SOSIALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

2. OUTLINE PEMBAHASAN
Dasar Hukum
Sebaran Pola Ruang
RTRW Per-Desa di
Kecamatan Trowulan
Sanksi, Insentif dan
Pengawasan

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Mojokerto

4. 2
REGULASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
4
UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
● KP2B terdiri dari hamparan LP2B dan/atau
LCP2B serta unsur penunjangnya dengan
fungsi utama untuk mendukung
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional (Pasal 1 nomor 7)
● LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan
reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang
surut (lebak), lahan tidak beririgasi (Pasal 5)
● LP2B berada di dalam dan/atau di luar KP2B
(Pasal 6)
● Penetapan KP2B diatur dalam RTRW
Nasional/provinsi/kabupaten/kota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
(Pasal 23)
PP NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
● LP2B dan LCP2B ditetapkan dalam rencana rinci
kabupaten/kota (pasal 26 ayat 4 dan pasal 34 ayat
4)
● Dalam hal rencana rinci belum ada, LP2B dan
LCP2B ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota
(pasal 26 ayat 5 dan pasal 34 ayat 5)
● LP2B dilarang dialihfungsikan kecuali untuk
kepentingan umum atau terjadi bencana dengan
persyaratan, memiliki kajian kelayakan strategis,
mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan
kepemilikan hak atas tanah, dan ketersediaan
lahan pengganti (pasal 39)
UU NO. 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
BUDI
DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
● Setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang
sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian
kecuali untuk kepentingan umum (pasal 19 ayat 1)
● Persyaratan alih fungsi untuk kepentingan umum,
memiliki kajian kelayakan strategis, mempunyai
rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan
hak atas tanah, dan ketersediaan lahan pengganti
(pasal 19 ayat 3)
● Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk
kepentingan umum dikecualikan pada lahan
pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan
lengkap (pasal 19 ayat 4)
PERPPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA
(MENGUBAH UU 41/2009 DAN UU 22/2019)
● LP2B dan lahan budi daya pertanian dilarang
dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau
proyek strategis nasional (PSN) (pasal 44 ayat 2)
● LP2B dan lahan budi daya pertanian dilarang
dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum (PSN
tidak disebutkan) dengan persyaratan, memiliki kajian
kelayakan strategis, mempunyai rencana alih fungsi lahan,
pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan ketersediaan
lahan pengganti (pasal 44 ayat 3)
● Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah
memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi
jaringan pengairan lengkap (pasal 19 ayat 4)
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NO. 07/PERMENTAN/OT.140/2/2012 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN
KAWASAN, LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Kriteria KP2B antara lain:
● Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
● Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat
memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat
setempat, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain:
● Mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
● Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk
peruntukan pangan;
● Didukung infrastruktur dasar; dan
● Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

5. 2
REGULASI PERLINDUNGAN LP2B DI KABUPATEN MOJOKERTO
5
PERDA No. 9 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO
● Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah
bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan,
dan kedaulatan pangan nasional. (Pasal 1 nomor 35)
● Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah beririgasi
teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (Pasal 10 nomor 8 huruf a)
● Kawasan peruntukan pertanian salah satunya adalah lahan pertanian pangan
berkelanjutan (Pasal 42 nomor 2 huruf d)
● Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana, seluas kurang lebih 27.535
(dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar (Pasal 42 nomor 6)
● Membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan Kawasan lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana
detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundangan (Pasal 65
nomor 4 huruf a)
● Pada PKLp KUPZ Zonasi Pertanian : kegiatan diperbolehkan dengan syarat tidak
mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu
fungsi utama kawasan pertanian (Pasal 70 nomor 9 huruf b)
● Pada PPK KUPZ Zonasi Pertanian : kegiatan diperbolehkan dengan syarat tidak
mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu
fungsi utama kawasan pertanian (Pasal 71 nomor 7 huruf b)
● Pada PPL KUPZ Zonasi Pertanian : kegiatan diperbolehkan dengan syarat tidak
mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu
fungsi utama kawasan pertanian (Pasal 72 nomor 8 huruf b)
● Pada Kawasan Budidaya KUPZ Zonasi Pertanian : kegiatan yang tidak
diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan dan perkebunan untuk kegiatan lain (Pasal 79 nomor 3 huruf c)
PERDA NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LP2B
● Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
(pasal 3)
● Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal 5)
● Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal 8)
● Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal 11)
● Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal 16)
● Pembinaan terkait pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal
18
● Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pasal 19)

6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Mojokerto

7. SEBARAN LP2B BERDASARKAN PERDA 9
Kecamatan
Jumlah LP2B
(±Ha)
Bangsal 1106
Dawarblandong 0
Dlanggu 2281
Gedeg 913
Gondang 2979
Jatirejo 2260
Jetis 229
Kemlagi 39
Kutorejo 2506
Mojoanyar 304
Mojosari 42
Ngoro 1476
Pacet 3391
Pungging 1099
Puri 709
Sooko 130
Trawas 1959
Trowulan 950
Total 22665
Kecamatan Pacet,Gondang, dan Kutorejo
merupakan wilayah LP2B tertinggi,
LP2B Per Kecamatan
Perhitungan Spasial

8. POLA RUANG DESA BALONGWONO

9. POLA RUANG DESA BEJIJONG

10. POLA RUANG DESA BELOH

11. POLA RUANG DESA BICAK

12. POLA RUANG DESA DOMAS

13. POLA RUANG DESA JAMBUWOK

14. POLA RUANG DESA JATIPASAR

15. POLA RUANG DESA KEJAGAN

16. POLA RUANG DESA PAKIS

17. POLA RUANG DESA PANGGIH

18. POLA RUANG DESA SENTONOREJO

19. POLA RUANG DESA TAWANGSARI

20. POLA RUANG DESA TEMON

21. POLA RUANG DESA TROWULAN

22. POLA RUANG DESA WATESUMPAK

23. POLA RUANG DESA WONOREJO

24. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Mojokerto

25. 2
KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF LP2B
25
UU NO. 41TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
Pada pasal 38 Insentif diberikan kepada petani berupa :
● keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
● pengembangan infrastruktur pertanian
● pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
● kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
● penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
● jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan
sistematik; dan/atau
● penghargaan bagi petani berprestasi tinggi
Pada pasal 42 disampaikan bahwa Disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
mencegah kerusakan irigasi.)

26. 2
KETENTUAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN LP2B
26
UU NO. 41TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
● Pengawasan meliputi (a) pelaporan (b) pemantauan (c) evaluasi (pasal 55)
● Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh (pasal 56) :
a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah

27. 2
KETENTUAN PIDANA ALIH FUNGSI LP2B
27
UU NO. 41TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
● Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) – (pasal 72
ayat 1)
● Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) –
(pasal 72 ayat 2)
● Dalam hal perbuatan dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang
diancamkan – (pasal 72 ayat 3)
● Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) – (pasal 73)
● Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) – (pasal 74 ayat 1)

28. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Mojokerto