BRS Perkembangan IHK Inflasi Maret 2023.pdfNanaNerwil
Februari 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 113,19. Kota Kupang mengalami Deflasi MtM sebesar 0,77 persen, Kota Maumere mengalami Deflasi MtM sebesar 0,51 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 0,27 persen
Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian,
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor
keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel.pptxBLKTanjungData
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel
BRS Perkembangan IHK Inflasi Maret 2023.pdfNanaNerwil
Februari 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 113,19. Kota Kupang mengalami Deflasi MtM sebesar 0,77 persen, Kota Maumere mengalami Deflasi MtM sebesar 0,51 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 0,27 persen
Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian,
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor
keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel.pptxBLKTanjungData
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel
Hasil Seleksi Administrasi & Jadwal Seleksi Kompetensi Kompetensi Jabatan Pim...Pemerintah Kolaka Utara
Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor:09/PANSEL/JPT.PRATAMA/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kolaka Utara,sebagai berikut:
Hasil seleksi administrasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah (SEKDA) kabupaten koilaka utara. Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 08/PANSEL/JPT.PRATAMA/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Pengumuman hasil seleksi PPK Kabupaten Kolaka Utara pada Pilgub Sultra 2018Pemerintah Kolaka Utara
Pengumumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK Kabupaten Kolaka Utara pada pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KUNJUNGAN KERJA
MENTERI DALAM NEGERI
KE PROV. SULTRA
Oleh:
Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri
Sulawesi Tenggara, 27 Oktober 2023
2. -SISTEMATIKA-
2
I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGANAN INFLASI
II. PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING
III. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN
EKSTREM
IV. PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
VI. MALL PELAYANAN PUBLIK
VII. TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
VIII. PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI (P3DN)
IX. REALISASI APBD
3. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 55/08/Th. XXVI 7 Agustus 2023, Diolah 26 Okt 2023
• Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan II-
2022 tumbuh sebesar 5,17% (y-on-y). Dari sisi produksi,
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 10,62%.
• Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023
terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah.
Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor
utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar
57,27% dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18%
(y-on-y) dibanding triwulan II-2022. untuk pulau Sulawesi
menyumbang 7,13% terhadap nasional.
3
I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGANAN INFLASI
