Tugas ekonomi koperasi 1
•Download as PPT, PDF•
0 likes•186 views
Dokumen ini membahas tentang tugas ekonomi koperasi. Koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan untuk mengurus kepentingan anggotanya dan menciptakan keuntungan bagi anggota serta koperasi. Dokumen ini membedakan konsep koperasi barat (liberal) dan konsep koperasi sosialis.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (14)
Tugas ekonomi koperasi 1
- 1. TUGAS EKONOMI KOPERASI Disusun Oleh :
- 2. TUGAS EKONOMI KOPERASI Tugas Ekonomi Koperasi Pengertian,Perinsip,Aliran Dan sejarah Koperasi Di Buat Oleh : hilyati komalla Universitas Gunadarma 2012 MINGGU 1 Konsep koperasi 1. Konsep koperasi barat (liberal ) Koperasi liberal adalah organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi 2. Konsep koperasi sosialis
Editor's Notes
- Tugas Ekonomi Koperasi Pengertian,Perinsip,Aliran Dan sejarah Koperasi Di Buat Oleh : hilyati komalla Universitas Gunadarma 2012 MINGGU 1 Konsep koperasi 1. Konsep koperasi barat (liberal ) Koperasi liberal adalah organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi 2. Konsep koperasi sosialis Konsep koperasi sosialis adalah suatu usaha atau badan Koperasi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis 3. Konsep koperasi Negara berkembang Koperasi Negara berkembang adalah suatu usaha atau badan Koperasi yang dominasi oleh campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya Latar belakang timbulnya koperasi 1. Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi Tabel 1 : Hubungan Ideologi, Sistem Perekonomian, dan Aliran Koperasi 2. Aliran Koperasi 1. Aliran Yardstick 2. Aliran Sosialis 3. Aliran Persemakmuran ( Commonwealth ) 1. Aliran yardstick Adalah Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis • Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal. • Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi • Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri • Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll. 2. Aliran sosialis Aliran sosialis adalah Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis • Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. • Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia 3. Aliran Persemakmuran ( Commonwealth ) Aliran Persemakmuran Adalah Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara kapitalis dan sosialis • Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. • Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat • Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Sejarah perkembangan koperasi 1. Sejarah lahirnya koperasi 2. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia 1. Sejarah lahirnya koperasi Pada tahun 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini sedangkan pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit setelah itu 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)Sampai pada tahun 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen lalu pada tahun 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze dan pada tahun 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional 2. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia, pada 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya lalu pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin sedangkan pada tahun 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta, Lalu pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian setelah itu lalu di buatlah Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi MINGGU KE 2 Pengertian koperasi Koperasi mengandung makna “kerja sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi : - Fungsi Sosial - Fungsi Ekonomi - Fungsi Politik - Fungsi Etika Pengertian Koperasi lainnya yaitu : 1. Definisi ILO (International Labour Organization) 2. Definisi Chaniago 3. Definisi Dooren 4. Definisi Hatta 5. Definisi Munkner 6. Definisi UU No. 25/1992 1. Definisi ILO (International Labour Organization) Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu : • Koperasi adalah perkumpulan orang-orang • Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan • Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai • Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis • Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan • Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang 2. Definisi Arifinal Chaniago (1984) Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya 3. Definisi P.J.V. Dooren There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective 4. Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia ) Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’ 5. Definisi Munkner Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong 6. Definisi UU No. 25/1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan Tujuan Koperasi • Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Perinsip – perinsip koperasi 1. Prinsip Munkner 2. Prinsip Rochdale 3. Prinsip Raiffeisen 4. Prinsip Herman Schulze 5. Prinsip ICA (International Cooperative Allience) 6. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967 7. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992 1. Prinsip Munkner • Keanggotaan bersifat sukarela • Keanggotaan terbuka • Pengembangan anggota • Identitas sebagai pemilik dan pelanggan • Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis • Koperasi sbg kumpulan orang-orang • Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi • Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi • Perkumpulan dengan sukarela • Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan • Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi • Pendidikan anggota 2. PRINSIP ROCHDALE • Pengawasan secara demokratis • Keanggotaan yang terbuka • Bunga atas modal dibatasi • Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota • Penjualan sepenuhnya dengan tunai • Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan • Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota • Netral terhadap politik dan agama 3. PRINSIP RAIFFEISEN • Swadaya • Daerah kerja terbatas • SHU untuk cadangan • Tanggung jawab anggota tidak terbatas • Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan • Usaha hanya kepada anggota • Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang 4. PRINSIP HERMAN SCHULZE • Swadaya • Daerah kerja tak terbatas • SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota • Tanggung jawab anggota terbatas • Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan • Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota 5. PRINSIP ICA • Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat • Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara • Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada) • SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing • Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus • Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional 6. PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967 • Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia • Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi • Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota • Adanya pembatasan bunga atas modal • Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya • Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka • Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri 7. PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992 • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi • Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal • Kemandirian • Pendidikan perkoperasian • Kerjasama antar koperasi