ASPIRASI KESEJAHTERAAN BAGI RAKYAT INDONESIA

1. JUMAT | 23 NOVEMBER 2012/9 MUHARRAM 1434 H Harian Pelita 19
SAMBUNGAN
Saksi: Amran Batalipu Menekan PT HIP Dewan Pers Buka Pendaftaran Calon Anggota
Jakarta, Pelita Pertanahan Nasional Kabupaten Amran meminta dana sebanyak Rp1 miliar ke Buol, karena pada Jakarta, Pelita memiliki pengalaman luas tentang gota pada 6 Desember. Pada 7 sam­
Sidang kasus Buol di Pengadi­ Buol Haryono Suyono. Rp3,5 miliar,” kata Gondo Sujono. saat Amran meminta dana; kon­ Masa kepengurusan anggota De­ demokrasi, memahami mekanisme pai 11 Desember jeda masa sanggah
lan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11) Di depan Majelis Hakim, Yani Sementara itu saksi Yani disi perkebunan kelapa sawit dan wan Pers periode 2010-2013 segera kerja jurnalistik, dan mengerti hu­ atau tanggapan publik terhadap 18
mengungkapkan bahwa mantan dan Gondo mengungkapkan bah­ Ansori di tempat yang sama juga pabrik CPO di Buol sedang digang­ berakhir, karena itu sejak 20 Novem­ kum di bidang pers. calon anggota yang telah ditetap­
Bupati Buol Amran Batalipu telah wa pada mulanya Amran Bat­ menjelaskan hal yang sama. Ke­ gu dan diblokade oleh warga yang ber sampai 5 Desember 2012 Dewan “Kita mencari anggota yang me­ kan BPPA.
menekan PT Hardaya Inti Planta­ alipu berkali-kali menyampaikan pada majelis hakim ia membenar­ diduga sebagai pendukung Amran. Pers membuka pendaftaran calon miliki track record yang jelas. Calon Pada 12 Desember akan dilaku­
tion (HIP), untuk meminta sejum­ permintaan dana kepada PT HIP kan bahwa Amran Batalipu sering Hartati setuju memberikan anggota baru periode 2013-2016. anggota dari unsur wartawan, pimp­ kan pemilihan dan penetapan Ang­
lah dana. milik pengusaha Hartati Murdaya. menyampaikan permintaan dana dana Rp1 miliar tersebut sebagai Ketua Anggota Badan Pekerja Pe­ inan perusahaan pers, dan tokoh gota Dewan Pers sebanyak sem­
Pihak perusahaan yang mera­ Dikatakan saksi, Amran sering kepada PT HIP. “Yang saya tahu biaya keamanan agar perkebunan milihan Anggota (BPPA) Dewan Pers masyarakat yang ahli di bidang bilan orang, tiga orang dari un­
sa tertekan akhirnya dengan ter­ meminta dana untuk berbagai dalam berbagai kesempatan Pak dan pabriknya di Buol tidak di­ Priyambodo RH mengatakan, syarat pers,” katanya. sur wartawan, tiga orang dari un­
paksa memberikan dana kepa­ keperluan, seperti untuk jasa ke­ Amran sering menyampaikan per­ ganggu lagi. Dana tersebut diberi­ umum menjadi anggota Dewan Pers Dari unsur wartawan, calon sur pimpinan perusahaan, dan tiga
da mantan Bupati Buol tersebut, amanan perusahaan maupun un­ mintaan dana,” katanya. kan melalui Yani Ansori dan Arim. harus memahami seluk-beluk ke­ yang mendaftar harus berstatus orang dari tokoh masyarakat.
