NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)

20,044 views
19,312 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)

  1. 1. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012Waktu : 08.00 s. d 09.30 WIBTempat : Komisi Pemilihan Umum Kab. Pesisir Selatan (KPUD Pessel)Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; UU Penyelenggara Pemilu dan UU Parpol, RUU PemiluKadaPeserta : Ketua KPUD, Anggota KPUD dan Staf Sekretariat KPUDMasukan/Aspirasi : 1. Kunjungan dalam rangka agenda utama; penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sekaligus menyampaikan materi Sosialisasi Undang- Undang Pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) serta Undang- Undang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) kepada anggota KPUD Pesisir Selatan. 2. Ketua KPU Pesisir Selatan Toni Masri menyampaikan aspirasi institusi yang dipimpinnya; “Anggota KPU yang bersifat Adhoc tentunya bukanlah anggota tetap, karna mereka bekerja selama masa bhakti yang ditentukan, kami berharap adanya perhatian dari pengambil kebijakan agar anggota KPU lebih diperhatikan disaat tugas- tugas telah selesai mereka laksanakan. Selain itu anggota KPU juga butuh perhatian kesejahteraan dan kesehatan”. 3. Ketua KPUD juga menyampaikan masih terkendalanya upaya mensosialisasikan UU Pemilu ke tengah- tengah masyarakat, akibatnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi/ pengetahuan tentang UU Pemilu No. 8 Tahun 2012. 4. Sosialisasi UU Pemilu harusnya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum. Semua ini butuh peran serta seluruh elemen masyarakat agar penyelenggaraan pesta demokrasi dapat memberikan hasil yang berkualitas. 5. Dibutuhkan peranserta elemen masyarakat seperti Parpol, Ormas, lembaga ataupun pribadi, dapat difungsikan agar sosialisasi benar- benar bisa menjangkau secara luas terutama masyarakat di pelosok- pelosok daerah. 6. Kendala Sosialisasi UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu beserta tahapan- tahapannya masih dirasakan belum berjalan dengan baik karna minimnya pendanaan smentara pesisir selatan adalah kabupaten yang cukup luas yakni 5.749,89 Km2 yang memanjang dari utara ke selatan sejauh 234 Km. 7. Diperlukan juga Pembekalan Pengetahuan bagi yang turut serta mensosialisasikannya", 1
  2. 2. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012Waktu : 10.00 s. d 12.00 WIBTempat : Dinas PU Kimpraswil Kab. Pesisir SelatanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan; Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan OTDA.Peserta : Kepala Dinas PU Kimpraswil Pessel beserta Jajaran.Masukan/Aspirasi : 1. Progress pembangunan bidang infrastruktur tahun 2012 di Dinas PU Pesisir Selatan saat ini tengah mengelola Dana Bantuan Bencana senilai 102 Miliar dari BNPB. 2. Kepala Dinas PU mengharapkan Anggota DPRD Kabupaten dapat bersama- sama mendorong Program Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten, mengingat kondisi ruas jalan kabupaten saat ini butuh pemeliharaan karna banyak jalanan dalam kondisi rusak. 3. Untuk pemeliharaan fasilitas Objek wisata ; berlokasi di Pantai Carocok Painan yaitu perbaikaan Jembatan – jembatan yang menghubungkan gazebo- gazebo di kawasan tersebut. 4. Proyek – proyek yang mendorong pengembangan kawasan pariwisata di objek – objek sbb: Jalan lingkar yang menghubungkan Painan – Salido melalui bibir pantai, begitu juga proyek pelebaran jalan Carocok Tarusan menuju Kawasan Mandeh tembus ke Sungai Pisang. 5. Pentingnya membentuk pola pikir masyarakat yang pro pembangunan; dalam konteks pembebasan tanah. 6. Kadis PU juga menyampaikan bahwa hingga Th. 2012 Ruas jalan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diaspal sepanjang 492 Km, dan terhitung sejak Th. 2005 penambahan ruas jalan yang diaspal telah mencapai 256 Km. 7. Dinas PU Kabupaten butuh konsultasi yang intensif dengan semua SKPD di lingkungan Pemda. 8. PU Kimpraswil sangat membutuhkan tenaga- tenaga profesional dengan kemampuan Skill yang terukur, agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target. 2
  3. 3. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIBTempat : DPD II Golkar Pesisir SelatanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; Pendidikan politik pada masyarakatPeserta : Pemuka dan Tokoh – Tokoh masyarakat di Pesisir SelatanMasukan/Aspirasi : 1. Melihat gejolak politik kekinian di tengah masyarakat khususnya Kab.Pesisir Selatan harus ditanggapi dengan serius oleh setiap pimpinan partai politik, agar dapat memberikan pendidikan politik yang sehat, baik, dan tentunya tepat sasaran. 2. Mengenai gencarnya pelaksanaan survey oleh berbagai lembaga survey harus dengan cerdas di sikapi oleh masyarakat dan kader partai politik. Melihat kondisi di Kab. Pesisir Selatan kehadiran lembaga survey tersebut memberikan kontribusi dukungan politik yang menjadikan spirit energi untuk kader partai. 3. Mengenai keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan amanat undang-undang, partai Golkar tidak mampu memenuhinya, ini hal yang harus di perhatikan dan di kuatkan lagi konsolidasi di tengah kehidupan perpolitikan partai secara eksternal. 4. Kembali pada keseriusan partai itu sendiri dalam menerapkan pendidikan politik yang sungguh-sungguh, hal ini tercermin secara langsung dari keseriusn yang di tunjukan oleh fungsionaris sejauh apa kesungguhan dn keseriusannya. Ketika tidak terpilih pada pemilihan legislatif apakah dia harus meninggalkan partai, sikap seperti ini perlu di fikirkan lagi lebih lanjut karena berakibat kurang baik terhadap partai. Perlu konsistensi bila ingin menjadi calon legislatif. 5. Sekarang perlu di bangun pendidikan politik yang berkarakter, seperti halnya karakter saling menghargai, menghormati satu sama lain. Seperti semboyan "sesama bus tidak boleh saling mendahului", dan "tidak boleh makan teman". 6. Partai GOLONGAN KARYA adalah partai dari golongan yang "KARYA" artinya "KREATIF", kadernya memiliki kreativitas. Buktikan hal ini dengan kongkrit di tengah- tengah masyarakat. Lakukan hal-hal yang positif, saling mengingatkan, tegur jika salah. Seperti ibarat "tajam tidak melukai, kritix tidak menyakiti". 7. Satu hal lagi adalah, politik tidak bisa diukur dengan uang, tetapi politik tanpa uang itu nothing. 3
  4. 4. NOTULENSIHari / Tanggal : Selasa / 18 Desember 2012Pukul : 10.00 s.d 12.00 WibInstansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir SelatanTempat Pertemuan : Aula Pertemuan Kantor Bupati Kab. Pesisir SelatanMateri Pembahasan : Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dengan pokok bahasan; Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemekaran Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanPeserta : Bupati beserta Kepala SKPD di lingkup Pemda Pessel.Aspirasi : 1. Mengenai rencana pemekaran Kab. Pesisir Selatan diharapkan dukungan politik dari DPD RI karena segala persyaratan teknis, fisik, dan kewilayahan seerti yang di amanatkan Undang-undang yang di atur melalui PP 28 Tahun 2007. 2. Secara persyaratan jumlah kecamatan untuk memenuhi quota Daerah Otonom Baru adalah 6 kecamatan, dan syarat itu telah dipenuhi oleh calon DOB Kab. Renah Indojati. Dan setelah dilakukan kajian akademik oleh Universitas Andalas, Kab. Pesisir Selatan selaku kabupaten induk yang akan ditinggalkan mendapat predikat “Sangat Mampu” dengan skor 466 untuk dimekarkan. 3. Mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang administrasi kependudukan, secara administrasi kependudukan UU 23 Tahun 2006 yang mana semua data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu sah dan di akui oleh negara, data-data tersebut sah dan sangat layak untuk menjadi acuan terhadap pelaksanaan pemilu. 4. Beberapa masukan terhadap RUU Desa, pemerintah Kab. Pesisir Selatan menyampaikan bahwa indikator kemiskinan suatu daerah dan negara beranjak dari kondisi masyarakat yang hidup di desa. Jadi hendaknya dalam perancangan UU Desa ini di harapkan betul-betul dapat mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di desa, misalnya; mengakomodir kepentingan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya, dan justru harus di hindarkan program-program yang memberikan bantuan uang secara tunai kepada masyarakat desa karena ini akan 4
  5. 5. sangat tidak baik terhadap kemampuan masyarakat dalam berkreativitas.5. Mengenai RUU Pemda yang sekarang juga sedang di godok di DPR RI, diharapkan kelak dapat menjadi payung terhadap UU Desa dan UU Pemilukada.6. Pandangan terhadap RUU Pemilukada hendaknya Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan untuk posisi wakil dapat di usulkan oleh Gubernur yang di setujui oleh DPRD yang kemudian mendapat persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden. 5
  6. 6. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Selasa, 18 Desember 2012Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIBTempat : Kantor Camat Bayang di Pasar BaruAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; RUU Pemda dan RUU DesaPeserta : Camat, Wali Nagari dan Bamus di Kecamatan BayangMasukan/Aspirasi : 1. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dalam balutan suasana silaturrahmi bersama- sama Camat Bayang, Walinagari, Bamus, dan beberapa orang Wali Kampung di Kenagarian Bayang dimulai pukul 14.00 Wib tersebut dibatasi dengan ruang lingkup memberikan pengetahuan kepada perangkat desa/ nagari tentang perkembangan RUU Desa dan RUU Pemda. 2. Reses anggota DPD RI; yakni kunjungan ke daerah pemilihan / provinsi masing- masing dengan melakukan tatap muka bersama masyarakat dan pemda. Kunjungan juga bukan hanya di Kabupaten Pesisir Selatan tapi meliputi 19 Kab/ Kota se Sumatera Barat. 3. UU No. 32/ 2004 akan dipecah menjadi 3 UU yakni: UU Desa, UU Pemda dan UU PemiluKada 4. Perangkat- perangkat Nagari di Sumatera Barat seharusnya mengetahui serta memahami posisi “Nagari” dalam konteks RUU Desa. Oleh karna itu harus disikapi secara kedaerahan, sebab dalam RUU Desa yang saat ini tengah diproses di DPR RI “Desa/ Nagari” di Sumatera Barat belum punya posisi politik yang jelas. Hal ini menjadi sangat penting agar kita jangan sampai dirugikan. 5. RUU Desa yang akan disahkan menjadi UU tersebut diharapkan bisa menjawab keanekaragaman NKRI. 6. Peran serta perangkat nagari (Wali nagari – Bamus dan Niniak Mamak) sangat diharapkan dalam memberikan masukan serta usulan guna penyempurnaan RUU Desa. 7. Hal tersebut juga berlaku pada RUU Pemda, agar pemerintahan daerah di Sumbar lebih jeli dan teliti sehingga RUU Pemda nantinya dapat menjawab kesenjangan yang terjadi antara Pemerintah Pusan dan Daerah. 6
  7. 7. 8. Dalam Draft RUU PemiluKada; nantinya terdapat perubahan sistem pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota. Dimana Gubernur tidak lagi dipilih langsung melainkan dipilih oleh anggota DPRD Provinsi. Untuk pemilihan Bupati/ Walikota serta wakilnya tetap dilakukan pemilihan langsung, namun Wakil Bupati/ Wakil Walikota hanya ditunjuk oleh Bupati/Walikota terpilih dari jajaran Birokrasi senior di daerah masing- masing.9. Semenjak Th. 1999 - 2012 di Indonesia, telah terdapat 7 DOB setingkat Provinsi dan 205 DOB setingkat Kab./Kota. Dari hasil survey diperoleh kesimpulan 78% DOB dikategorikan gagal. Ini merupakan sebuah indikator bahwa konsep otonomi daerah belum mampu dilaksanakan.10. Terkait adanya rencana desentralisasi fiskal 1 milyar pertahun untuk desa, hal ini juga belum finnal dan cendrung merupakan issue yang di angkat oleh DPR sebagai sebuah kebijakan populis.11. Aspirasi Bamus Nagari Pasar Baru; Mengharapkan agar pemerintahan nagari diberi kewenangan mutlak dalam mengelola semua asset nagari dan menggunakannya secara maksimal untuk kepentingan nagari. Disamping itu juga mengusulkan adanya tunjangan hari tua bagi Walinagari. Bamus Pasar Baru juga mengkritisi DPR, agar dalam penyusunan UU semaksimal mungkin memikirkan nasib rakyat Indonesia, jangan sampai UU yang disahkan justru hanya menguntungkan sekelompok warga negara saja.12. Aspirasi dari Walinagari Api- api; masih setuju agar Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Dan berharap adanya insentif/ tunjangan bagi Walinagari dan Sekretaris nagari.13. Aspirasi Walinagari Tanah keras; agar kembali dilakukan peninjauan terhadap normalisasi batang lumpo/ batang bayang yang kerap menjadi penyebab banjir di nagari tanah keras. Meminta agar Angota DPD ikut menyuarakan ke gubernur menyampaikan hingga saat ini mereka (Walinagari) belum pernah menrima insentif semenjak dilantik jadi walinagari. Demikian juga tentang fasilitas kendraan sampai saat ini belum juga tersedia. 7
  8. 8. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Rabu, 26 Desember 2012Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIBTempat : Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; UU Penyelenggara Pemilu dan UU Parpol, RUU PemiluKada.Peserta : Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi SumbarMasukan/Aspirasi : 1. Jumlah staf dari unsur PNS di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hanya 10 orang, diharapkan adanya penambahan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Bawaslu. 2. Belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan perkantoran, menyebabkan kami sering pindah kantor. 3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Koordinator dengan eselon III.A. Hal ini membuat sistem koordinasi dengan SOTK mengalami kesulitan terutama dengan sekretaris di KPUD Provinsi dan DPRD Provinsi yang eselon II.A 4. Diharapkan Bawaslu memiliki wewenang dalam memutus sengketa Pemilu. 8
  9. 9. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Rabu, 26 Desember 2012Waktu : 20.00 Wib s. d 22.00 WIBTempat : Arena Perkemahan Jambore Penggalang tingkat SLTP se Kab. Pesisir Selatan di Hall Pincuran Boga - PainanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan DaerahPeserta : Peserta Jambore; Siswa- siswi dan Guru pembinaMasukan/ Aspirasi : 1. H. Alirman Sori hadir di Bumi Perkemahan Jambore Penggalang tingkat SLTP se Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu 26 Desember 2012 malam; pukul 20.00 Wib yang berlokasi di kawasan Hall Pincuran Boga Painan. 2. Jambore Pengalang ini sudah memasuki hari ke 3 yang telah buka oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan sejak Senin 24/12/2012 dan akan berakhir pada Kamis 27/12/2012. 3. Menurut salah seorang pembina gerakan pramuka; Warna Solmenon, Jambore diikuti oleh 12 dari 15 Kecamatan se Pesisir Selatan, dimana setiap Kecamatan mengirim 1 regu Putra dan 1 Regu Putri yang masing- masing regu berjumlah 20 orang. 4. H. Alirman Sori melalui DPD RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah melalui Pengurus Gerakan Kepramukaan (Kwarcab) di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten untuk tetap menggalakkan gerakan Pramuka yang dinilainya sangat bermanfaat dalam membangun karakter generasi muda terutama mengasah kedisiplinan diri, kecakapan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial dan kemandirian. 5. Gerakan Pramuka saat ini telah masuk dalam kurikulum baru tahun 2013 dalam bentuk ekstrakulikuler wajib bagi siswa sekolah dasar dan menengah atas sesuai amanah UU no 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 9
  10. 10. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2012Waktu : 09.00 Wib s.d 11.00 WIBTempat : Kantor Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar di PadangAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan; RUU Desa dan RUU PemdaPeserta : Kepala Biro Pemerintahan Provinsi beserta jajaran.Masukan/ Aspirasi : 1. Agar Bupati/ Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah. 2. Saat ini masih terdapat perbedaan penggunaan nama pemerintahan terendah di Sumatera Barat seperti; kelurahan, desa dan nagari. Diharapkan adanya persamaan agar tidak menimbulkan keraguan ditengah masyarakat. 3. Diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap UU No.22 tahun 1999. Beberapa kelemahan dalam UU No. 22 tahun 1999 memiliki implikasi negatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 4. Kehadiran UU No. 32 tahun 2004 menggantikan UU No.22 tahun 1999 telah mengubah cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Ini karena kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah. 10
  11. 11. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2012Waktu : .11.00 Wib s. d 13.00 WibTempat : Kantor Dinas Kelautan Provinsi Sumbar di PadangAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan; Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.Peserta : Kepala Dinas Kelautan Provinsi beserta jajaran.Masukan/ Aspirasi : 1.Kadis Kelutan; Yosmeri menyampaikan bahwa perikanan saat ini menjadi suatu idola dalam pengembangan ekonomi di Sumbar. Hal ini kedepan akan semakin menjadi prospek yang manarik, dan Kab. Pesisir Selatan menjadi salah satu subjek pengembangan sektor kelautan dan perikanan. 2.Pengalokasian dana APBD Sumbar pada sektor kelautan dan perikanan memang lebih dominan untuk kabupaten Pesisir Selatan, karena jumlah nelayan lebih banyak, garis pantai lebih luas di banding dengan kab/kota laian di Sumbar. 3.Kemudian hasil panen budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung di kawasan mandeh kecamatan Koto XI tarusan telah merambah ke Mancanegara, maka dengan begitu warga negara lain telah menikmati lembut dan gurihnya ikan kerapu asal Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 4.Senator Sumbar menyambut baik progres tersebut, tentunya di tahun tahun akan datang lebih baik lagi, tidak hanya di Pessel namun di seluruh wilayah Sumatera Barat. 5.Kusus untuk Pessel, H. Alirman Sori menyampaikan bahwa tentunya budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung haruslah memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat nelayan, dan juga tentunya pelatihan untuk meningkatkan menajemen dan pengetahuan masyarakat adalah hal penting. 11
  12. 12. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Jumat, 28 Desember 2012Waktu : 10.00 WIB s. d 12.00 WIBTempat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – BAPPEDAProvinsi Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; RAPBN SUMBAR Tahun 2013Peserta : Kepala BAPPEDA Provinsi beserta jajaranMasukan/ Aspirasi : 1. Pertemuan dengan Bappeda Sumbar dihadiri oleh 2 (dua) senator asal Sumbar H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM dan H. Afrizal, SE, MBA. 2. Kedatangan dua senator ini disambut oleh Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmat Sani didampingi Sekretaris Hefdi SH., M.Si, beberapa orang Kepala Bidang dan staf. 3. Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmat Sani menyampaikan bahwa Visi Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang madani, adil, sejahtera dan bermartabat. 4. Ada 9 skala prioritas dalam RPJMD dimana poin utamanya adalah pengamalan agama dan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat. Poin kedua adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Selanjutnya pendidikan, pertanian, UMKM dan koperasi, wisata, penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal. 5. Selanjutnya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat dan poin terakhir adalah penanggulangan bencana. Saat ini pemerintah provinsi sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengamalan nilai-nilai agama dan adat. 6. Bappeda Provinsi Sumbar berharap RPJMD dan RAD telah disusun tersebut dapat didukung oleh DPD RI. 7. Perlunya kecermatan serta kehati- hatian dalam menyikapi euforia sebagian kalangan yang saat ini sedang bergema terkait wacana adanya pengalokasian dana satu desa - 1 milyar rupiah. 8. Dari 9 skala prioritas RPJMD yang disampaikan oleh Bappeda Sumbar, dapat disimpulkan bahwa Kita perlu mengajak agar semua jajaran untuk mendukung pendidikan berkarakter agar kecerdasan intelektual berbanding lurus dengan 12
  13. 13. kecerdasan emosional. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Jumat, 28 Desember 2012Waktu : 14.00 WIB s. d 16.00 WIBTempat : Kantor Pengadilan Negeri Kota PadangAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan; Hukum Dan Pemerintahan DaerahPeserta : Ketua Pengadilan beserta jajaran di PN Kota Padang.Masukan/ Aspirasi : 1.Senator Sumbar H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM diterima oleh Ketua Pengadilan, H. Asmuddin dan seluruh unit kerja di Pengadilan Negeri Kota Padang. 2.Dalam pertemuan kali ini agenda yang dibahas adalah tentang kekuasan kehakiman 3.Pengadilan adalah lembaga yang merdeka, dan benteng terakhir dalam penegakan hukum adalah pengadilan, oleh kerena ini Lembaga Pengadilan dan Hakim sebagai pemutus haruslah independent, mandiri, dan bebas dari tekanan. 4. Ketua Pengadilan, H. Asmuddin menyampaikan, jangan sampai ada pelemahan terhadap Lembaga Pengadilan dan Hakim, apakah itu oleh lembaga lain atau melalui UU. Harapan tersebut ditompangkan kepada Senator H. Alirman Sori melalui DPD RI agar Pengadilan memiliki kekuatan, kehormatan dalam bekerja, dan memutuskan perkara. 5.Kemudian dalam diskusi ini berbagai aspirasi disampaikan seperti dikemukakan Ibu Asfar (salah seorang Hakim di PN Kota Padang), bahwa tidaklah wajar jika fit and proper test seorang hakim dilakukan oleh lembaga lain, semacam DPR, kami menolak, dan ini adalah suatu yang harus diperjuangkan. 6.Selanjunya ada pula harapan bahwa apresiasi berupa penghasilan juga merata ditingkatkan, baik Hakim, Panitra Pengganti, Pegawai Pengadilan dan Juru Sita. 7.Aspirasi dari Septa Diharja (juga salah seorang Hakim di PN Kota Padang); bahwa isu media sering kali dikelola agar dalam memutuskan kasus, hakim dalam posisi labil, kami diminta untuk menegakkan keadilan yang adil, sementara kami sendiri sering kali 13
