Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia dan pejabat tinggi lainnya, yang merupakan pelanggaran konvensi internasional. Dewan Perwakilan Rakyat meminta penjelasan dari beberapa menteri dan kepala lembaga terkait serta meminta pemerintah mengambil tindakan. Media asing mengungkapkan bahwa dokumen Snowden menunjukkan target dan peralatan komunikasi yang disadap oleh badan intelijen Australia.

1. Sadap Presiden RI, Australia Langgar Konvensi Internasional
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning),
menilai penyadapan oleh Australia terhadap Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono,
merupakan pelanggaran konvensi internasional.
Sebab itu, Pemerintah RI harus mempertanyakan hal itu kepada Pemerintah Australia mengapa
melakukan tindakan tersebut.
“Ini bagian kegiatan intelijen maupun spionase dalam ranah pencurian informasi,” kata Nuning
ketika dihubungi, Senin, 18 November 2013.
Menurutnya, dalam menyikapi permasalahan itu tidak perlu emosional, akan tetapi mencari bukti
faktual dan material. “Jika bukti faktual dan materiil sudah kita dapatkan, lanjut kita harus
bersikap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi I DPR akan meminta Menlu, Menhan, Kepala BIN dan Lemsaneg untuk
menjelaskan duduk perkaranya, kemudian meminta pemerintah melakukan penyikapan.
“Parlemen sendiri tentu hanya dapat memberi warning agar mereka tidak mengganggu
kedaulatan kita termasuk dengan hal yang intangible seperti penyadapan ini.”
Penyadapan terhadap Presiden SBY diungkap oleh harian Inggris, The Guardian, dan harian
Australia, The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Merujuk pada dokumen
mantan kontraktor Badan Intelijen AS, Edward Snowden, kedua media itu menyatakan bukan
hanya SBY yang menjadi target penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD), tapi juga Ibu
Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Dubes RI untuk
AS, Dino Patti Djalal, mantan Menkeu RI yang kini menjabat Direktur Bank Dunia Sri Mulyani,
dan mantan Menpora Andi Mallarangeng.
Guardian melansir, dokumen yang mereka peroleh dari Snowden menunjukkan materi presentasi
DSD dalam format Power Point. Dalam dokumen itu tertera jenis peralatan komunikasi yang
dimiliki oleh para target DSD, misalnya ponsel Nokia E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan
Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil Presiden Boediono.