dan belakangan dituduh melaku­ tuk kepentingan Pemilukada, di Menurut Yani, pada awalnya Meski sudah diberi dana Rp1 hidupan pers nasional dan men­ wartawan utama dan masih men­ Pada 13 Desember ditetapkan se­
kan suap. mana dirinya sebagai incumbent permintaan dana tersebut kurang miliar namun Amran Batalipu dukung kermerdekaan pers sesuai jalankan kerja jurnalistik. Calon dari bagai hari penyampaian berita hasil
Gondo Sujono dan Yani Ansori maju lagi dalam Pemilukada Ka­ ditanggapi oleh manajemen PT masih terus meminta tambahan Undang Undang Nomor 40 Tahun unsur pimpinan perusahaan pers pemilihan dari BPPA kepada Ketua
yang dihadirkan sebagai saksi di bupaten Buol pada Juli lalu. HIP. Oleh sebab itu Amran sering dana, hingga akhirnya Direktur 1999 tentang Pers dan Kode Etik masih aktif bekerja sebagai pimpi­ Dewan Pers periode 2010-2013 dan
depan persidangan dengan terda­ Gondo Sujono menjelaskan menekan dirinya. “Gimana (soal PT HIP, Totok Lestyo, berinisiatif Jurnalistik. nan perusahaan pers yang dibuk­ diteruskan kepada Presiden RI Susi­
kwa Amran Batalipu, menyampai­ bahwa dirinya pernah datang ke dana) itu?” ujar Yani menirukan memberikan dana tambahan Rp2 “Syarat umumnya harus mema­ tikan dengan surat keputusan pen­ lo Bambang Yudhoyono
kan bahwa Amran berkali-kali me­ Buol dan bertemu Amran Bat­ Amran Batalipu yang berkali-kali miliar, tanpa sepengetahuan Har­ hami kehidupan pers nasional dan gangkatan dari perusahaan pers Sesuai AD/ART Dewan Pers, Ang­
minta dana. alipu di sebuah restoran. Saat itu meminta uang. tati Murdaya selaku pemilik pe­ mendukung kemerdekaan pers ber­ yang bersangkutan. Sementara gota Badan Pekerja Pemilihan Ang­
Sidang dipimpin Ketua Majelis Amran meminta sejumlah dana Dalam persidangan sebelumnya rusahaan. Totok Lestyo telah dil­ dasarkan Undang Undang Nomor calon dari unsur tokoh masyarakat gota (BPPA) adalah wakil dari organ­
Hakim Gusrizal, SH dengan agen­ dan dirinya mengaku mendapat terungkap bahwa pada akhirnya aporkan ke kepolisian atas tudu­ 40 Tahun 1999,” kata Priyambodo di luar wartawan dan pimpinan pe­ isasi wartawan dan organisasi pe­
da pemeriksaan saksi Yani Ansori, tekanan dari Amran yang menag­ pemilik PT HIP, Hartati Murda­ han menggelapkan dana Rp2 mil­ kepada Pelita, Rabu (21/11). rusahaan pers. rusahaan pers yang dinyatakan lo­
Gondo Sujono, dan Kepala Badan ih sejumlah uang. “Waktu itu Pak ya, menyetujui memberikan dana iar tersebut. (be) Selain itu, calon anggota Dewan Dari semua pendaftar yang ma­ los verifikasi Dewan Pers, meliputi
Pers harus mempunyai integritas, suk, BPPA Dewan Pers menyelek­ AJI,PWI ATVLI,ATVSI,AJTI,PRSSNI,
Jaminan Kesehatan Harus Dijalankan Secepatnya memiliki perasaan obyektivitas, fair, si dan menetapkan 18 calon ang­ dan SPS. (cr-15)
u Sambungan dari hal 1 bingungan. Oleh karena itu kami si buruh menolak outsourcing,” tu­ pekerja yang sudah berumah tangga Indonesia Butuh RUU Kamnas,
san pemerintah yang menolak out-
sourcing, termasuk soal upah mu­
rah.
katakan kepada Presiden jangan
pernah mundur untuk membuat
jaminan kesehatan,” ujar Said Iqbal.
turnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pi­
haknya merasa kebingungan kalau
sebesar 6 persen,” kata Wakil Pres­
iden KSPSI tersebut.
“Kelebihan dari UU BPJS ini
Mayoritas Fraksi Tetap Dukung
Aksi demonstrasi ini dilakukan Said Iqbal mengatakan pihaknya ada masa buruh yang menolak ke­ yang pertama akan meng-cov- u Sambungan dari hal 1 lantaran bisa menahan seseorang jika pemerintah dan DPR menge­
kelompok Majelis Pekerja Buruh menuntut pemerintah untuk men­ sejateraan terhadap dirinya. “Sekali er seluruh rakyat Indonesia, baik dan keamanan insani. “Di za­ yang mengganggu stabilitas negara. sahkan UU Kamnas maka akan
Indonesia (MPBI) dimulai dengan jalankan jaminan kesehatan bagi lagi MPBI katakan kalau ada yang yang pekerja maupun nonpeker­ man modern ini, musuh nega­ ISA sendiri diakui Mahathir sebagai dapat mengintegrasikan secara uni­
melakukan orasi di Bundaran HI, buruh secepatnya. menolak, kami kebingungan dan si­ ja bahkan orang miskin harus di- ra bukan hanya serangan mi­ warisan kolonial Inggris. versal undang-undang yang sudah
lalu melanjutkan long march ke Ista­ “Jaminan kesehatan bagi seluruh kap kami jelas akan melawan Apin­ cover oleh UU ini dengan mem­ liter dari luar ataupun teroris. UU Kamnas ini nantinya akan ada itu,” tambahnya.
na Merdeka, dan kemudian berakh­ rakyat 1 Januari 2014, dengan iu­ do,” paparnya. peroleh pelayanan kesehatan gra­ Musuh non-militer dapat lebih mengikat seluruh warga negara In­ Mayjen TNI Hartind Asrin men­
ir di Gedung DPR Senayan. Mereka ran buruh tetap dibayar perusahaan Sekretariat Jenderal Komite Aksi tis,” ujar dia. berbahaya, karena sering tidak donesia dan mengatur dalam kon­ gakui kehadiran RUU Kamnas se­
menggunakan sepeda motor, mobil, dan diterbitkan PP atau Perpres ten­ Perlindungan Pekerja Rumah Tang­ Sehari sebelumnya, massa bu­ terlihat,” katanya. disi damai dan perang. Setidaknya, mentara ini masih mendapat tang­
dan puluhan bus. tang jaminan kesehatan dan peneri­ ga (KAPPRT) dan Buruh Migran Mu­ ruh dari Serikat Pekerja Nasional Dia mencontohkan perda­ UU Kamnas dapat menciptakan gapan yang pro dan kontra dari be­
Tampak Presiden Konfederasi ma bantuan iuran (PBI) wajib dikel­ hammad Hakim mengatakan massa (SPN) juga melakukan aksi demo gangan internasional yang stabilitas negara sehingga investa­ berapa kalangan masyarakat seb­
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia uarkan paling lambat 23 November buruh termasuk buruh migran juga di Jakarta. Dengan jumlah mas­ dalam beberapa hal juga mem­ si bisa masuk. agai langkah kontrol sosial.
(KSPSI) Adi Gandi Nina Wea, Pres­ 2012,” ujarnya. mendukung serta memperjuangkan sa lebih sedikit, mereka menolak bawa ancaman non-militer. Diakui Fadli Zon, stabilitas se­ Namun ditegaskan, RUU Kam­
iden Konfederasi Serikat Buruh Se­ Said mengatakan pihaknya me­ UU BPJS. BPJS dan SJSN dengan dalih iu­ Bahkan dalam perdagangan inter­ buah negara menjadi modal pent­ nas ini bukanlah memihak kepa­
jahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, minta Asosiasi Perusahan Indonesia “Kita minta kepada pemerin­ ran 2 persen dari gaji buruh yang nasional, lanjutnya, ancaman dan ing masuknya investasi. Sehingga da institusi pemangku kepentingan
serta Presiden Konfederasi Serikat (Apindo) tidak melawan keputusan tah untuk menetapkan bahwa bu­ dinilai jadi beban. Namun begitu, musuh di dalamnya tidak bisa se­ lapangan kerja terbuka luas yang tertentu saja, melainkan RUU Kam­
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. pemerintah menolak outsourcing. ruh hanya membayar seperti yang Guru Besar FKM Universitas In­ cepatnya teridentifikasi. dapat dimanfaatkan bagi raky­ nas adalah milik bangsa karena di­
“Hari ini (kemarin-Red) kami “Dan kami akan memerintahkan sekarang dibayar. Kita bayar Jam­ donesia Prof Hasbullah Thabrany Mengingat kompleksitas pelak­ at Indonesia. Dengan begitu den­ dalamnya terdapat keterlibatan an­
MPBI akan menegaskan kalau kami Apindo jangan coba-coba membuat sostek terkait jaminan kesehatan menyarankan agar mereka memb­ sanaan fungsi keamanan nasional gan sendirinya rakyat yang bekerja tara pemerintah dan segenap ele­
menerima BPJS. Kalau ada seri­ judical review karena posisi kami yaitu sebesar 2 persen untuk pe­ aca dulu kedua undang-undang itu tersebut, lanjut Endriartono, maka membantu pertumbuhan ekonomi. men masyarakat.
kat buruh yang menolak, kami ke­ jelas, MPBI dan tiga serikat federa­ kerja lajang dan kemudian untuk dengan pikiran yang jernih. (jon) diperlukan pengaturan yang tertib, Belum final “Jika terdapat suatu ancaman
terkoordinasi, dan terkendali den­ Staf Ahli Menteri Pertahanan Bi­ di tingkat nasional maka seluruh
Aspirasi Kesejahteran bagi Rakyat Indonesia gan sebaik-baiknya melalui RUU
Kamnas. “Peran, fungsi, dan tu­
gas masing-masing aktor keaman­
dang Keamanan Mayjen TNI Hartind
Asrin mengungkapkan, sistem ke­
amanan nasional harus dibangun
stakeholders terkait akan berdisku­
si pada forum Dewan Keamanan
Nasional yang kemudian akan dis­
u Sambungan dari hal 1 segi sumber daya alamnya (seperti selanjutnya mencarikan jalan kelu­ pemerintah sebagai regulator kes­ an harus diatur dan dikoordinasi­ dengan baik di negeri ini sehingga arankan kepada Presiden sebagai
Jepang dan Jerman, miskin sum­ ar dari masalah tersebut. Sehingga ehatan, melibatkan semua unsur, kan agar tidak terjadi tumpang tin­ pada akhirnya penanganan anca­ dasar bahan untuk mengeluarkan
besar untuk memperjuangkan pen­ ber daya alam, tetapi sangat tinggi akan menjadi motivasi atau pendo­ baik kalangan pemerintah, perusa­ dih atau menyisakan daerah abu- man yang menyangkut kondisi ke­ arahan direktif kepada pemang­
capaian kesejahteraan rakyat Indo­ dan merata pendidikan rakyatnya, rong bagi pemerintah untuk men­ haan, individu, keluarga, dan ma­ abu,” urainya. amanan dan stabilitas nasional bisa ku kepentingan di daerah-daerah.
nesia secara keseluruhan. terbukti menjadi negara yang san­ gentaskan kemiskinan secara nya­ syarakat pada umumnya. Ia dengan tegas menyatakan ti­ dapat lebih tepat dan sesuai dengan Selain itu jika terdapat suatu an­
Karena kesejahteraan seluruh gat kuat dan terpandang di dunia). ta di Negara Indonesia. Negara yang c) Jaminan pelayanan kesehatan dak sependapat dengan pendapat porsi yang di miliki masing-masing caman pada tingkat daerah maka
lapisan masyarakat yang menjadi 2. Peningkatan kesejahter­ terkenal sangat kaya akan sumber (Asuransi Kesehatan), sudah saatnya yang menuding RUU Kamnas hen­ insititusi bidang keamanan nasion­ operasional penanganannya akan
tujuan utama proses demokratisa­ an seluruh tumpah darah dan daya alam. Dalam bahasa popul­ seluruh lapisan masyarakat mempu­ dak mengembalikan fungsi pemerin­ al sebagai leading sector-nya. disesuaikan dengan undang un­
si tersebut, pemimpin seharusnya masyarakat Indonesia, yang ernya bahwa profil kesejahteraan nyai asuransi dan jaminan kesehat­ tah dan negara seperti era orde lalu. Menurutnya, keamanan me­ dang yang sudah ada.
mempunyai semangat yang dilan­ meliputi sandang, pangan, dan pe­ rakyat Indonesia masih jauh di an. Dengan pola ini, akan terjadi sub­ Endriartono beralasan, kondisi nyangkut empat hal, yaitu pertama, “Outcome dari RUU Kamnas ini
dasi oleh cita-cita reformasi terse­ rumahan. Menurut Badan Pusat bawah rata-rata tingkat kesejahter­ sidi silang dalam penangan kesehat­ saat ini sangat berbeda. “Keamanan menyangkut tentang keamanan in­ hanya sebagai strategic guidance
but. Dengan mempunyai komit­ Statistik (BPS), menjelaskan bahwa aan dunia. Sehingga, sudah saatnya an. Artinya, masyarakat yang kebet­ nasional sebagai fungsi pemerintah­ sani atau bagaimana seseorang bisa kepada Presiden serta mensinergi­
men yang tinggi untuk memuliakan ukuran kemiskinan didasarkan pada pemerintah mengoreksi standar ke­ ulan sakit dan membutuhkan biaya an negara pada masa orde baru den­ nyaman untuk hidup di negeri ini. kan dan bukan untuk mengatur
bangsa ini agar dihormati oleh bang­ jumlah kalori yang dimakan ses­ sejahteraan rakyat. besar, akan mendapatkan subsidi gan saat ini tentulah mengalami pe­ Kedua, keamanan publik atau dise­ atau terjadi tumpang-tindih den­
sa lain. Sehingga, di masa yang akan eorang, yaitu 2.100 kalori. Kalau kon­ Dengan mengikuti standar inter­ dari masyarakat yang mampu dan rubahan karena lingkungan strate­ but dengan Kamtibnas, Ketiga, ke­ gan perundang-undangan yang su­
datang tidak ada lagi anak bangsa sumsi per hari di atas batas minimal nasional dengan memfokuskan bu­ tidak sakit (cross subsiding). Asur­ gis, sistem kenegaraan, jenis, bentuk, amanan internal atau keamanan dah dimiliki masing-masing institu­
kita yang diperlakukan sewenang- kalori tersebut tidak dianggap miskin. kan hanya pada pangan atau kal­ ansi tersebut menjadi satu kesatu­ dan intensitas ancaman memang dari ancaman separatis, pemberon­ si pemerintah bidang kemanan na­
wenang oleh bangsa lain dan dihi­ Tapi, kalau di bawah itu dianggap ori yang dikonsumsi oleh masyara­ an dengan program wajib pajak, se­ mengalami perubahan,” ucapnya. takan dan aksi teroris, dan kempat, sional,” kata dia.
nakan oleh bangsa lain. miskin. Jadi semata-mata ukuran­ kat, dan sudah seharusnya lebih hingga masyarakat yang telah mem­ Sementara Wakil Ketua Umum Par­ adalah keamanan eksternal berupa Mayjen TNI Hartind Asrin juga
Dan untuk itu, bangsa yang mulia nya pada kalori makanan (pangan). memfokuskan pada semua kebu­ bayar pajak, berarti secara otomatis tai Gerindra Fadli Zon mengakui In­ menjaga kedaulatan wilayah NKRI. mengingatkan bahwa draft RUU
adalah bangsa yang punya karakter, Padahal dalam kehidupan, manusia tuhan pokok yang lain. Termasuk telah mendapatkan Jaminan Asur­ donesia membutuhkan UU Kamnas, Dari masing-masing faktor keman­ Kamnas ini belum final karena ma­
dan bangsa yang berkarakter adalah bukan hanya membutuhkan pangan. sandang, pangan, dan perumahan. ansi Kesehatan, yang profitnya di­ dan UU itu tentunya berbeda dengan an tersebut berbagai insitusi pemer­ sih dibahas di forum DPR setelah
bangsa yang mandiri, bukan bangsa Lebih dari itu. Ada kebutuhan akan 3. Aspek yang termasuk sangat ambil secara optimal dari pajak terse­ Internal Security Act milik Malaysia. intah ikut terlibat di dalam penan­ masa reses. Di dalam penyempur­
yang selalu menjual dirinya kepada sandang dan perumahan. penting sebagai ukuran kesejahter­ but. Jika ini dijalankan dengan baik, “Kita tetap butuh UU Kamnas. ganannya, sesuai dengan tugas yang naan RUU Kamnas ini diharapkan
kepentingan asing. Oleh sebab itu, Berdasarkan ilmu gizi, 2.100 kal­ aan adalah kesehatan. Jika kese­ akan berdampak positif secara sig­ Yang harus dikritisi adalah pasal diatur dalam perundang-undangan seluruh kalangan masyarakat ma­
bangsa Indonesia tidak boleh men­ ori itu sebanding dengan satu pir­ hatan masyarakat Indonesia menin­ nifikan terhadap peningkatan kese­ yang menimbulkan abuse of power, yang berlaku di institusi tersebut. sih dapat memberikan masukan-
jadi bangsa yang kerdil, yang sela­ ing nasi. Jika harga sepiring nasi gkat dan terjaga, maka konsentrasi hatan dan kesejahteraan orang ban­ tapi sebagian pasal sudah sesuai. Dikatakan, meski Indonesia telah masukan yang sangat penting.
lu inferior di hadapan bangsa as­ Rp500 dan 1 dolar AS sebanding dalam bekerja, bersekolah, dan be­ yak, pasien, termasuk dokter, pelay­ Abuse of power ini dapat dipakai memiliki beberapa undang-undang “Pemerintah akan terbuka jika DPR
ing. Indonesia pada dasarnya pun­ dengan Rp10.000, berarti stan­ raktivitas menjadi baik, yang pada an kesehatan, dan masyarakat luas. penguasa bisa pertahankan kekua­ untuk melindungi kepentingan ke­ akan memanggil kalangan LSM, ak­
ya sumber daya manusia yang san­ dar kemiskinan di Indonesia han­ akhirnya, produktivitas masyarakat d). Pemerataan pelayanan kese­ saan,” katanya. amanan nasional tersebut, namun ademisi, stakeholders terkait, penel­
gat mampu untuk mengelola sum­ ya 1/20 dolar AS atau 5 cen. Uku­ akan meningkat (tentu hal ini akan hatan bagi seluruh rakyat Indonesia Fadli Zon menilai, RUU Kam­ tetap belum memiliki produk un­ iti dan pakar-pakar untuk mem­
ber daya alam kita untuk kemasla­ ran ini sangat kontras bila diband­ terjadi sebaliknya jika masyarakat sampai ke tingkat perifer/pedesaan. nas yang digodok sekarang lebih dang-undang yang menjadi integra­ bahas pasal demi pasal dari RUU
hatan bangsa dan negara. ingkan dengan standar garis ke­ kita dalam keadaan sakit-sakitan). Kepastian keterjangkauan pelayan­ soft dengan ISA yang lebih keras, tor stabilitas nasional. “Karena itu, Kamnas ini, “ tuturnya. (jon)
Dengan landasan tersebut pe­ miskinan Bank Dunia senilai 2 do­ Untuk peningkatan derajat ke­ an kesehatan akan menyentuh se­
mimpin yang terpilih, nantinya mem­
punyai tanggung jawab yang besar
lar AS per hari. Sehingga, standar
kemiskinan yang digunakan dewasa
sehatan masyarakat minimal ada
empat hal yang harus segera dibe­
luruh lapisan masyarakat (ensure
affordable care for all).
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata
untuk memajukan sumber daya ini oleh pemerintah terlalu rendah nahi oleh pemerintah yang men­ Jika semua aspek di atas ter­ u Sambungan dari hal 1 menurut kantor berita negara Rabu teknologi.
manusia Indonesia. Minimal dalam bila dibandingan standar kemiski­ jadi tanggung jawab Presiden yang penuhi maka tentunya kualitas ma­ Iran membantah tuduhan telah malam. Ketua Parlemen Ali Larijani
bingkaian seperti di bawah ini: nan yang digunakan dunia (40 kali baru, yaitu: syarakat Indonesia akan meningkat. memasok Hamas dengan roket “Pejabat Perancis ini harus ingat mendesak negara-negara Arab
1. Pendidikan: merupakan jalan lebih rendah). a) Peningkatan anggaran kesehat­ Yang secara signifikan akan mening­ Fajr-5, yang kelompok gerilyawan di benaknya bahwa komentar-ko­ pada Rabu untuk mengikuti te­
terpenting untuk mencerdaskan Dengan demikian berarti kalau an masyarakat: dengan jalan ini, pen­ katkan sumber daya manusia Indo­ menguasai Gaza itu katakan telah mentar seperti itu tidak mengang­ ladan Iran memberikan bantuan
bangsa. Dengan pendidikan Indo­ kita menggunakan ukuran inter­ geluaran dan biaya yang harus dikel­ nesia. Kelak Bangsa Indonesia akan tembakkan ke Tel Aviv, namun Iran kat tanggung jawab rezim Zionis militer kepada Palestina.
