Slide ttg pengelolaan barang milik daerah

1. INVENTARISASI DAN MAPPING
ASET /BARANG MILIK DAERAH
Oleh : ROEDI HARTONO, S.Sos

2. BIODATA
ROEDI HARTONO, S.SOS
Karanganyar, 05 Nopember 1971
BKD Kab. Purwakarta
Pendidikan Antopologi Unpad
Hobby Traveling
Email: hroedi@rocketmaiil.com
Motto : Kebahagiaan itu bukan kita cari, tapi harus kita
ciptakan sendiri

3. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesainya proses pembelajaran mata diklat
ini, peserta pelatihan mampu melaksanakan
inventarisasi Asset/Barang Milik Daerah dengan
sistem kodefikasi (Sistem Kode Lokasi dan Sistem
Kode Barang) dan melaksanakan Mapping
Aset/Barang Milik Daerah Daerah sesuai dengan
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. •Inventarisasi Asset/Barang Milik Daerah menurut Sistem Kodefikasi ( Pemberian Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang).
POKOK BAHASAN :
Inventarisasi Asset/Barang Milik
Daerah menurut Sistem Kodefikasi
( Pemberian Nomor Kode Lokasi dan
Kode Barang).

5. MENGAPA PENGELOLAAN
ASET /BMD SELALU JADI
TEMUAN BPK SETIAP
TAHUN ?

7. Mengapa perlu
Kodefikasi BMD ?
Pemberian nomor kode barang pada
setiap barang milik daerah

8. TUJUAN KODEFIKASI
1. Untuk mengamankan BMD
2. memberikan kejelasan status
kepemilikan BMD

9. Kode Pemilik Barang
Kode Propinsi
Kode Kab./ Kota
Kode Bidang
Kode Dinas/ Badan/ Kantor
Tahun Pembelian
Nomor Registrasi
Golongan Barang
Bidang Barang
Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Sub-sub Kelompok Barang
Nomor Registrasi Barang

10. Perpmendagri No. 17 / 2007
Komponen Kode Kelompok Unit Tahun Kode
Bidang Pembelian Sub Unit
Kepemilikan Kota Bidang
Kode 22 Bidang
Ditetapkan
Lamp KDH
Propinsi 40 (Kode 23
sd. 49
Ditetapkan
KDH
Cadangan)
Lamp 50 – Kode
39 kecamatan

11. Barang Milik
12
Kab/ Kota
Barang Milik
11
Propinsi
Barang Milik
00
Pusat

12. KODE PROPINSI
Lihat Lampiran No 39
Permendagri No 17 tahun 2007
( 33 propinsi )
Kode Kota
Lihat Lampiran 40

13. (1) Sekwan/DPRD;
(2) Gubernur/Bupati/Walikota;
(3) Wakil GUbernur/Bupati/Walikota;
(4) Sekretariat Daerah;
(5) Bidang Kimpraswil/PU;
(6) Bidang Perhubungan;
(7) Bidang Kesehatan;
(8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
(9) Bidang Sosial;
Kelompok (10) Bidang Kependudukan;
Bidang (11) Bidang Pertanian;
(12) Bidang Perindustrian;
(13) Bidang Pendapatan;
(14) Bidang Pengawasan;
(15) Bidang Perencanaan;
(16) Bidang Lingkungan Hidup;
(17) Bidang Pariwisata;
(18) Bidang Kesatuan Bangsa;
(19) Bidang Kepegawaian;
(20) Bidang Penghubung;
(21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi;
(22) Bidang BUMD.

14. Perpmendagri No. 17 / 2007
Kelompok Sub. Sub-sub Nomor
Registrasi
Barang Kel. Brg Kel. Brg
Bidang
Golongan
LIHAT TABEL LAMPIRAN 41

15. GOLONGAN BARANG
Permendagri 17/2007 GOL. BARANG
TANAH 1
PERALATAN DAN MESIN 2
GEDUNG DAN BANGUNAN 3
JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 4
ASET TETAP LAINNYA 5
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 6
15

16. Bidang Barang, Kelompok
Barang, Sub Kelompok Barang,
Sub-sus kelompok Barang
Lihat tabel No. 41 Permendagri
No 17 Tahun 2007
NOMOR REGISTER ……. SESUAIKAN
DENGAN REGISTER BARANG YANG ADA
( 4 Digit terakhir )

17. Page  17
LATIHAN .
Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta Propinsi
Jawa Barat mempunyai sebidang tanah
dibangun untuk kantor UPTD Balai Benih
Sayuran , dibangun tahun 1949.
Dalam urutan SOTK Kab. Purwakarta, Dinas
Pertanian ditetapkan dalam urutan ke 5.
Sedangkan UPTD Balai benih Buah Sayuran
adalah UPTD yang ke 3 . Gedung tersebut
bagunan yang ke 2. Buatlah Kodefikasinya!

18. INVENTARIS
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
12.10.10.11.05.49.03
01.01.11.04.01.0002

19. KODE BARANG
BMD berupa Gol : Tanah,
Bid. Barang : Tanah,
Kel. Brg : Tanah Bangunan,
Sub. Kel. Brg. : Tanah Bangunan untuk kerja
Sub-sub Kel. : Tanah Bangunan kantor pemerintah,
No. Reg 2 ( bangunan ke 2)
KODE LOKASI
BMD Kab. Purwakarta,
Prop. Jawa Barat,
Bid. Pertanian,
Dinas Pertanian,
Pembelian Thn 1949,
UPTD BALAI BENIH SAYURAN ( Tercatat dalam register UPTD Ke 3)

20. KESIMPULAN
1. Kodefikasi barang inventaris milik
Pemerintah Daerah terdiri atas kode lokasi
dan kode barang
2. Pengelolaan barang ini membutuhkan
keseriusan untuk mengelolanya sehingga
kekayaan daerah bisa terselamatkan dan kita
terhindar dari proses hukum.
20

21. Page  21