1. PENYAMAAN PERSEPSI
UNSUR DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
UNTUK USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
OLEH :
TPAK DOSEN TINGKAT PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 29 MARET 2011
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2. TOPIK BAHASAN :
A. MENGAPA PERSEPSI HARUS SAMA ?
B. UNSUR PENILAIAN YG HARUS
DICERMATI
C. LANGKAH-LANGKAH YG PERLU
DILAKUKAN BILAMANA ADA KASUS
KHUSUS YG BELUM DIATUR DLM
PEDOMAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

3. A. MENGAPA PERSEPSI HARUS SAMA ?
PENGALAMAN EMPIRIK SELAMA INI, A.L. :
1. ADA KEJADIAN USULAN KE GB DGN KARYA ILMIAH
YG DIPUBLIKASIKAN PD JIN TERAKREDITASI DGN
TOPIK TTT LULUS (DITERIMA)
 ADA DOSEN LAIN (TEMANNYA) YG MENGUSULKAN
KARYA ILMIAH DGN TOPIK YG SETARA DITOLAK,
KARENA DINILAI BUKAN HASIL PENELITIAN !
2. ADA KARYA ILMIAH BERUPA BUKU YG DITERIBIT-
KAN, UTK USULAN TTT DINILAI MONOGRAF ATAU
BAHKAN REFERENSI, TETAPI BUKU YG SETARA DGN
ITU, UTK USULAN LAIN DINILAI MERUPAKAN BUKU
AJAR (A) !
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

4. A. MENGAPA PERSEPSI HARUS SAMA ?
PENGALAMAN EMPIRIK SELAMA INI, A.L. :
(Lanjutan …….)
3. ADA PENDAPAT PD SEMENTARA TEMAN SEJAWAT
KITA DI PTN YG MENYATAKAN BHW KENAIKAN
JABATAN AKADEMIK DOSEN, KHUSUSNYA KE GB, DI
PTS LBH MUDAH DIBANDINGKAN DGN DI PTN !
4. ADA KEJADIAN PENYAMPAIAN PERSYARATAN
SUSULAN UTK PEMENUHAN KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL PENILAIAN TPAK DOSEN TK
PUSAT (TERDAHULU) DISAMPAIKAN LANGSUNG
OLEH YBS, TIDAK MELALUI PIMPINAN PT.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

5. CONTOH-CONTOH KASUS DI MUKA MERUPAKAN
CONTOH KETIDAK KONSISTENAN PENILAIAN
OLEH TPAK DOSEN TINGKAT PUSAT DAN
PENYELENGGARA ADMINISTRASI USULAN
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI
TINGKAT PUSAT.
• DPT MENURUNKAN KEWIBAWAAN DAN
INTEGRITAS LEMBAGA PENILAI TINGKAT
PUSAT
• DPT MEMBUAT DOSEN APATIS (DISINSEN-
TIF) ATAU MELAKUKAN PERLAWANAN
HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

6. TPAK DOSEN TINGKAT PUSAT HRS BERTANG-
GUNGJAWAB UTK MENJAGA INTEGRITASNYA
DGN CARA MEMEGANG TEGUH PRINSIP PENI-
LAIAN USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
DOSEN YAITU :
1. ADIL
2. OBYEKTIF
3. AKUNTABEL
4. TRANSPARAN DAN BERSIFAT MENDIDIK
(PEDOMAN OPERASIONAL, 2009)
• PERLU KONSISTENSI DLM PENILAIAN
• PERLU ADANYA PEMAHAMAN DAN PERSEPSI YG
SAMA DLM HAL : UNSUR-UNSUR YG DINILAI,
KRITERIA, DAN BENTUK BUKTI YG HRS DIPENUHI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
6
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

7. B. UNSUR PENILAIAN YG HRS DICERMATI:
1. ACUAN PERATURAN YG DIPAKAI
2. PERSYARATAN UMUM
3. PERSYARATAN KHUSUS
4. UNSUR-UNSUR KEGIATAN YG MEMILIKI
ANGKA KREDIT
5. KESESUAIAN BIDANG ILMU PENDIDIKAN
TERTINGGI DGN BIDANG PENUGASAN DLM
JABATAN AKADEMIK YG DIUSULKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

8. 1. ACUAN PERATURAN YG DIPAKAI
• SELURUH ATURAN DLM UU KEPMEN-
KOWASBANGPAN (NO. 38/1999),
KEPMENDIKNAS, SURAT EDARAN
DIRJEN DIKTI  YG MASIH BERLAKU
• SELURUHNYA SUDAH TERANGKUM
DLM PEDOMAN OPERASIONAL (2009)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
8
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

9. 2. PERSYARATAN UMUM
1). JABATAN AKADEMIK TERAKHIR
a. Apa jabatan akademik terakhir :
 Menentukan Jenis Kenaikan Jabatan :
- Reguler - Loncat Jabatan
b. Terhitung Mulai Tanggal (T.M.T) SK :
• Memenuhi syarat kurun wkt utk naik jabatan (> 1 th) ?
• Jenis kenaikan jabatan reguler :
- Reguler > 3 th - Reguler 1 – 3 th
 Menentukan persyaratan khusus yg hrs dipenuhi
c. Bidang Ilmu utk Penugasan dlm Jab. Akademik Dosen :
• Lihat kesesuaiannya dgn bidang ilmu dlm ijazah
tertinggi yg dimiliki.
• Lihat kesesuaiannya dgn bidang penugasan jabatan
akademik baru yg diusulkan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

