Dokumen tersebut membahas tentang hubungan industrial yang terdiri dari hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya jangka pendek menciptakan ketenangan kerja, sedangkan tujuan jangka panjang menciptakan masyarakat adil makmur. Dokumen ini juga menjelaskan ciri-ciri dan sarana hubungan industrial sesuai UU Ketenagakerjaan.

1. Hubungan
Materi Pertemuan 5 : Hubungan Industrial
Industrial
Hukum
Ketenagakerjaan

2. Materi Pertemuan 5 : Hubungan Industrial
KELOMPOK 7
Nama Anggota :
1. Tiara Salman ( B1A122404 )
2. Rafi Alfarizi Wijaya ( B1A122407 )
3. Febro Yasmantoro ( B1A122410 )
4. Ardiko Hendrius Pratama ( B1A122411 )
5. M Herioza Firdaus ( B1A122413 )

3. Pengertian Hubungan
Industrial
Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa "Hubungan Industrial adalah
suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekeria/buruh, dan pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)"

4. Tujuan hubungan industrial jangka
panjang sesuai dengan cita-cita
proklamasi adalah terciptanya
masyarakat adil makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945.
Tujuan Hubungan
Industrial
Tujuan Jangka
Pandek
Tujuan Jangka
Panjang
Tujuan hubungan industrial
jangka pendek adalah
terciptanya ketenangan kerja
di perusahaan (industrial
peaces).

5. Ciri-Ciri Hubungan Industrial
A. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah
saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama
manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
B. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka
melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
C. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan
yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk
kemajuan perusahaan.
D. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus
disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dilakukan secara kekeluargaan.
E. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah
pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

6. Sarana Hubungan Industrial
Sarana-sarana hubungan industrial yang dimaksud, sebagaimana ketentuan
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah :
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh
Organisasi Pengusaha
Lembaga Kerjasama
Bipartit
Lembaga Kerjasama
Tripartit
Peraturan Perusahaan
Perjanjian Kerja
Bersama
Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan
Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.