SlideShare a Scribd company logo
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

More Related Content

More from tnt-akpar

Expose pkn
Expose pknExpose pkn
Expose pkn
tnt-akpar
 
Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan ekspose
tnt-akpar
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotion
tnt-akpar
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesia
tnt-akpar
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
tnt-akpar
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentaries
tnt-akpar
 

More from tnt-akpar (6)

Expose pkn
Expose pknExpose pkn
Expose pkn
 
Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan ekspose
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotion
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesia
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentaries
 

Recently uploaded

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 

Recently uploaded (16)

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana