Dokumen tersebut membahas tentang diskusi mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kebijakan UKT ditetapkan berdasarkan unit cost setiap jurusan dan berpotensi menyebabkan kenaikan biaya kuliah bagi mahasiswa serta membatasi akses pendidikan tinggi. Beberapa pihak seperti mahasiswa dan birokrasi kampus menyatakan kekhawatiran atas
Sekadar Info Mengenai UKT (Uang Kuliah Tunggal) Tahun 2013Atika Fauziyyah
Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai diterapkan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. UKT menggantikan berbagai komponen biaya seperti uang pangkal, SPP, dan biaya wisuda dengan membayar satu biaya kuliah per semester yang sama selama delapan semester. Kebijakan ini dimungkinkan karena adanya dana bantuan pemerintah untuk mahasiswa, meskipun masih perlu penyempurnaan dan sosialisasi lebih lanj
Dokumen tersebut membahas mengenai transisi UGM dari PT BHMN menjadi PK BLU pada tahun 2013. Hal ini akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan, anggaran, sistem akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan kelembagaan UGM. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain merevisi sistem anggaran, tarif, akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan struktur organisasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan pemerataan bantuan siswa miskin di MI Ma'arif Candra.
2. Implementasi bantuan siswa miskin di sekolah tersebut sudah berjalan dengan penyaluran dana dua kali setahun.
3. Ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut seperti kriteria penerima yang ketat dan biaya administrasi penyaluran.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 mengatur tentang penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dokumen ini menjelaskan rumus dan contoh perhitungan BOPTN, BKT, dan UKT serta pengaruhnya terhadap mahasiswa dan perguruan tinggi.
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah DasarJoko Prasetiyo
Makalah ini membahas tentang transparansi dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD negeri sebagai produk pelayanan publik di Kabupaten Bintan. Penentuan besaran biaya harus didasarkan pada kebutuhan riil setiap sekolah dan mempertimbangkan perbedaan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan serta status sekolah. Landasan hukum pendanaan pendidikan dan profil pendidikan dasar di Kabupaten Bintan juga dibahas.
BEM KM dan BEM fakultas melakukan kajian kedua mengenai UKT. Mereka sepakat mengajukan 9 petisi untuk audiensi terkait transparansi biaya UKT, fasilitasi mahasiswa miskin, kebijakan perpanjangan semester, dan komitmen peningkatan beasiswa. Kesepakatan akhir adalah BEM perlu lebih agresif memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Sekolah Tahun Anggaran 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 101 Tahun 2013
Sekadar Info Mengenai UKT (Uang Kuliah Tunggal) Tahun 2013Atika Fauziyyah
Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai diterapkan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. UKT menggantikan berbagai komponen biaya seperti uang pangkal, SPP, dan biaya wisuda dengan membayar satu biaya kuliah per semester yang sama selama delapan semester. Kebijakan ini dimungkinkan karena adanya dana bantuan pemerintah untuk mahasiswa, meskipun masih perlu penyempurnaan dan sosialisasi lebih lanj
Dokumen tersebut membahas mengenai transisi UGM dari PT BHMN menjadi PK BLU pada tahun 2013. Hal ini akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan, anggaran, sistem akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan kelembagaan UGM. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain merevisi sistem anggaran, tarif, akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan struktur organisasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan pemerataan bantuan siswa miskin di MI Ma'arif Candra.
2. Implementasi bantuan siswa miskin di sekolah tersebut sudah berjalan dengan penyaluran dana dua kali setahun.
3. Ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut seperti kriteria penerima yang ketat dan biaya administrasi penyaluran.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 mengatur tentang penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dokumen ini menjelaskan rumus dan contoh perhitungan BOPTN, BKT, dan UKT serta pengaruhnya terhadap mahasiswa dan perguruan tinggi.
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah DasarJoko Prasetiyo
Makalah ini membahas tentang transparansi dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD negeri sebagai produk pelayanan publik di Kabupaten Bintan. Penentuan besaran biaya harus didasarkan pada kebutuhan riil setiap sekolah dan mempertimbangkan perbedaan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan serta status sekolah. Landasan hukum pendanaan pendidikan dan profil pendidikan dasar di Kabupaten Bintan juga dibahas.
BEM KM dan BEM fakultas melakukan kajian kedua mengenai UKT. Mereka sepakat mengajukan 9 petisi untuk audiensi terkait transparansi biaya UKT, fasilitasi mahasiswa miskin, kebijakan perpanjangan semester, dan komitmen peningkatan beasiswa. Kesepakatan akhir adalah BEM perlu lebih agresif memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Sekolah Tahun Anggaran 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 101 Tahun 2013
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS tahun anggaran 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, besaran dana yang diterima sekolah, mekanisme penyaluran dana, dan implementasi program BOS di sekolah. Program BOS bertujuan untuk memenuhi hak wajib belajar 9 tahun secara gratis dan bermutu bagi seluruh peserta didik.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014. Dokumen menjelaskan tujuan, sasaran, dan besaran dana BOS, serta mekanisme penyaluran dan penggunaannya di sekolah.
Dokumen ini membahas tentang pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014. Ada beberapa poin penting yang dijelaskan seperti tujuan BOS untuk membebaskan biaya pendidikan dasar, sasaran program BOS meliputi sekolah negeri dan swasta, besaran dana BOS berdasarkan jumlah siswa, dan waktu penyaluran dana BOS setiap tiga bulan sekali. Dokumen ini juga menjelaskan tentang implementasi
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, besaran dana, dan waktu penyaluran BOS. Juga dijelaskan tentang implementasi BOS seperti jenis biaya pendidikan, sekolah penerima BOS, hubungan BOS dengan program wajib belajar 9 tahun dan manajemen berbasis sekolah
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2015, dengan tujuan agar penggunaan dana BOS tepat sasaran untuk mendukung pendidikan dasar dan pertanggungjawabannya dilakukan secara akuntabel dan terhindar dari penyimpangan. Dana BOS dialokasikan untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah negeri maupun swasta untuk membiayai operas
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang penyaluran dana BOS ke sekolah. Dana BOS ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah non personalia dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Sekolah penerima BOS wajib mematuhi ketentuan tentang larangan pungutan bagi siswa di sekolah negeri dan pemberian pembebasan biaya pendidikan bagi siswa miskin di sekolah menengah
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur pelaksanaan program BOS di Indonesia. BOS bertujuan untuk membantu biaya operasi sekolah non personalia dan memberikan layanan pendidikan gratis. Dana BOS disalurkan ke sekolah berdasarkan jumlah siswa, dan hanya boleh digunakan untuk biaya non personalia sekolah seperti alat pembelajaran dan pemeliharaan sarana prasarana. Sekolah penerima BOS wajib memenuhi ketentuan grat
Dokumen ini membahas tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah kejuruan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program BOS SMK, serta peranannya dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Dokumen ini juga mengatur ketentuan satuan pendidikan penerima BOS SMK dan sinergi pendanaan
Dokumen ini membahas tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah kejuruan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program BOS SMK, serta peranannya dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Dokumen ini juga mengatur ketentuan satuan pendidikan penerima BOS SMK dan sinergi pendanaan
Dokumen ini membahas pengembangan sistem informasi tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar melalui aplikasi Seruni Advance untuk membakukan proses penyaluran tunjangan serta mengotomatisasi prosesnya di seluruh LLDIKTI berdasarkan satu data yang terintegrasi. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan percepatan proses penyaluran tunjangan.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2015. Tujuannya agar penggunaan dana BOS tepat sasaran untuk mendukung pendidikan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban dilakukan dengan akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
More Related Content
Similar to Kajian Sospol UKT awal - Edwin Saferian
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS tahun anggaran 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, besaran dana yang diterima sekolah, mekanisme penyaluran dana, dan implementasi program BOS di sekolah. Program BOS bertujuan untuk memenuhi hak wajib belajar 9 tahun secara gratis dan bermutu bagi seluruh peserta didik.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014. Dokumen menjelaskan tujuan, sasaran, dan besaran dana BOS, serta mekanisme penyaluran dan penggunaannya di sekolah.
Dokumen ini membahas tentang pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014. Ada beberapa poin penting yang dijelaskan seperti tujuan BOS untuk membebaskan biaya pendidikan dasar, sasaran program BOS meliputi sekolah negeri dan swasta, besaran dana BOS berdasarkan jumlah siswa, dan waktu penyaluran dana BOS setiap tiga bulan sekali. Dokumen ini juga menjelaskan tentang implementasi
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, besaran dana, dan waktu penyaluran BOS. Juga dijelaskan tentang implementasi BOS seperti jenis biaya pendidikan, sekolah penerima BOS, hubungan BOS dengan program wajib belajar 9 tahun dan manajemen berbasis sekolah
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2015, dengan tujuan agar penggunaan dana BOS tepat sasaran untuk mendukung pendidikan dasar dan pertanggungjawabannya dilakukan secara akuntabel dan terhindar dari penyimpangan. Dana BOS dialokasikan untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah negeri maupun swasta untuk membiayai operas
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang penyaluran dana BOS ke sekolah. Dana BOS ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah non personalia dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Sekolah penerima BOS wajib mematuhi ketentuan tentang larangan pungutan bagi siswa di sekolah negeri dan pemberian pembebasan biaya pendidikan bagi siswa miskin di sekolah menengah
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur pelaksanaan program BOS di Indonesia. BOS bertujuan untuk membantu biaya operasi sekolah non personalia dan memberikan layanan pendidikan gratis. Dana BOS disalurkan ke sekolah berdasarkan jumlah siswa, dan hanya boleh digunakan untuk biaya non personalia sekolah seperti alat pembelajaran dan pemeliharaan sarana prasarana. Sekolah penerima BOS wajib memenuhi ketentuan grat
Dokumen ini membahas tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah kejuruan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program BOS SMK, serta peranannya dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Dokumen ini juga mengatur ketentuan satuan pendidikan penerima BOS SMK dan sinergi pendanaan
Dokumen ini membahas tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah kejuruan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program BOS SMK, serta peranannya dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Dokumen ini juga mengatur ketentuan satuan pendidikan penerima BOS SMK dan sinergi pendanaan
Dokumen ini membahas pengembangan sistem informasi tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar melalui aplikasi Seruni Advance untuk membakukan proses penyaluran tunjangan serta mengotomatisasi prosesnya di seluruh LLDIKTI berdasarkan satu data yang terintegrasi. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan percepatan proses penyaluran tunjangan.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2015. Tujuannya agar penggunaan dana BOS tepat sasaran untuk mendukung pendidikan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban dilakukan dengan akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Similar to Kajian Sospol UKT awal - Edwin Saferian (20)
4. 5 Februari 2013 :
surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013
tertanggal, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan
Tinggi di Indonesia untuk :
• Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru
program S1 Reguler mulai tahun akademik
2013/2014.
• Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah
Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun
akademik 2013/2014.
Saat ini, ITS sedang dalam tahap proses pengajuan Unit
Cost ke Dirjen Dikti untuk disahkan menjadi UKT
ADANYA UANG KULIAH TUNGGAL
5. Pengertian Uang Kuliah Tunggal
» Berdasarkan Slide Sosialisasi oleh DIKTI tentang
“BOPTN, Transisi Menuju UKT” dalam Rapat Dikti
dan Para Rektor untuk Transisi BOPTN 2012 dalam
rangka penerimaan mahasiswa tahun akademi
2012/2013 di Bandung tanggal 2 Juni 2012, Defenisi
dari Uang Kuliah Tunggal adalah tariff yang dihitung
dari unit cost, dimana unit cost merupakan
komponen biaya operasional yang diperlukan untuk
proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap
wilayah di luar biaya investasi.