4. Rincian Inflasi Andil Inflasi
Inflasi Umum 0,19 0,19
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 0,35 0,09
2. Pakaian dan Alas Kaki 0,06 0,00
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,02 0,01
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,10 0,01
5. Kesehatan 0,03 0,00
6. Transportasi 0,29 0,04
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,25 0,01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,01 0,00
9. Pendidikan 0,21 0,01
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,10 0,01
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,19 0,01
*
*
INFLASI SEPTEMBER 2023
Tingkat inflasi tahunan September mengalami penurunan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
2022 2023
m-to-m 0,56 -0,02 0,66 0,95 0,40 0,61 0,64 -0,21 1,17 -0,11 0,09 0,66 0,34 0,16 0,18 0,33 0,09 0,14 0,21 -0,02 0,19
-0,21
1,17
-0,02
0,19
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)
0,19%
Inflasi Bulan ke Bulan
(September 2023 terhadap Agustus 2023)
Inflasi Tahun Kalender
(September 2023 terhadap Desember 2022) 1,63%
*
Inflasi Tahun ke Tahun 2,28%
(September 2023 terhadap September 2022)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
2022 2023
y-on-y 2,18 2,06 2,64 3,47 3,55 4,35 4,94 4,69 5,95 5,71 5,42 5,51 5,28 5,47 4,97 4,33 4,00 3,52 3,08 3,27 2,28
4,69
5,95
3,27
2,28
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)
Rincian Inflasi Andil Inflasi
INFLASI UMUM 2,28 2,28
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 4,17 1,08
2. Pakaian dan Alas Kaki 0,98 0,05
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 1,26 0,25
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 1,97 0,12
5. Kesehatan 2,14 0,06
6. Transportasi 0,99 0,13
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,06 0,00
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 1,58 0,03
9. Pendidikan 2,08 0,12
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 2,40 0,21
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 3,68 0,23
Sumber: Rilis BPS 2 Oktober 2023, diolah 26 Oktober 2023 4
5. 4,26
3,92
3,40 3,34 3,30 3,30 3,18 3,14 3,14 3,07
1,85 1,83 1,82 1,78
1,53 1,40 1,28 1,22 1,16 1,16
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
TUAL
BAUBAU
SIBOLGA
TERNATE
YOGYAKARTA
KENDARI
PROBOLINGGO
SURABAYA
SAMARINDA
CIREBON
GUNUNGSITOLI
PALANGKA
RAYA
PEKANBARU
JAMBI
TANJUNG
PINANG
BANDA
ACEH
JAYAPURA
PALOPO
MANADO
GORONTALO
Inflasi Kota (y-o-y)
Inflasi (y-o-y)
5,26 5,03
4,72 4,51 4,47 4,37
3,80 3,66
3,25 3,10 3,05 3,03 2,77 2,68 2,60
2,14 2,13 2,12 1,98 1,86 1,69 1,61 1,45 1,19 1,17
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
MANOKWARI
TANJUNG
PANDAN
MERAUKE
TIMIKA
SUMENEP
LUWUK
MAUMERE
KOTABARU
WAINGAPU
BANYUWANGI
JEMBER
SINGARAJA
CILACAP
PURWOKERTO
KUDUS
BULUKUMBA
MEULABOH
TANJUNG
SAMPIT
SINTANG
TANJUNG
SELOR
WATAMPONE
TEMBILAHAN
MAMUJU
BUNGO
Inflasi Kab (y-o-y)
Inflasi (y-o-y)
10 Kab Tertinggi 10 Kab Terendah
KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA
BULAN SEPTEMBER 2023
5
*) Catatan
Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 90 IHK BPS
10 Kota Terendah
10 Kota Tertinggi
Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik 2 Oktober 2023, diolah 26 Oktober 2023
10 Prov
Tertinggi
10 Prov
Terendah
*Data belum termasuk 4 (empat) DOB di Papua
Persen (%)
Persen (%)
44 KOTA
LAINNYA
1,16
1,16
1,19
1,28
1,70
1,83
1,88
1,89
1,94
1,96
2,04
2,05
2,15
2,16
2,19
2,26
2,27
2,28
2,29
2,33
2,35
2,40
2,40
2,44
2,49
2,69
2,72
3,01
3,07
3,1
3,30
3,34
3,46
3,55
0 1 2 3 4
GORONTALO
SULUT
SULBAR
PAPUA
JAMBI
ACEH
KALTENG
DKI JAKARTA
SUMBAR
RIAU
BANTEN
KEPRI
SUMUT
KALTARA
NTT
KALBAR
LAMPUNG
SUMSEL
NTB
SULSEL
JABAR
BENGKULU
BALI
SULTENG
JATENG
PABAR
KALSEL
JATIM
KALTIM
MALUKU
DI YOGYAKARTA
MALUT
SULTRA
BABEL
Inflasi Gabungan Kota Per-Provinsi (y-o-y)
6. INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) SEBAGAI PROXY INFLASI
PADA MINGGU III OKTOBER TAHUN 2023
IPH KABUPATEN/KOTA
484 Kab/Kota
6
Sumber: Itjen Kemendagri, Diolah 26 Oktober 2023
3,81
3,48
2,81
2,53
2,00
1,70
1.45
1.44
1.38
1,27
1,25
1,20
0,99
0,91
0,90
0,75
0,71
0,71
0.67
0,64
0,61
0,57
0,53
0,52
0,43
0.39
0.39
0.31
0,30
0.22
0,16
0,03
0,02
0,01
-0,15
-0.20
-0,24
-1.01
SULAWESI UTARA
GORONTALO
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI BARAT
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SULAWESI TENGAH
PAPUA BARAT DAYA
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
JAWA TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
JAWA TENGAH
BANTEN
LAMPUNG
RIAU
MALUKU
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SUMATERA SELATAN
KEPULAUAN RIAU
BENGKULU
DI YOGYAKARTA
PAPUA
PAPUA BARAT
BALI
SUMATERA UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
JAWA BARAT
PAPUA SELATAN
PAPUA PEGUNUNGAN
DKI JAKARTA
JAMBI
PAPUA TENGAH
SUMATERA BARAT
ACEH
KALIMANTAN UTARA
BOLAANG
MONGONDOW
GORONTALO
BITUNG
LOMBOK
TIMUR
BOLAANG
MONGONDOW
SELATAN
BONE
BOLANGO
BOLAANG
MONGONDOW
TIMUR
TOMOHON
HALMAHERA
SELATAN
MAMASA
KEPULAUAN
SANGIHE
MUNA
BARAT
MINAHASA
UTARA
SUMBA
TENGAH
NIAS
BARAT
PASER
TEBING
TINGGI
TAPANULI
SELATAN
TIMOR
TENGAH
SELATAN
SOLOK
SELATAN
SUBULUSSALAM
NUNUKAN
ACEH
TAMIANG
BENGKULU
SELATAN
ACEH
TENGGARA
MANOKWARI
SELATAN
PIDIE
JAYA
KUPANG
PESISIR
SELATAN
HALMAHERA
UTARA
7. II. PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING
1. Data detail Ibu hamil, Anak-anak di bawah 2 tahun, by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa ke
Kab/Kota -- > Provinsi).
2. Membuat inovasi penanganan, seperti pembuatan platform (aplikasi pelaporan berbasis digital) dll
3. Melakukan intervensi kepada yang kurang mampu melalui bantuan sosial makanan bergizi (konsumsi ikan → bukan
mie instan atau biskuit).
4. Melaksanakan evaluasi rutin (rapat koordinasi) kepada Kab/Kota.
7
*Data belum termasuk 4 DOB Papua
Sumber: SSGI Kemenkes, diolah 26 Oktober 2023
8. PREVALENSI STUNTING 2021 - 2022
DAN DELTA SSGI 2021 - SSGI 2022 (%)
Peningkatan Prevalensi
(Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)
1. Kalimantan Timur : 1,1%
2. Sulawesi Barat : 1,2%
3. Nusa Tenggara Barat : 1,3%
Penurunan Prevalensi Tertinggi
(Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)
1. Sumatera Selatan : 6,2%
2. Kalimantan Selatan : 5,4%
3. Kalimantan Utara: 5,4%
4. Sumatera Barat : 1,9%
5. Papua Barat : 3,8%
6. Papua : 5,1%
8
Sumber Data : Prevalensi stunting SSGI tahun 2021 - SSGI tahun 2022, diolah 26 Oktober 2023
24,8
30
27,5
22,3
29
25,8
24,5
22,4
24,5
23,5
18,5
10,9
24,4
28,7
37,8
30,2
22,1
17,6
33,2
16,8
29,8
29,7
27,5
21,6
17,3
27,4
27,4
18,6
20,9
22,8
33,8
31,4
23,3
26,2
29,5
18,6
24,6
22,1
17
23,8
21,1
20
18
20,2
19,2
15,2
8
21,6
26,1
35,3
27,7
19,8
15,4
31,2
14,8
27,8
28,2
26
20,5
16,4
26,9
27,2
18,5
20,8
23,9
35
32,7
25,2
30
34,6
-6,2
-5,4 -5,4 -5,3 -5,2 -4,7 -4,5 -4,4 -4,3 -4,3
-3,3 -2,9 -2,8 -2,6 -2,5 -2,5 -2,3 -2,2 -2 -2 -2 -1,5
-1,3999
-1,1 -0,9 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1
1,1 1,2 1,3 1,9
3,8
5,1
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
16
-
SUMATERA
SELATAN
63
-
KALIMANTAN
SELATAN
65
-
KALIMANTAN
UTARA
14
-
RIAU
75
-
GORONTALO
12
-
SUMATERA
UTARA
36
-
BANTEN
15
-
JAMBI
32
-
JAWA
BARAT
35
-
JAWA
TIMUR
18
-
LAMPUNG
51
-
BALI
00
-
INDONESIA
81
-
MALUKU
53
-
NUSA
TENGGARA
TIMUR
74
-
SULAWESI
TENGGARA
17
-
BENGKULU
21
-
KEPULAUAN
RIAU
11
-
ACEH
31
-
DKI
JAKARTA
61
-
KALIMANTAN
BARAT
72
-
SULAWESI
TENGAH
82
-
MALUKU
UTARA
71
-
SULAWESI
UTARA
34
-
DI
YOGYAKARTA
62
-
KALIMANTAN
TENGAH
73
-
SULAWESI
SELATAN
19
-
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG
33
-
JAWA
TENGAH
64
-
KALIMANTAN
TIMUR
76
-
SULAWESI
BARAT
52
-
NUSA
TENGGARA
BARAT
13
-
SUMATERA
BARAT
91
-
PAPUA
BARAT
94
-
PAPUA
SSGI 2021 SSGI 2022 DELTA
9. PREVALENSI STUNTING PROVINSI SULAWESI TENGGARA
45,2%
29,5%
24,0%
29,1%
26,5%
30,2%
27,6%
42,7%
32,8%
33,0%
28,3%
30,8%
23,0%
26,2%
29,0%
26,0%
26,8%
26,8%
32,6%
21,6%
19,5%
24,8%
22,6%
27,7%
26,0%
41,6%
32,3%
32,6%
28,0%
31,3%
23,7%
28,3%
31,7%
29,9%
31,2%
35,3%
-12,6% -7,9% -4,5% -4,3% -3,9% -2,5% -1,6% -1,1% -0,5% -0,4% -0,3%
0,5% 0,7% 2,1% 2,7% 3,9% 4,4% 8,5%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Kab. Buton
Selatan
Kab.
Konawe
Utara
Kota
Kendari
Kab. Kolaka
Utara
Kab. Kolaka SULAWESI
TENGGARA
Kota
Baubau
Kab. Buton
Tengah
Kab.
Konawe
Kepulauan
Kab. Buton Kab.
Konawe
Selatan
Kab. Muna Kab. Kolaka
Timur
Kab.
Konawe
Kab. Muna
Barat
Kab.
Wakatobi
Kab. Buton
Utara
Kab.
Bombana
SSGI 2021 SSGI 2022 DELTA
Peningkatan Prevalensi
(Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)
1. Kab. Muna 0,5%
2. Kab. Kolaka Timur 0,7%
3. Kab. Konawe 2,1%
4. Kab. Muna Barat 2,7%
5. Kab. Wakatobi 3,9%
6. Kab. Buton Utara 4,4%
Penurunan Prevalensi
(Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)
1. Kab. Buton Selatan 12,6%
2. Kab. Konawe Utara 7,9%
3. Kota Kendari 4,5%
4. Kab. Kolaka Utara 4,3%
5. Kab. Kolaka 3,9%
6. Kota Baubau 1,6%
7. Kab. Buton Tengah 1,1%
8. Kab. Konawe Kepulauan
0,5%
9. Kab. Buton 0,4%
10. Kab. Konawe Selatan
0,3%
7. Kab. Bombana 8,5%
9
Sumber Data : Prevalensi stunting SSGI tahun 2021 - SSGI tahun 2022, diolah 26 Oktober 2023
10. III. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM
1. Lakukan pengecekan penduduk miskin dan miskin ekstrem dengan pendataan detail by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa
ke Kab/Kota -- > Provinsi).
2. Pelajari penyebab kemiskinan dan kemiskinan ektrem yang terjadi didarahnya dan lakukan tindakan intervensi, misalnya karena kurangnya saran
air bersih, sarana jalan rusak dll.
3. Lakukan koordinasi dengan Kab/Kota (Doing Sharing), apakah bisa dikerjarkan bersama atau bisa oleh Kab/Kota sendiri.
4. Berikan reward dan punishment bagi daerah Kab/Kota yang mampu melakukan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (Kompetitif)
10
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MARET 2023
NASIONAL: 9,36% (25.898.550 JIWA)
TINGKAT PERSENTASE KEMISKINAN EKSTREM PER PROVINSI
TAHUN 2021-2023
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Maret 2023 sebesar: 1,12%
*Data belum termasuk 4 DOB Papua
Sumber: Ditjen Bina Bangda, diolah 26 Oktober 2023
11. PERKEMBANGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM SE- SULTRA
JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2021 - 2022 JUMLAH PENDUDUK DAN PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN EKSTREM TAHUN 2022
Sumber: Ditjen Bina Bangda, diolah 26 Oktober 2023
➢ Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota se-Sultra cenderung mengalami penurunan.
➢ Kab. Konawe Selatan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022.
➢ Kab. Konawe memiliki jumlah penduduk miskin esktrem tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022.
11
12. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 agustus 2017)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2022)
IV. PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
PERSIAPAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024
12
1. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029
2. Untuk memilih Anggota Legislatif:
a. DPD RI sebanyak 152 Orang*
b. DPR RI sebanyak 580 Orang*
c. DPRD di 38 Provinsi sebanyak 2.372 Orang**
d. DPRD di 508 Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 Orang**
732 Orang*
*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan PERPPU No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022)
**) Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (ditetapkan 6 Februari 2023)
PEMILIHAN UMUM
Tanggal 14 Februari 2024
PILKADA SERENTAK
Tanggal 27 November 2024
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, ditetapkan tanggal 1 Juli 2016
Pemilihan Kepala Daerah:
1. 37Gubernur kecuali Provinsi DIY
2. 93Kota dan 415Kabupaten, kecuali
Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
13. 13
Februari
Maret
Februari
Desember
November
Oktober
Juli Juni Maret
Desember
November
Oktober
September
Agustus Januari
Januari
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Juli
Agustus
2022 2023 2024
Pemilu Pilpres Putaran II
Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan
peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
• Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, 14 juni
2022 – 14 juni 2024
• Penyusunan Peraturan KPU, 14 Juni 2022 – 14 Des 2023
Juni
Pendaftaran dan verifikasi
peserta pemilu
29 Juli - 13 Desember 2022
Penetapan Jumlah Kursi dan
Penetapan Daerah Pemilihan
14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023
Pemutakhiran Data Pemilih dan
penyusunan daftar pemilih
14 Oktober – 21 Juni 2023
Mei April
Pencalonan Anggota DPD
6 Desember 2022 –
3 November 2023
Pencalonan Anggota DPR &
DPRD, 24 April 2023 –
3 November 2023
Penetapan DCT Anggota
DPR, DPD, DPRD
3 Nov 2023
Penetapan Pasangan
Calon Presiden & Wapres
13 Nov 2023
Pencalonan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden
7 Oktober 2023 –
13 November 2023
Kampanye 75 Hari:
• Pertemuan terbatas
• Pertemuan tatap muka
• Penyebaran bahan kampanye
• Pemasangan alat peraga
28 Nov 2023 - 10 Feb 2024
September
Kampanye:
• Rapat Umum
• Iklan Media Massa
21 Jan – 10 Feb 2024
Masa Tenang
11 – 13 Feb 2024
Penghitungan Suara
14 Feb – 15 Feb 2024
April Mei
Penetapan Calon terpilih
Presiden dan Wapres,
3 Hari Pasca Putusan MK
Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pilpres Putaran II
22 Maret – 25 April 2024
Kampanye Pilpress Putaran II
2 Juni – 22 Juni 2024
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU “14 FEBRUARI 2024”
(PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024,ditetapkan 9 Juni 2022)
Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu
14 Desember 2022
