SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
                                       JAWA TENGAH


                  INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
                                       JAWA TENGAH
                                    NOMOR: 860/6998/1980


                                         TENTANG
            PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1980
                 JO SURAT EDARAN MENTERI PENERTIBAN APARATUR
                             NEGARA NO. 08/SE/MENPAN/1980


                 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


Membaca      :    Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 25
                  Oktober 1980 No. 08/SE/MENPAN/1980 tentang Petunjuk
                  Bapak Presiden RI Tentang Jam Kerja;


Menimbang    :    a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan effektifitas
                    Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pernerintah
                    No. 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Menteri Penertiban
                    Aparatur Negara, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan
                    lebih lanjut;
                  b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu
                    menuangkan petunjuk pelaksanaannya dalam Instruksi.


Mengingat    :    1. Undang-Unclang No. 5 Tahun 1974;
                  2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950;
                  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974;
                  4. Peraturan Pernerintah No. 6 Tahun 1974;
                  5. Peraturan Pernerintah No. 30 Tahun 1980;
                  6. Keputusan Presiden No.58 Tahun 1964.
MENGINSTRUKSIKAN :


Kepada    : 1. Semua Pembantu Gubernur Jawa Tengah;
              2. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
                 Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Ketua
                 BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
              3. Semua Kepala Dinas / Satuan Khusus Tingkat        Propinsi
                 Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
              4. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah se Jawa
                 Tengah.
Untuk     :
Pertama   :   Mentaati Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai-
              mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;


Kedua     : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1964 tentang
              Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI
              1. Jam kerja untuk segenap Kantor Pemerintah:
                 a. Senin s/d Kamis Jam 07.00 - 14.00
                 b. Jum'at jam 07. 00 - 11. 00
                 c. Saptu jam 07.00 - 12.30
              2. Jumlah jam kerja dalam satu minggu adalah 37 1/2 jam.
              3. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan jam kerja tersebut
                 dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Kantor/Instansi.


Ketiga    : Kegiatan Krida atau Olah Raga di Kantor-kantor tidak
              merupakan, bagian tugas atau pelaksanaan dinas Pegawai
              Negeri Sipil dan karena itu supaya diselenggarakan di luar jam
              kerja.
Keempat   :   Instruksi ini supaya diindahkan dan dilaksanakan dengan
              sebaik-baiknya.
Kelima    :   Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di: Semarang
                                           Pada tanggal : 14 Nopember 1980


                                                GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
                                                           JAWA TENGAH
                                                       Yang Menjalankan Tugas,
                                                                     ttd.
                                                            (SOEPARNO)
                                                       Sekretaris Wilayah/Daerah




TURUNAN Instruksi ini dikirimkan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta;
3. Dirjen PUOD pada Dep. Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
   5.Semua Assisten Sekwilda, Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum (10x);
7. Kepala Bagian Arsip dan Ekspedisi.

More Related Content

Similar to Kepda (6)

PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 

Kepda

  • 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 860/6998/1980 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1980 JO SURAT EDARAN MENTERI PENERTIBAN APARATUR NEGARA NO. 08/SE/MENPAN/1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Membaca : Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 25 Oktober 1980 No. 08/SE/MENPAN/1980 tentang Petunjuk Bapak Presiden RI Tentang Jam Kerja; Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan effektifitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pernerintah No. 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menuangkan petunjuk pelaksanaannya dalam Instruksi. Mengingat : 1. Undang-Unclang No. 5 Tahun 1974; 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974; 4. Peraturan Pernerintah No. 6 Tahun 1974; 5. Peraturan Pernerintah No. 30 Tahun 1980; 6. Keputusan Presiden No.58 Tahun 1964.
  • 2. MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Semua Pembantu Gubernur Jawa Tengah; 2. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 3. Semua Kepala Dinas / Satuan Khusus Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 4. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah se Jawa Tengah. Untuk : Pertama : Mentaati Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai- mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980; Kedua : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI 1. Jam kerja untuk segenap Kantor Pemerintah: a. Senin s/d Kamis Jam 07.00 - 14.00 b. Jum'at jam 07. 00 - 11. 00 c. Saptu jam 07.00 - 12.30 2. Jumlah jam kerja dalam satu minggu adalah 37 1/2 jam. 3. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan jam kerja tersebut dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Kantor/Instansi. Ketiga : Kegiatan Krida atau Olah Raga di Kantor-kantor tidak merupakan, bagian tugas atau pelaksanaan dinas Pegawai Negeri Sipil dan karena itu supaya diselenggarakan di luar jam kerja. Keempat : Instruksi ini supaya diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
  • 3. Ditetapkan di: Semarang Pada tanggal : 14 Nopember 1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Yang Menjalankan Tugas, ttd. (SOEPARNO) Sekretaris Wilayah/Daerah TURUNAN Instruksi ini dikirimkan kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta; 3. Dirjen PUOD pada Dep. Dalam Negeri di Jakarta; 4. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 5.Semua Assisten Sekwilda, Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 6. Kepala Biro Hukum (10x); 7. Kepala Bagian Arsip dan Ekspedisi.