10. 2. PERSYARATAN UMUM ……..(Lanjutan)
2). IJAZAH PENDIDIKAN TERTINGGI
• Bukti : Fotokopi Ijazah yg dilegalisir
• Jenis Ijazah :
• S3 utk ke Lektor Kepala loncat jabatan
• S3 utk ke Guru Besar
• Pengakuan thdp Lembaga Penyelenggara Pendidikan :
• Utk Luar Negeri ada penyetaraan atau PS tercantum
dlm website Dikti.
• Utk Dalam Negeri : akreditasi PS atau PT (institusi)
• Bidang Ilmu dlm Ijazah :
• Tercantum pd ijazah (PS), atau lihat pd Transkrip Nilai
atau Judul Disertasi jika tdk tercantum pd ijazah
• Menentukan kesesuaian dgn bidang ilmu utk penu-
gasan dlm jabatan akademik baru yg diusulkan.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
10
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

11. 3. PERSYARATAN KHUSUS (Minimal)
1). KENAIKAN KE LEKTOR KEPALA (LK)
a. Reguler > 3 Tahun :
1 (satu) karya ilmiah (hasil penelitian atau hasil
pemikiran) yg dipublikasikan dlm serendah-rendahnya
Jurnal Ilmiah Nasional (JIN) sbg penulis pertama.
b. Reguler 1 – 3 tahun :
Nilai angka kredit utk karya ilmiah seperti pd utk
Reguler > 3 th sedikitnya 25% dari angka kredit baru
( ) yg diperlukan.
c. Loncat Jabatan (dari Asisten Ahli)
• Memiliki hasil penelitian dlm bidang ilmu yg sesuai yg
dipublikasikan, sbg penulis pertama, pd :
- JIN Terakreditasi : 4 - Kombinasi keduanya
- JII Bereputasi : 2 4 JIN terakreditasi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
11
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

12. 3. PERSYARATAN KHUSUS (Minimal)…. (Lanjutan)
2). KENAIKAN KE GURU BESAR (GB)
a. Reguler > 3 Tahun :
1 (satu) karya ilmiah hasil penelitian dlm bidang ilmu yg
sesuai yg dipublikasikan dlm serendah-rendahnya JIN
Terakreditasi sbg penulis pertama.
b. Reguler 1 – 3 tahun :
• Nilai angka kredit utk karya ilmiah seperti pd utk Reguler
> 3 th sedikitnya 25% dari a.k. baru ( ) yg diperlukan.
• Salah satu dari karya ilmiah tsb diterbitkan oleh JIN
Terakreditasi di luar PT-nya.
c. Loncat Jabatan (dari Lektor) :
Memiliki karya ilmiah berupa hasil penelitian dlm bidang ilmu
yg sesuai yg dipublikasikan, sbg penulis pertama, dlm :
- JIN Terakreditasi : 4, atau - Kombinasi keduanya
- JII Bereputasi : 2, atau 4 JIN Terakreditasi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
12
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

13. 4. UNSUR-UNSUR KEGIATAN YG MEMILIKI
ANGKA KREDIT
a. Perhatikan bukti yg dilampirkan
b. Perhatikan batas angka kepatutan yg dibenarkan
c. Perhatikan kriteria utk setiap sub unsur kegiatan
d. Perhatikan ada atau tdk adanya hasil penilaian dari 2
(dua) orang sejawat sebidang (peer group) utk karya
ilmiah yg menjadi persyaratan khusus utk kenaikan
ke GB.
e. Perhatikan besarnya angka kredit maksimal utk
setiap sub unsur pd bidang B untuk :
- Majalah populer/koran : 10% dari a.k. baru
- Hasil penelitian yg tdk
dipublikasikan : 10% dari a.k. baru
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

14. 5. KESESUAIAN BIDANG ILMU PENDIDIKAN
TERTINGGI DGN BIDANG PENUGASAN DLM
JABATAN AKADEMIK YG DIUSULKAN
• Lihat Bidang Penugasan yg tercantum pd Rekomendasi
Senat Perguruan Tinggi :
a. Pertimbangan utk ke LK :
• Mungkin ditetapkan dlm mata kuliah
 usahakan diubah menjadi Bidang Ilmu (lebih luas
dari m.k.)
b. Persetujuan utk ke GB :
• Nyatakan dlm Bidang Ilmu, bukan Mata Kuliah
• Dasar Penilaian Kesesuaian :
a. Bidang ilmu utk ijazah tertinggi minimal yg dipersyaratkan
b. Bidang ilmu utk penugasan dlm jabatan akademik
(fungsional) terakhir
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
14
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

15. C. LANGKAH-LANGKAH YG PERLU DILAKUKAN
BILAMANA ADA KASUS KHUSUS YG BELUM
DIATUR DLM PEDOMAN
1. Sumber Inkonsistensi (Akibat Adanya
Keraguan):
a. Belum diatur dlm Pedoman
b. Kriteria kurang tajam, a.l. :
• Buku (referensi, monograf) vs Buku Ajar
• E-Journal yg bereputasi
• Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
- Kriteria - Indeks Scopus, Thomson
c. Hasil Penelitian vs Hasil Pemikiran
d. Kesesuaian Bidang Ilmu
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
15
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

16. 2. Langkah yg Perlu Diambil :
a. Lakukan penyetaraan dgn kasus atau
unsur yg setara dgn yg ada di Pedoman
b. Lakukan penyetaraan dgn kasus serupa
yg pernah ada sebelumnya
c. Diskusikan dgn teman sejawat di TPAK
Tingkat Pusat, terutama dgn yg paling
dekat bidang ilmunya dgn kasus yg
dihadapi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
16
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

17. Mohon Maaf Bilamana Ada
Kekurangan
Wassalam !
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
17
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL