Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan kesehatan haji Indonesia. Pokok-pokok pembahasan meliputi latar belakang, tujuan, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan ibadah haji khususnya aspek pelayanan transportasi dan kesehatan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta langkah alternatif untuk peningkatan kualitas pelayanan. Dibahas pula hak dan kewajiban
Pokok pikiran Pelayanan Transportasi dan Kesehatan Haji (PTKH)
1. PAPARAN POKOK-POKOK PIKIRAN
BAGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI
DAN KESEHATAN HAJI INDONESIA
Oleh Zolaiha SKM, MPHM
Pusat Kesehatan Haji
Jakarta, 4 February 2014
3. Pokok Bahasan
1.
2.
3.
4.
5.
Latar Belakang
Tujuan Pemaparan
Arah Kebijakan dan Strategi penyelengaraan
ibadah haji, khususnya aspek pelayanan
transportasi dan kesehatan haji
Faktor-faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan
Langkah alternatif menuju peningkatan kualitas
pelayanan transportasi dan kesehatan haji
4. Latar Belakang
1. Arti penting Pokok Pikiran
• Sesuai dengan amanat Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji yang tercantum dalam
asas dan tujuan haji, pada Bab II pasal 2, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji
dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas .
• Bab II pada pasal 3, Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji
dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
• Bab III, Pasal 6, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi,
transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah
haji.
• Jaminan Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan efektif sesuai
dengan rencana yang dipersiapkan, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat.
2. Dasar Hukum
- Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008, tentang penyelenggaraan ibadah haji.
- Kepmenkes n0 442/MENKES/SK/VI/2009
5. Tujuan Pemaparan
•
Memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas
pelayanan transportasi dan kesehatan haji bagi jemaah
haji Indonesia, baik di tanah air maupun di arab saudi.
Manfaat
• Membantu pengelola program penyelenggara ibadah
haji dalam penyiapan protap atau standard operating
procedures memahami standar pelayanan transportasi
dan kesehatan haji baik di tanah air maupun di arab
saudi
• Meningkatkan kualitas program PTKH
• Membantu kelancaran program penyelenggaraan ibadah
haji
Sasaran
• Pengelola program penyelenggaraan ibadah haji
• Penyelenggara ibadah haji dan Kelompok bimbingan
ibadah haji,
6. Arah Kebijakan dan Strategi penyelengaraan ibadah haji,
khususnya aspek pelayanan transportasi dan kesehatan haji
1. Hak dan kewajiban Warga Negara. (UU No 13 th 2008, tentang penyelenggaraan ibadah haji)
pasal 4: Setiap warga negara yang beragama Islam berhak melaksanakan ibadah haji dengan syarat;
pasal 7: Jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan
ibadah haji, meliputi:
a. Pembinaan manasik haji dan / atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab
Saudi;
b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di
tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji;
e. Pemberian kenyamanan, transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan
kepulangan ke tanah air.
2. Kewajiban Pemerintah (UU No 13 th 2008, bab 3 pasal 6)
pasal 6: Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan
menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan
kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.
7. Lanjutan Arah Kebijakan dan Strategi ....
3. Pelayanan Transportasi.
bab 10 pasal 33: Pelayanan transportasi jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulanganya ke Indonesia
menjadi tanggung jawab Menteri Agama dan berkoordinasi dengan Menteri yang ruang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.
bab 10 pasal 34: Penunjukkan pelaksanaan transportasi jemaah haji, dilakukan oleh Menteri Agama
dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
4.
Pelayanan Kesehatan
bab 8 pasal 31: Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun
pelaksanaan penyelenggarakan ibadah haji, dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
bab 11, Kepmenkes No 442/MENKES/SK/VI/2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji :
Berdasarkan pelaksana penyelenggaraan kesehatan haji, maka penyelenggaraan kesehatan haji
dilaksanakan di tanah air, di embarkasi/debarkasi, dalam perjalanan, kedatangan dari Arab Saudi dan
Penyelenggtaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi
8. Tabel 1. Perumusan masalah dan pemecahan masalah PTKH
Identifikasi Kegiatan
(Apa?)
Lokasi
(Dimana?)
Permasalahan
(Siapa?)
Tindakan yang
diperlukan
(Kapan)
Alat /dukungan yang dibutuhkan
(Bagaimana?)
Pelayanan Transportasi
-
Penyiapan di Tanah Air (pemberangkatan dan
kepulangan jamaah haji)
Embarkasi / Debarkasi
-
Penyiapan di Bandara
Bandara
-
Penyiapan di Arab Saudi
Embarkasi / Debarkasi
Sarana transportasi
yang nyaman,
dilengkapi dengan
aturan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)
Jumlah sarana
transportasi yang
memadai
Perlu adanya Standard
Operating Procedures (SOP)
K3 untuk Transportasi, baik
Udara maupun Darat
SOP K3 Transportasi
Risiko terkena virus
corona
Tindakan promotif dan
preventif
Masker
Penyakit –penyakit
menular ( seperti:
miningokokus, ISPA;
Flue, Kolera, Hepatitis
A, Infeksi kulit,
Penyakit melalui
darah)
Tersedianya data dan
informasi epidemiologi
SOP Penyiapan Transportasi di Tanah Air
SOP Penyiapan Transportasi di Arab Saudi
Pelayanan Kesehatan
Kegiatan di Tanah Air:
-
Puskesmas & RS
-
Melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah
Dinkes Kab/Kota
-
Melakukan bimbingan dan penyuluhan kesehatan
Dinkes Prov
-
[1]
Melakukan pengamatan penyakit pd jamaah haji
Mengendalikan upaya penanggulangan dan
kesiapsiagaan kejadian musibah massal
KKP Embarkasi/Debarkasi Haji
Kejujuran jemaah pada saat pemeriksaan
kesehatan
Pemanfaatan teknologi komunikasi
informasi elektromedia yang terintegrasi
dan interaktif
Peningkatan mutu data dan informasi
epidemiologi
http://infopublik.org/read/52899/jamaah-haji-waspadai-new-corona-virus-.html
[2]
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama: 4 langkah strategis. (1) dokter kloter akan
memberitahu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) debarkasi kalau ada pasien suspect pneumonia melalui sistemradiopractique. (2) Di setiap bandara
debarkasi, sudah dipasang thermal scanner, yang akan mendeteksi suhu tubuh setiap jemaah. Apabila suhunya tercatat di atas 38 derajat Celsius, maka
akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bila diperlukan jemaah haji itu akan dikarantina di rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan di setiap debarkasi. (3) di
setiap debarkasi, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah media berisi penyuluhan kesehatan seperti spanduk dan brosu r. (4) setiap jemaah
akan diberi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH). , http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/136524615/4-Langkah-Antisipasi-
Penyebaran-Virus-Corona
[3] http://www.tanyadok.com/kesehatan/penyakit-menular-yang-perlu-diwaspadai-saat-beribadah-haji
9. Identifikasi Kegiatan
(Apa?)
Lokasi
(Dimana?)
Pengaruh
ketinggian
(hipoksia,
Disbarisma,
motion sicknes,
nyeri sinus –
telinga)
Kegiatan di pesawat:
Melakukan pelayanan kesehatan
Melakukan pemantauan kesehatan
jamaah
-
Permasalahan
(Siapa?)
Tindakan yang
diperlukan
(Kapan)
Pencegahan
perlu reclining sheet (kursi
tidur) di pesawat
Kecukupan gizi selama di
perjalanan
Sebelum pemberangkatan
jemaah perlu relaxasi,
melepaskan beban fisik
maupun psikis
Pengaruh
kelembaban
udara (udara
kering, lembab,
dingin,dehidrasi)
Melakukan bimbingan dan
penyuluhan kesehatan
Alat /dukungan yang dibutuhkan
(Bagaimana?)
Selama perjalanan
perbanyak minum air putih
dan sari buah, relaksasi
otot-oto tubuh, hindari
minuman kopi, alkohol,
orange
Pembesaran
prostat
Anemia hipoksia
kelelahan
Di tempat tujuan, atur jam
waktu tidur, waktu makan.
Kegiatan di Arab Saudi
-
-
Melakukan visitasi jamaah haji ke
pondokan
Melakukan pelayanan kesehatan jamaah
haji sakit
Melakukan konsultasi, rujukan dan
evakuasi medik ke sarana pelayanan
kesehatan yang lebih tinggi
Melakukan bimbingan dan penyuluhan
kesehatan
Melaksanakan SKD-respon KLB
Melakukan pengamatan penyakit
Melaksnakan penanggulanangan dan
kesiapsiagaan kejadian musibah massal
Melakukan penilaian sanitasi lingkungan
dan jasaboga
Melakukan pengelolaan sediaan farmasi
dan alat kesehatan
Melakukan pencatatan dan pelaporan
Mewaspadai
jamaah dengan
Risti, Manula
Kloter
PPIH bidang Kesehatan
di Sektor
PPIH bidang kesehatan
di daerah kerja
Makkah, Madinah dan
Jeddah
Memperhatika
n letak
pemondokan
jamaah
indonesia
berjauhan,
menjadi salah
satu kendala
bagi petugas
PPIH dalam
melakukan
pemeriksaan
kesehatan.
