Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai hibah pemerintah Australia untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah setelah menandatangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan. Salah satu calon penerima hibah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp122 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Hibah
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai hibah pemerintah Australia untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah setelah menandatangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan. Salah satu calon penerima hibah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp122 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Hibah
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Dokumen tersebut merangkum tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Dompu. Pengawasan meliputi seluruh tahapan pemilu, pelaporan hasil pengawasan secara berkala, serta publikasi hasil akhir pengawasan kepada masyarakat dan media.
Buku kerja ini memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. Buku ini memuat jadwal kerja PPS, prosedur koordinasi dengan instansi terkait, persiapan gerakan Coklit Serentak, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Tegal, mencakup dasar hukum, perubahan peraturan daerah terkait, persiapan logistik seperti kotak suara dan surat suara, serta tahapan pelaksanaan pilkades."
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Tugas pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP meliputi memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian hasil, melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala, dan menyiapkan laporan triwulanan.
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
Dokumen tersebut membahas tentang proses administrasi program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari validasi calon peserta, pemutakhiran data, verifikasi pendidikan dan kesehatan, CKP, pelaporan bulanan, dan inventarisasi aset.
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Dokumen tersebut membahas tentang pembahasan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Magetan tahun 2016. Terdapat beberapa poin pembahasan seperti sejarah penyusunan KUA-PPAS, keterkaitannya dengan dokumen lain, format KUA-PPAS, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis kinerja pendapatan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan memiliki tugas antara lain mengumumkan daftar pemilih, melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS, serta melakukan evaluasi setiap t
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Dokumen tersebut merangkum tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Dompu. Pengawasan meliputi seluruh tahapan pemilu, pelaporan hasil pengawasan secara berkala, serta publikasi hasil akhir pengawasan kepada masyarakat dan media.
Buku kerja ini memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. Buku ini memuat jadwal kerja PPS, prosedur koordinasi dengan instansi terkait, persiapan gerakan Coklit Serentak, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Tegal, mencakup dasar hukum, perubahan peraturan daerah terkait, persiapan logistik seperti kotak suara dan surat suara, serta tahapan pelaksanaan pilkades."
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Tugas pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP meliputi memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian hasil, melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala, dan menyiapkan laporan triwulanan.
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
Dokumen tersebut membahas tentang proses administrasi program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari validasi calon peserta, pemutakhiran data, verifikasi pendidikan dan kesehatan, CKP, pelaporan bulanan, dan inventarisasi aset.
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Dokumen tersebut membahas tentang pembahasan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Magetan tahun 2016. Terdapat beberapa poin pembahasan seperti sejarah penyusunan KUA-PPAS, keterkaitannya dengan dokumen lain, format KUA-PPAS, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis kinerja pendapatan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan memiliki tugas antara lain mengumumkan daftar pemilih, melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS, serta melakukan evaluasi setiap t
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Similar to KERANGKA PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN PANWASCAM .....pptx (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
KERANGKA PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN PANWASCAM .....pptx
1. CATATAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAMAYU SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020 DI KECAMATAN …..
DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI PERTANGGUNGJAWABAN
PUBLIK HASIL PENGAWASAN DI KECAMATAN …..
OLEH:
PANWASCAM KECAMATAN ………………………..
2. PROFIL PENGAWAS PEMILU
• Uraikan dalam bentuk bagan dari Pimpinan panwascam, sekretariat,
PKD, dan PTPS
3. Proses Rekruitmen PKD dan PTPS
• Uraian Waktu rekrutmen
• Uraian Jumlah Pendaftar (laki-laki dan Perempuan)
• Uraian Jumlah Yang MS dan TMS
4. Kegiatan Penguatan Kelembagaan
• Uraikan sejumlah kegiatan rakernis, rapat-rapat yang diselenggarakan
oleh panwascam yang berbasis anggaran maupun non anggaran
• Uraikan sasaran kegiatannya
• Uraikan output dan outcome setiap kegiatan
5. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran
• Uraikan kegiatan upaya pencegahan pelanggaran berbasis anggaran
maupun non anggaran (sosialisasi, koordinasi, surat, medsos, melalui
alat peraga, dll)
• Uraikan sasaran kegiatannya
• Uraikan output dan outcome setiap kegiatan
6. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
• Uraikan waktu pengawasan masing-masing tahapan pembentukan
• Uraikan temuan hasil investigasi
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
7. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Pencalonan
• Uraikan waktu pengawasan Verfak
• Uraikan jumlah dukungan bacalon perseorangan sebaran masing-
masing desa
• Uraikan Jumlah dukungan bacalon perseorangan sebaran masing-
masing desa yang MS dan TMS
• Uraikan temuan hasil pengawasan
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
8. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
• Uraikan waktu pengawasan Coklit, Penyusunan dan Rekapitulasi
DPHP, Uji Publik DPHP, Penyusunan dan Rekapitulasi DPS;
• Uraikan jumlah A-KWK sebelum coklit, DPHP, DPS, dan DPT masing-
masing desa
• Uraikan temuan hasil pengawasan semua tahapan pemutakhiran
daftar pemilih
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
9. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Kampanye
• Uraikan waktu pengawasan Kampanye;
• Uraikan jumlah kegiatan kampanye di kecamatan masing-masing
• Uraikan jumlah penertiban APS dan APK serta BK
• Uraikan temuan hasil pengawasan kampanye
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
10. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Hari Tenang Dan Pendistribusian Logistik
• Uraikan waktu pengawasan distribusi logistic dan masa tenang
• Uraikan jumlah logistik yang diterima
• Uraikan temuan hasil pengawasan
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
11. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
• Uraikan waktu pengawasan
• Uraikan hasil pemungutan dari siresa/siwaslu
• Uraikan temuan hasil pengawasan
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
12. HASIL PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN
Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
• Uraikan waktu pengawasan
• Uraikan hasil rekapitulasi suara
• Uraikan temuan hasil pengawasan
• Uraikan tindak lanjut temuan/laporan
13. Hasil Penanganan Pelanggaran
• Uraikan jumlah Temuan dan jenis pelanggarannya
• Uraikan Jumlah Laporan dan jenis pelanggarannya
• Uraikan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan (jumlah saran perbaikan
dan rekomendasi)
14. ANGGARAN 2020 YANG DIKELOLA
PANWASCAM
• Honorarium (Panwascam, Sekretariat, PKD, dan PTPS)
• Honorarium Pokja
• Layanan Administrasi (ATK dll)
• Sewa Kantor
• Perekrutan PKD dan PTPS
• Rakernis PKD dan PTPS
• Sosialisasi dan
• Perjalanan Dinas