1. REKTORAT USAKTI MINTA PN JAKBAR TUNDA EKSEKUSI
Imanuel More | Eko Hendrawan Sofyan | Sabtu, 7 Januari 2012 | 04:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak rektorat Universitas Trisakti (Usakti) berharap
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak terburu-buru melaksanakan putusan Mahkamah Agung
untuk mengeksekusi beberapa petinggi Usakti.
Pasalnya, bila dilaksanakan, maka eksekusi tersebut bisa bertentangan dengan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengenai keabsahan kepengurusan Yayasan
Trisakti. "Sebaiknya ditunggu sampai putusan di PN Jaksel inkracht (berkekuatan hukum
tetap). Kalau sudah dieksekusi ternyata ada putusan pengadilan lain yang bertentangan kan
malah bermasalah nantinya," kata juru bicara Usakti, Advendi Simangunsong, saat dihubungi
di Jakarta Barat, Jumat (6/1/2012).
Advendi menjelaskan, majelis hakim PN Jaksel yang diketuai Kusno SH dalam sidang
kemarin mengabulkan sejumlah poin gugatan yang diajukan pihak rektorat terhadap Yayasan
Trisakti. Di antaranya menyatakan para tergugat (yayasan) telah melakukan perbuatan
melawan hukum; menyatakan rapat dewan pengurus Yayasan Trisakti yang diselenggarakan
pada tanggal 7 September 2005 tidak sah; menyatakan Anggaran Dasar Yayasan yang
termuat dalam Akta Notaris No 22 tertanggal 7 September 2005 adalah akta yang tidak sah
dan batal demi hukum; menyatakan kepengurusan Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No 22
Tahun 2005 tersebut tidak sah, dan menyatakan Universitas Trisakti sebagai pembina dan
pengelola dari satuan pendidikan tinggi Usakti.
Bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, polemik akan muncul lantaran
Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tanggal 10 Januari 2011 mengabulkan
permohonan eksekusi yang diajukan pihak yayasan. PN Jakarta Barat bersama kuasa hukum
sempat melakukan upaya eksekusi pada 19 Mei 2011. Namun, upaya tersebut digagalkan
hadangan mahasiswa dan karyawan Usakti yang memblokade gerbang masuk salah satu
kampus swasta ternama di Jakarta Barat itu.
"Jika putusan lainnya menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah, maka akan
bertentangan dengan putusan eksekusi karena pihak yang dimenangkan ternyata tidak sah
secara hukum," lanjut Advendi, yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Karyawan
Usakti.
Ia menguraikan, sejak persiapan pembukaan Usakti yang diresmikan pada 29
November 1965, telah didirikan sebuah presidium berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 013/dar. Tahun 1965, tanggal 15 November

2. 1965. Fungsi presidium tersebut sebagai pembina, pengelola, dan penyelenggara Usakti
sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, sejak berdiri, Usakti telah menjadi
lembaga yang swadaya dan swakelola.
Pengajar Fakultas Ekonomi ini menambahkan, sejak Usakti berdiri, tidak terdapat
pemisahan kekayaan kepada subyek hukum lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun
perseorangan. "Dengan demikian, Universitas Trisakti adalah badan hukum yang otonom,
bukan di bawah subyek hukum lainnya, termasuk yayasan," kata Advendi dalam sidang pada
Kamis (5/1/2012) kemarin.
Advendi juga mengungkapkan, pihaknya tetap mengupayakan Usakti menjadi
universitas negeri. Alasannya, Usakti didirikan oleh pemerintah dan berdiri di atas tanah yang
dihibahkan negara. Nama Trisakti sendiri diberikan langsung oleh Presiden Soekarno.
"Proses ke arah itu masih terus berlangsung," pungkas Advendi.
Sumber : www.kompas.com
Analisis :
Masalah juga bisa membelit instansi kenamaan seperti Universitas Trisakti. Universitas
Trisakti merupakan salah satu universitas swasta yang cukup terkenal se-nusantara.
Keberadaan universitas Trisakti di Jakarta Barat menimbulkan polemik dengan yayasan yang
bertitel sama yaitu yayasan Trisakti.
Dari problem tersebut, terlihat bahwa pengintegrasian antara pihak yayasan dan rektorat
Usakti terbilang gagal. Bisa dikatakan demikian karena masalah ini sampai di”meja-
hijaukan”. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pihak yayasan dan pihak
rektorat Usakti. Seharusnya, sebagai instansi yang sudah lama berdiri, Usakti bisa melakukan
koordinasi dengan baik dengan pihak yayasan agar tidak terjadi kesalahpahaman sampai ke
ranah hukum.
Hal ini membuat reputasi Usakti akan turun di mata masyarakat. Jika sudah demikian,
maka kepercayaan masyarakat juag akan menurun. Tentu dapat dimengerti jika hal ini akan
berimbas pada proses rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa Usakti nantinya.