Tulisan ini membahas sistem pendidikan Indonesia yang dianggap terlalu sering mengubah aturan ujian nasional sehingga membingungkan siswa. Penulis menyarankan pemerintah belajar dari negara tetangga dan membangun sistem pendidikan yang stabil dan progresif demi masa depan bangsa.

1. Tulisan ini hanya merupakan sebuah uneg-uneg saya (seorang warga negara Indonesia), tidak ada hal
yang mempengaruhi/menjatuhkan pihak lain ataupun pemerintah.
Di sini saya tidak memberikan sampel, perbandingan, analisis, bukti dan apapun itu karena ini bukan
penelitian bukan proposal bukan kampanye bukan apalah itu yang tujuannya untuk materi. Ini adalah
uneg-uneg dari saya sendiri, saya bukan ahli, bukan pengamat, bukan pemecah masalah dan bahkan
bukan menteri tapi saya sudah 5 tahun bekerja di dunia pendidikan. Dari seorang pelayan sampai
menjadi guru seperti sekarang ini.
Bulan April lalu pengumuman kelulusan UN tahun 2013 telah diumumkan, SMK tempat saya mengajar
mendapat predikat penyumbang terbanyak siswa yang tidak lulus UN dibandingkan SMK lain se Kota
Surakarta. Yah saya tidak kaget tetapi ada rasa kecewa kenapa menjadi penyumbang "terbanyak" siswa
yang tidak lulus?
Menurut saya, sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah begitu arogan dan plin-plan.Mari berkaca
catatan tiga tahun yang lalu,
Tahun 2010-2011 terjadi perubahan syarat kelulusan UN, yakni dengan memasukkan nilai rapot
dari semester 3-5 untuk semua mapel. Menggabungkan 60% nilai UN dan 40% nilai Rapot untuk
nilai akhir.
Tahun 2011-2012 hampir sama dengan tahun 2010-2011 tetapi hanya nilai mapel yang diujikan
UNsaja.
Tahun 2012-2013 sama dengan tahun 2010-2011 tetapi dimulai dari semester 1-6 dan semua
mapel. Saat UN dilaksanakan ada 20 paket untuk setiap ruang.
Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus selalu ada ujicoba? Dari tiga tahun terakhir selalu berubah
aturan tersebut. Kenapa pemerintah begitu arogan untuk mau membuat sistem pendidikan efektif dan
efisien? Bukankah mereka (siswa) adalah penerus bangsa, jika saja dari bibit mereka dibuat bingung jadi
jangan disalahkan jika ketika mereka menjadi pejabat. Yah memang tidak semua kesalahan murni dari
pemerintah tetapi yang menerapkan aturan main adalah pemerintah, ibarat pemilik saham maka
pemerintah dapat mengganti aturan sesuai dengan keinginan mereka.
Bolehlah melakukan studi banding dengan negara lain tapi jangan terlalu jauh, ke Asia Tenggara dulu.
Minimal dapat masuk lima besardi Asia Tenggara baru studi banding ke negara yang lebih maju. Sebagai
referensi dalam membuat sebuah sistem pendidikan. Yah memang tidak perlu terburu-buru dalam
menyusun dan sosialisasi ke publik. Perlu dibuat matang dengan beberapa koreksian secara terus-
menerus. Katakanlah waktu maksimal lima tahun, bisa dirilis Alpha, Beta, Rilis Kandidat 1, 2, dstnya
sampai Final Rilis.
Dengan membangun pondasi pendidikan yang kuat, stabil, dinamis, efektif, efisien dan bla bla akan
memberikan kemudahan dalam pemerintah memberikan update dan patch ke dalam sistem tersebut.
Siswa tidak akan bingung dalam mereka mencari ilmu untuk membangun negara ini kelak. Bukankah
Pasal 31 (hasil amandemen UUD 1945 Ke IV tahun 2002) ayat 3 dan 5 berbunyi :
3
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-undang dan 5
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

2. menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan
umat manusia. ? Dari, oleh dan untuk rakyat itulah janji pemerintah.
Penulis :
Seorang pengajar di salah satu SMK Negeri di Kota Surakarta. SMK ini cukup terkenal bagi daerah luar
Kota Surakarta karena letaknya dekat daerah perbatasan dan merupakan SMK bagi siswa dengan
kemampuan ekonomi menengah ke bawah karena ada program GAKIN (keluarGA misKIN).