Pembinaan
Kloter (TKHI,
Pelayanan
Kes
BPIH/Daker/B
PIH Sektor),
prioritas
jamaah
dengan Risti,
Manula
Kontrak
pemondokan
“long term
system”
Kesiapan petugas, sarana
pendukung dan kelengkapan
pemeriksasan
Kesiapan alat transportasi
Dukungan regulasi Kemenag
agar pemondokan jemaah haji
tidak semakin jauh dari tahun ke
tahun
10. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan
Pelayanan Transportasi dan Kesehatan haji
1. Faktor Pendukung Pelayanan
• Kebijakan Pemerintah mengenai pembenahan transportasi dalam
pelayanan jemaah haji selalu dilakukan pemutakhiran setiap tahun,
mulai dari pemutakhiran (upgrade) kendaraan, nahkoba, dan para supir
(sindonews.com)
• Pengoperasian monorel oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka
memfasilitasi kelancaran jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji
(catatan: beroperasi mulai 2010, tetapi sampai 2013 belum ada jamaah
dari Indonesia yang memanfaatkan)
11. Lanjutan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat....
2. Faktor Penghambat
a) Belum adanya protap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada setiap kendaraan
pengangkut jamaah, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
b) Belum adanya protap tentang pertolongan kepada Jemaah Cacat / disability, pada saat
jemaah yang bersangkutan menaiki atau turun dari bus.
c) Tidak semua kendaraan pengangkut jemaah haji dilengkapi dengan toilet, terutama
perjalanan antara Jedah Madinah atau Mekah Madinah.
d) Belum adanya protap tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dalam perjalanan
dengan kendaraan Bus.
e) Belum adanya protap tentang persyaratan hygiene sanitasi. (spt: tempat pembuangan
sampah)
f) Belum adanya protap tentang persyaratan dan jam kerja bagi pengemudi dan kondektur
selama proses ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
g) Masih banyak kendaraan bus yang meletakkan bagasi kopor jemaah diatas bus, yang bisa
menimbulkan potential hazard.
h) Cabin di Bus terlalu kecil, sehingga jemaah sulit meletakkan tas tenteng, sehingga
diletakkan di bawah kaki, menimbulkan ketidak nyamanan dan tidak ergonomis bagi
jemaah, yang berdampak jemaah cepat kelelahan dan nyeri otot.
i) Belum adanya protab tentang transportasi safari wukuf, yang digunakan untuk
membawa jemaah haji sakit menuju Arofah.
12. Langkah – Langkah Alternatif menuju Peningkatan Kualitas
Pelayanan Transportasi dan Kesehatan Haji
1. Aspek Pemberian Kenyamanan Transportasi
Persyaratan minimal
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Perlu dilibatkannya tenaga kesehatan dalam mempersiapkan alat transportasi yang digunakan dalam
penyelenggaraan ibadah haji , baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi, menyangkut
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ;
Perlu dilibatkan tenaga kesehatan dalam mempersiapkan hygiene sanitasi di dalam kendaraan pengangkut
jemaah haji, baik di darat maupun di udara;
Perlu dilibatkan tenaga kesehatan dalam mempersiapkan fasilitasi jemaah yang Disability, jemaah yang sakit
Perlu ambulance pengiring perjalanan jemaah haji pada kondisi perjalanan jarak jauh dan massal
Perlu dirumuskan Protap /Standar Operating Procedures (SOP) untuk masing-masing butir diatas, yang
sederhana dan mudah di implementasikan
2. Aspek Pemberian Pelayanan Kesehatan yang memadai
Persyaratan minimal
2.1.
2.2
Adanya media menyampaian pesan promosi kesehatan didalam bus yang mudah dibaca dan dipahami oleh
jemaah selama dalam perjalanan, baik di tanah air, maupun di Arab Saudi.
Adanya monitoring & evaluation sheet, yang dapat dimanfaatkan misalnya: guna mengetahui tingkat
kecukupan asupan gizi jamaah, di darat maupun di udara,