Dokumen tersebut membahas tentang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dimana MPR merupakan lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat dan anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden.