Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp267,5 miliar dan total belanja sebesar Rp36,3 miliar sehingga terjadi defisit sebesar Rp36 miliar. Belanja terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp7,7 miliar dan belanja langsung sebesar Rp28,6 miliar yang digunakan untuk belanja pegawai, bar
JADWAL DAN SESI SERTA TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (DISABILITAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
Hasil skd kabupaten pakpak bharat tahun 2018pandianganedu
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (DISABILITAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018
Pengguna/Kuasa Pengguna
Anggaran
a. Nama
:
: Sahat Banurea, S. Sos, M.Si
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196712221999011001
Sekretaris Daerah
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH40103
URUSAN PEMERINTAHAN : 401 Administrasi Pemerintahan
2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018
RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan : Administrasi Pemerintahan401
Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 267.500.000,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 267.500.000,004
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,004
1 2 Hasil Retribusi Daerah 267.500.000,004
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,004
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,004
2 DANA PERIMBANGAN 0,004
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,004
2 2 Dana Alokasi Umum 0,004
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,004
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,004
3 1 Pendapatan Hibah 0,004
3 2 Dana Darurat 0,004
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,004
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 6 Pendapatan Lainnya 0,004
5 BELANJA 36.324.007.302,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.740.211.352,005
1 1 Belanja Pegawai 7.740.211.352,005
1 2 Belanja Bunga 0,005
1 3 Belanja Subsidi 0,005
1 4 Belanja Hibah 0,005
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,005
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,005
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,005
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,005
2 BELANJA LANGSUNG 28.583.795.950,005
2 1 Belanja Pegawai 575.950.000,005
2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.183.079.150,005
2 3 Belanja Modal 1.824.766.800,005
Hal. 2SIMRAL
3. Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Salak, 20 Desember 2017
Sahat Banurea, S. Sos, M.Si
NIP.196712221999011001
Sekretaris Daerah
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (36.056.507.302,00)
Hal. 3SIMRAL