  14. 14. diberlakukan tidak adil oleh pelbagai isu. Selain itu pengawasan terhadap hakim cukuplah olek KY, janganlah lembaga lain ikut campur.8.Menjawab aspirasi tersebut H. Alirman Sori menyampaikan bahwa DPD RI sebagai lembaga sepakat tidak boleh ada fit and proper test terhadap satu lembaga dilakukan oleh lembaga lain, ini menjadi perhatian kami di DPD RI, karena peradilan haruslah berdaulat penuh.9.Terhadap pelemahan hakim melalui media, H. Alirman Sori berpendapat; hakim harus teguh pendirian, hakim haruslah melepaskan diri dari berbagai isu. Hakim bekerja bukan berdasarkan opini namun fakta, dan setiap hakim kuat dan berpendirian. 14
  15. 15. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Sabtu, 29 Desember 2012Waktu : 10.00 WIB s. d 12.00 WIBTempat : Gedung DPD Golkar Pesisir Selatan di PainanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Pembekalan tentang Kepemimpinan dan Ketokohan.Peserta : Pemuka Masyarakat dan Tokoh Muda Kab. Pesisir SelatanMasukan/ Aspirasi : 1.Senator Sumatera Barat, H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM melanjutkan rentetan kegiatan. Kali ini bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh muda, senator menghimpun aspirasi dan berdiskusi banyak tentang bagaimana peran tokoh muda dan tokoh masyarakat dalam mencerdaskan masyarakat di bidang politik dan bagaimana pula memerankan fungsi sosial dalam menyelesaikan permasalah di daerah masing- masing. 2.Adalah suatu keharusan seorang tokoh menjadi panutani. Jika kita telah dapat memberi contoh yang baik ditengah masyarakat, kita bisa mencarikan solusi untuk pelbagai permasalahan niscaya masyarakat akan hidup lebih baik. Itu semua adalah proses dan proses tersebutlah yang mesti diiringi dengan tindakan nyata. 3.Modal sosial itulah yang akan memikat masyarakat. Jika modal sosial kita kuat percayalah, tak ada hal lain yang bisa menggoyahkan. Hal inilah yang mesti kita pupuk dan pelihara. 4.Apabila ketokohan sesorang baik, apakah itu dalam lingkup nagari, kecamatan, kabupaten sampai nasional telah diiringin oleh prilaku yang baik pula, kemudian menguasai modal sosial maka suatu hal yang perlu dilakukan adalah mencerdaskan masyarakat dengan pendidikan politik, bukan pembodohan. 5.Jika tataran ideal ini berjalan dengan baik, maka keteraturan dalam masyarakat akan tercipta, kualitas hidup bermasyarakat akan terbina. 15
  16. 16. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Sabtu, 29 Desember 2012Waktu : 14.00 WIB s. d 16.00 WIBTempat : Gedung KPRI IV Jurai bersama Pengurus Muhammadiyah Pesisir Selatan.Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara Pelatihan Mubaligh Profesional se Kab. Pesisir Selatan.Peserta : Pengurus Muhammadiyah Pessel dan Mubaligh se Pesisir SelatanMasukan/ Aspirasi : 1.Ketua Muhammadiyah Pessel H. Zamzainir, SH menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Senator Sumbar yang telah mau hadir dan memberi bantuan, juga ucapan terima kasih kepada Pemda Pessel yang juga telah memberi bantuan atas terselenggaranya acara ini, melalui Gunawan selaku Kabag Kesra. 2.Sementara Gumawan yang mewakili Bupati Pesisir Selatan menyampaikan apresiasi yang besar atas terselenggaranya acara ini. "Kelangkaan mubaligh di Pessel haruslah di jawab, dan ini adalah jalan yang telah baik kita akan dukung terus di waktu-waktu yang akan datang, 3.Senator Sumbar dalam pembukaan sambutanya menyampaikan sebuah gagasan, “ketika negara kita menglami kelangkaan BBM mungkin benyak hal tidak bisa berjalan dengan baik, namun masih bisa dicarikan solusi alternatif. Namun juka mubaligh yang sudah langka maka kita hanya akan menunggu kehancuran negara”. 4.Berkaitan dengan itu senator H. Alirman Sori mengapresiasi apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam mempersiapkan masa depan, dimana Muhammadiyah melatih mubaligh profesional yang tentu menguasai Pengetahuan Islam dengan baik namun juga mempu menyebarkan agama melalui pengetahuan dan teknologi. 5.Tentunya kita mesti memperbanyak orang muda Islam yang menguasai medan pertarungan globalisasi, saya yakin mubaligh profesional Muhammadiah berdiri di garda paling depan untuk hal ini. Yang perlu menjadi catatan kita adalah titik berat ini haruslah dipusatkan pada pendidikan berkarakter. 16
