Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian dampak rencana proyek terhadap lingkungan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan kelayakan proyek. AMDAL terdiri atas dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL serta digunakan untuk perencanaan pembangunan, proses pengambilan keputusan, desain teknis proyek, dan rencana pengelolaan lingkungan. Pihak terkait dalam AMDAL adalah

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang
diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di
sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup".
Dokumen AMDAL terdiri dari :
 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
AMDAL digunakan untuk:
 Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
 Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
 Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
 Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilaksanakan, dan
 masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

2. 1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan
menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib
AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006
4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
http://deddywawan-dewa.blogspot.com/2010/03/makalah-amdal_31.html
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan dan evaluasi dampak telah
dilakukan metode yang sangat sederhana samapai pada metode yang canggih. Prakiraan
dampak yang sederhana lebih bersifat intuitif dan sangat subyektif. Pada metode yang makin
canggih dasar ilmiah makin canggih dan dasar subyektif subyektif makin berkurang. Model
matematik, fisik serta eksperimen laboraturium dan lapangan banyak digunakan diguanakan
dalam metode yang canggih ini, namun karena pengelolaan lingkungan bersifat
antroposentris dan dengan demikian AMDAL sebagai salah satu alat pengelolaan lingkungan
yang bersifat antroposentris, alat yang canggih itupun dapat bebas dari subyektifitas.
Dalam makalah ini yang akan dibahas khusus masalah Evaluasi Dampak dan
Evaluasi Resiko, dimana evaluasi dampak ini sifatnya subyektif. Meskipun metodenya
canggih, aktifitasnya tidak dapat dieliminasi. Sementara orang menganggap, jika evaluasi itu
dilakukan secara sistematis dan pengolahan datanya dilakukan dengan komputer hasilnya
akan obyektif, itu tidak benar. Penyusunan model matematis didasarkan pada asumsi tertentu.
Bila asumsi diubah, model matematikanya pun berubah, atau paling sedikit hasil
perhitungannya, karena asumsi itu, khususnya dalam AMDAL bersifat antroposentris, di
dalam model matematis pun terkandung subyektifitas. Jika model matematis mengandung
subyektifitas itu diolah oleh komputer, subyektifitas itu tetap ada. Sebab komputer tidak
dapat berfikir sendiri, melainkan hanya dapat menjalankan perintah manusia. Namun
walupun evaluasi itu bersifat subyektif, kita harus rasional, jadi evaluasi itu kita lakukan
dengan subyektifitas rasional.
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara mengevaluasi dampak lingkungan?

3. 2. Bagaimana cara mengevaluasi resiko dari suatu kegiatan manusia?
1.3 Tujuan
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan yaitu:
1. Untuk mengetahui cara mengevaluasi dampak lingkungan dan seberapa besar
nilai dampak yang ditimbulkan.
2. Untuk mengetahui cara mengevaluasi resiko dari segala sesuatu kegiatan manusia.
1.4 Manfaat
Adapun manfaat daripada penulisan makalah ini, diharapkan dapat:
1. Dijadikan sebagai pedoman penulisan makalah mahasiswa yang lain.
2. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi dampak dan
evaluasi resiko dalam AMDAL.
BAB II
PEMBAHASAN
EVALUASI DAMPAK DAN RESIKO
2.1 Evaluasi Dampak
Evaluasi dampak sering diartikan sebagai penilaian terhadap sesuatu perubahan yang
terjadi sebagai akibat suatu aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun
biologi.
Dampak dapat dievaluasi secara informal dan formal
A. Metode Informal
Metode Informal yang sederhana ialah dengan memberi nilai variabel, misalnya
kecil, sedang, dan besar. Cara lain ialah dengan memberi skor, misalnya dari 1 (satu)
sampai 5 (lima) tanpa patokan yang jelas. Namun metode ini tidak memberi pegangan
cara untuk mendapatkan nilai penting dampak. Karena itu disinipun terjadi fluktuasi yang
besar antara anggota tim dan pemberian nilai. Kadar subyektivitas evaluasi itu tinggi.
Misalnya, seorang pejabat Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
(PHPA) akan cenderung untuk memberikan nilai penting yang lebih tinggi untuk dampak
margasatwa daripada seorang pejabat Direktorat Jenderal Industri Dasar.
B. Metode Formal
Metode formal dapat dibedakan dalam:
1. Metode Pembobotan
Dalam sistem ini dampak diberi bobot dengan menggunakan metode yang
ditentukan secara eksplisit. Sebuah contoh ialah sistem pembobotan menurut Battelle
utnuk pengembangan sumberdaya air (Dee.el.al.1973). Dalam sistem Battelle ini

4. lingkungan dibagi dalam empat kategori utama, yaitu ekologi, fisik/ kimia, estetik,
dan kepentingan manusia/ sosial. Masing-masing kategori terdiri atas komponen.
Misalnya, komponen dalam katergori ekologi ialah jenis dan populasi teresterial.
Selanjutnya komponen dibagi dalam indikator dampak. Contoh indikator dampak
dalam komponen jenis dan populasi teresterial ialah tanaman pertanian dan vegetasi
alamiah. Masing-masing kategori, komponen dan indikator dampak dinilai
pentingnya relatif terhadap yang lain dengan menggunakan angka desimal antara 0
dan 1.
Angka dalam sistem evaluasi lingkungan Battelle diragukan kegunaannya
diIndonesia, karena sistem nilai kita berbeda dengan di Amerika serikat. Namun
demikian metode untuk mendapatkan bobot dalam sistem evaluasi lingkungan itu
kiranya pantas untuk diteliti kegunaannya di Indonesia. Sudah barang tentu kategori,
komponen dan indikator serta peruntukannya harus disesuaikan dengan keadaan
diIndonesia. Mongkol (1982) membuat modifikasi sistem evaluasi lingkungan
Battelle. Pertama fungsui nilai tidaklah dibuat dari grafik mutu lingkungan terhadap
indikator dampak, melainkan grafik mutu lingkungan terhadap M/S, M ialah indikator
dampak dan S adalah batas maksimum atau minimum indikator dampak yang tidak
boleh dilampaui.
Modifikasi kedua ialah Mongkol tidak menggunakan biaya lingkungan netto
atau manfaat lingkungan netto, melainkan nisbah manfaat/ biaya lingkungan sebagai
berikut:
Nisbah manfaat/ biaya lingkungan =
Keterangan :
|Pos E| : Jumlah total dampak positif
|Neg E| : Jumlah total dampak negatif
Agar operasi matematik dapat dilakukan dalam metode pembobotan, metode itu harus
menggunakan skala interval atau skala nisbah.
2. Metode Ekonomi
Metode ini mudah diterapkan pada dampak yang mempunyai nilai uang.
Untuk dampak yang mempunyai nilai uang penerapan metode ini masih mengalami
banyak kesulitan. Cara yang umum dipakai ialah untuk memberikan harga bayangan
(shadow price) pada dampak tersebut. Harga bayangan itu didasarkan pada kesediaan
orang atau pemrintah untuk membayar / untuk menerima biaya ganti rugi untu
lingkungan yang terkena dampak tersebut. Misalnya pemerintah mengalokasikan

5. anggaran belanja tertentu untuk penjagaan dan pemeliharaan cagar alam dan taman
nasional. Demikian pula orang bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk
mengunjungi suatu cagar alam atau taman nasional. Besarnya anggaran belanja atau
biaya perjalanan tersebut merupakan harga bayangan cagar alam, yaitu nilai yang
diberikan oleh pemerintah/ orang kepada cagar alam itu.
Dalam hal lingkungan yang tercemar biaya deperlukan untuk membersihkan
lingkungan dari pencemaran, biaya itu makin tinggi, dengan demikian tingginya
tingkat kebersihan yang dikehendaki masyarakat.
Pada prinsifnya dampak pada manusia dapat pula diberi harga bayangan.
Misalnya, harga bayangan untuk dampak kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah
yang hilang dan atau biaya pengobatan. Demikian pula biaya yang dikeluarkan
pemerintah untuk dampak kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah yang hilang
dan atau biaya pengobatan. Demikian pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk
pelayanan kesehatan, misalnya vaksinasi, dapat disebut pula sebagai harga membayar
perlindungan jiwa dari kematian. Banyak tantangan masih diberiklan terhadap
pemberian nilai uang pada lingkungan terutama pada jiwa dan kesehatan manusia,
tantangan itu terutama berkaitan dengan masalah etik.
2.2 Evaluasi Resiko
Seperti halnya dampak, evaluasi resiko juga bersifat subyektif. Evaluasi itu sngat dipengaruhi
oleh persepsi orang terhadap resiko. Menurut Whyte dan Burton (1982) resikok dapat
dinyatakan sebagai berikut:
R = Kementakan x Konsekuensi
Akan tetapi bagi masyarakat umum persepsi resiko ialah:
R = Kementakan x (Konsekuensi)p
Besarnya eksponen p dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya faktor yang
mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk menerima resiko, responden di Amerika Serikat
menaksir- lebih (overes timate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang jarang terjadi
dan menaksir-kurang (underestimate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang banyak
terjadi.
Evaluasi resiko sangatlah rumit, dua faktor utama selalu harus diingat : pertama,
adanya ketidakpastian ilmiah, dan kedua, persepsi masyarakat terhadap resiko hanyalah
sebagian saja didasarkan pada bukti ilmiah. Mengingat rumitnya evaluasi resiko para pakar
menyarankan, agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan
masyaraka (Bidwll et.al 1987: Klapp. 1987).
Negosiasi dan Mediasi yang ternyata telah dapat membuahkan hasil kesepakatan yang
memuaskan pihak-pihak berkepentingan dan menggalang pesan serta mereka di banyak