nesia akan mempunyai manusia- nasional berarti masih sangat ban­ uarkan oleh masyarakat akan menu­ menjadi bangsa yang dimuliakan. telah memperjelas bahwa pihaknya dan pendukungnya tentang keja­ Gencatan senjata antara Isra­
manusia yang unggul, terampil, ber­ yak masyarakat Indonesia yang hid­ run, karena beralih menjadi subsidi Bukan karena kekuatan persenjata­ memberikan bantuan militer. hatan perang yang mereka laku­ el dan Hamas mulai berlaku pada
budi pekerti luhur, serta mempun­ up di bawah garis kemiskinan. Me­ pemerintah, dan selanjutnya dilaku­ an, tetapi, karena aspek tingkat kes­ “Komentar-komentar yang dibuat kan terhadap bangsa Palestina Rabu malam, menghentikan kon­
yai kekuatan spiritual dan motiva­ maparkan secara nyata dan jujur kan pengendalian biaya kesehatan ejahteran dan kualitas sumber daya tuan Fabius adalah karena kurang­ yang tertindas.” Pada Rabu, kom­ flik yang disambut baik setelah
si yang tinggi untuk membangun akan tingkat kemiskinan, bukan yang bersumber dari pemerintah manusianya yang andal yang mam­ nya perhatian pada realitas yang andan Garda Revolusi Mohammad delapan hari pertikaian saat kekha­
bangsanya. Kita bisa menyaksikan bermaksud menghina Bangsa In­ yang lebih berfokus pada tindakan pu mengelolah sumber daya alam berlaku di Timur Tengah,” kata Ali Jafari membantah Iran telah watiran berkembang berkaitan se­
banyak contoh bangsa-bangsa lain, donesia; tapi, bertujuan mendapat­ preventif atau pencegahan penyakit. dengan baik demi kesejahteraan se­ Juru Bicara Kementerian Luar memberikan Hamas roket Fajr 5 rangan darat Israel ke wilayah
yang telah maju, bukan semata dari kan gambaran yang nyata. Untuk b) Dalam menjalankan peran luruh tumpah darah Indonesia. n Negeri Iran Ramin Mehmanparast, dan hanya memberikan bantuan Gaza. (afp/jon)
Peduli Sosial
Melayani Sampai Jauh ke Dalam Panti Jompo
S
uku Dinas Kependudukan hami, warga PSTW terdiri dari terbaring di ranjang. Agar mereka pengambilan foto di ruang Melati berterimakasih pada Pak Lurah
dan Catatan Sipil (Sudin orang-orang jompo yang sebagian bisa duduk pun (untuk pengam­ dilakukan secaca manual dan foto hingga petugas kami tidak perlu ke
Dukcapil) Jakarta Timur, besar sudah sulit berjalan. Bah­ bilan foto) harus dibantu petu­ kemudian ditransfer ke komputer kelurahan untuk menandatangani
tidak saja aktif menggelar pelaya­ kan ada yang sakit dan cacat fisik. gas. Diantara WBS yang berada yang ada di serambi. Akibatnya, KTP yang selesai diproses,’’ kata
nan pembuatan KTP dan Akte Kalau mereka harus pergi ke kelu­ di ruang Melati, ada yang sudah proses pembuatan KTP untuk Haris. ‘’Ini kerjasama yang baik,’’
Kelahiran di wilayah pemuki­ rahan untuk membuat atau mem­ berusia lebih dari 90 tahun. ‘’Se­ WBS di ruang Melati memerlukan tambah Haris yang baru awal No­
man. Tapi juga ke panti-panti perpanjang KTP, tentu akan me­ cara umum, rata-rata usia mere­ waktu yang relatif sedikit lebih vember tadi menjabat sebagai Ka­
sosial seperti yang terlihat Rabu nyulitkan bagi mereka. Solusinya ka sudah di atas 75 tahun,’’ kata lama, yakni lima hingga sepuluh sudin Dukcapil Jakarta Timur.
(21/11) kemarin di Panti Sosial kami yang harus datang melay­ Marwiati tentang WBS di ruangan menit. ‘’Tidak jadi masalah. Sam­ Keberadaan Haris yang
Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia ani,’’ kata Haris. Menurut Haris, Melati. Menurut Marwiati, ke-31 pai sore pun akan kita layani. langsung berada di lokasi, sa­
3 Ciracas. Sepekan sebelumnya, pelayanan langsung ini bukan WBS di ruangan Melati itu memer­ Yang penting, semua WBS di panti ngat membantu petugas dalam
Sudin Dukcapil Jakarta Timur sesuatu yang baru. ‘’Setiap Sabtu lukan perhatian khusus karena ini bisa kita layani dengan baik,’’ memmroses pembuatan KTP bagi
juga menggelar pelayanan serupa kami juga menggelar pelayanan di sebagian dari mereka juga sudah kata Haris yang mengawal lang­ para jompo di PSTW Ciracas itu.
di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung. wilayah pemukiman,’’ tambahnya. ada yang tidak bisa pergi sendiri sung kegiatan pelayanan di PSTW Ketika menghadapi WBS yang be­
‘’Kami sangat berterimakasih pada Dari 125 WBS PSTW Budi Mu­ ke kamar mandi. Misalnya un­ Ciracas itu sampai selesai. rada di ruang Melati tadi misalnya,
Sudin Dukcapil Jakarta Timur di lia 3 Ciracas yang dimohonkan tuk keperluan mandi atau buang Selain kerjasama yang baik Haris cepat mengambil keputusan
mana WBS (Warga Binaan Sosi­ pembuatan KTP-nya, 31 dianta­ hajat. ‘’Jadi mereka harus diban­ antara PSTW Budi Mulia 3 de­ petugasnya yang harus ‘’menyam­
al) kami bisa dilayani langsung ranya dilayani langsung di dalam tu,’’ ujarnya. ngan Sudin Dukcapil, proses bangi’’ WBS langsung ke kamar Muhammad Haris, Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Timur, (kanan),
di panti,’’ kata Marwiati, Kepala kamar tidur. Ini harus dilakukan Proses pembuatan KTP di ru­ pembuatan KTP bagi para jompo para WBS itu. ‘’Kasihan kalau me­ turun langsung ke lapangan turut memberikan pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha
PSTW Ciracas. petugas Dukcapil karena kondisi ang Melati sedikit berbeda dengan itu berjalan dengan lancar, juga reka (WBS yang sakit) harus dibo­ (PSTW) Budi Mulia 3 Ciracas dalam rangkaian pembuatan KTP n pelita – syahran
Muhammad Haris, Kasu­ kesehatan para WBS yang berada proses yang dilakukan di serambi tidak terlepas dari peranan Lurah pong. Kita yang harus mendatangi
din Dukcapil Jakarta Timur, di ruangan Melati itu memang ti­ depan panti. Jika proses pem­ Kepala Dua Wetan, Ciracas, Ko­ mereka,’’ kata Haris seraya me­ masuk ke dalam kamar (tidak ada lega karena tidak perlu membo­
menjelaskan pelayanan langsung dak memungkinkan mereka ber­ buatan KTP yang dipusatkan di marudin, yang juga datang lang­ minta petugas panti agar WBS dari sinyal), Haris juga cepat memutus­ pong WBS ke luar dari dalam panti
ke panti itu merupakan bagian jalan ke halaman panti dimana serambi depan (untuk WBS yang sung ke panti. Setiap KTP yang ruang Melati tidak perlu dibawa ke kan pengambilan foto dilakukan atau kamar tidur. ‘’Kami sangat
dari usaha peningkatan pelaya­ pelayanan dipusatkan. Sebagian sehat) hanya memerlukan waktu sudah selesai diproses, langsung halaman panti. Ketika komputer secara manual. Marwiati bersama terbantu,’’ kata Marwiati. (syahran
nan publik. ‘’Kami sangat mema­ diantaranya bahkan hanya bisa tiga hingga lima menit, proses ditandatangani Kamarudin. ‘’Saya dan peralatan lain sulit di bawa staf panti pun bisa menarik nafas rasuni) Adv
2012_11_22 HAL 01.indd 19 11/22/2012 11:45:26 PM