Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas metodologi penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di sekitar jalan tol, meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, kajian kepustakaan dan perangkat hukum, serta analisis lalu lintas dan kawasan untuk merumuskan pedoman tersebut.

1. Laporan Pendahuluan
BBAABB IIVV
MMEETTOODDOOLLOOGGII PPEENNDDEEKKAATTAANN
4.1 Kerangka Pemikiran
Pada dasarnya metodologi pendekatan yang akan dilakukan dalam
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di Sekitar Jalan Tol ini adalah mengikuti alur pemikiran yang telah
dikemukakan di dalam Kerangka Acuan. Sedangkan kerangka pemikiran
yang akan digunakan dalam menunjang rencana kerja dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
4.2. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan uraian berikut.
4.2.1. Pengumpulan Data
Dalam menunjang informasi yang dibutuhkan dalam studi ini maka akan
dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder.
Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer adalah upaya pengumpulan data dan
informasi melalui pengukuran di lapangan, yang mana sebelum
dilakukan survei terlebih dahulu dilakukan asistensi (disetujui) dengan
tim teknis. Survei primer ini dijadikan cross chekking dan pengujian
validitas dari data sekunder, sehingga dapat dimungkinkan dapat
diperoleh ketepatan informasi. Selanjutnya dilakukan penyortiran data
dan informasi, melalui koreksi dan pemilihan data yang relevan.
Kemudian data dan informasi melalui koreksi dan pemilihan data yang
relevan tersebut disusun menurut aspek-aspek bahasan melalui
kegiatan tabulasi data, dan untuk memberikan gambaran kondisi lokasi
pada saat pelaksanaan survei dilakukan pengambilan gambar (foto-
foto).
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 1
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

2. Laporan Pendahuluan
GAMBAR 4.1
KERANGKA PEMIKIRAN KEGIATAN
Kajian Perangkat
Hukum Jalan Tol
- Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri
Kajian Perangkat
Hukum Kewilayahan
- Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri
RUTRW,RDTR
Kriteria pemanfaatan ruang sekitar
jalan tol
Draft Pedoman Pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
disekitar jalan tol sesuai pedoman
BSN no.8 dan no.9
Analisis kewilayahan, lalu lintas dan identifikasi
stakeholder
Kajian Pustaka :
- Teori Produksi
dan Bangkitan
- Teori
Kewilayahan
Ketentuan umum dan ketentuan
teknis pola pemanfaatan ruang,
ruang kawasan lindung, dan
budidaya sekitar jalan tol
Pengumpulan data
sekunder :
- Peta penggunaan
lahan sepanjang jalan
tol & ramp
- Akses jalan tol
- Tipologi masalah
Pengumpulan data
primer :
- Identifikasi
karakteristik
pemanfaatan lahan
disekitar jalan tol
- Wawancara umum
Pola eksisting pemanfaatan ruang
sekitar jalan tol
(Berdasarkan fakta empiris)
Kalibrasi :
1. Standar lingkungan
2. Standar keselamatan
3. Standar ekonomis
4. Benchmarking kajian-
kajian yg sudah ada
A
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 2
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

3. Laporan Pendahuluan
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 3
A
RSNI - 1
Rapat Pembahasan
Ya/Perbaikan
RSNI - 2
Rapat Prakonsensus
RSNI - 3
Rapat Prakonsensus
Tidak/Perbaikan
RSNI - 4
Rapat Pantek
Ya/Perbaikan
RSNI - 4
Draft Laporan
Ya/Perbaikan
Laporan
Final
Tidak/Perbaikan
Pantek
Pantap
Tidak/Perbaikan
Gugus
Kerja
Tidak/Perbaikan
Pengusulan Ke Menteri Untuk Legalisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

4. Laporan Pendahuluan
Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam studi ini meliputi
identifikasi lapangan pada titik-titik sepanjang jalan tol maupun akses tol
yang diindikasikan mempunyai permasalahan dalam aspek tata ruang
maupun aspek pergerakan (lalu lintas). Survai dilakukan dengan
mengambil foto-foto lapangan pada titik-titik permasalahan.
Selain itu dilakukan juga pengukuran panjang antrian pada akses-akses
jalan tol. Pengukuran ditekankan pada lokasi-lokasi akses yang mempunyai
tipikal aktivitas kegiatan yang tinggi dan memberikan dampak yang
signifikan kepada meningkatnya hambatan samping ataupun konflik pada
ruas jalan akses jalan tol.
Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data dan informasi
melalui survei ke instansi atau lembaga lembaga yang terkait dengan
kepentingan studi, baik dalam bentuk laporan, rujukan maupun keterangan
dari petugas instansi yang bersangkutan.
Untuk mempermudah dalam pengarahan pengumpulan data dan
informasi, maka data dan informasi tersebut akan disusun dalam suatu
chekck list data. Untuk memperoleh data sekunder dilaksanakan dengan
menghubungi instansi instansi yang memiliki kepentingan dengan dengan
studi ini, antara lain :
1. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, serta direktorat lain yang terkait
di lingkungan Departemen Permukiman dan dan Prasarana Wilayah
2. Dinas PU/Bina Marga Kota Medan, Surabaya, dan Makasar, serta
lingkup provinsi di atasnya.
3. Bapeda Kota Medan, Surabaya, dan Makasar, serta lingkup provinsi di
atasnya.
4. Operator Jalan Tol : PT.Jasa Marga dan PT. Marga Mandala Sakti
Jenis data sekunder yang diperlukan di antaranya meliputi :
Peta penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tol maupun ramp
jalan tol
Peta rawan kemacetan pada akses-akses jalan tol
Volume lalu lintas gerbang tol harian
Peta sebaran/tingkat polusi (udara, suara, getaran) jalan tol.
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 4
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

5. Laporan Pendahuluan
4.2.2. Kajian Kepustakaan dan Perangkat Hukum
1. Kajian Kepustakaan Aspek Pergerakan (Lalu Lintas)
Kajian kepustakaan ini ditujukan untuk mendapatkan dasar teori dampak
yang ditimbulkan dari penggunaan lahan sisi jalan, khususnya jalan tol,
terhadap efisiensi pergerakan lalu lintas. Kajian dititikberatkan kepada
pemahaman teori dasar mengenai bangkitan, tarikan dan pembebanan lalu
lintas dari jenis penggunaan lahan.
Masalah yang sering dijumpai adalah sering terjadinya kemacetan pada
akses-akses tol yang mempengaruhi panjang antrian pada akses tol.
Fenomena tersebut terjadi diantaranya selain disebabkan oleh tingginya
konflik pada daerah ‘mulut” akses tol akibat kemajemukan aktivitas dan
penggunaan lahan , juga dapat disebabkan karena pengaturan waktu siklus
simpang bersinyal yang tidak tepat. Karena alasan tersebut, kajian
kepustakaan mengenai teori panjang antrian perlu mendapatkan perhatian.
2. Kajian Perangkat Hukum Jalan Tol
Kajian perangkat hukum jalan tol dilakukan untuk mengetahui kebijakan
pemerintah dalam perencanaan, pelaksaanan dan pengoperasian jalan
tol.Kajian juga tidak terbatas hanya kepada produk hukum yang mengatur
jalan tol. Kajian juga dilaksanakan pada produk hukum pada jenjang sistem
yang lebih makro, dalam hal ini jalan non tol.
Produk-produk hukum yang mengatur prasarana jalan, antara lain yaitu :
UU No 13 Tahun 1980 tentang Jalan
PP No 26 Tahun 1985 tentang Jalan
PP No 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
PP No 40 tahun 2001 tentang perubahan atas PP No 8 tahun 1990
Kepmen Kimpraswil No. 352/KPTS/M/2001 tentang Kegiatan
Operasional Jalan Tol.
4.3. Analisis dan Perumusan NSPM
4.3.2. Analisis Lalu Lintas
Dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data
primer dan sekunder, analisis lalu lintas dilakukan untuk memperoleh kinerja
jalan tol pada akses-akses yang bermuara pada ruas jalan non tol. Analisis lalu
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 5
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