6. negara, kiranya perlu dipelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia, metode ini kiranya
juga sesuai dengan pasal 22 PP 51 tahun 1993. Lagipula musyawarah merupakan tradisi yang
telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Evaluasi dampak dapat dilakukan dengan metode informal dan metode formal.
Metode formal terdiri atas metode pembobotan dan metode ekonomi.
Evaluasi dampak bersifat antroposentris, karena itu evaluasi dampak selalu
mengandung subyektifitas. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengurangi subyektifitas
dan manambah obyektifitas, misalnya dengan pemberian skala dan bobot. Untuk
mempermudah pengambilan keputusan skala dan bobot yang didapatkan dari masing-masing
dampak yang banyak jumlahnya, selanjutnya diusahakan untuk dirangkum menjadi satu atau
sejumlah kecil indeks komposit. Sedangkan untuk mengingat rumitnya evaluasi resiko para
pakar menyarankan agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan
masyarakat (Bidwell et.al.. 1987; Klapp. 1987). Karena proses ini telah dapat membuahkan
hasil kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan dan menggalang peran
serta mereka di banyak negara.
3.2 Saran
Semoga evaluasi dampak dan evaluasi resiko ini dapat dijadikan secara optimal
dalam pengambilan suatu keputusan.
DAFTAR PUSTAKA
- Soemarwoto, Otto, 1996. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan. Bandung: Gajah MadaUniversity Pres.
- Wiki media 2009. Evaluasi Dampak dan Resiko dalam AMDAL (online).
(Http//:www.google.com. diakses 23 Juni 2003).
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
by Wahyu Hidayat on 12/02/08 at 11:09 pm | 54 Comments | |
Legalisasi pendirian pabrik kimia? Jangan pernah lupakan faktor AMDAL. Mungkin teman-teman sekalian
sudah sering sekali mendengar istilah AMDAL, bahkan tahu bahwa istilah ini merupakan singkatan dari Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. Namun, tahukah teman-teman usaha/kegiatan apa saja yang diwajibkan untuk
menyusun AMDAL? Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL? Dan bagaimana prosedur
pengajuan AMDAL? Bagi yang belum tahu mungkin ulasan di bawah ini bisa membantu.

7. Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian:
1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL)
2. Dokumen analisis dampak lingkungan
3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)
4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)
Siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL?
1. Pemrakarsa
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen
AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.
2. Komisi penilai
Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
3. Masyarakat yang berkepentingan
Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti
kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada
lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan
dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
Bagaimana prosedur AMDAL?
Prosedur AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu:
1. Penapisan (screening) wajib AMDAL
Menentukan apakah suatu rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Berdasarkan Kepmen LH no
17 tahun 2001, terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu:
pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit,
perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan
limbah B3, dan rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting, dan wajib
menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan
air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya.
2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya
selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian
melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.
3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi
ANDAL (proses pelingkupan). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi
Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75
hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah
menerima kerangka acuan.

