Kasus pembunuhan Count Folke Bernadotte, perwakilan PBB di Palestina tahun 1948, menimbulkan permasalahan hukum mengenai tanggung jawab negara atas kematian pejabat internasional. Putusan ICJ menyatakan bahwa PBB dapat mengajukan gugatan terhadap negara pelaku meskipun negara tersebut bukan anggota PBB. Kasus ini memperkuat status hukum organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional.

1. Nama : Stephan RejaSembiring
NPM : 110110090166
A. KasusPosisi
Padatahun 1948, tepatnyatanggal 17 September, seorangmediator PBBbernama Count
Folke Bernadotte danajudannyaKolonelSerot, terbunuhdalamperjalanandinaskeYerusalem.
MerekadibunuholehanggotadarikelompokLehi, yang terkadangdisebutdengan “Stern
Gang”.Kelompokinimerupakanorganisasiradikalzionis yang
telahmelakukanbeberapaseranganterhadapwargaInggrisdan Arab.Pembunuhanterhadap
Bernadotte ini, telahdisepakatiolehketigapemimpinkelompokLehi, yaitu : Yitzhak Shamir,
NatanYelli-Mor, danYisraelEldad, dandirencanakanolehkepalaoperasiLehi di Yerusalem,
YehoshuaZetler.
Empat orang yang dipimpinolehMeshulamMakover, kemudianmenyerangkendaraan yang
ditumpangioleh Bernadotte, dansalahsatudiantaramerekayaituYehoshua
CohenmenembakBernadotte.
B. FaktaHukum
Dari kasustersebut, terdapatempatpermasalahanhukum yang muncul :
1. Count Folke Bernadotte adalahpejabatsipilinternasional yang bekerjauntuk PBB
2. Count Folke Bernadotte adalahwarganegaraSwedia
3. Pembunuh Bernadotte, Yehoshua Cohen, adalahwarganegaraIsrael
4. Pembunuhanterhadap Bernadotte terjadi di wilayahpengawasan Israel.

2. C. PermasalahanHukum
Berkenaandengankasus di atas, Sekjen PBB Trygve Lie mempersiapkan memorandum,
dandisampaikanpadaSidangMajelisUmum PBB padatahun 1948. Memorandum tersebutberisi
3 permasalahanpokok :
1. Apakahsuatunegaramempunyaitanggungjawabterhadap PBB
atasmusibahataukematiandarisalahseorangpejabatnya?
2. Kebijaksanaansecaraumummengenaikerusakandanusaha-
usahauntukmendapatkangantirugi
3. Cara-cara yang akanditempuhuntukpenyampaiandanpenyelesaianmengenaituntutan-
tuntutan.
Setelahmendengarkan memorandum dariSekjen PBB,
MajelisUmumkemudianmemintapendapatdari ICJ,
denganmengajukanpermasalahanhukumsebagaiberikut :
1. Apakah PBB
sebagaisebuahorganisasimempunyaikapasitasuntukdapatmengajukangugatanterhadap
pemerintah de jure maupun de facto untukmendapatkangantirugiataskerugian yang
dialamioleh :
a. PBB
b. Korbanatau orang-orang yang menerimadampakdarikejadian yang
menimpakorban.
2. Apabilapertanyaan 1(b) dapatditerima, apakahtindakan yang harusdilakukan PBB
untukmengembalikanhak Negara tempatkorbanmenjadiwarganya ?

3. D. Putusan ICJ
Terhadappermasalahanhukum yang diajukanolehMajelisUmum, ICJ
memberikanjawabansebagaiberikut :
Untukpertanyaan 1(a), ICJ secaramutlaksepakatbahwa PBB dapatmelakukanhaltersebut
Untukpertanyaan 1(b), ICJ memberikanpendapatdengan 11 suaramelawan 4 bahwa PBB
dapatmengajukangugatanmeskipunpemerintah yang
dimintapertanggungjawabannyabukanlahanggota PBB
Untukpertanyaan 2, ICJ memberikanpendapatdengan 10 suaramelawan 5 bahwaapabila PBB
membawagugatankarenakerugian yang dialamipejabatnya,
tindakantersebuthanyadapatdilakukanapabilagugatannyadidasarkanpadapelanggarankewajiba
nkepada PBB.
E. AnalisaKasus
ICJ menganggapbahwapersonalitasyuridikdariorganisasiinternasionalmerupakansifat
yang mutlakdimilikiolehsetiaporganisasiinternasional.Disampingitu,
organisasiinternasionalmemilikipersonalitasinternasionalsebagaihak, yang
merupakansuarukonsekuensidaridasarpembentukanorganisasiitu yang berada
dibawahhukuminternasional.Personalitasyuridikorganisasitersebutmemungkinkannyauntukm
elakukantindakan-tindakaninternasional, bahkanbaginegara-negara yang
belumdiketahuisebelumnyadi dalaminstrumenpokoknya.
Reparation for Injuries Case merupakankasus yang
melahirkanpenegasanterhadappersonalitasyuridikorganisasiinternasional.Kasusiniterjadipadat

4. ahun 1948 dankemudianMahkamahInternasional (International Court of Justice/ICJ)
memberikan advisory opinion padatahun 1949. Denganadanyakasusini,
organisasiinternasional yang ada di duniamendapatkanpenegasanmengenai status
yuridiknya.Meskipunsebenarnya status yuridikdariorganisasiinternasionaltelahada,
namunsampaisebelumadanyakasusini,
masihbelumadakepastianhukummengenaibisaatautidaknyasebuahorganisasiinternasionaluntu
kbisaberperkarasebagaimanalayaknyasubyekhukuminternasionallainnya.ICJ
telahmembuatsuatuterobosanhukumdenganmengeluarkan advisory opinion
berkenaandengankasusini.
F. Kesimpulan
Berdasarkansejarahperkembangandanpreseden yang
telahterjadiberkenaandenganorganisasiinternasional,
makakedudukanorganisasiinternasionalsebagaisubyekhukuminternasionaltidaklagidapatdikes
ampingkan.Denganadanya Reparation for Injuries Case,
organisasiinternasionalmempunyaipersonalitasyuridik yang
tidakberbedadengannegara.Namundalamkonteks ICJ,
organisasiinternasionalbelumbisamerubah Statute of International Court of Justice yang
hanyamemperbolehkannegaramenjadipihak yang bersengketadalam ICJ.
Terlepasdarimasalahtersebut, organisasiinternasionaltelahmenjadisalahsatu non-state
actors yang dapatmempengaruhiberjalannyainteraksidiantaramasyarakatinternasional.
Khususnyapengaruhorganisasiinternasionaldalamfungsinyasebagaipembuathukum (quasi-
legislative) internasional.