6. Laporan Pendahuluan
lintas pada akses-akses tol penting untuk dilakukan mengingat bahwa masalah
lalu lintas yang sering timbul terjadi pada lokasi-lokasi tersebut.
Aspek lalu lintas merupakan turunan dari aspek tata ruang, sehingga
kemungkinan masalah yang ada dalam lalu lintas merupakan masalah turunan dari
aspek tata ruang. Sehingga analisis lalu lintas diperlukan untuk memperoleh
penyebab dominan dari masalah yang ada di ruas maupun akses jalan tol.
Dalam berbagai studi yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan umumnya
digunakan model perencanaan transportasi empat tahap, karena selain
kemudahannya juga kemampuannya dalam menggambarkan berbagai interaksi
antara sistem transportasi jalan dan tata ruang di wilayah studi. Secara umum
model ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing
harus dilakukan secara berurutan, yakni: bangkitan perjalanan, sebaran perjalanan,
pemilihan moda, pemilihan rute perjalanan. Struktur umum konsep model
perencanaan transportasi jalan empat tahap ini disajikan pada Gambar 4.1
GAMBAR 4.1.
ALIR PEMODELAN TRANSPORTASI EMPAT TAHAP
Data jaringan
transportasi
Data sistem zona
wilayah studiModel bangkitan
perjalanan
Model sebaran
perjalanan
Model pemilihan
moda perjalanan
Model pembebanan
lalulintas jalan
Karakteristik populasi
dan tata ruang zonaProduksi perjalanan
(trip ends) per zona
Biaya perjalanan antar
zona/aksesibilitas
MAT antar zona
Karakteristik moda
Karakteristik pelaku
perjalanan
MAT setiap moda
Karakteristik rute/ruas
Indikator lalu lintas
(arus, waktu, VCR)
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 6
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

7. Laporan Pendahuluan
Data jaringan transportasi dan data sistem zona merupakan masukan utama
dalam model transportasi empat tahap. Data jaringan transportasi
merepresentasikan suplai dan kinerja jaringan transportasi di wilayah studi,
sedangkan data sistem zona merepresentasikan karakteristik tata ruang di wilayah
studi dan karakteristik sosio-ekonomi populasi yang ada di dalam tata ruang
tersebut. Interaksi antara kedua sistem tersebut akan menjadi bagian utama yang
dianalisis dalam model transportasi empat tahap.
Model bangkitan perjalanan (orang dan barang) merupakan suatu bentukan
persamaan matematis yang merepresentasikan korelasi antara variabel sosio-
ekonomi wilayah studi dengan realitas transportasi atau lalu lintas (orang/barang)
saat ini, yang dapat diperoleh dari data OD Nasional. Atas dasar korelasi
hubungan tersebut dan prediksi perkembangan wilayah yang diperkirakan akan
terjadi maka kebutuhan perjalanan di masa yang akan datang dapat diramalkan.
Model bangkitan perjalanan yang paling sering digunakan dalam kajian
transportasi regional adalah model analisis regresi multi linier, dimana kebutuhan
perjalanan (trip generation/attraction) sebagai variabel terikat akan dikorelasikan
dengan sejumlah data sosio-ekonomi sebagai variabel bebasnya, misalnya: jumlah
penduduk, PDRB/kapita, produksi pertanian, industri, dan lain sebagainya.
Bagan alir proses pemodelan bangkitan perjalanan disampaikan pada Gambar 4.2.
GAMBAR 4.2.
PROSES PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN
Variabel sosio-
ekonomi
Trip ends
Tahun Dasar
Model Regresi
Linear
Perubahan Variabel
sosio-ekonomi
MODEL BANGKITAN
PERJALANAN
Prediksi
Permintaan
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 7
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

8. Laporan Pendahuluan
Dalam analisis lalu lintas dilakukan perhitungan dengan menggunakan
formulasi yaitu sebagai berikut :
1. Perhitungan Jumlah Total Bangkitan ( Pt )
Total Bangkitan setiap wilayah dihitung dengan menggunakan formula :
Pt = Σ Pt (j), dimana Pt (j) = Po (j) + Bp (j) + Bi (j)
Dimana,
Pt (j) = Jumlah total penduduk yang dibangkitkan (dalam jiwa)
Po (j) = Jumlah penduduk eksisting (dalam jiwa)
Bp (j) = Jumlah penduduk bangkitan perumahan (dalam jiwa)
2. Perhitungan Angka Produksi Transportasi
Angka produksi transportasi dihitung dengan menggunakan formula :
TP = Pt x rp
Dimana,
TP = Produksi Transportasi (dalam Trip/Hari)
Pt = Jumlah Populasi (dalam jiwa)
Rp = Tingkat Produksi Transportasi
4.3.2.Analisis Kawasan/Kewilayahan
Bagian terpenting dalam studi ini tentunya analisis kawasan/wilayah yang
mempunyai tujuan untuk memetakan pola penggunaan/ pemanfaatan lahan
di sepanjang ruas dan akses jalan tol. Dengan berbekal peta guna lahan
sepanjang jalan tol dapat dihitung prosentase pemanfaatan ruang disepanjang
jalan tol untuk setiap jenis pemanfaatan dalam suatu jarak pengaruh (buffer).
Sebagaimana diketahui bahwa transportasi merupakan kebutuhan turunan yang
diakibatkan oleh tersebarnya pola tata ruang (spasial separation) dimana kebutuhan
manusia dan proses produksi (dari penyediaan bahan mentah sampai dengan
pemasaran) tidak dapat dilakukan hanya pada satu lokasi saja, sehingga
membutuhkan pergerakan/transportasi. Tata ruang dan perkembangan faktor
sosio ekonomi masyarakat merupakan indikator yang merepresentasikan pola
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 8
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

