http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia

                                SOPAN SANTUN KORUPSI
                                  Oleh: Bambang Purwanto

           “… pembiaran itu merupakan bagian cerdik seorang pimpinan, dengan
           pelan-pelan mengondisikan agar mindset yang terbentuk tak berdaya
           menangkal perilaku koruptif. Tanpa terasa, inilah sesungguhnya “sopan
           santun” berkorupsi yang dilakukan oknum-oknum demi memenuhi
           moral hazardnya”.


       Indonesia masuk kategori negara korup di dunia. Berbagai analisa menunjukkan banyak
faktor menyebabkan korupsi marak di Indonesia. Salah satu faktor penting adalah gaya
manajemen yang justru menciptakan lingkungan menjadi kondusif bagi tumbuh kembangnya
perilaku korupsi.
       Secara teoritis, perilaku korupsi dapat ditekan sekecil mungkin dengan mendesain Sistem
Pengendalian Manajemen (SPM) yang andal. Namun hal ini menjadi sia-sia kalau terjadi kolusi
ataupun pengabaian manajemen.
        Korupsi bisa dilakukan siapapun dari berbagai profesi, di lingkungan swasta, maupun
negeri. Namun banyak pihak mempercayai, korupsi sulit dilakukan sendirian. Dengan berkolusi
maka, korupsi mudah dilakukan. Demikian pula SPM menjadi runtuh karena pengabaian
manajemen. Lebih-lebih kalau mindsetnya bermasalah.
       Menurut hemat penulis, perilaku korupsi tumbuh subur karena tidak sehatnya mindset
para pelaksana birokrasi. Hal ini terjadi akibat sikap pimpinan dalam waktu yang relatif panjang
mengabaikan Lingkungan Pengendalian, utamanya yang berkenaan dengan penegakan integritas
dan nilai etika: Apakah pimpinan instansi pemerintah membina serta mendorong terciptanya
budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Misalnya melalui
keteladanan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu tolok ukur upaya pencegahan perilaku
korupsi, adalah: penyelenggaraan pengembangan budaya kerja sebagaimana diatur dalam
Kepmenpan 2002 no. 25.
       Sebenarnya pedoman itu sangat membantu bagaimana membentuk mindset yang sehat.
Namun karena pimpinan mengabaikannya dan tidak menggantikan denga cara sehat yang lain,
maka rapuhlah sistem pengendalian manajemen organisasi bersangkutan. Ibarat tubuh manusia,
mindset sebagai darahnya; ketika darah tersebut tidak memenuhi standar kesehatan maka jangan
berharap tubuh yang dialiri darah itu akan sehat. Artinya birokrasi yang dibangun diatas mindset
yang sakit niscaya terjadi penyimpangan dan korupsi merajalela.
       Melalui pengamatan dan assessment SPM terdapat sinyalemen “pimpinan organisasi
setengah sengaja” membiarkan mindset terbentuk disertai temperamen yang kondusif terhadap
perilaku koruptif. Setengah sengaja, mengandung kemungkinan: yang pertama, pimpinan
memang tidak mampu mengelola manajemen dengan baik sehingga mindset terkontaminasi nilai
yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan kemungkinan kedua, pembiaran itu
merupakan bagian cerdik seorang pimpinan, dengan pelan-pelan mengondisikan agar mindset
yang terbentuk tak berdaya menangkal perilaku koruptif. Tanpa terasa, inilah sesungguhnya
“sopan santun” berkorupsi yang dilakukan oknum-oknum demi memenuhi moral hazardnya.
Manajemen Ala Fir’aunisme
      Menengok sejarah Mesir kuno, kita mengenal tokoh populair Fir’aun yang juga dikenal
dalam Al Kitab dan Al Qur’an. Sejarah juga mencatat:
       Kekuasaan pemerintahan berlalu tanpa mengindahkan pendapat orang lain. … cara
       Fir’aun menjamin status quo kekuasaan melalui program licik penuh kesewenangan.
       Melakukan penindasan terhadap sebahagian dari rakyatnya dan memberikan kedudukan
       terhadap kelompok penduduk yang sejalan dengan pola kekuasaanya … dengan

http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia
                                                                                   Halaman - 1
http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia

       menerapkan sistim politik belah bambu. (http://www.scribd.com). Kemudian Imam Ibnu
       Qayyim Al-Jauziyah (w.751 H) memasukkan Fir’aun dalam deretan tokoh dajjajilah
       sepanjang sejarah mewakili simbol penguasa zalim (kitab al-Fawa’id,hal:90).
       Ada dajjal sifat yang selalu ada di panggung sejarah meramaikan jagad zaman, …
       (http://mimbarjumat.com)
        Uraian di atas, mempertegas bahwa kepemimpinan Fir’aun sangat mungkin mengilhami
manajemen layanan publik kekinian. Apabila model kepemimpinan bentuk aslinya disebut
Fir’aunisme, praktik kekinian sebut saja sebagai Neo Fir’aunisme, yang tetap bercirikan zalim
dan licik.
      Sebagai auditor intern penulis berada pada posisi terbatas dalam menyajikan bukti-bukti
yang ada. Namun atas dasar keprihatinan dan terkait pelaksanaan tugas, penulis mencoba
menyajikan tulisan ini dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
       Neo Fir’aunisme tentu berbeda dengan Fir’aunisme. Perbedaan terletak pada dimensi
waktu, teknik operasionalnya dan bobot kebengisan. Fir’aunisme eksis pada masa kejayaan
Mesir Kuno, model operasinya terang-terangan dan penerapan sanksi diwujudkan dalam bentuk
siksaan fisik dan mental yang tak terperikan. Sedangkan Neo Fir’aunisme merupakan praktik
manajemen kekinian yang diilhami kemanjuran manajemen ala Fir’aun, namun teknis
operasionalnya bersifat sembunyi-sembunyi dan tersamar. Adapun penerapan sanksi lebih
mengedepankan bentuk ancaman, pembunuhan karakter dan karier anak buahnya.

Kelicikan Neo Firaunisme
       Mindset sumber daya manusia diciptakan untuk memberi ruang yang cukup bagi
berlangsungnya perilaku koruptif, beberapa contoh dapat disebut:
       Pertama: Komitmen dan implementasi peraturan bergaya distursif yang bertumpu pada
kemudahan dan keenakan. Peraturan yang sudah jelas tetapi membatasi ruang gerak korupsi
tidak segera diindahkan dengan alasan: belum mengetahui, belum ada perintah pimpinan.
Sedangkan peraturan yang menguntungkan meskipun persyaratan belum memenuhi, disikapi
dengan bersegera melaksanakannya dengan “merekayasa pemenuhan persyaratan” yang
dibutuhkan.
       Kedua: Gaya komunikasi kental dengan teknik non verbal yang memiliki ciri tersamar
dan halus, sehingga di satu pihak kelihatan berbudaya kelas elit, di pihak lain diperlukan
kepekaan dan cepat tanggap terhadap sinyal-sinyal. Gaya komunikasi ini dimanfaatkan pimpinan
untuk memerintah dengan memberi sinyal melakukan korupsi. Sengaja menempuh cara ini
untuk menghindari resiko hukum (tidak terpenuhinya bukti tertulis). Dua pihak baik yang
memerintah maupun yang diperintah sebenarnya sedang berspekulasi. Kalau anak buah tanggap
dan bersedia melakukannya maka biasanya kedua belah pihak berbagi hasil menikmati korupsi
tersebut. Keuntungan pimpinan, kalau ketahuan, pimpinan relatif aman karena tidak terdapat
bukti yang kuat. Sedangkan keuntungan bagi anak buah biasanya atas jasanya itu, anak buah
diberi reward: lancar dalam kariernya. Namun apabila nasib tak sedang mujur, anak buah
tersebut jatuh pada posisi menjadi kambing hitam sedangkan pimpinan tetap berlenggang.
       Ketiga: Cara pandang pentingnya predikat atau performance yang bernuansa keagamaan
meskipun tidak selalu berkorelasi lurus dengan makna sumpah jabatannya; bahkan kadang
terkesan merusak citra agama tertentu, dan rakyatpun terkecoh karenanya.
       Keempat: Asumsi keberhasilan manajemen lebih mengutamakan terciptanya kondisi
“kondusif” ketimbang suasana dinamis, kreatif dan inovatif. Kondusif sering termaknai: jaga
ketenangan meskipun ada korupsi. Lebih lanjut waspadai pemikiran kritis. Pegawai yang
mencoba kritis, inovatif dan sportif dianggap berbahaya, dapat mengganggu kepentingan
berkorupsi. Sehingga pemikiran kreatif, inovatif dan sikap sportif biasanya tidak memiliki ruang
yang memadai. Meski sesekali muncul keseriusan berkreasi dan berinovasi mencari jalan keluar
masalah penyimpangan yang sedang dihadapi.

