Dokumen tersebut membahas kasus fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter antara Farhat Abbas dan Ahmad Dhani. Terdapat beberapa kicauan di Twitter yang dianggap melanggar Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus tersebut dilaporkan ke polisi dengan nomor LP/4305/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus.

1. 11113736
EKA SUKMA PERMANA
11.6B.24

2. ANALISA CYBER CRIME DAN CYBER LAW
PADA KASUS
FARHAT ABBAS DAN AHMAD DHANI

3. • “Dulu maia mau temu anaknya sulitnya minta
ampun! Gak mungkinlah sanggup dhani ngurus
anak orang”
• “Kerajaan RCM dhani sudah bangkrut bagaimana
bisa ngutang sarjana S3 seluruh anak korban!
Nunggu gue jd presiden! Oke2 aja sih!”
KICAUAN
DI TWITTER
• nomor LP/4305/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus
• Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP tentang fitnah
dan penghinaan, dan atau Pasal 45 ayat 1 juncto
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
LAPORAN
DESKRIPSI KASUS

4. EPTIK
ANALISA KASUS
• “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentranmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang bermuatan penghinaan dan
atau pencemaran nama baik”
Pasal 7 ayat
3 UU ITE
• ”Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Pasal 45
ayat 1 UU
ITE

5. KESIMPULAN

6. EPTIK