SlideShare a Scribd company logo
Pengawalan Uang Kuliah Tunggal
Direktorat Jenderal Kajian Strategis
Kementerian Sosial-Politik
BEM ITS Surabaya
“Setiap warga negara
berhak mendapat
pendidikan”
(Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 31 ayat 1)
Tujuan diskusi
5 Februari 2013 :
surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013
tertanggal, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan
Tinggi di Indonesia untuk :
• Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru
program S1 Reguler mulai tahun akademik
2013/2014.
• Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah
Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun
akademik 2013/2014.
Saat ini, ITS sedang dalam tahap proses pengajuan Unit
Cost ke Dirjen Dikti untuk disahkan menjadi UKT
ADANYA UANG KULIAH TUNGGAL
Pengertian Uang Kuliah Tunggal
» Berdasarkan Slide Sosialisasi oleh DIKTI tentang
“BOPTN, Transisi Menuju UKT” dalam Rapat Dikti
dan Para Rektor untuk Transisi BOPTN 2012 dalam
rangka penerimaan mahasiswa tahun akademi
2012/2013 di Bandung tanggal 2 Juni 2012, Defenisi
dari Uang Kuliah Tunggal adalah tariff yang dihitung
dari unit cost, dimana unit cost merupakan
komponen biaya operasional yang diperlukan untuk
proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap
wilayah di luar biaya investasi.
APA ITU UKT?
APA ITU UKT?
S
K
E
M
A
U
M
U
M
KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT
• Jika landasan hukum dari surat edaran Dirjen Dikti Nomor
97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 salah satunya mengacu
pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang UU PT, maka boleh jadi pasal
yang berkaitan adalah pasal 88 ayat 5 yang menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional
Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun
dalam kebijakan UKT ini dikeluarkan melalui surat edaran Dirjen Dikti
bukan melalui Peraturan Menteri.
• Selain itu, UKT sudah dicanangkan sebelum diterbitkannya UU PT
yang menjadi landasan hukum surat edaran Dirjen Dikti tentang UKT.
Hal ini ditunjukkan dengan tanggal terbit surat-surat edaran tentang
UKT yang mendahului tanggal terbit UU PT. Melihat hal ini, maka kita
perlu mempertanyakan keabsahan regulasi yang menaungi kebijakan
ini.
KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT
• UKT yang ditetapkan berdasarkan unit cost akan menyebabkan adanya
disparitas biaya antar jurusan di ITS. Jurusan yang memiliki fasilitas lebih
baik, tentunya memiliki besaran UKT yang mahal. Hal ini dapat memicu
calon mahasiswa baru akan berpikir ulang untuk masuk ke Jurusan
tersebut dan lebih memilih Jurusan yang biayanya lebih terjangkau.
• Tarif UKT berpotensi menjadi lebih mahal dari tarif non-UKT. Hal ini
dikarenakan seluruh biaya yang dibebankan kepada mahasiswa hanya
dilewatkan melalui satu pintu yang dibayarkan per semester.
• Administrasi BOPTN yang rumit dan komponen mata anggaran yang
sangat berbelit membuat alokasi BOPTN menjadi kurang adaptif dan kaku
terhadap kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini bisa
dilihat dari interval waktu antara pencairan dana dengan waktu
pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang sempit. Hal ini
berpotensi menghambat tersalurkannya bantuan pada waktu yang tepat.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan standar akuntabilitas perguruan tinggi
yang hanya diukur pada ketaatan dan kepatuhan perguruan tinggi
terhadap prosedural administratif yang bersifat birokratis.
?
BEBERAPA ELEMEN MAHASISWA YANG SUDAH
MENYATAKAN SIKAP MENGENAI UKT
"Minggu depan dimatangkan,
dan diperkirakan rampung pada
Maret," kata M Nuh di Jakarta,
Jumat (15/3) malam.
“itu termasuk dalam bagian transparansi. Artinya, calon mahasiswa sejak awal
bisa mengetahui kualitas institusi, prodi, hingga pembiayaannya.”
"Ini merupakan bagian dari transparansi dan harus
diumumkan. Jangan sampai mahasiswa tersebut terjebak
ketika masuk kuliah. Uang kuliah cuma Rp1 juta, namun
uang pembangunannya mencapai Rp10 juta," kata mantan