http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia
                                                                                   Halaman - 2
http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia

        Kelima: Agak latah bertoleransi terhadap perilaku korupsi dengan cara mengemas rapi
dan indah dalam terminologi “ pemberian kebijaksanaan” dan “dalam rangka pembinaan”.
Menurut hemat penulis, suatu kebijakan itu layak diambil dengan syarat – tidak terdapat aturan
operasional terkait situasi dan kondisi unik; - kebijakan itu tidak bertentangan dengan paraturan
yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan akal sehat; - kebijakan tersebut lebih
banyak memberikan kemanfatan dalam lingkup yang lebih besar dari pada kemadlaratannya; -
kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Keempat hal tersebut harus terpenuhi
secara akumulatif. Apabila tidak, maka dapat makin menyuburkan perilaku korupsi, karena tidak
memberikan efek jera, sebaliknya menumbuhkan sikap berani menantang sanksi yang terbatas
hanya ada di atas kertas. Lebih lanjut terdapat analisa: berdalih perlu diambil sikap bijaksana
dan dalam rangka pembinaan terhadap anak buah yang korupsi, disinyalir terkandung maksud
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, guna menekan sekecil mungkin potensi
pembalasan terhadap pimpinan yang kebetulan berhobi sama melakukan korupsi.

Kezaliman Neo Fir’aunisme
       Anak buah yang berjasa “mengamankan” korupsi, masuk kategori prioritas menduduki
jabatan lebih tinggi sedangkan terhadap anak buah yang kritis, mempertahankan nilai-nilai,
berani mengingatkan perilaku menyimpang atasannya, niscaya akan dicari-cari kelemahan dan
kesalahannya, disandra kariernya dengan berbagai cara bahkan jika dipandang perlu
dikorbankan dengan cara dimutasi di tempat dan pada posisi yang makin tidak memungkinkan
kariernya berkembang lebih baik.
         Memang di satu sisi mutasi merupakan bagian penting dari manajemen birokrasi, namun
di sisi lain kadang dimanfaatkan untuk menyingkirkan anak buah yang dianggap berseberangan,
bisa jadi termasuk dianggap mengganggu zona nyaman koruptifnya. Tindakan demikian sering
kontraproduktif, meski berdalih demi penyegaran suasana kerja, yang terjadi justru menghambat
dinamika kerja menuju good governance dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini nampaknya
birokrasi sedang memperteguh pendirian dengan tanpa merasa berdosa: “barang siapa berani
mempertahankan nilai-nilai tetapi bersebarangan dengan selera pimpinan, rasakan akibatnya”.
Moral hazard ini dikemas dalam disain sistem pengendalian manajemen yang beroperasi pada
wilayah perasaan khawatir (ketidaknyamanan) anak buah atas ancaman karier. Padahal bagi
setiap pegawai, jalur karier dipahami sebagai medan perjuangan profesi, demi amanah, demi
ketercukupan nafkah keluarga dan masa depan anak-anaknya. Karena itu pulalah, karier anak
buah sering dijadikan fokus titik tembak yang strategis bagi kepentingan manajemen koruptif
yang beraliran Neo Fir’aunisme. Bentuk konkrit dapat disebut beberapa contoh:
-   Mengancam anak buah dimutasikan pada tempat dan posisi yang tidak cocok dengan potensi
    dan keahliannya.
-   Karier anak buah disandra melalui berbagai cara misalnya keikutsertaan diklat; membatasi
    peran secara tidak wajar;
-   Memberikan reward anak buah yang bersedia merekayasa penyimpangan sekaligus pandai
    menyembunyikannya dari mata publik;
-   Memberikan reward anak buah yang telah teruji kesetiaannya terhadap pimpinan yang
    kadang melebihi rasa takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
       Dengan gaya manajemen Neo Fir’aunisme, perilaku korupsi niscaya tetap akan tumbuh
dan terpelihara pada lingkungan yang kondusif. Mengharap ada perubahan memang bukan
sebuah mimpi, namun diperlukan sinergi yang harmoni, bersama pemangku kepentingan
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportifitas serta mengenyahkan segala bentuk kezaliman
dan kelicikan baik yang nyata maupun yang tersembunyi.
                                             -o0o -



