Download to read offline
Paparan SSD dalam Renstra Kalselatan.pptx
- 1. KEBIJAKAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH(DSSD) e-WALIDATA PADA DOKRENDA RPJMD/RENSTRA TAHUN 2025-2029 Oleh: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 17 April 2025
- 2. kontribusi kontribusi SWASTA MASYARAKAT PEMDA kontribusi SASARAN &TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Provinsi Kabupaten/Kota KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN TIDAK HANYA KONTRIBUSI PUSAT DAN PEMDA. MESKIPUN DEMIKIAN, PEMDA MEMILIKI PERANAN YANG SANGAT PENTING PENCAPAIAN TARGET SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5
- 3. 5 TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL sinkronisasi danharmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dengan Menteri Bidang Perencanaan K/L PROV+KAB/KOTA TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat PROV KAB Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK: Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat kontribusi kontribusi PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
- 4. Sinkronisasi Perencanaan Pusatdan Daerah • Integrasi Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Daerah. • Memastikan program dan kegiatan yang dalam RKPD selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) • Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah. • Penguatan SDM dalam rangka montoring dan evaluasi. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi Optimalisasi Anggaran Daerah memastikan bahwa alokasi anggaran yang menghasilkan output telah sesuai/ mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah yang hendak dicapai Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui mekanisme public-private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Publik meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum konsultasi publik Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat dan terintegrasi dengan sistem pusat untuk perencanaan yang lebih baik, seperti data sosial, ekonomi, demografi, dan lingkungan. Inovasi Daerah dalam Pembangunan berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah, misalnya melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, atau digitalisasi layanan publik. 1 2 3 4 5 6 7 8 UPAYA DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6
- 5. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMD TAHUN2025-2029
- 6. PENYUSUNAN RPJMD PASKAPILKADA SERENTAK TAHUN 2024 • Rancangan Awal RPJMD mulai disusun ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. • Penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. • Penyeragaman periodesasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodesasi RPJMN merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. (2) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasal 10 Pasal 264 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 (1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045. (2) Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional. PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029 (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik..
- 7. PEDUM RPJMD DANRENSTRA PD TAHUN 2025-2029 Inmendagri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi : • Penjelasan tahapan penyusunan ; • Penjelasan tata cara ; • Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ; • Jadwal & Timeline ; dan • Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll) Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem dinamik.
- 8. IMPLEMENTASI SIPD DALAM FASILITASIDAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029
- 9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia INFORMASI PEMBANGUNAN Informasi Pembangunan Daerah Informasi Keuangan Daerah Informasi Pemda Lainnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis dan Profil Pembangunan Daerah Data Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD dimulai dari data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses memuat e-Walidata, Data Perencanaan dan aplikasi pemutakhiran dalam menyediakan database Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Dokrenda. Proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang berkualitas. Analisis dan profil memberikan gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan daerah ke depan. Proses e-walidata berisikan, proses ini menjamin data dan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas DAERAH DALAM SIPD Analisis dan Profil Pembangunan Daerah Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Informasi Hasil Pembangunan Daerah
- 10. 1. Halaman Utamaresmi SIPD : https://sipd.kemendagri.go.id atau langsung ke modul RPJMD dengan alamat link : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rpjmd dan https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/ 2. Memastikan RPJPD telah diinput dan Perda RPJPD sudah di publikasi/posting pada SIPD 3. Memastikan Data Sektoral Daerah sudah dipublikasikan dengan SK oleh Kepala Daerah dalam eWalidata SIPD 4. Memastikan Rancangan Awal RPJMD dan Renstra sudah diproses didalam SIPD. 5. Memastikan persyaratan dokumen administrasi konsultasi Ranwal diupload dalam modul RPJMD. PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PADA SIPD Panduan dapat diakses pada: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16nmzRbvz 8LDSWD4QVcbOs-eww7jdwImC Publikasi secara nasional dapat diakses melalui Analisa dan Profil Pembangunan Daerah dengan link https://sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard- eksekutif
- 11. 1. Tingkat pusatdapat memberikan komentar pada fitur catatan terhadap data RPJMD di SIPD. 2. Tingkat daerah dapat memberikan komentar/jawaban terhadap catatan yang diberikan tingkat pusat. 3. Tingkat provinsi dapat memberikan komentar/catatan thdp kab/kota PENYELARASAN DALAM KONSULTASI RANWAL DAN EVALUASI RANHIR RPJMD
- 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia RPJPD Provinsi dan kab/kota telah melakukan penyusunan RPJPD 2025-2045 dan melakukan posting Perda RPJPD dalam SIPD
- 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia Data Pembangunan Daerah (e-Walidata) Telah melakukan pengisian hingga penyebarluasan data statistik sektoral daerah dalam SIPD Dari 38 Provinsi, sebanyak 29 Provinsi telah melakukan perencanaan hingga penyebarluasan data statistic sectoral daerah dalam SIPD. Dari 13 Kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 8 kab/kota telah melakukan perencanaan hingga penyebarluasan data statistic sectoral daerah dalam SIPD. Dimohon untuk Daerah untuk segera pengisian hingga penyebarluasan data perencanaan pembangunan (DSSD) dalam e-walidata SIPD, sebagai sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sumber SIPD, 10 April 2525
- 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia Progres Tahapan (DSSD 2023) kab/kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Data Pembangunan Daerah (e-Walidata)
- 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia RPJMD 1. Melengkapi kebutuhan dokumen pada setiap tahapan Penyusunan RPJMD dan alat kontrol ketaatan/kepatuhan pada jadwal penyusunan dan penetapan dokumen. Contoh SK Tim Penyusun RPJMD Prov. Jawa Timur
- 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia RPJMD Lampiran (hal 36) Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci 2. Mendukung proses dan kualitas substansi RPJMD terutama dalam merumuskan program prioritas pembangunan dan kinerja pemerintah daerah termasuk melalui tahapan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dan Evaluasi Ranperda RPJMD.
- 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia RENSTRA PD Melakukan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (SSD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah -> Modul Informasi Pembangunan Daerah -> Modul Data Perencanaan Pembangunan Daerah -> eWalidata Contoh SK Penyebarluasan Data SSD pada eWalidata Prov. Jawa Timur
- 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RepublikIndonesia RENSTRA PD Pemilihan Sub Kegiatan berdasarkan DSSD yg sudah disebarluaskan. 1 2 3
- 19.