Organisasi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Badan, 2 Bidang utama (Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Perda serta Bidang Penanggulangan Kebakaran), beberapa Seksi dan Subbagian. Kepala Badan saat ini dijabat oleh Drs. Morasi Justinus Berutu sementara jabatan fungsional terdiri dari beberapa pejabat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.
JADWAL DAN SESI SERTA TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (DISABILITAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
Hasil skd kabupaten pakpak bharat tahun 2018pandianganedu
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (DISABILITAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Satuan polisi pamong praja
1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris
Drs. Morasi Justinus Berutu
196808301997031003 (IV/b)
Bidang Penegakan Per-UU-
an Dan Perda
Rudolf Agus Solin, ST
197408152003121003 (III/c)
Seksi Pembinaan,
Penyuluhan dan
Pengawasan
Palentino Bangun, SH
198003212010011012 (III/b)
Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan
Rudolf Agus Solin, ST
197408152003121003 (III/b)
Subbag Administrasi Umum
dan Kepegawaian
Wardi Manik, S.Sos
197807282010011013 (III/b)
Subbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Sumihar LBN Tobing,S,Sos
197903152008042002 (III/c)
Bidang Penanggulangan
Kebakaran
Sanggam Manurung, SE
197104302003121001 (III/d)
Seksi Pemadam Kebakaran
Kardonos Damanik,
S.Kom
197702042005021001 (III/d)
Seksi Pencegahan dan
Penanganan Pasca
Kebakaran
Jasman Sitakar,SP, M.Si
197104042006041004 (III/c)
KEPALA BADAN
(Plt)
Drs. Morasi Justinus Berutu
196808301997031003 (IV/b)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bidang Trantibum Dan
Linmas
Dame Tumanggor
196007271983021004 (IV/a)
Seksi Operasi Dan
Pengendalian Trantibum
dan Linmas
Sudianto
Simorangkir,S.Sos
198207282010011026 (III/b)
Seksi Kerjasama Dan
Perlindungan Masyarakat
Hasudungan Munte, SE
197210242008011001 (III/b)