http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia
                                                                                    Halaman - 3

makalah korupsi

  • 1.
    http://iktikad.wordpress.com/ -- MakalahKorupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia SOPAN SANTUN KORUPSI Oleh: Bambang Purwanto “… pembiaran itu merupakan bagian cerdik seorang pimpinan, dengan pelan-pelan mengondisikan agar mindset yang terbentuk tak berdaya menangkal perilaku koruptif. Tanpa terasa, inilah sesungguhnya “sopan santun” berkorupsi yang dilakukan oknum-oknum demi memenuhi moral hazardnya”. Indonesia masuk kategori negara korup di dunia. Berbagai analisa menunjukkan banyak faktor menyebabkan korupsi marak di Indonesia. Salah satu faktor penting adalah gaya manajemen yang justru menciptakan lingkungan menjadi kondusif bagi tumbuh kembangnya perilaku korupsi. Secara teoritis, perilaku korupsi dapat ditekan sekecil mungkin dengan mendesain Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) yang andal. Namun hal ini menjadi sia-sia kalau terjadi kolusi ataupun pengabaian manajemen. Korupsi bisa dilakukan siapapun dari berbagai profesi, di lingkungan swasta, maupun negeri. Namun banyak pihak mempercayai, korupsi sulit dilakukan sendirian. Dengan berkolusi maka, korupsi mudah dilakukan. Demikian pula SPM menjadi runtuh karena pengabaian manajemen. Lebih-lebih kalau mindsetnya bermasalah. Menurut hemat penulis, perilaku korupsi tumbuh subur karena tidak sehatnya mindset para pelaksana birokrasi. Hal ini terjadi akibat sikap pimpinan dalam waktu yang relatif panjang mengabaikan Lingkungan Pengendalian, utamanya yang berkenaan dengan penegakan integritas dan nilai etika: Apakah pimpinan instansi pemerintah membina serta mendorong terciptanya budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Misalnya melalui keteladanan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu tolok ukur upaya pencegahan perilaku korupsi, adalah: penyelenggaraan pengembangan budaya kerja sebagaimana diatur dalam Kepmenpan 2002 no. 25. Sebenarnya pedoman itu sangat membantu bagaimana membentuk mindset yang sehat. Namun karena pimpinan mengabaikannya dan tidak menggantikan denga cara sehat yang lain, maka rapuhlah sistem pengendalian manajemen organisasi bersangkutan. Ibarat tubuh manusia, mindset sebagai darahnya; ketika darah tersebut tidak memenuhi standar kesehatan maka jangan berharap tubuh yang dialiri darah itu akan sehat. Artinya birokrasi yang dibangun diatas mindset yang sakit niscaya terjadi penyimpangan dan korupsi merajalela. Melalui pengamatan dan assessment SPM terdapat sinyalemen “pimpinan organisasi setengah sengaja” membiarkan mindset terbentuk disertai temperamen yang kondusif terhadap perilaku koruptif. Setengah sengaja, mengandung kemungkinan: yang pertama, pimpinan memang tidak mampu mengelola manajemen dengan baik sehingga mindset terkontaminasi nilai yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan kemungkinan kedua, pembiaran itu merupakan bagian cerdik seorang pimpinan, dengan pelan-pelan mengondisikan agar mindset yang terbentuk tak berdaya menangkal perilaku koruptif. Tanpa terasa, inilah sesungguhnya “sopan santun” berkorupsi yang dilakukan oknum-oknum demi memenuhi moral hazardnya. Manajemen Ala Fir’aunisme Menengok sejarah Mesir kuno, kita mengenal tokoh populair Fir’aun yang juga dikenal dalam Al Kitab dan Al Qur’an. Sejarah juga mencatat: Kekuasaan pemerintahan berlalu tanpa mengindahkan pendapat orang lain. … cara Fir’aun menjamin status quo kekuasaan melalui program licik penuh kesewenangan. Melakukan penindasan terhadap sebahagian dari rakyatnya dan memberikan kedudukan terhadap kelompok penduduk yang sejalan dengan pola kekuasaanya … dengan http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia Halaman - 1
  • 2.
    http://iktikad.wordpress.com/ -- MakalahKorupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia menerapkan sistim politik belah bambu. (http://www.scribd.com). Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w.751 H) memasukkan Fir’aun dalam deretan tokoh dajjajilah sepanjang sejarah mewakili simbol penguasa zalim (kitab al-Fawa’id,hal:90). Ada dajjal sifat yang selalu ada di panggung sejarah meramaikan jagad zaman, … (http://mimbarjumat.com) Uraian di atas, mempertegas bahwa kepemimpinan Fir’aun sangat mungkin mengilhami manajemen layanan publik kekinian. Apabila model kepemimpinan bentuk aslinya disebut Fir’aunisme, praktik kekinian sebut saja sebagai Neo Fir’aunisme, yang tetap bercirikan zalim dan licik. Sebagai auditor intern penulis berada pada posisi terbatas dalam menyajikan bukti-bukti yang ada. Namun atas dasar keprihatinan dan terkait pelaksanaan tugas, penulis mencoba menyajikan tulisan ini dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Neo Fir’aunisme tentu berbeda dengan Fir’aunisme. Perbedaan terletak pada dimensi waktu, teknik operasionalnya dan bobot kebengisan. Fir’aunisme eksis pada masa kejayaan Mesir Kuno, model operasinya terang-terangan dan penerapan sanksi diwujudkan dalam bentuk siksaan fisik dan mental yang tak terperikan. Sedangkan Neo Fir’aunisme merupakan praktik manajemen kekinian yang diilhami kemanjuran manajemen ala Fir’aun, namun teknis operasionalnya bersifat sembunyi-sembunyi dan tersamar. Adapun penerapan sanksi lebih mengedepankan bentuk ancaman, pembunuhan karakter dan karier anak buahnya. Kelicikan Neo Firaunisme Mindset sumber daya manusia diciptakan untuk memberi ruang yang cukup bagi berlangsungnya perilaku koruptif, beberapa contoh dapat disebut: Pertama: Komitmen dan implementasi peraturan bergaya distursif yang bertumpu pada kemudahan dan keenakan. Peraturan yang sudah jelas tetapi membatasi ruang gerak korupsi tidak segera diindahkan dengan alasan: belum mengetahui, belum ada perintah pimpinan. Sedangkan peraturan yang menguntungkan meskipun persyaratan belum memenuhi, disikapi dengan bersegera melaksanakannya dengan “merekayasa pemenuhan persyaratan” yang dibutuhkan. Kedua: Gaya komunikasi kental dengan teknik non verbal yang memiliki ciri tersamar dan halus, sehingga di satu pihak kelihatan berbudaya kelas elit, di pihak lain diperlukan kepekaan dan cepat tanggap terhadap sinyal-sinyal. Gaya komunikasi ini dimanfaatkan pimpinan untuk memerintah dengan memberi sinyal melakukan korupsi. Sengaja menempuh cara ini untuk menghindari resiko hukum (tidak terpenuhinya bukti tertulis). Dua pihak baik yang memerintah maupun yang diperintah sebenarnya sedang berspekulasi. Kalau anak buah tanggap dan bersedia melakukannya maka biasanya kedua belah pihak berbagi hasil menikmati korupsi tersebut. Keuntungan pimpinan, kalau ketahuan, pimpinan relatif aman karena tidak terdapat bukti yang kuat. Sedangkan keuntungan bagi anak buah biasanya atas jasanya itu, anak buah diberi reward: lancar dalam kariernya. Namun apabila nasib tak sedang mujur, anak buah tersebut jatuh pada posisi menjadi kambing hitam sedangkan pimpinan tetap berlenggang. Ketiga: Cara pandang pentingnya predikat atau performance yang bernuansa keagamaan meskipun tidak selalu berkorelasi lurus dengan makna sumpah jabatannya; bahkan kadang terkesan merusak citra agama tertentu, dan rakyatpun terkecoh karenanya. Keempat: Asumsi keberhasilan manajemen lebih mengutamakan terciptanya kondisi “kondusif” ketimbang suasana dinamis, kreatif dan inovatif. Kondusif sering termaknai: jaga ketenangan meskipun ada korupsi. Lebih lanjut waspadai pemikiran kritis. Pegawai yang mencoba kritis, inovatif dan sportif dianggap berbahaya, dapat mengganggu kepentingan berkorupsi. Sehingga pemikiran kreatif, inovatif dan sikap sportif biasanya tidak memiliki ruang yang memadai. Meski sesekali muncul keseriusan berkreasi dan berinovasi mencari jalan keluar masalah penyimpangan yang sedang dihadapi. http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia Halaman - 2
  • 3.
    http://iktikad.wordpress.com/ -- MakalahKorupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia Kelima: Agak latah bertoleransi terhadap perilaku korupsi dengan cara mengemas rapi dan indah dalam terminologi “ pemberian kebijaksanaan” dan “dalam rangka pembinaan”. Menurut hemat penulis, suatu kebijakan itu layak diambil dengan syarat – tidak terdapat aturan operasional terkait situasi dan kondisi unik; - kebijakan itu tidak bertentangan dengan paraturan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan akal sehat; - kebijakan tersebut lebih banyak memberikan kemanfatan dalam lingkup yang lebih besar dari pada kemadlaratannya; - kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Keempat hal tersebut harus terpenuhi secara akumulatif. Apabila tidak, maka dapat makin menyuburkan perilaku korupsi, karena tidak memberikan efek jera, sebaliknya menumbuhkan sikap berani menantang sanksi yang terbatas hanya ada di atas kertas. Lebih lanjut terdapat analisa: berdalih perlu diambil sikap bijaksana dan dalam rangka pembinaan terhadap anak buah yang korupsi, disinyalir terkandung maksud untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, guna menekan sekecil mungkin potensi pembalasan terhadap pimpinan yang kebetulan berhobi sama melakukan korupsi. Kezaliman Neo Fir’aunisme Anak buah yang berjasa “mengamankan” korupsi, masuk kategori prioritas menduduki jabatan lebih tinggi sedangkan terhadap anak buah yang kritis, mempertahankan nilai-nilai, berani mengingatkan perilaku menyimpang atasannya, niscaya akan dicari-cari kelemahan dan kesalahannya, disandra kariernya dengan berbagai cara bahkan jika dipandang perlu dikorbankan dengan cara dimutasi di tempat dan pada posisi yang makin tidak memungkinkan kariernya berkembang lebih baik. Memang di satu sisi mutasi merupakan bagian penting dari manajemen birokrasi, namun di sisi lain kadang dimanfaatkan untuk menyingkirkan anak buah yang dianggap berseberangan, bisa jadi termasuk dianggap mengganggu zona nyaman koruptifnya. Tindakan demikian sering kontraproduktif, meski berdalih demi penyegaran suasana kerja, yang terjadi justru menghambat dinamika kerja menuju good governance dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini nampaknya birokrasi sedang memperteguh pendirian dengan tanpa merasa berdosa: “barang siapa berani mempertahankan nilai-nilai tetapi bersebarangan dengan selera pimpinan, rasakan akibatnya”. Moral hazard ini dikemas dalam disain sistem pengendalian manajemen yang beroperasi pada wilayah perasaan khawatir (ketidaknyamanan) anak buah atas ancaman karier. Padahal bagi setiap pegawai, jalur karier dipahami sebagai medan perjuangan profesi, demi amanah, demi ketercukupan nafkah keluarga dan masa depan anak-anaknya. Karena itu pulalah, karier anak buah sering dijadikan fokus titik tembak yang strategis bagi kepentingan manajemen koruptif yang beraliran Neo Fir’aunisme. Bentuk konkrit dapat disebut beberapa contoh: - Mengancam anak buah dimutasikan pada tempat dan posisi yang tidak cocok dengan potensi dan keahliannya. - Karier anak buah disandra melalui berbagai cara misalnya keikutsertaan diklat; membatasi peran secara tidak wajar; - Memberikan reward anak buah yang bersedia merekayasa penyimpangan sekaligus pandai menyembunyikannya dari mata publik; - Memberikan reward anak buah yang telah teruji kesetiaannya terhadap pimpinan yang kadang melebihi rasa takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan gaya manajemen Neo Fir’aunisme, perilaku korupsi niscaya tetap akan tumbuh dan terpelihara pada lingkungan yang kondusif. Mengharap ada perubahan memang bukan sebuah mimpi, namun diperlukan sinergi yang harmoni, bersama pemangku kepentingan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportifitas serta mengenyahkan segala bentuk kezaliman dan kelicikan baik yang nyata maupun yang tersembunyi. -o0o - http://iktikad.wordpress.com/ -- Makalah Korupsi - Info Kasus Korupsi Indonesia Halaman - 3