Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Dokumen tersebut merupakan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang mencakup 15 tahapan mulai dari penyusunan peraturan, pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil pemilihan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan KPU yang mengatur perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Perubahan jadwal terkait hasil putusan Bawaslu untuk memperbaiki kekurangan persyaratan administrasi dan keanggotaan dua partai politik serta mengatur penyandingan dan pemutakhiran data pemilih.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan KPU yang mengatur perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Perubahan jadwal terkait hasil putusan Bawaslu mengenai kekurangan administrasi beberapa partai politik serta penetapan partai-partai peserta pemilu setelah verifikasi administrasi dan penyelesaian sengketa.
Pkpu 4 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum ri nomor 3 tahun 2...Dede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2017. Jadwal tersebut meliputi persiapan, pengolahan data pemilih, penyelenggaraan, dan pemantauan pemilihan.
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Dede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2017. Jadwal tersebut meliputi persiapan, penyusunan daftar pemilih, pengajuan syarat dukungan calon, verifikasi syarat dukungan, hingga pelaksanaan pemilihan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Dokumen tersebut merupakan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang mencakup 15 tahapan mulai dari penyusunan peraturan, pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil pemilihan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan KPU yang mengatur perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Perubahan jadwal terkait hasil putusan Bawaslu untuk memperbaiki kekurangan persyaratan administrasi dan keanggotaan dua partai politik serta mengatur penyandingan dan pemutakhiran data pemilih.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan KPU yang mengatur perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Perubahan jadwal terkait hasil putusan Bawaslu mengenai kekurangan administrasi beberapa partai politik serta penetapan partai-partai peserta pemilu setelah verifikasi administrasi dan penyelesaian sengketa.
Pkpu 4 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum ri nomor 3 tahun 2...Dede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2017. Jadwal tersebut meliputi persiapan, pengolahan data pemilih, penyelenggaraan, dan pemantauan pemilihan.
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Dede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2017. Jadwal tersebut meliputi persiapan, penyusunan daftar pemilih, pengajuan syarat dukungan calon, verifikasi syarat dukungan, hingga pelaksanaan pemilihan.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keenam atas peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, logistik, tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta penyusunan daftar pemilih di luar
Dokumen tersebut mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, meliputi perencanaan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, hingga penyusunan daftar pemilih di luar negeri.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil pemutakhiran.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih.
Buku kerja ini memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. Buku ini memuat jadwal kerja PPS, prosedur koordinasi dengan instansi terkait, persiapan gerakan Coklit Serentak, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan kelima atas peraturan tersebut. Lampiran tersebut menjelaskan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu mulai per
Dokumen tersebut merangkum rencana penyelenggaraan pilgub, pilbup, dan pilwali serentak tahun 2024, mencakup jadwal kegiatan, standar honorarium badan adhoc, mekanisme pendanaan hibah, dan isu-isu strategis seperti anggaran, regulasi, dan sarana prasarana. KPU membutuhkan dana sebesar Rp40 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di daerah otonom baru.
Dokumen ini merupakan rangkuman dari UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak beserta dengan ketentuan hukumnya.
Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keenam atas peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, logistik, tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta penyusunan daftar pemilih di luar
Dokumen tersebut mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, meliputi perencanaan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, hingga penyusunan daftar pemilih di luar negeri.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil pemutakhiran.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih.
Buku kerja ini memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. Buku ini memuat jadwal kerja PPS, prosedur koordinasi dengan instansi terkait, persiapan gerakan Coklit Serentak, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan kelima atas peraturan tersebut. Lampiran tersebut menjelaskan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu mulai per
Dokumen tersebut merangkum rencana penyelenggaraan pilgub, pilbup, dan pilwali serentak tahun 2024, mencakup jadwal kegiatan, standar honorarium badan adhoc, mekanisme pendanaan hibah, dan isu-isu strategis seperti anggaran, regulasi, dan sarana prasarana. KPU membutuhkan dana sebesar Rp40 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di daerah otonom baru.
Dokumen ini merupakan rangkuman dari UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak beserta dengan ketentuan hukumnya.
Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
2. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)
Penerimaan DP4 (24 – 27 Nopember 2017)
Analisis DP4 (28 Nopember – 4 Desember 2017)
Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan
DPTb dan DP4 (5 Desember – 25 Desember 2017)
Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi
kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (26-29
Desember 2017)
Pengumuman Hasil Analisis DP4 (30 Desember 2017)
3. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada
PPS (30 Desember 2017 – 19 Januari 2018)
Pemutakhiran:
1) Pembentukan & Bimbingan Teknis PPDP
19 Desember 2017 s.d. 17 Januari 2018
2) Pencocokan dan Penelitian
20 Januari – 18 Pebruari 2018
3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
19 Pebruari s.d. 4 Maret 2018
4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Desa
dan penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK
5 s.d. 7 Maret 2018
4. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Pemutakhiran:
5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan
dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota
8 s.d. 9 Maret 2018
6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten
Untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara
10 s.d. 16 Maret 2018
7) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi
Untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara
16 s.d. 17 Maret 2018
5. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Pemutakhiran:
8) Penyampaian DPS kepada PPS
17 s.d. 23 Maret 2018
9) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS
24 Maret s.d. 02 April 2018
10) Perbaikan DPS
03 s.d. 07 April 2018
6. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Pemutakhiran:
11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa
Dan Penyampaiannya beserta beserta DPS Hasil
Perbaikan kepada PPK.
08 s.d. 10 April 2018
12) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan
Dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten
11 s.d. 12 April 2018
13) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa
Dan DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
11 s.d. 12 April 2018
7. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Pemutakhiran:
14) DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
a) Rekapitulasi DPS Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota
Untuk ditetapkan sebagai DPT.
13 s.d. 19 April 2018
b) Penyampaian DPT Kepada PPS
20 s.d. 29 April 2018
c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi
20 s.d. 21 April 2018
d) Pengumuman DPT oleh PPS
29 April s.d. 27 Juni 2018
8. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
SE-KECAMATAN PAMEUNGPEUK
6 DESA
109 TPS
51.787 PEMILIH