9. Laporan Pendahuluan
kegiatan wilayah dan rencana pengembangannya akan sangat mempengaruhi
kebutuhan transportasi.
Dalam kaitannya dengan transportasi maka analisis pengembangan wilayah sangat
penting untuk dilakukan, dimana setiap perubahan dalam wilayah akan
mempengaruhi tata ruang dan faktor sosio-ekonomi yang akan secara signifikan
mempengaruhi pola dan besar permintaan perjalanan di wilayah studi, dan
demikian juga sebaliknya. Gambar 4.3 berikut menyajikan bagaimana interaksi
antara perkembangan wilayah dengan transportasi.
GAMBAR 4.3.
INTERAKSI PERKEMBANGAN WILAYAH
DENGAN KEBUTUHAN TRANSPORTASI
Perkembangan
wilayah
Kebijakan perencanaan
(RTRW, RENSTRA, dll)
Mekanisme pasar
(market mechanism)
REGIONAL
DEVELOPMENT
Faktor Sosio
Ekonomi
Pola Tata Guna
Lahan
Jumlah dan Pola
Perjalanan
Kebutuhan
Transportasi
TRANSPORT
DEMAND
Dalam analisis kawasan/kewilayahan dilakukan perhitungan dengan
menggunakan formulasi sebagai berikut :
1. Perhitungan bangkitan penduduk
Bangkitan penduduk sebagai dampak kegiatan dapat dihitung dengan
menggunakan formulasi :
Bp = (r x Lp) x 1/Lk x n
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 9
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

10. Laporan Pendahuluan
Dimana :
r = Rasio atau persentase luas lahan untuk kawasan terbangun dibanding
luas kawasan yang ada (dalam %)
Lp = Luas lahan untuk kawasan terbangun ( dalam ha)
1/Lk = Luas setiap kavling atau bangunan ( dalam ha)
n = Jumlah penduduk ( dalam jiwa)
2. Pehitungan Luas Kawasan Terbangun
Luas kawasan terbangun yaitu dengan menghitung luas kawasan terbangun
dengan persamaan regresi linier sederhana. Persamaan tersebut dihitung
dengan asumsi perkembangan penduduk akan mengakibatkan gejala
pertambahan kawasan terbangun. Jadi dalam hal ini penduduk sebagai variable
bebas sedangkan luas kawasan terbangun sebagai variable tak bebas.
Dengan hasil kedua analisis, dapat dipetakan secara umum pola pemanfaatan
ruang di sekitar jalan tol yang ada atau terjadi di lapangan. Pola yang ada
selanjutnya dikalibrasi dengan menggunakan standar-standar kualitas hidup
yang ada, seperti standar lingkungan, standar keselamatan, standar
perencanaan fasilitas dan sebagainya.
Kalibrasi mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang sekitar jalan tol, dan
sejauh mana pemanfaatan tersebut dibawah dari standar yan g sudah baku
dan ditetapkan.Sehingga dalam pembuatan kriteria kita dapat mendefinisikan
batasan/kriteria pemanfaatan ruang dengan tidak mengesampingkan standar-
standar kualitas hidup.
4.3.2. Penyusunan Draft Pemanfaatan Ruang Jalan Tol
Kajian pustaka, kajian perangkat hukum jalan tol dan kewilayahan, serta
kondisi real pemanfaatan ruang sepanjang jalan tol yang telah dikalibrasi
merupakan bahan dasar dalam penentuan kriteria pemanfaatan ruang di
sekitar jalan tol. Kriteria pemanfaatan ruang dijabarkan lebih lanjut untuk
mendefinisikan kententuan umum dan ketentuan teknis pola pemanfaatan
ruang, kawasan lindung dan kawasan budi daya di sekitar jalan tol.
Kriteria umum dan kriteria teknis disusun sesuai dengan standar penulisan
pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan
nomor 8 dan nomor 9 Tahun 2000. Naskah yang dihasilkan merupakan draft
pedoman dengan status RSNI-1 untuk diajukan dibahas dalam Gugus Kerja.
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 10
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

