“SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PETUNJUK TEKNIS PP NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum baru untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai negeri sipil. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, jenis jabatan, hak dan kewajiban, manajemen SDM, dan pengaturan lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum baru untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai negeri sipil. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, jenis jabatan, hak dan kewajiban, manajemen SDM, dan pengaturan lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Surat ini mengundang kepala bappeda kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti bimtek nasional selama 5 hari yang akan membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah sesuai dengan Permenkes No. 19 Tahun 2014. Bimtek ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P)
LK3P mengadakan pelatihan nasional empat hari tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 dan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum tahun 2014. Pelatihan ini diselenggarakan untuk membantu pemahaman aparatur pemerintah daerah dan akan diadakan di beberapa hotel di Jakarta p
Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan pelatihan 4 hari tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual bagi aparatur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013. Pelatihan ini bertujuan membekali para aparatur dengan pemahaman dan kemampuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah agar dapat menyusun laporan ke
More Related Content
More from Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Surat ini mengundang kepala bappeda kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti bimtek nasional selama 5 hari yang akan membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah sesuai dengan Permenkes No. 19 Tahun 2014. Bimtek ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P)
LK3P mengadakan pelatihan nasional empat hari tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 dan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum tahun 2014. Pelatihan ini diselenggarakan untuk membantu pemahaman aparatur pemerintah daerah dan akan diadakan di beberapa hotel di Jakarta p
Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan pelatihan 4 hari tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual bagi aparatur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013. Pelatihan ini bertujuan membekali para aparatur dengan pemahaman dan kemampuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah agar dapat menyusun laporan ke
More from Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (6)
“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDA...
“SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PETUNJUK TEKNIS PP NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”
1. Dengan Hormat
Sebagaimana di ketahui Bersama, UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara telah di syahkan
Oleh DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil
negara yang memiliki integritas, profesional,netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, Dan untuk
meningkatkan Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengetahui beberapa poin2 tertentu terkait
pengankatan, Pemindahan dan penilaian, penghargaan serta hak-hak kepegawaian menurut UU ASN.
Dengan akan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai tahun
2014, yang perlu dilakukan oleh PNS adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri
secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin
nilainya merah. Sehubungan dengan hal yang diatas maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan
Otonomi Daerah ( FKIP-OTDA ) akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema :
“SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PETUNJUK TEKNIS PP NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”
Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan
Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor Registerasi : 408/D.III.1/VI/2011. Dan berusaha menghadirkan
berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
Angkatan
Tempat
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 06 - 09 Februari 2014
: Hotel Mutiara * * * * Jl. Malioboro No.18, Yogyakarta
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 13 – 16 Februari 2014
: Hotel Jayakarta * * * * Jl. Hayam Wuruk, Jakarta
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 20 – 23Februari 2014
: Hotel Nagoya Plasa * * * * Jl. Imam Bonjol No. 1 Nagoya, Batam
: Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari – Minggu, 02 Maret 2014
: Hotel Mutiara * * * * Jl. Malioboro No.18, Yogyakarta
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 06 – 09 Maret 2014
: Hotel Garden Palace * * * * Jl. Yos Sudarso No. 11, Surabaya
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 13 – 16 Maret 2014
: Hotel Kedaton * * * * Jl. Suniaraja No. 14, Bandung
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 20 – 23 Maret2014
: Hotel Adhy Jaya Sunset * * * Jl. Sunset Road, Kuta. Bali
: Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 27– 30 Maret2014
: Hotel Grand Zuri * * * Jl. Rajawali No. 8, Ilir Timur, Palembang