Download to read offline
SOSIALISASI perma nomor 8 tahun 2022.pptx
- 1. SOSIALISASI PERMA NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
- 2. Administrasi perkarasecara elektronik = proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pelimpahan perkara, permohonan restitusi/kompensasi, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik dan upaya hukum banding secara elektronik.
- 3. PERBEDAAN PERMA NOMOR8 TAHUN 2022 DENGAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sebagai instrumen utama administrasi perkara. SIP adalah seluruh sistem yang ada di Mahkamah Agung, termasuk SIPP, MIS, dan e- Berpadu. Administrasi pra persidangan, persidangan sampai dengan upaya hukum dilakukan secara elektronik.
- 4. Dokumen keberatan/eksepsi,pendapat Penuntut Umum, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesaat sebelum dibacakan. Dokumen elektronik diverifikasi setelah dibacakan di persidangan. Setelah dibacakan, Pengadilan meneruskan dokumen elektronik ke alamat domisili elektronik Penuntut Umum/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa (pihak lawan) (Pasal 3 PERMA Nomor 8 Tahun 2022)
- 5. Apabila Terdakwaditahan dan tidak didampingi Penasihat Hukum, maka seluruh dokumen akan dibantu pengunggahannya oleh tempat dimana Terdakwa ditahan, yakni Rutan/Lapas, demikian pula panggilan/pemberitahuan sidang dikirim ke Rutan/Lapas. Jika Terdakwa tidak ditahan, maka panggilan/pemberitahuan sidang dilakukan melalui surat tercatat, adapun pengunggahan dokumen dapat dilakukan oleh Panitera sidang.
- 6. Setiap dokumenpersidangan (BAS, Putusan/Putusan Sela, Penetapan) atau dokumen yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum diunggah ke SIP.
- 7. Dalam pelimpahanberkas perkara pidana biasa dan singkat, Penuntut setidaknya menyertakan alamat domisili elektronik dari Penuntut Umum, Penyidik, instansi tempat Terdakwa ditahan apabila Terdakwa ditahan, dan kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.
- 8. Kepaniteraan pidanayang menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan pidana singkat, melakukan validasi kelengkapan berkas perkara melalui SIP sebelum berkas perkara diregister.
- 10. Naskah putusandiunggah oleh Panitera sidang ke dalam SIP Panitera menandatangani naskah putusan yang telah dicocokkan, menggunakan tanda tangan elektronik menjadi salinan putusan. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik melalui SIP, termasuk pemeriksaan berkas perkara (inzage)
- 11. Informasi perkarayang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara.
- 12. SIPP DAN MISBAGIAN DARI SIP
- 13.
- 16. Petunjuk teknisPERMA Nomor 8 Tahun 2022 diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (tahapan mendapatkan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, proses administrasi izin/persetujuan penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, penetapan diversi, pelimpahan perkara, persidangan) Pengadilan memproses paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat, apabila diajukan di luar waktu tsb maka diproses pada hari kerja berikutnya (diproses paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diregistrasi)