11. Laporan Pendahuluan
4.3.4. Perumusan/Pembahasan Pedoman
Selanjutnya naskah pedoman dengan status RSNI-1 dibahas melalui
serangkaian rapat pembahasan dan rapat konsensus sesuai yang diatur dalam
pedoman BSN no. 9 tahun 2000.
4.4. Prosedur Standarisasi
Standarisasi sebagai salah satu kegiatan penunjang pembangunan mempunyai
peran penting dalam optimisasi pendayagunaan sumber daya dan seluruh
kegiatan pembangunan. Standar yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan
sebagai acuan dalam berbagai tahapan proses pembangunan konstruksi dan
bangunan khususnya dalam hal menyangkut keamanan kenyamanan,
kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Adapun penyusunan standar yang diperlukan tersebut berdasarkan kebutuhan
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan prasarana bidang konstruksi
dan bangunan. Proses penyusunan standar antara lain mungikuti beberapa
acuan sebagai berikut :
Standar Nasional Indonesia sebagai satu-satunya standar nasional untuk
produk /jasa di Indonesia perlu dirumuskan dan disepakati oleh pihak-pihak
yang berkepentingan. Untuk memudahkan dan melancarkan proses
perumusan SNI disusun suatu pedoman yang ditetapkan oleh Badan
Standarisasi Nasional (BSN).
Perumusan SNI yang disyaratkan dalam pedoman BSN No. 9 - 2000
dilakukan melalul berbagai tahapan seperti penyiapan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI) rapat konsensus RSNI oleh Instansi Teknis yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab Panitia Teknis (Pantek), dan penetapan
RSNI menjadi SNI oleh BSN. Dalam melakukan penyiapan RSNI, bila
diperlukan dapat diawali dengan kegiatan penelitian dan pengembangan
standarisasi yang dilaksanakan oleh BSN atau oleh Pantek di bawah koordinasi
instansi teknis yang ditunjuk BSN.
Prosedur perumusan SNI sendagaimana tertera pada pedoman ini
dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan yaitu :
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 11
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol

12. Laporan Pendahuluan
1. ATahap I (Tahap Studi)
Judul usulan Rancangan Standar Nasional Indonesia (URSNI) dan judul
acuannya dari hasil kajian program diajukan oleh Instansi Teknis ke BSN
sebagai bagian acuan program nasional perumusan SNI untuk
mendapatkan persetujuan. Judul RSNI dan judul acuan tersebut
selanjutinya dievalusi oleh komisi Perumusan Standar dan Informasi
Standar untuk menghindari terjadinya duplikasi.
2. BTahap 2 (Tahap Penulisan)
Setelah mendapatkan persetujuan dari BSN, instansi terkait menugaskan
kepada Pantek yang ssuai untuk menyusun RSNI1.
3. CTahap 3 (Tahap Rapat Teknis)
RSNI1 dibahas dalam rapat teknis di Gugus Kerja (GK), jika ada, yang
diwakili pihak-pihak terkait menghasilkan RSNI2
4. DTahap 4 (Tahap Rapat Prakonsensus/Konsensus)
RSNI2 hasil rapat teknis di atas dibahas dalam rapat teknis/prakonsensus
di Sub Pantek menghasilkan RSNI3. Selanjutnya dibahas dalam rapat
konsensus dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari unsur intansi teknis
terkait, produsen, dan konsumen dan narasumber, rapat ini merupakan
rapat terakhir yang menghasilkan RSNI4.
Jika dalam rapat konsensus RSNI2/3 karena sesuatu hal belum disepakati
atau ditolak menjadi RSNI4, maka RSNI2/3 dinyatakan sebagai spesifikasi
teknis yang kelak dapat diajukan lagi menjadi RSNI2/3 atau menjadi
informasi teknis yang berarti tidak layak menjadi standar.
5. Tahap 5 (Tahap Pengusulan RSNI)
RSNI4 sebagai hasiI konsensus selanjutnya oleh instansi teknis yang
bersangkutan kepada BSN, untuk dilakukan pemeriksaan akhir dalam
rangka penetapan RSNI4 (apabila memenuhi syarat) menjadi SNI.
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan dan IV - 12
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol