BKD

1. TRANSFORMASI BKD
(BANK KREDIT DESA)
1
Oleh : Sunu Eko Basuki, SE
Tenaga Penunjang Pembinaan Administrasi BUMDesa
Kabupaten Trenggalek – Jawa Timur

2. Pendirian BKD :
Tahun 1971 Sebanyak 44 BKD (43 Desa dan 1
Kelurahan Kelutan) Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor Kep. 264/DDK/II/9/1971
Tertanggal 28 September 1971.
Tahun 1979 (BKD Jatiprahu) Surat Keterangan
Melanjutkan Usaha Bank Desa Nomor Ket-
106/MK.II/1979
2

3. SEKILAS BKD
 BKD didirikan dengan modal yang berasal dari beberapa
sumber diantaranya dari; Jimpitan, Lumbung Pangan, dan
juga Pinjaman.
 BRI sebagai Lembaga Perbankan yang ditunjuk sebagai
pembina berhasil mengembangkan BKD mulai dari dana
kecil hingga menjadi Milyardan.
 Kerja sama antara BKD dengan BRI berakhir pada Tahun
2013 dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerjasama
Nomor B.18-PRG//KBL/01/2014
 Setelah Pemutusan Kerjasama BKD diarahkan untuk
menjadi BPR, sampai 31 Desember 2019 tidak mampu
untuk bertansformasi menjadi BPR.
 Pada Tahun 2019 dan 2020 melalui Surat Keputusan PJOK
akhirnya Izin Usaha BKD dicabut dan diarahkan menjadi
BUMDesa/Unit Usaha BUMDesa.
3

4. 4

5. Regulasi BKD :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Diubah Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Jenis Bank :
 Bank Umum :
PT, Koperasi, Perusahaan Daerah;
 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) :
PT, Koperasi, Perusahaan Daerah dan Bentuk Yang ditetapkan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 58
BKD, dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang
dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan
memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
5

6. Regulasi BKD :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014
tentang Bank Perkreditan Rakyat telah mengamanatkan
kepada OJK untuk mengatur Badan Kredit Desa yang
diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /POJK.03/2016
TENTANG Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat
Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status
Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
31 Desember 2019
6

7. 7

8. 8

9. Pemilik BKD adalah BUM DESA, sebagaimana diatur dalam :
1. PJOK Nomor 10 Tahun 2016;
Pasal Pasal 13 ayat (2) “….dan Segala Hak dan Kewajiban BKD
Beralih Kepada BUM Desa/Unit Usaha BUMDesa”.
2. Keputusan OJK Nomor KEP-114/PB.I/2020
Pada huruf d : ”bahwa sesuai dengan dokumen musyawarah
desa yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank
Desa sebagaimana lampiran akan bertransformasi menjadi Unit
Usaha Badan Usaha Milik Desa.”
9

10. Membentuk Tim Pemberesan BKD paling lama 3 (tiga) Bulan.
(PJOK Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 17)
1. Tim Pemberesan BKD Bekerja Paling Lama 6 (enam) Bulan sejak
ditetapkan.
2. Dalam hal Pemberesan BKD tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberesan BKD
ditetapkan menjadi tanggung jawab pemilik BKD.
(PJOK Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 19)
BKD Tidak diperbolehkan melaksanakan Perbuatan Hukum
Berkaitan Dengan Aset BKD, Kecuali untuk : Gaji Pelaksana
Operasional, Gaji Dewan Pengawas Yang belum dibayarkan, Biaya
Kantor, Pembayaran Kewajiban kepada Nasabah/pihak ketiga. Dan
Juga tidak diperbolehkan membayar gaji Dewan Penasehat Ex-
Officio Kepala Desa.
10

11. Keputusan OJK Nomor KEP-114/PB.I/2020 :
Tentang : “PENCABUTAN IZIN USAHA BANK DESA DI
KABUPATEN TRENGGALEK YANG DIBERIKAN STATUS
SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT”
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
3. Peraturan Menreri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021
11

12. MUSDES
PENASIHAT
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR
SEKRETARIS BENDAHARA
MANAJER BKD
1. Pegawai Tata Usaha BKD (JTU)
2. Bendahara
3. Seksi Pemasaran/Penagihan
4. Seksi Verifikator
MANAJER TOKO
1. Sekdi Administrasi/Kasir
2. Seksi Keuangan
3. Karyawan
4. Karyawan
12

13. 13

14. 14

15. 15