Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian Negara Hukum dan ciri-cirinya, sejarah perkembangan konsep Negara Hukum, pilar-pilar utama Negara Hukum, bentuk-bentuk Negara Hukum, pengertian dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta upaya-upaya untuk menegakkan HAM seperti investigasi atau pencarian fakta
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai hukum internasional, termasuk definisi, teori, dan subbidang-subbidangnya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara berdasarkan perjanjian dan kebiasaan internasional, serta mencakup berbagai bidang seperti hukum publik, perdata, pidana, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian Negara Hukum dan ciri-cirinya, sejarah perkembangan konsep Negara Hukum, pilar-pilar utama Negara Hukum, bentuk-bentuk Negara Hukum, pengertian dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta upaya-upaya untuk menegakkan HAM seperti investigasi atau pencarian fakta
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai hukum internasional, termasuk definisi, teori, dan subbidang-subbidangnya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara berdasarkan perjanjian dan kebiasaan internasional, serta mencakup berbagai bidang seperti hukum publik, perdata, pidana, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional.
Sistem hukum terdiri dari komponen struktural, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlaku, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Klasifikasi penting untuk memahami hukum secara lebih baik dan mudah menerapkannya.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Filsafat hukum positivisme menekankan pemisahan antara hukum dan moral, dimana hukum hanya terdiri dari perintah penguasa yang dapat diverifikasi secara objektif. Teori-teori utama meliputi pandangan Bentham dan Austin bahwa hukum adalah perintah, Hart yang melihat hukum sebagai aturan-aturan sosial, dan Kelsen yang mendefinisikan hukum sebagai norma.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun rule of law berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pengertian keadilan dapat dipengaruhi oleh pendekatan hukum formil atau materiil, sehingga keberhasilan penegakannya bergantung pada karakteristik budaya setiap bangsa.
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxAgusSuwondo3
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, dokumen tersebut juga membahas pengertian, asal mula terbentuknya, sifat dan fungsi negara serta pengertian dan prinsip-prinsip negara hukum dan negara hukum Pancasila.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
PMIH Politik Hukum_Kelas B_November 2021.pptxmuhammadrezza14
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum menurut beberapa pandangan dan definisi ahli hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan yang menentukan arah dan isi hukum, serta upaya mewujudkan peraturan yang sesuai dengan situasi.
3. Dokumen ini juga membahas tentang unsur-unsur sistem hukum, perkembangan hukum modern, serta konfigurasi
Sistem hukum terdiri dari komponen struktural, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlaku, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Klasifikasi penting untuk memahami hukum secara lebih baik dan mudah menerapkannya.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Filsafat hukum positivisme menekankan pemisahan antara hukum dan moral, dimana hukum hanya terdiri dari perintah penguasa yang dapat diverifikasi secara objektif. Teori-teori utama meliputi pandangan Bentham dan Austin bahwa hukum adalah perintah, Hart yang melihat hukum sebagai aturan-aturan sosial, dan Kelsen yang mendefinisikan hukum sebagai norma.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun rule of law berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pengertian keadilan dapat dipengaruhi oleh pendekatan hukum formil atau materiil, sehingga keberhasilan penegakannya bergantung pada karakteristik budaya setiap bangsa.
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxAgusSuwondo3
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, dokumen tersebut juga membahas pengertian, asal mula terbentuknya, sifat dan fungsi negara serta pengertian dan prinsip-prinsip negara hukum dan negara hukum Pancasila.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
PMIH Politik Hukum_Kelas B_November 2021.pptxmuhammadrezza14
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum menurut beberapa pandangan dan definisi ahli hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan yang menentukan arah dan isi hukum, serta upaya mewujudkan peraturan yang sesuai dengan situasi.
3. Dokumen ini juga membahas tentang unsur-unsur sistem hukum, perkembangan hukum modern, serta konfigurasi
5. Ciri-Ciri Rechsstaat
• Menurut Stahl & Scheltema:
1. pengakuan dan perlindungan HAM;
2. negara didasarkan teori trias politica;
3. Pemerintahan berdasarkan UU
4. ada peradilan administrasi (PTUN).
5. kepastian hukum;
6. Ciri-Ciri Rule of Law
• Menurut A.V. Dicey:
1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. persamaan di hadapan hukum (equality before
the law)
3. konstitusi yang didasarkan atas hak-hak
perorangan.
7. Kegiatan Mahasiswa
• Membentuk kelompok kecil 4 orang
• Setiap kelompok menjelaskan dan MEMBERI
CONTOH pelaksanaan dari unsur2 NH di
Indonesia
• Setiap kelompok menyimpulkan perbedaan
mendasar antara model rechtsstaat dan rule
of law.