APA ITU UKT?
7. KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT
• Jika landasan hukum dari surat edaran Dirjen Dikti Nomor
97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 salah satunya mengacu
pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang UU PT, maka boleh jadi pasal
yang berkaitan adalah pasal 88 ayat 5 yang menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional
Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun
dalam kebijakan UKT ini dikeluarkan melalui surat edaran Dirjen Dikti
bukan melalui Peraturan Menteri.
• Selain itu, UKT sudah dicanangkan sebelum diterbitkannya UU PT
yang menjadi landasan hukum surat edaran Dirjen Dikti tentang UKT.
Hal ini ditunjukkan dengan tanggal terbit surat-surat edaran tentang
UKT yang mendahului tanggal terbit UU PT. Melihat hal ini, maka kita
perlu mempertanyakan keabsahan regulasi yang menaungi kebijakan
ini.
8. KRITISISASI TERHADAP KEBIJAKAN UKT
• UKT yang ditetapkan berdasarkan unit cost akan menyebabkan adanya
disparitas biaya antar jurusan di ITS. Jurusan yang memiliki fasilitas lebih
baik, tentunya memiliki besaran UKT yang mahal. Hal ini dapat memicu
calon mahasiswa baru akan berpikir ulang untuk masuk ke Jurusan
tersebut dan lebih memilih Jurusan yang biayanya lebih terjangkau.
• Tarif UKT berpotensi menjadi lebih mahal dari tarif non-UKT. Hal ini
dikarenakan seluruh biaya yang dibebankan kepada mahasiswa hanya
dilewatkan melalui satu pintu yang dibayarkan per semester.
• Administrasi BOPTN yang rumit dan komponen mata anggaran yang
sangat berbelit membuat alokasi BOPTN menjadi kurang adaptif dan kaku
terhadap kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini bisa
dilihat dari interval waktu antara pencairan dana dengan waktu
pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang sempit. Hal ini
berpotensi menghambat tersalurkannya bantuan pada waktu yang tepat.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan standar akuntabilitas perguruan tinggi
yang hanya diukur pada ketaatan dan kepatuhan perguruan tinggi
terhadap prosedural administratif yang bersifat birokratis.
10. "Minggu depan dimatangkan,
dan diperkirakan rampung pada
Maret," kata M Nuh di Jakarta,
Jumat (15/3) malam.
“itu termasuk dalam bagian transparansi. Artinya, calon mahasiswa sejak awal
bisa mengetahui kualitas institusi, prodi, hingga pembiayaannya.”
"Ini merupakan bagian dari transparansi dan harus
diumumkan. Jangan sampai mahasiswa tersebut terjebak
ketika masuk kuliah. Uang kuliah cuma Rp1 juta, namun
uang pembangunannya mencapai Rp10 juta," kata mantan
Rektor ITS itu.
11. • Memang, akhir Maret penentuan UKT sudah hampir
pasti diketok, tapi sampai sekarang masih belum ada
kejelasannya yang pasti dari DIKTI
• Birokrasi jurusan/fakultas tinggal menerima perintah
dari arahan pusat
• UKT akan berimbas pada uang yang dimiliki jurusan,
sampai sekarang juga masih dihitung berapa angka yang
paling “wajar” untuk diterapkan
• Setiap jurusan/fakultas mungkin mempunyai UKT yang
berbeda beda karena disesuaikan dengan unit cost
masing masing
• Unit cost jurusan tersebut ditentukan dari adanya
kegiatan kemahasiswaan, responsi maupun praktikum
Bagaimana pihak birokrasi
menanggapinya??
S
U
M
B
E
R
K
A
J
U
R
&
S
E
K
J
U
R
T
I
Tanggal wawancara : 19 Maret 2013
12. Pihak jurusan juga masih belum tahu, apakah bila UKT ini
diterapkan berpengaruh pada jalur masuk kuliah.
Jalur kemitraan dan Mandiri ditiadakan
UKT berbeda dengan BOPTN (Biaya operasional PTN),
dimana bila UKT dijalankan BOPTN akan menjadi dana
tambahan UKT karena BOPTN hanya sedikit
Kalau total pengeluaran rata rata mahasiswa mungkin akan
berkurang, akan tetapi SPP dapat dipastikan anak naik
drastis
Di TI atau FTI besaran UKT kasarannya sekitar 5 jutaan per
semester (sebagai sampel)
Bagaimana pihak birokrasi
menanggapinya??
S
U
M
B
E
R
K
A
J
U
R
&
S
E
K
J
U
R
T
I
13. 19 Maret 2013
KemenSosPol BEM ITS
Menebarkan beberapa spanduk di kawasan
kampus mengenai UKT pada malam hari.
• Bundaran MMI ITS
• Depan lapangan badminton
• Depan jembatan Statistika
14. 20 Maret 2013
Pada pagi harinya, semua spanduk yang sudah
terpasang tersebut ludes dan lenyap entah
kemana.
Oh, jelas sudah.
Poster poster tersebut
sudah mengantongi izin
pemasangan oleh pihak
sarana dan prasana BAUK
ITS
20 Maret 2013
Pres BEM ITS dan MenSosPol BEM
ITS dipanggil oleh PR 1 mengenai
masalah UKT ini
15. Mengapa pihak Rektorat
“getol” sekali mengenai UKT?
Tolak Uang Kuliah Tunggal, Kampus
Terancam Sanksi dari DIKTI
S
U
M
B
E
R
-
T
E
M
P
O
Bila tidak dilaksanakan, maka PTN akan dikenakan
sanksi oleh pemerintah pusat (DirJen Dikti) bahwa
BOPTN terhadap PTN tersebut akan dihentikan.
19. Perumusan UKT
UKT setiap anak direncanakan akan berbeda tergantung dari
status orang tua mahasiswa tersebut.
Status = Jabatan
Akan tetapi, yang diutamakan adalah
Status ≠ Penghasilan
Bukanlah seperti yg dikira orang
Jadi makin menimbulkan sebuah kebingungan
Sumber : Pak Fakih,
PR II ITS
20. Ditilik dari sebelumnya
JalurMasuk
Kemitraan
SNMPTN
Kriteria pemasukan mahasiswa
berdasarkan dari yang Pintar (terlepas
kondisi keuangannya) dan yang mampu
(dengan test masuk juga)
Akan tetapi, bila adanya UKT, maka kriterianya hanya
berdasarkan pada keuangan mahasiswa tersebut.
21. Kembali ke UKT
Bagus!! Untuk
beberapa sisi
Data BPS tahun 2012
jumlah (juta)
miskin 55
kaya 55
menengah 150
Total 260
<1,2 juta
> 10 juta
22. -
+
Santai, mereka mampu membayar hingga
10jt per semester
diuntungkan karena dengan adanya UKT ini
beasiswa kepada kaum miskin semakin
banyak
Analisis Kompas
Subsidi silang - komensalisme
Akan tetapi bagaimana dengan yang kaum menengah ?
23. Menengah??
Kesusahan
Misal : PNS golongan IV dengan gaji dan tunjangan sebesar 5 jt
akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di PT terlebih
jurusan favorit
Bukan merupakan golongan yg mendapat tunjangan beasiswa
Uangnya habis hanya untuk membiayai kuliah
Itu padahal hanya PNS golongan IV, belum lagi kalangan menengah lain yg
tidak tergolong “miskin”
24. Beberapa unique cases
• Bagaimana pengaruhnya terhadap mahasiswa yang menyelesaikan masa studi
selama kurang atau lebih dari masa wajarnya.
• Mengenai program Diploma ataupun Politeknik yang ingin lintas jalur, berarti
mereka membayar biaya lebih besar yaitu biaya peralihan lintas jalur dan
berarti mereka ikut terimbas UKT