Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Sejarah Kesehatan Kerja telah dimulai sejak berabad-abad yang lampau. Kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan pekerja telah diamati oleh Hipoccrates berabad-abad lampau. Bagaimana dengan di Indonesia ?
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikanreni_hapsari
Mengenai pengertian, ruang lingkup manajemen sarpras pendidikan, dan administrasi sarpras yang harus dipenuhi, serta pengelolaan sarpras pendidikan secara umum.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Sejarah Kesehatan Kerja telah dimulai sejak berabad-abad yang lampau. Kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan pekerja telah diamati oleh Hipoccrates berabad-abad lampau. Bagaimana dengan di Indonesia ?
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikanreni_hapsari
Mengenai pengertian, ruang lingkup manajemen sarpras pendidikan, dan administrasi sarpras yang harus dipenuhi, serta pengelolaan sarpras pendidikan secara umum.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Tugas anisa fitri
1. NAMA : ANITA FITRI MAHARANI
Kelas : XII ADM Perkantoran
Materi : Peraturan tentang
Perawatan tunjangan
cacat dan uang muka
SMK NEGERI I TENGGARONG
2. Dasar hukum Peraturan tentang Perawatan
tunjangan cacat dan uang muka :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1981 tentang Perawatan, tunjangan
Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon
Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Cacat
Akibat Kecelakaan karena Dinas.
3. Sakit karena dinas :
Adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung
dari pelaksanaan tugas. Pegawai Negeri Sipil yang
mengalami kecelakaan/sakit karena dinas berhak
memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi atas biaya negara.
Cacat karena dinas :
Adalah cacat jasmani/rohani yang disebabkan oleh
kecelakaan karena dinas/sakit karena dinas.
Tunjangan cacat diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang cacat karena dinas dan yang bersangkutan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
4. Tewas :
Adalah meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas dan kewajiban, atau dalam
keadaan lain yang ada hubungannya denga dinas,
atau karena luka/cacat jasmani/rohani yang didapat
dalam dan karena dinas, atau karena perbuatan
anasir yang tidak bertanggung jawab.
Uang duka tewas diberikan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang dan berdasarkan pangkat
anumerta.
