Dokumen ini adalah laporan perekaman sidang kasus korupsi di Universitas Udayana, terkait dengan terdakwa I Dewa Gede Ramayana yang diduga menyalahgunakan dana honorarium pegawai honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sebesar Rp 130.605.000. Sidang yang berlangsung pada 4 Juli 2013 ini mengevaluasi dakwaan dan pemeriksaan saksi dalam proses hukum yang melibatkan beberapa pihak termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Terdakwa dituduh tidak membayarkan honor kepada lembaga tertentu dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

1. Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA
LAMPIRAN VI
RISALAH DAN TRANSKRIP PERSIDANGAN
No. DVD 6
Risalah Persidangan
Data Persidangan
Perkara Tindak Pidana Korupsi
No. Perkara 07/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS
Tanggal Sidang 4 Juli 2013
Lokasi Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi
Identitas
Identitas Terdakwa
1. Nama : I Dewa Gede Ramayana.,
Umur : 52_tahun,
Alamat : Lingkungan/ Banjar Gunaksa,
Kelurahan Cempaga, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli,
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Bendahara
Pembantu Pengeluaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Bangli
Nama Majelis Hakim 1. Hakim Ketua : Erly Soelistyarini, SH.,M.Hum.
2. Hakim Anggota : Guntur, SH.,MH.
3. Hakim Anggota : Sumali, SH.,MH.
Nama Panitera Pengganti Ni Ketut Sri Menawati, SH
Nama JPU 1. I Wayan Eka Widdyara, SH.
2. Ni Kadek Janawati, SH.
3. Ni Nyoman Budiasih, SH.
4. Putu Gede Juliarsana, SH.
5. Thesar Yudi Prasetya, SH.
6. Deddy Arisandi, SH.
Nama Penasihat Hukum Hari Purwanto, SH.
Identitas Saksi yang diperiksa
Resume Perkara
1. Dakwaan
a. Kesatu
Primair
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

2. Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Subsidiair
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Atau
Kedua
Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kerugian keuangan negara
a. Jumlah Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah)
b. Berasal dari APBD Kabupaten Bangli (Dana honorarium di Dinas Pendidikan Kabupaten
Bangli)
3. Kasus Posisi
Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangli telah dianggarkan dalam APBD dan dijabarkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten
Bangli Tahun 2009 No. 1.0101060552 dengan pagu dana sebesar Rp. 8.866.620.000,-
(delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
untuk membayar 1416 pegawai honor sejak bulan januari sampai dengan bulan desember
2009.
Pembayaran honor tersebut dilakukan dengan sistem SPP-LS(surat pemerintah
pembayaran langsung) sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri dalam negeri
No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 204 yaitu “
penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji atau tunjangan serta
penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dilakukan olah
bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD (pejabat pembuat komitmen satuan kerja perangkat daerah)”.
Namun dalam kenyataannya terjadi pengamprahan upah dimana berawal dari diamprahkan
oleh pembantu bendahara masing-masing sekolah tempat pegawai honor tersebut. Setelah
direkap semuanya dan ternyata data yang diajukan benar / sesuai dengan data yang ada lalu
terdakwa yang dibantu dengan stafnya SPM (Surat Perintah Membayar) beserta
kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Ir. A.A NGURAH SAMBA, MM selaku Kepala
Dinas pendidikan kabupaten Bangli (Kuasa Pengguna Anggaran) dan I MADE ARTANAYAS, SE
selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis kegiatan (PPTK) bersama I WAYAN ARSANA selaku
bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Setelah kelengkapan dari SPM
(surat Perintah Membayar) untuk pengamparahan dana honorarium pegawai Honor /
pegawai tidak tetap tersebut lengkap lalu terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA selaku
Pembantu Bendahara Pengeluaran Mengajukan SPM (surat perintah membayar) tersebut ke
Bagian Keuangan Setda Bangli diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana). Dan setelah
diteliti terhadap kelengkapan SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut lalu bagian
keuangan Setda Bangli melalui Kepala bagian Keuangan Setda Bangli diterbitkan SP2D (Surat
Perintah Pencarian Dana) setelah itu SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) tersebut
diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui terdakwa I DEWA GEDE
RAMAYANA untuk ditukar atau dibawah ke BPD Cabang Bangli untuk dilakukan pencairan
dana honorarium secara tunai (cas) yang diambil oleh terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA
selaku pembantu bendahara pengeluaran yang dilakukan sebanyak 2 kali pencairan yaitu:
1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,-
(dua ratus delapan puluh tuju delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,-

3. (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
Sehingga pada bulan desember 2009 dana honorarium yang telah dicairkan sebesar Rp.
997.930.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh rupiah)
untuk keseluruhan pegawai honor / pegawainya tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan
Kab. Bangli.
Pada Bulan Desember 2009 keseluruhan dana honorarium telah diterima dan di pegang
oleh terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA selaku pembantu Bendahara pengeluaran lalu
sejak tanggal 2 Desember 2009 telah dicairkan selanjutnya terdakwa I DEWA GEDE
RAMAYANA membagi-bagikan uang tersebut sesuai dengan pengamparahan yang diajukan
oleh tiap-tiap sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas. Dan
penyerahan uang tersebut dicatat dalam Buku penerimaan dana (buku pembantu
penyerahan dana) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bngli yang dibuat oleh terdakwa kepada
sekolah penerima dana melalui pembantu bendahara pengeluaran sekolah sebagai tanda
terima (bukti) telah dibayarkan, kemudian setelah pembantu bendahara pengeluaran
sekolah menerima dana tersebut lalu dicairkan ke Pegawai honor / Pegawai tidak tetap
dimaksud.
Setelah persyaratan pencairan di terima terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA selaku
pembantu bendahara pengeluaran selanjutnya menyesuaikan data-data yang diajukan oleh
sekolah tersebut dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli terkait
dengan pegawai honor.
Bahwa dalam proses pencairan dana Honorarium tersebut telah terjadi penyimpangan
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang
pengelolaan keuangan daerah mengenai mekanisme pencarian dana tersebut yang mana
dalam daftar penerimaan dana yang dibawqah dari sekolah tersebut telah ditanda tangani
oleh penerima dana yang dibawah dari sekolah tersebut telah ditanda tangani oleh
penerimaan dana yaitu pegawai honor / Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu namun
nyatanya saat mendatangani daftar tersebut mereka belum menerima dana honoriarium,
seharusnya pada saat pengamprahan pengajuan daftar penerima dana tersebut tidak
ditandatangani terlebih dahulu karena sifatnya SPP-LS (surat permintaan pembayaran
langsung) adalah dokumennya yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat
pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) disamping itu sebagai pendukung mereka telah
melaksanakan tugas dilampirkan daftar kehadiran mereka disekolah yang telah
ditandatangani.
 Bahwa penandatanganan dalam daftar penerimaan honor tersebut oleh pegawai honor /
Pegawai Tidak Tetap seolah-olah dana tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan
namun demikian tidak ada dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut,
karena penandatanganan daftar penerimaan honor tersebut dan hanya berdasarkan
kebiasaan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Bangli.
 Dengan adanya penandatanganan daftar penerima honor oleh penerima honor di samping
itu untuk pertanggung jawaban atas pengguna dana tersebut disekolah-sekolah tidak ada
dibuatkan lagi dan telah menjadi satu kesatuan dengan pengamparahan dana honorarium
ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sebanyak 4 rangkap, sehingga hal tersebut
dimanfaatkan oleh terdakwa selaku pembantu Bendaraha pengeluaran untuk tidak
membayarkan dana tersebut kepada salah satu lembaga penerima dana honorarium
tersebut
Bahwa adapun lembaga yang tidak dicairkan dana honorariumnya oleh terdakwa I DEWA
Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA

4. GEDE RAMAYANA selaku pembantu bendahara pengeluaran adalah LPH (Lembaga
Pendidikan Hindu) WIDYA DARMA 45 Kabupaten Bangli yaitu honorarium pada bulan
Desember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,- (seratus tigah puluh juta enam ratus lima ribu
rupiah) untuk 229 (dua ratus duapuluh rupiah) orang Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap
dan terdakwa tidak memberikan dana tersebut ke sekolah LPH WIDYA DARMA 45
Kabupaten Bangli dengan alasan dana honorarium bulan desember 2009 belum dicairkan.
Sehingga dana sebesar Rp. 130.605.000,- (seratus tigah puluh juta enam ratus lima ribu
rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingannya
sendiri.
Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA
4. Tuntutan
a. -
b. -
Isi Tuntutan :
5. Amar Putusan
6. Pertimbangan hukum
7. Keterangan
Transkrip Persidangan
Sidang dilaksanakan hari Kamis, 4 Juli 2013 dengan agenda sidang, yaitu Pemeriksaan Saksi.
Kamera diletakan pada 4 sudut yaitu: satu kamera menghadap Majelis Hakim, satu kamera
menghadap Penuntut Umum, satu kamera menghadap Penasehat Hukum dan satu kamera
menghadap terperiksa saksi serta terdakwa I Dewa Gede Ramayana.
No. Waktu Uraian Keterangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana dalam Persidangan
1. Ada perubahan jadwal
sidang tanpa
pemberitahuan tim Court
Monitoring padahal
minggu lalu menyatakan
sidang akan
diselenggarakan hari ini
dengan Agenda
Pemeriksaan Saksi a de
charge
Data Perekaman Persidangan
Waktu kedatangan di lokasi 09.05 WITA

5. Anggota tim yang hadir 1. Nyoman A Martana, SH.,MH.
2. Ketut Keneng, SH.,MH.
3. Putu Rasmadi Arsha Putra, SH.,MH.
4. I Kadek Apdila Wirawan
5. Bellana Saraswati
6. Ketut Suarnata
7. A.A.Ngurah Wirajaya
8. Made Dian Supraptini
9. Ni Wayan Surya Senimurtikawati
10. Dhika Mei Muhammad
11. Ayu Komang Sari Merta Dewi
12. I Wayan Edy Kurniawan
13. Mesites Yeremia Simangunsong
14. Ngurah Angga Narendra
15. Jan Andrew Aryesta Kitu
Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA
Waktu pemasangan Perangkat Perekaman 09.30 WITA
Waktu dimulainya persidangan - WITA
Waktu berakhirnya persidangan - WITA
Jumlah DVD terpakai - keping
KendalaTeknisPerekamanPersidangan
Universitas Udayana
Ketua Tim Anggota
Dr. I GedeArtha, SH.,MH. 1.…………………………………………
NIP. 19580127 198503 1 002
2.…………………………………………
3.………………………………………...
4.…………………………………………
5............................................

6. 6............................................
7............................................
8............................................
9............................................
10...........................................
11...........................................
12...........................................
13...........................................
14...........................................
15...........................................
Laporan Perekaman Sidang Korupsi
UNIVERSITAS UDAYANA