Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
[[RTM4.docx
1. i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KampusBumiTridharmaAnduonohu, Kendari, 9322
Telp. (0401)3193383, email: manajemen@unhalu.ac.id atau manajemenunhalu@yahoo.co.id
RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 04
1. Identitas
1. Mata Kuliah : ManajemenKeuangan Daerah
2. Kode Mata Kuliah : SMB67063
3. SKS : 3
4. Semester : VII
5. Waktu Pertemuan : 07:30-10:00
6. Pertemuanke : 3
7. PokokBahasan : ReformasiManajemenKeuangan Daerah
2 DeskripsiTugas
1. Tujuan
1. MeningkatkanpemahamantentangReformasiManajemenKeuangandaearah
2. MeningkatkanKeterampilandalammenyelesaikanmasalah
2. Obyek Garapan
(PokokBahasan)
:
2.1 Aspek Utama PerubahanManajemenKeuangan
3. Tindakan yang harusdilakukan :
1. TelusuriPermendagriNO.13 TAHUN 2006
2. TelusuriPermendagriNOMOR 59 TAHUN 2007
3. Review PermendagriNO.13 TAHUN 2006
4. Review PermendagriNOMOR 59 TAHUN 2007
5. Komparasihasil review
4. Metodepengerjaan :
1. Berdasarkansifattugas, tugasinibersifatmandiri
2. Problem solving
5. Acuan yang digunakan :
A. Buku reference
B. PublikasiIlmiah
6. BentukLuaran : Dokumen
3. Waktu : 7 harisejak di tugaskan
Ditugaskantgl. : 3November 2020
Di kumpultgl : 4 November 2020
4. KriteriaPenilaian:
1 Kelengkapan
2 Kejelasan
3 Ketepatan
4 Kebahasaan
2. ii
5 Kedalaman
1. Kelengkapan: Lengkapartinyasemuatujuanpembelajaran yang dirumuskandalam
RPS tercantumdalamringkasan
2. Kejelasan: Uraian yang diungkapkantidakmemilikimaknaganda
3. Ketepatan: Uraiansesuaidengan reference yang di gunakan
4. Kebahasaan: Tata bahasasesuaikaidah
5. Kedalaman : Uraianmencakupaspeksubstansi
5. v
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah merupakan peraturan terpenting bagi Pemda terkait keuangan
daerah di samping Perda APBD. Permendagri 13 tahun 2006 diterbitkan untuk
melaksanakan pasal 155 PP No.58/2005 yang berbunyi Ketentuan Iebih lanjut
tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri. Hal ini berarti Kepmendagri No.29/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi
(dinyatakan dalam pasal 335) dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (pasal
336).
1. Bab 1 Ketentuan Umum
1.1 Pasal 1
Bagian pertama dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari Pasal 1
yang menjelaskan tentang perangkat pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari
pengertian Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Desa,
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah, Organisasi, Kepala Daerah, Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara
Umum Daerah, Pengguna Anggaran sampai pada butir terakhir yaitu Badan
Layanan Umum Daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6)
disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah (Pasal 1 (8)).
1.2 Pasal 2
Bagian kedua Pasal 2 yang menelaskan tentang ruang lingkup keuangan
daerah yang meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah,
pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai
olhe pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah atau kepentingan umum.
6. vi
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
dan
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
1.3 Pasal 3
Bagian kedua Pasal 3 membahas tentang pengelolaan keuangan daerah
meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur
APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan
penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan
keuangan BLUD.
1.4 Pasal 4
Bagian ketiga membahas Pasal 4 tentang azas umum pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi hal-hal seperti tertib, taat pada UU, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat. Azas
umum pengelolaan keuangan pasal 4 yang dimaksud :
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang
didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.
7. vii
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
2. Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1 Pasal 5
Bagian pertama bab ini membahas tentang Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 5, Kepala Daerah merupakan
pemegang kekuasaan dan mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Kemudian bagian kedua Pasal 6 memuat Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah yaitu Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah akan melakukan koordinasi
dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, barang
daerah, lalu penyusunan rancangan, perubahan, Raperda, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu mereka juga koordinasi pada
pejabat perencana daerah, PPKD, pengawas keuangan dan penyusunan laporan
keuangan daerah.
Selanjutnya bagian ketiga memuat tentang Pejabat pengelola Keuangan Daerah
yang terdiri dari Pasal 7, 8, dan 9. Pasal 7 ayat (1) memuat tentang tugas Kepala
SKPD selaku PPKD yang salah satunya adalah melaksanakan fungsi BUD. Oleh
karena itu, ayat (2) memuat tentang fungsi wewenang dari BUD. PPKD dalam
hal ini bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal
8 memiliki rincian informasi tentang penunjukan, tugas dan pertanggungjawaban
8. viii
kuasa BUD. Pasal 9 kemudian membahas tentang pelimpahan tugas PPKD
terhadap pejabat lainnya dalam lingkup SKPKD.
Bagian keempat memuat Pasal 10 tentang tugas dari Kepala SKPD selaku
pejabat penggunna anggaran atau pengguna barang. Kepala SKPD akan
melakukan tindakan mulai dari proses penyusunan hingga pada tahap
pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Untuk bagian kelima Pasal
11 memuat rincian informasi tentang pejabat kuasa dari pengguna anggaran atau
barang. Kepala SKPD akan memberi kuasa atau pelimpahan wewenang pada
kepala unit kerja dalam SKPD itu sendiri. Pelimpahan wewenang ini dilakukan
oleh SKPD namun ditetapkan oleh kepala daerah. Akibat limpahan wewenang,
maka yang diberi kuasa akan bertanggung jawab pada kepala SKPD.
II.II. Permendagri No. 59 Tahun 2007
II.III. Komparasi Review