Keterangan:
Tahapan Rawan
Tahun
Tahapan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
15 Feb – 20 Mar 2024
Masa Tenang Pilpres Putaran II
23 Juni – 24 Juni 2024
Penghitungan Suara
26 Juni – 27 Juni 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pilpres Putaran II,
27 Juni – 20 Juli 2024
Penetapan Calon terpilih Presiden dan
Wapres Pilpres Putaran II,
3 Hari Pasca Putusan MK
Pengucapan Sumpah Janji
•DPR RI dan DPD RI 1 Oktober 2024
•Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024
Pemungutan &
Penghitungan Suara
14 Feb 2024
Pemungutan &
Penghitungan Suara
Pilpres Putaran II
26 Juni 2024
Sumber : Ditjen Polpum Kemendagri, diolah 26 Oktober 2023
15. IMPLEMENTASI (BEST PRACTICE) PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK DI BEBERAPA DAERAH
Pengelolaan sampah dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R)
V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
MOUNTPS, LAYANAN APLIKASI DIGITAL
UNTUK MEMPERMUDAH PENGELOLAAN SAMPAH
CONTOH INOVASI
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BALIKPAPAN
15
16. VI. MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
Jumlah dan Sebaran MPP di Daerah
16
Sumber : Ditjen Bina Adwil Kemendagri, diolah 26 Oktober 2023
17. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG FORUM KORDINASI PIMPINAN DI DAERAH (DITETAPKAN TANGGAL 25 FEBRUARI 2022)
1. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Umum di daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
Pemerintahan Umum maka dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/ kota, dan
Forkopimcam.
2. Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Forkopimda provinsi,
Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di
daerah.
3. Forkopimda Tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan anggota (Ketua DPRD, Kapolda,
Kepala Kejaksaan tinggi, dan Pangdam), Forkopimda Tingkat Kabupaten/kota diketuai oleh
Bupati/Walikota dengan anggota (Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kapolres, Kepala kejaksaan
negeri, dan Dandim), dan Forkopimda kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota
(Kapolsek dan Danramil).
4. Hubungan kerja Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam bersifat
koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing - masing.
5. Sistem pelaporan pelaksnaan tugas Forkopimda diselenggarakan secara berjenjang mulai
dari Forkopimcam melalui Camat sampai kepada Menteri melalui Forkopimda Provinsi oleh
Gubernur sebagai kepala daerah
6. Dalam Pelaksanaannya Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten / kota, dan Forkopimcam
dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya,
dan/ atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.
7. Menteri melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan bagi kelancaran pelaksanaan
tugas Forkopimda secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Point penting :
17
VII. TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
18. SUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA MELALUI :
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan Gerakan
yang digagas oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk
meningkatkan minat masyarakat dalam mencintai produk buatan
dalam negeri terutama produk yang berasal dari Usaha Mikro
Kecil (UMK) - Koperasi Lokal. Sebagai wujud mensukseskan
gerakan tersebut, Kemendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan
Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
(diterbitkan 25 Februari 2022).
Perkuat Tim
Peningkatan Produk
Dalam Negeri (Unsur
Pemda dan Dunia Usaha)
untuk melakukan
koordinasi, sosialisasi,
pengawasan dan evaluasi
penggunaan Produk
Dalam Negeri
Alokasikan anggaran
40% belanja pengadaan
untuk membelanjakan
Produk Dalam Negeri
Tingkatkan jumlah
transaksi belanja
pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro Kecil
(UMK)
Tingkatkan transparansi
dan akuntabilitas tata
Kelola pengadaan
barang/jasa serta
kemudahan pengadaan
barang/jasa di pemerintah
daerah
Inventarisir Daftar
Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil (UMK) Lokal.
18
18
SURAT EDARAN BERSAMA
MENDAGRI DAN KEPALA LKPP
GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA
Sumber: Ditjen Bina Bangda Kemendagri, diolah 26 Oktober 2023
VIII. PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
19. REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2023
100,00%
98,09%
85,82%
76,53%
76,18%
75,57%
71,82%
71,09%
69,08%
66,96%
66,63%
64,56%
64,18%
64,18%
63,61%
61,64%
61,49%
60,33%
58,82%
58,75%
58,24%
58,18%
52,79%
51,13%
51,05%
50,25%
49,22%
47,32%
44,01%
43,12%
40,04%
33,55%
31,42%
24,86%
13,13%
4,91%
2,86%
0,36%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PERSENTASE BELANJA P3DN RATA-RATA PROVINSI
Rata-Rata Prov = 51,59%
Sumber Data: Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2 Oktober 2023
19
20. REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-SULAWESI TENGGARA TA 2023
90,31%
79,54%
78,28%
74,69%
73,74%
73,59%
70,24%
70,20%
66,74%
66,67%
65,05%
64,38%
58,95%
58,67%
57,23%
56,62%
48,01%
29,00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERSENTASE BELANJA P3DN RATA-RATA
Rata-Rata = 63,04%
20
Sumber Data: Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2 Oktober 2023
21. IX. REALISASI APBD
TREN PRESENTASI REALISASI PENDAPATAN
APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2022-2023
Sumber Data : Laporan 464 dari 546 Pemda untuk LRA per 1 September s.d. 20 Oktober 2023, 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan, 2023
21
22. Rata-Rata Provinsi = 70,53%
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2023
Sumber Data : Laporan 34 Pemprov untuk LRA per 1 September s.d. 20 Oktober 2023, 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan, 2023
10 Daerah Tertinggi
10 Daerah Terendah
22
22
87,75%
84,37%
80,14%
80,03%
79,27%
78,60%
78,50%
74,76%
74,23%
73,20%
72,32%
72,25%
71,69%
71,04%
70,31%
69,80%
69,71%
69,00%
68,57%
67,11%
66,42%
64,59%
64,54%
63,98%
63,85%
63,42%
62,66%
61,92%
60,39%
58,94%
58,64%
56,87%
56,69%
53,19%
53,15%
51,63%
51,42%
47,59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN RATA-RATA PROVINSI
23. Sumber Data : Laporan 464 dari 546 Pemda untuk LRA per 1 September s.d. 20 Oktober 2023, 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan, 2023
TREN PERSENTASE REALISASI BELANJA
APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2022-2023
48,11%
54,18%
57,56%
50,77%
54,49%
56,47%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Agustus September Oktober
Provinsi, Kabupaten/Kota
TA 2022 TA 2023
20 Okt ‘23
749,68 T
31 Okt ‘22
723,78 T
51,46%
58,03%
60,95%
52,79%
57,21%
59,84%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Agustus September Oktober
Provinsi
TA 2022 TA 2023
20 Okt ‘23
224,59 T
31 Okt ‘22
222,80 T
46,76%
52,58%
56,19%
49,85%
53,21%
54,82%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Agustus September Oktober
Kabupaten
TA 2022 TA 2023
20 Okt ‘23
424,25 T
31 Okt ‘22
406,48 T
46,64%
52,81%
56,09%
50,38% 54,16%
56,54%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Agustus September Oktober
Kota
TA 2022 TA 2023
20 Okt ‘23
100,84 T
31 Okt ‘22
94,49 T
30 Sept ‘23
713,15 T
30 Sept ‘22
667,96 T
30 Sept ‘23
214,44 T
30 Sept ‘22
182,24 T
30 Sept ‘23
403,01 T
30 Sept ‘22
375,03 T
30 Sept ‘23
95,69 T
30 Sept ‘22
87,27 T
31 Agustus ‘23
653,02 T
31 Agustus ‘22
586,65 T
31 Agustus ‘23
196,72 T
31 Agustus ‘22
182,24 T
31 Agustus ‘23
372,77 T
31 Agustus ‘22
327,90 T
31 Agustus ‘23
83,53 T
31 Agustus ‘22
76,50 T
23
23