Rektor ITS itu.
• Memang, akhir Maret penentuan UKT sudah hampir
pasti diketok, tapi sampai sekarang masih belum ada
kejelasannya yang pasti dari DIKTI
• Birokrasi jurusan/fakultas tinggal menerima perintah
dari arahan pusat
• UKT akan berimbas pada uang yang dimiliki jurusan,
sampai sekarang juga masih dihitung berapa angka yang
paling “wajar” untuk diterapkan
• Setiap jurusan/fakultas mungkin mempunyai UKT yang
berbeda beda karena disesuaikan dengan unit cost
masing masing
• Unit cost jurusan tersebut ditentukan dari adanya
kegiatan kemahasiswaan, responsi maupun praktikum
Bagaimana pihak birokrasi
menanggapinya??
S
U
M
B
E
R
K
A
J
U
R
&
S
E
K
J
U
R
T
I
Tanggal wawancara : 19 Maret 2013
 Pihak jurusan juga masih belum tahu, apakah bila UKT ini
diterapkan berpengaruh pada jalur masuk kuliah.
 Jalur kemitraan dan Mandiri ditiadakan
 UKT berbeda dengan BOPTN (Biaya operasional PTN),
dimana bila UKT dijalankan BOPTN akan menjadi dana
tambahan UKT karena BOPTN hanya sedikit
 Kalau total pengeluaran rata rata mahasiswa mungkin akan
berkurang, akan tetapi SPP dapat dipastikan anak naik
drastis
 Di TI atau FTI besaran UKT kasarannya sekitar 5 jutaan per
semester (sebagai sampel)
Bagaimana pihak birokrasi
menanggapinya??
S
U
M
B
E
R
K
A
J
U
R
&
S
E
K
J
U
R
T
I
19 Maret 2013
KemenSosPol BEM ITS
Menebarkan beberapa spanduk di kawasan
kampus mengenai UKT pada malam hari.
• Bundaran MMI ITS
• Depan lapangan badminton
• Depan jembatan Statistika
20 Maret 2013
Pada pagi harinya, semua spanduk yang sudah
terpasang tersebut ludes dan lenyap entah
kemana.
Oh, jelas sudah.
Poster poster tersebut
sudah mengantongi izin
pemasangan oleh pihak
sarana dan prasana BAUK
ITS
20 Maret 2013
Pres BEM ITS dan MenSosPol BEM
ITS dipanggil oleh PR 1 mengenai
masalah UKT ini
Mengapa pihak Rektorat
“getol” sekali mengenai UKT?
Tolak Uang Kuliah Tunggal, Kampus
Terancam Sanksi dari DIKTI
S
U
M
B
E
R
-
T
E
M
P
O
Bila tidak dilaksanakan, maka PTN akan dikenakan
sanksi oleh pemerintah pusat (DirJen Dikti) bahwa
BOPTN terhadap PTN tersebut akan dihentikan.
SMA
SMK
SMK
SMA
JalurMasuk
Bidik
Misi
Calon
Mahasiswa UKT
Bentuk “partisipasi” masyarakat terhadap
Perguruan Tinggi Negeri
UKT
2,8 juta 6 juta 8 juta
UKT di ITS sebesar 8 juta,
dengan pemaparan biaya
seperti di atas
Perumusan UKT
Unit Cost – BOPTN = UKT
Direct Cost
Indirect Cost
Hanya untuk
mahasiswa
baru?
Perumusan UKT
UKT setiap anak direncanakan akan berbeda tergantung dari
status orang tua mahasiswa tersebut.
Status = Jabatan
Akan tetapi, yang diutamakan adalah
Status ≠ Penghasilan
Bukanlah seperti yg dikira orang
Jadi makin menimbulkan sebuah kebingungan
Sumber : Pak Fakih,
PR II ITS
Ditilik dari sebelumnya
JalurMasuk
Kemitraan
SNMPTN
Kriteria pemasukan mahasiswa
berdasarkan dari yang Pintar (terlepas
kondisi keuangannya) dan yang mampu
(dengan test masuk juga)
Akan tetapi, bila adanya UKT, maka kriterianya hanya
berdasarkan pada keuangan mahasiswa tersebut.
Kembali ke UKT
Bagus!! Untuk
beberapa sisi
Data BPS tahun 2012
jumlah (juta)
miskin 55
kaya 55
menengah 150
Total 260
<1,2 juta
> 10 juta
-
+
Santai, mereka mampu membayar hingga
10jt per semester
diuntungkan karena dengan adanya UKT ini
beasiswa kepada kaum miskin semakin
banyak
Analisis Kompas
Subsidi silang - komensalisme
Akan tetapi bagaimana dengan yang kaum menengah ?
Menengah??
Kesusahan
Misal : PNS golongan IV dengan gaji dan tunjangan sebesar 5 jt
akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di PT terlebih
jurusan favorit
Bukan merupakan golongan yg mendapat tunjangan beasiswa
Uangnya habis hanya untuk membiayai kuliah
Itu padahal hanya PNS golongan IV, belum lagi kalangan menengah lain yg
tidak tergolong “miskin”
Beberapa unique cases
• Bagaimana pengaruhnya terhadap mahasiswa yang menyelesaikan masa studi
selama kurang atau lebih dari masa wajarnya.
• Mengenai program Diploma ataupun Politeknik yang ingin lintas jalur, berarti
mereka membayar biaya lebih besar yaitu biaya peralihan lintas jalur dan
berarti mereka ikut terimbas UKT

More Related Content

Similar to Kajian Sospol UKT awal - Edwin Saferian

Juknis BOS Tahun 2014
Juknis BOS Tahun 2014Juknis BOS Tahun 2014
Juknis BOS Tahun 2014
Guss No
 
Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)
Ermy Fitriadie
 
Buku Panduan PVB pens (draft)
Buku Panduan PVB pens (draft)Buku Panduan PVB pens (draft)
Buku Panduan PVB pens (draft)
PVB Jatim
 
Juknis bos 2014
Juknis bos 2014Juknis bos 2014
Juknis bos 2014
Eko Dwi Susanto
 
Juknis bos 2014
Juknis bos 2014 Juknis bos 2014
Juknis bos 2014
Ayu Astari
 
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
SMAN 1 WANASALAM
 
Petunjuk Teknis BOS 2014
Petunjuk Teknis BOS 2014Petunjuk Teknis BOS 2014
Petunjuk Teknis BOS 2014
Budhi Emha
 
Juknis bos 2011
Juknis bos 2011Juknis bos 2011
Juknis bos 2011
Nandang Sukmara
 
Juknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 finalJuknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 final
Sobat Sulapa'Appa
 
Juknis bos 2017
Juknis bos 2017Juknis bos 2017
Juknis bos 2017
Ahmad Junaidi
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
Alam Harahap
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
Risou Kun
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Chusnul Labib
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
Eddy Sudrajat
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
smkdharmamaitreya
 
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptxSosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
Mimi Adian
 
16 bos sm_2013
16 bos sm_201316 bos sm_2013
16 bos sm_2013
smkdasasemesta
 
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
smkdasasemesta
 
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptx
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptxSosialisasi BOSP TA 2023.pptx
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptx
SmpPgriKracak
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015
Tri Widodo
 

Similar to Kajian Sospol UKT awal - Edwin Saferian (20)

Juknis BOS Tahun 2014
Juknis BOS Tahun 2014Juknis BOS Tahun 2014
Juknis BOS Tahun 2014
 
Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)
 
Buku Panduan PVB pens (draft)
Buku Panduan PVB pens (draft)Buku Panduan PVB pens (draft)
Buku Panduan PVB pens (draft)
 
Juknis bos 2014
Juknis bos 2014Juknis bos 2014
Juknis bos 2014
 
Juknis bos 2014
Juknis bos 2014 Juknis bos 2014
Juknis bos 2014
 
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
Program lanjutan perguruan tinggi (rukmansyah)
 
Petunjuk Teknis BOS 2014
Petunjuk Teknis BOS 2014Petunjuk Teknis BOS 2014
Petunjuk Teknis BOS 2014
 
Juknis bos 2011
Juknis bos 2011Juknis bos 2011
Juknis bos 2011
 
Juknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 finalJuknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 final
 
Juknis bos 2017
Juknis bos 2017Juknis bos 2017
Juknis bos 2017
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
 
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptxSosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
Sosialisasi Aplikasi Serdos.pptx
 
16 bos sm_2013
16 bos sm_201316 bos sm_2013
16 bos sm_2013
 
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
 
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptx
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptxSosialisasi BOSP TA 2023.pptx
Sosialisasi BOSP TA 2023.pptx
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015
 

Kajian Sospol UKT awal - Edwin Saferian

  • 1. Pengawalan Uang Kuliah Tunggal Direktorat Jenderal Kajian Strategis Kementerian Sosial-Politik BEM ITS Surabaya
  • 2. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1)
  • 4. 5 Februari 2013 : surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk : • Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014. • Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Saat ini, ITS sedang dalam tahap proses pengajuan Unit Cost ke Dirjen Dikti untuk disahkan menjadi UKT ADANYA UANG KULIAH TUNGGAL
  • 5. Pengertian Uang Kuliah Tunggal » Berdasarkan Slide Sosialisasi oleh DIKTI tentang “BOPTN, Transisi Menuju UKT” dalam Rapat Dikti dan Para Rektor untuk Transisi BOPTN 2012 dalam rangka penerimaan mahasiswa tahun akademi 2012/2013 di Bandung tanggal 2 Juni 2012, Defenisi dari Uang Kuliah Tunggal adalah tariff yang dihitung dari unit cost, dimana unit cost merupakan komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap wilayah di luar biaya investasi. APA ITU UKT?
  • 7. KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT • Jika landasan hukum dari surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 salah satunya mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang UU PT, maka boleh jadi pasal yang berkaitan adalah pasal 88 ayat 5 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun dalam kebijakan UKT ini dikeluarkan melalui surat edaran Dirjen Dikti bukan melalui Peraturan Menteri. • Selain itu, UKT sudah dicanangkan sebelum diterbitkannya UU PT yang menjadi landasan hukum surat edaran Dirjen Dikti tentang UKT. Hal ini ditunjukkan dengan tanggal terbit surat-surat edaran tentang UKT yang mendahului tanggal terbit UU PT. Melihat hal ini, maka kita perlu mempertanyakan keabsahan regulasi yang menaungi kebijakan ini.
  • 8. KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT • UKT yang ditetapkan berdasarkan unit cost akan menyebabkan adanya disparitas biaya antar jurusan di ITS. Jurusan yang memiliki fasilitas lebih baik, tentunya memiliki besaran UKT yang mahal. Hal ini dapat memicu calon mahasiswa baru akan berpikir ulang untuk masuk ke Jurusan tersebut dan lebih memilih Jurusan yang biayanya lebih terjangkau. • Tarif UKT berpotensi menjadi lebih mahal dari tarif non-UKT. Hal ini dikarenakan seluruh biaya yang dibebankan kepada mahasiswa hanya dilewatkan melalui satu pintu yang dibayarkan per semester. • Administrasi BOPTN yang rumit dan komponen mata anggaran yang sangat berbelit membuat alokasi BOPTN menjadi kurang adaptif dan kaku terhadap kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini bisa dilihat dari interval waktu antara pencairan dana dengan waktu pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang sempit. Hal ini berpotensi menghambat tersalurkannya bantuan pada waktu yang tepat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan standar akuntabilitas perguruan tinggi yang hanya diukur pada ketaatan dan kepatuhan perguruan tinggi terhadap prosedural administratif yang bersifat birokratis.
  • 9. ? BEBERAPA ELEMEN MAHASISWA YANG SUDAH MENYATAKAN SIKAP MENGENAI UKT
  • 10. "Minggu depan dimatangkan, dan diperkirakan rampung pada Maret," kata M Nuh di Jakarta, Jumat (15/3) malam. “itu termasuk dalam bagian transparansi. Artinya, calon mahasiswa sejak awal bisa mengetahui kualitas institusi, prodi, hingga pembiayaannya.” "Ini merupakan bagian dari transparansi dan harus diumumkan. Jangan sampai mahasiswa tersebut terjebak ketika masuk kuliah. Uang kuliah cuma Rp1 juta, namun uang pembangunannya mencapai Rp10 juta," kata mantan Rektor ITS itu.
  • 11. • Memang, akhir Maret penentuan UKT sudah hampir pasti diketok, tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasannya yang pasti dari DIKTI • Birokrasi jurusan/fakultas tinggal menerima perintah dari arahan pusat • UKT akan berimbas pada uang yang dimiliki jurusan, sampai sekarang juga masih dihitung berapa angka yang paling “wajar” untuk diterapkan • Setiap jurusan/fakultas mungkin mempunyai UKT yang berbeda beda karena disesuaikan dengan unit cost masing masing • Unit cost jurusan tersebut ditentukan dari adanya kegiatan kemahasiswaan, responsi maupun praktikum Bagaimana pihak birokrasi menanggapinya?? S U M B E R K A J U R & S E K J U R T I Tanggal wawancara : 19 Maret 2013
  • 12.  Pihak jurusan juga masih belum tahu, apakah bila UKT ini diterapkan berpengaruh pada jalur masuk kuliah.  Jalur kemitraan dan Mandiri ditiadakan  UKT berbeda dengan BOPTN (Biaya operasional PTN), dimana bila UKT dijalankan BOPTN akan menjadi dana tambahan UKT karena BOPTN hanya sedikit  Kalau total pengeluaran rata rata mahasiswa mungkin akan berkurang, akan tetapi SPP dapat dipastikan anak naik drastis  Di TI atau FTI besaran UKT kasarannya sekitar 5 jutaan per semester (sebagai sampel) Bagaimana pihak birokrasi menanggapinya?? S U M B E R K A J U R & S E K J U R T I
  • 13. 19 Maret 2013 KemenSosPol BEM ITS Menebarkan beberapa spanduk di kawasan kampus mengenai UKT pada malam hari. • Bundaran MMI ITS • Depan lapangan badminton • Depan jembatan Statistika
  • 14. 20 Maret 2013 Pada pagi harinya, semua spanduk yang sudah terpasang tersebut ludes dan lenyap entah kemana. Oh, jelas sudah. Poster poster tersebut sudah mengantongi izin pemasangan oleh pihak sarana dan prasana BAUK ITS 20 Maret 2013 Pres BEM ITS dan MenSosPol BEM ITS dipanggil oleh PR 1 mengenai masalah UKT ini
  • 15. Mengapa pihak Rektorat “getol” sekali mengenai UKT? Tolak Uang Kuliah Tunggal, Kampus Terancam Sanksi dari DIKTI S U M B E R - T E M P O Bila tidak dilaksanakan, maka PTN akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat (DirJen Dikti) bahwa BOPTN terhadap PTN tersebut akan dihentikan.
  • 17. UKT 2,8 juta 6 juta 8 juta UKT di ITS sebesar 8 juta, dengan pemaparan biaya seperti di atas
  • 18. Perumusan UKT Unit Cost – BOPTN = UKT Direct Cost Indirect Cost Hanya untuk mahasiswa baru?
  • 19. Perumusan UKT UKT setiap anak direncanakan akan berbeda tergantung dari status orang tua mahasiswa tersebut. Status = Jabatan Akan tetapi, yang diutamakan adalah Status ≠ Penghasilan Bukanlah seperti yg dikira orang Jadi makin menimbulkan sebuah kebingungan Sumber : Pak Fakih, PR II ITS
  • 20. Ditilik dari sebelumnya JalurMasuk Kemitraan SNMPTN Kriteria pemasukan mahasiswa berdasarkan dari yang Pintar (terlepas kondisi keuangannya) dan yang mampu (dengan test masuk juga) Akan tetapi, bila adanya UKT, maka kriterianya hanya berdasarkan pada keuangan mahasiswa tersebut.
  • 21. Kembali ke UKT Bagus!! Untuk beberapa sisi Data BPS tahun 2012 jumlah (juta) miskin 55 kaya 55 menengah 150 Total 260 <1,2 juta > 10 juta
  • 22. - + Santai, mereka mampu membayar hingga 10jt per semester diuntungkan karena dengan adanya UKT ini beasiswa kepada kaum miskin semakin banyak Analisis Kompas Subsidi silang - komensalisme Akan tetapi bagaimana dengan yang kaum menengah ?
  • 23. Menengah?? Kesusahan Misal : PNS golongan IV dengan gaji dan tunjangan sebesar 5 jt akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di PT terlebih jurusan favorit Bukan merupakan golongan yg mendapat tunjangan beasiswa Uangnya habis hanya untuk membiayai kuliah Itu padahal hanya PNS golongan IV, belum lagi kalangan menengah lain yg tidak tergolong “miskin”
  • 24. Beberapa unique cases • Bagaimana pengaruhnya terhadap mahasiswa yang menyelesaikan masa studi selama kurang atau lebih dari masa wajarnya. • Mengenai program Diploma ataupun Politeknik yang ingin lintas jalur, berarti mereka membayar biaya lebih besar yaitu biaya peralihan lintas jalur dan berarti mereka ikut terimbas UKT