  17. 17. 6.Harapan bahwa kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh Muhammadiyah Pessel ini bukanlah untuk yang terakhir kali harus dilakukan terus menerus, dan saya berharap dalam pelatihan ini melahirkan mubaligh yang kritis yang tidak menyakiti, tajam tidak melukai, pangkas senator. 17
  18. 18. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013Waktu : 09.00 WIB s. d 10.00 WIBTempat : MAN Sago Kec. IV Jurai – Pesisir SelatanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara Upacara dan Penyerahan Hadiah Lomba dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kemenag (HAB) ke-67Peserta : Muspida Kabupaten, Pegawai Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Majelis Guru MAN Salido, beserta LKAAM Pesisir Selatan.Masukan/ Aspirasi : 1.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Drs. H. Editiawarman, MBA serta Sekretaris Daerah Ir. Erizon, MTP, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan Drs. H. Damri Tanjung, MA, perwakilan dari Polres, pegawai di Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan, majelis guru MAN Salido, LKAAM Pesisir Selatan dan tamu undangan lainnya. 2.Setelah upacara usai dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang beberapa lomba yang telah diadakan sebelumnya oleh Kementerian Agama Pesisir Selatan. 3.Perlombaan ini diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan Kementerian Agama, diantaranya Kantor Urusan Agama (KUA), Sekolah-sekolah seperti MAN dan MTsN. Adapun perlombaan keolahragaan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-67 ini diantara sepakbola, bulu tangkis, tenis meja dan memasang tali sepatu. 4.Adapun yang didaulat untuk melakukan penyerahan piala dan bonus kepada para pemenang adalah Anggota DPD RI H. Alirman Sori. 5.H. Alirman Sori mengajak semua jajaran di lingkungan Kementerian Agama untuk terus berjuang mencerdaskan ilmu keagamaan semua lapisam masyarakat terutama dengan terus melakukan inovasi seperti kegiatan Gerakan Magrib Mengaji (disingkat Gemar Mengaji), kembali ke surau, suarakan azan dan kegiatan lainnya. 18
  19. 19. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013Waktu : 10.00 WIB s. d 13.00 WIBTempat : MAN Sago Kec. IV Jurai – Pesisir SelatanAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara Pertemuan dan Diskusi memperingati Hari Amal Bakti Kemenag (HAB) ke-67Peserta : Muspida Kabupaten, Pegawai Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Majelis Guru MAN Salido, beserta LKAAM Pesisir Selatan.Masukan/ Aspirasi : 1.Pertemuan dan diskusi dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung di ruang pertemuan MAN Salido yang juga dihadiri berbagai unsur baik dari legislatif, eksekutif, LKAAM dan masyarakat Pesisir Selatan. 2.Bupati yang pada kesempatan itu diwakili oleh Sekdakab Pessel Ir. Erizon, MTP menyampaikan himbauan, marilah bersama-sama segala sesuatunya kita mulai dari yang kecil-kecil, dimulai dari lingkungan kita terlebih dahulu. 3.Bupati Pesisir Selatan dan semua jajaran di pemerintahan sepakat bahwa tahun 2013 ini kita jadikan tahun prestasi Oleh karena itu kita ukir dan raih prestasi di lingkungan kerja kita masing-masing dan tidak hanya untuk berbakti kita juga harus beramal. 4.Anggota DPD RI H. Alirman Sori menyampaikan, pada tanggal 28 Mei - 1 Juni 2012 yang lalu, saya pernah mengikuti forum internasional di Doha, Qatar, dimana forum tersebut mengangkat persoalan kerukunan kehidupan umat beragama di dunia. Adapun keynote speaker ketika itu adalah Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA dan Ketua DPD RI Irman Gusman, MBA. Inti dari pertemuan tersebut adalah pengupayaan umat manusia di dunia bagaimana menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, bagi mereka agama Islam itu adalah agama yang radikal, keras, teroris, Islam telah dipandang seperti itu di mata internasional. Pada forum itulah kita memberikan pandangan yang benar dan baik mengenai seluruh aturan dan amalan yang sesungguhnya dianjurkan oleh agama. 5.Kita bersama harus terus menjaga agar konflik horizontal di tengah masyarakat itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita beragama. 19
  20. 20. 6.Marilah kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja menjadi terus lebih baik. Dan sebetulnya urusan agama ini bukanlah semata tanggung jawab jajaran Kementerian Agama tetapi tanggung jawab kita bersama-sama dengan masyarakat karena ini terkait dengan akhlak, perilaku, moral dan kerukunan yang memang harus kita bersama-sama menjaga dan mengupayakannya.7.Berbicara terkait akhlak dan moral yang perlu kita bangun dengan baik dimulai dari lingkungan rumah, sebagai orang tua harus berbuat lebih cerdas mendidik anak-anak kita sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa.8.Provinsi Sumatera Barat merupakam pilot project pembangunan pendidikan berkarakter , memang semua berawal dari lingkungan kecil yaitu rumah tangga, maka marilah kita bersama-sama sebagai orang tua membangun pendidikan berkarakter, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. 20
  21. 21. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Jumat, 4 Januari 2013Waktu : 13.00 WIB s. d 15.00 WIBTempat : Masjid Perjuangan Lumpo Kec. IV Jurai - PesselAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara Silaturrahmi dan Diskusi bersama Pengurus Masjid Perjuangan dan Masyarakat Nagari Lumpo.Peserta : Pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat Kenagarian LumpoMasukan/ Aspirasi : 1.Pengurus Masjid menyampaikan; mulai dari pembangunan mesjid yang belum rampung sampai dengan fungsi mesjid sebagai shelter jika tsunami melanda. Kita tak dapat menebak kapan bencana akan datang, namun kita mesti siap dengan antisipasi. 2.Senator H. Alirman Sori yang merupakan mantan Ketua DPRD Pessel ini menyambuat baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan masyarakat dan pengurus. 3.Sungguh sebuah langkah yang tepat, selain menjadi sarana dan rumah ibadah, fungsi sebagai pengaman dan tempat berlindung saat bencana terjadi adalah subuah langkah besar menghadapi masa teka-teki yang akan dating. 4.Diskusi dengan diiringi pemberian infak dan mendoakan semoga mesjid segera selesai. 5.Kemudian senator menyempatkan diri berkeliling dan singgah di rumah-rumah karib kerabat dan kedai-kedai, dimana senator berdiskusi sekaligus menerima berbagai aspirasi, mulai dari beberapa ruas jalan yang aspalnya telah rusak, sampai sistem penanganan bencana yang baik. 21
  22. 22. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2013Waktu : 11.00 WIB s. d 13.00 WIBTempat : Kantor Bupati AgamAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan; Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.Peserta : Bupati Agam beserta jajaranMasukan/ Aspirasi : 1. H. Alirman Sori, SH., M. Hum., MM melakukan korespondensi dan silaturahmi dengan Bupati Agam, H. Indra Catri. 2. Bupati Agam, H. Indra Catri dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Agam mengapresiasi atas kedatangan Anggota DPD RI H. Alirman Sori untuk meng-input aspirasi masyarakat dan daerah. 3. Luas dan banyaknya jumlah kecamatan di Agam menjadikan percepatan pembangunan tidak begitu terlihat. 4. Pentingnya peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan. 5. Pembangunan bukan hanya masalah fisik, namun berbagai hal, pembangunan mental dan pengetahuan adalah hal yang jauh lebih penting dari pembangunan fisik. 22
  23. 23. NOTULEN RAPATHari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2013Waktu : 14.00 WIB s. d 16.30 WIBTempat : KNPI Kabupaten Agam di Lubuk BasungAgenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan; Dialog KepemudaaanPeserta : Ketua dan Pengurus KNPI Kab. AgamMasukan/ Aspirasi : 1.Bupati Agam, H. Indra Catri berharap kepada para pemuda yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Agam agar mampu memerankan diri sebagai insan organisatoris yang memiliki jejaring yang luas di tengah masyarakat. 2.Pendidikan tinggi saat ini tidaklah menjamin seseorang menjadi suatu penentu atau garda terdepan di bidang kepemudaan. 3. Kegiatan kepemudaan harus sering dilaksanakan guna mengasah kemampuan pemuda. 4. Ambil pesan, pengalaman dan semangat dari sosok H. Alirman Sori untuk diterapkan dalam kehidupan masing-masing sebagai anak muda, sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar ujar Bupati Agam. 5. Ketua DPD KNPI Kabupaten Agam Syahmendra Putra menyadari bahwa hingga kini pihaknya masih belum maksimal melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada. 6. Syahmendra Putra berharap kepada pemuda terus meningkatkan semangat guna mendukung program pembangunan di Kabupaten Agam. 23

×