.8
Jawa Timur 72.4 Kab. Kapuas Hulu 65.0
Jambi 70.9
Nusa Tenggara Barat 69.6 Kab. Bengkayang 60.2
Nusa Tenggara Timur 66.5
Sulawesi Selatan 65.3 Kab. Sanggau 58.6
Jawa Tengah 64.9
Kalimantan Selatan 64.5 Kab. Kapuas 53.8
Papua 64.4 APK SMA/MA/SMK APK SMA/MA/SMK
APK SM
Kalimantan Tengah 63.2 Nasional = 70,5% Kab. Kubu Raya 53.3 Nasional = 70,5%
KALBAR = 62,9%
Sumatera Selatan 63.2
Kalimantan Barat 62.9 Kab. Sambas 50.1
Papua Barat 62.4
Riau 61.3 Kab. Ketapang 46.0
Banten 60.6
Jawa Barat 59.6 Kab. Pontianak 39.9
Sulawesi Barat 58.2
Lampung 58.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
36
40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

37. Rincian Kebutuhan Anggaran
Wajar 12 Tahun Propinsi Kalimantan Barat
Dalam Milyar
No Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I Sarana dan Prasarana Pendidikan 76.26 57.42 58.14 58.68 59.40 59.94 60.48 0.28
1 Akses 61.50 45.73 46.70 47.24 47.96 48.50 49.04 0.28
•Unit Sekolah Baru (USB) 22.02 16.15 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 -
•Ruang Kelas Baru (RKB) 39.06 29.16 28.80 29.34 30.06 30.60 31.14 -
• Rehab Ruang Kelas 0.42 0.42 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
2 Mutu 14.76 11.69 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 -
•Ruang Perpustakaan 2.88 2.11 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -
• Ruang Laboratorium IPA 3.60 2.64 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 -
• Ruang Laboratorium Multimedia 2.88 2.11 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -
• Ruang Praktek Siswa (RPS) / Penunjang 2.16 1.58 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 -
• Asrama Guru 0.72 0.72 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 -
• Asrama Siswa 2.52 2.52 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 -
II Peserta Didik 329.70 350.91 366.66 382.68 398.92 415.39 432.08 448.99
1 BOS SM 286.53 304.96 318.65 332.57 346.69 361.00 375.51 390.20
2 Subsidi Siswa Miskin 29.80 31.72 33.14 34.59 36.06 37.54 39.05 40.58
3 Beasiswa Prestasi 13.37 14.23 14.87 15.52 16.18 16.85 17.52 18.21
III Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40.49 39.62 40.77 41.93 43.12 44.30 51.27 53.14
1 Penyediaan 5.03 3.75 3.81 3.86 3.92 3.97 4.02 -
2 Kesejateraan 32.94 33.99 35.06 36.14 37.24 38.35 39.47 39.49
3 Peningkatan Profesionalisme PTK 2.52 1.88 1.91 1.93 1.96 1.99 7.78 13.66
IV Sistem Pembelajaran 31.88 31.89 33.14 34.41 35.70 36.99 38.72 35.77
Total 478.33 479.83 498.71 517.69 537.14 556.63 582.55 538.19
37

38. Rincian Kebutuhan Anggaran
Wajar 12 Tahun Propinsi Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Dalam Milyar
No Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.89 4.89 4.88 4.88 5.06 5.06 5.06 0.03
1 Akses 4.03 4.03 4.02 4.02 4.20 4.20 4.20 0.03
•Unit Sekolah Baru (USB) 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 -
•Ruang Kelas Baru (RKB) 2.52 2.52 2.52 2.52 2.70 2.70 2.70 -
• Rehab Ruang Kelas 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
2 Mutu 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 -
•Ruang Perpustakaan 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 -
• Ruang Laboratorium IPA 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 -
• Ruang Laboratorium Multimedia 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 -
• Ruang Praktek Siswa (RPS) / Penunjang 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 -
• Asrama Guru 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 -
• Asrama Siswa - - - - - - - -
II Peserta Didik 28.90 30.29 31.65 33.03 34.43 35.85 37.29 38.75
1 BOS SM 25.12 26.32 27.50 28.70 29.92 31.16 32.41 33.68
2 Subsidi Siswa Miskin 2.61 2.74 2.86 2.99 3.11 3.24 3.37 3.50
3 Beasiswa Prestasi 1.17 1.23 1.28 1.34 1.40 1.45 1.51 1.57
III Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.04 2.15 2.25 2.36 2.48 2.58 3.25 3.45
1 Penyediaan 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 -
2 Kesejateraan 1.49 1.59 1.70 1.80 1.91 2.01 2.12 2.13
3 Peningkatan Profesionalisme PTK 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.75 1.32
IV Sistem Pembelajaran 2.57 2.66 2.76 2.87 2.99 3.10 3.25 3.01
Total 38.41 39.98 41.53 43.13 44.95 46.59 48.84 45.23
38

39. LAMPIRAN
Program Pendidikan Menengah Universal
39

40. Rekapitulasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 1-3
TAHUN
PENCANANGAN
BOSDA BKMDA
NO NAMA PROVINSI PENDIDIKAN
(siswa/tahun) (siswa/tahun)
MENENGAH
UNIVERSAL
1 DKI JAKARTA - - Rp. 2.880.000
2 JAWA BARAT - - Rp. 850.000
3 JAWA TENGAH - - Rp. 1.000.000
Rp. 1.200.000
4 YOGYAKARTA 2006 Rp. 1.050.000
5 JAWA TIMUR 2009 - Rp. 780.000
6 ACEH - Rp. 500.000 Rp. 1.800.000
7 SUMATERA UTARA 2010 - Rp. 780.000
8 SUMATERA BARAT - - Rp. 350.000
9 RIAU - - -
10 JAMBI 2009 - Rp. 1.020.000
SMA Rp.
1.200.000
11 SUMATERA SELATAN 2009
SMK Rp. -
1.836.000
SMK Teknologi
Sumber data : Hasil konsolidasi program Ditjen Dikmen dengan Dispenprov tanggal 17 Januari 2012
40

41. Rekapitulasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 2-3
TAHUN
PENCANANGAN
BOSDA BKMDA
NO NAMA PROVINSI PENDIDIKAN
(siswa/tahun) (siswa/tahun)
MENENGAH
UNIVERSAL
12 LAMPUNG 2011 Rp. 722.000 Rp. 782.000
13 KALIMANTAN BARAT - - -
14 KALIMANTAN TENGAH - Rp. 1.440.000 Rp. 780.000
15 KALIMANTAN SELATAN 2009 - -
SMA Rp.
SMA Rp.1.000.000
16 KALIMANTAN TIMUR 2009 1.000.000 Rp. 900.000
SMK Rp.1.500.000
SMK Rp.
17 SULAWESI UTARA 2009 Rp. 125.000 -
18 SULAWESI TENGAH - - -
19 SULAWESI SELATAN 2011 Rp. 125.000 Rp. 780.000
20 SULAWESI TENGGARA 2010 Rp. 500.000 -
SMA Rp. 475.000
21 MALUKU 2009
SMK Rp. 600.000 -
SMA Rp. 400.000
22 BALI 2009
SMK Rp. 500.000
-
Sumber data : Hasil konsolidasi program Ditjen Dikmen dengan Dispenprov tanggal 17 Januari 2012
41

42. Rekapitulasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 3-3
TAHUN
PENCANANGAN
BOSDA BKMDA
NO NAMA PROVINSI PENDIDIKAN
(siswa/tahun) (siswa/tahun)
MENENGAH
UNIVERSAL
23 NTB - - -
24 NTT - - -
SMA Rp. 370.000
25 PAPUA -
SMK Rp. 717.250 -
26 BENGKULU - - -
27 MALUKU UTARA - - -
28 BANTEN - - -
29 BABEL 2009 Rp. 500.000 -
30 GORONTALO - - -
31 KEP. RIAU - - -
32 PAPUA BARAT - - -
33 SULBAR - - -
Sumber data : Hasil konsolidasi program Ditjen Dikmen dengan Dispenprov tanggal 17 Januari 2012
42

43. Terima kasih
43