8. 4. Peyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada
KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan
dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu
maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk
memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Bagaimana jika usaha/kegiatan tidak diwajibkan menyusun AMDAL?
Usaha/kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan (UKL)
dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). UKL dan UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk
pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin. melakukan usaha dan atau kegiatan.
Sumber: Situs Kementrian Lingkungan Hidup, Diktat Kuliah Pengelolaan Limbah Industri TK-ITB
http://mily.wordpress.com/2010/10/22/makalah-amdal/
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di
Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27
tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu
proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda
pun mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah
penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact
Assesment (EIA). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang
meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999 yang terdiri
dari:
- Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup
yang merupakan hasil pelingkupan.
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam
tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
1.2 Tujuan umum

9. Agar mahasiswa lebih memahami tentang pengetian,kegunaan dan bagian – bagian amdal serta
mengetahui bagaimana proses dari amdal tersebut dan dampak yang diakibatkan oleh buruknya
pengaturan lingkungan bagi manusia.
1.3 Perumusan Masalah
1. Apakah yang di maksud dengan Amdal ?
2. Apa Guna Amdal ?
3. Bagaimana Prosedur Amdal ?
4. Siapa Yang Menyusun Amdal ?
5. Siapa Saja Pihak Yang terlibat Dalam Proses Amdal ?
6. Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?
7. Apa kaitan Amda dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?
8. Apa Dampak dari lingkungan yang buruk ?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Amdal
AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan
digunakan untuk pengambilan keputusan.
Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial- ekonomi, sosial-budaya,
dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah
No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan,
pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara
jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil
keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.
AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha
dan/atau kegiatan.
2.2 Kegunaan Amdal
- Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

10. - Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana
usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha
dan atau kegiatan
- memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negative
- digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau
kegiatan
2.3 Prosedur Amdal
- Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
- Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
- Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
- Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut
proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib
menyusun AMDAL atau tidak.
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor
08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan
dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi
kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.
Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup
permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).
Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL
kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk
penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk
memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan
mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).
Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen
ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu
maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh
penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
2.4 Siapa Yang Menyusun Amdal

11. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan
dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli
di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan
Kepala Bapedal Nomor 09/2000.
2.5 Pihak – Pihak yang terlibat dalam penyusunan amdal
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan
masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat
berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di
Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan
di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak
diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai
AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota
Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal
dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya,
perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.
Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena
dampak, dan masyarakat pemerhati.
2.6 Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah
upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab
dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan
dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak
diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan
dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

12. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir
isian yang berisi :
- Identitas pemrakarsa
- Rencana Usaha dan/atau kegiatan
- Dampak Lingkungan yang akan terjadi
- Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk
kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian
dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara.
2.7 Apa kaitan Amda dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?
ü AMDAL-UKL/UPL
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun
UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang
telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-
RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup,
maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan
tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit Lingkungan
Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara
otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan
kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah
berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.
ü AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan
ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela
yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit
Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42
tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL
tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau

13. demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena
sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat
“memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang
bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam
melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain
adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-
dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.
2.8 Apa dampak dari lingkungan yang buruk
Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh manusia apabila dalam pelaksanaan amdal yang tidak
memadai ( buruk ) adalah banjir.
Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu
besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh
karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga
merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.
Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan
frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana
banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan
adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti
penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan,
penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan
pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.
BAB III
PEMECAHAN MASALAH
3.1 Penyebab terjadinya banjir
- Curah hujan tinggi
- Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.
- Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keiuar sempit.
- Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai.
- Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai.
- Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.
3.2 Tindakan Untuk Mengurangi Dampak Banjir
- Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.
- Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering
menimbulkan banjir.

14. - Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir.
- Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan Program Pengerukan sungai.
- Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.
- Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas
di bagian sungai rawan banjir.
3.3 Yang Harus dilakukan setelah banjir
- Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan
antiseptik untuk membunuh kuman penyakit.
- Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering
berjangkit setelah kejadian banjir.
- Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan, atau binatang
penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk.
- Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dewasa ini kesadaran terhadap lingkungan hidup di negara indonesia semakin membaik, walaupun
masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal ini di butkikan dengan
gencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak digembar gemborkan di media massa, salah satunya
adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu kawasan. namun ironisnya
sampai saat sekarang masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti AMDAL, bahkan AMDAL
yang notabene Tata cara penyusunannya telah diatur di dalam (PermenLH no 08 tahun 2006 tentang
pedoman penyusunan AMDAL) secara jelas, seringkali penyusunan AMDAL hanya dengan meng-copy
paste dari AMDAL yang lainnya.
Dalam pelaksanaan penyusunan amdal , terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
- Penentuan kriteriawajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1
langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list).
Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2006
- Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL,
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
- Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH
NO. 08/2006
- Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

15. 4.2 Saran – saran
Untuk menangulangi atau mencegah masalah banjir adalah :
- Mengeruk sungai/kali dan saluran air yang ada di sekitar kita, sebaiknya jangan nungguin
pemerintah yang melakukan, percuma kalau ditungguin kelamaan.
- Membuat sumur resapan air di sekitar rumah kita
- Membuat lubang-lubang biopori
- Memperlebar dan merehabilitasi kali/sungai, untuk menambah kapasitas sungai dalam
menampung debit air
- Jangan membuang sampah di sungai atau saluran air
- Memperbaiki Amdal
Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum memiliki arah yang jelas, hal ini dapat dilihat dari
kurangnya komitmen pemimpin dan masyarakat bangsa ini untuk menjaga kelestarian dan
keberlangsungan lingkungan hidup. Sejak pencanangan program pembangunan nasional, berbagai
masalah lingkungan hidup mulai terjadi. Masalah lingkungan hidup tersebut antara lain, adanya
berbagai kerusakan lingkungan, pencemaran di darat, laut dan udara, serta berkurangnya berbagai
sumber daya alam. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara
pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya alam yang ada serta kurang kesadaran akan pentingnya
keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi sekarang maupun masa depan.
Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (sociosystem),
lingkungan buatan (technosystem) dan lingkungan alam (ecosystem) dimana ketiga subsistem ini
saling berinteraksi (saling mempengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini dapat
meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan
memberikan jaminan keberlangsungan lingkungan hidup demi peningkatan kualitas hidup setiap
makhluk hidup di dalamnya. Ketika salah satu subsistem di atas menjadi superior dan berkeinginan
untuk mengalahkan atau menguasai yang lain maka di sanalah akan terjadi ketidakseimbangan.
Contohnya adalah ketika manusia dengan teknologi ciptaannya ingin memanfaatkan alam demi
kelangsungan hidup dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam.
Eksploitasi alam tentu saja tidak dapat dicegah, karena sudah merupakan fitrah manusia
memanfaatkan alam untuk kesejahteraannya. Tetapi tingkat kerusakan akibat pemanfaatan alam
ataupun pengkondisian kembali (recovery) alam yang sudah dimanfaatkan merupakan hal-hal yang
dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan. Adapun cara yang dapat dilakukan
adalah dengan melakukan telaah secara mendalam mengenai kegiatan/usaha yang akan dilakukan di
lingkungan hidup sehingga dapat diketahui dampak yang timbul dan cara untuk mengelola dan
memantau dampak yang akan terjadi tersebut. Metode ini dikenal juga dengan analisa mengenai
dampak lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment.
Environmental impact assessment atau analisa mengenai dampak lingkungan diperkenalkan pertama
kali pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23
tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 tahun1999 tentang Analisis
mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu

16. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Amdal merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap
perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. yang dikaji dalam proses Amdal: aspek
fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap
studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul
dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak
negatif dan mengembangkan dampak positif
Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak
layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untukmengambil keputusan,
pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik
kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun
secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk
menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak
layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah.
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang
akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun
pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu
melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.
http://danielyn.blogspot.com/2009/09/amdal.html
AMDAL
Di susun Oleh :
Danel (0803022)

17. KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolonganNya
sehingga penyusunan makalah mengenai “Baku Mutu Lingkungan dan AMDAL” ini dapat
terselesaikan.
Makalah ini di susun mengingat semakin meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri
yang meningkatkan kadar kerusakan lingkungan. Selain itu makalah ini di susun sebagai bahan
referensi khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai baku mutu lingkungan
dan amdal demi tercapainya stabilitas lingkungan.
Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Arief Adhiksana selaku dosen pembimbing dan kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga laporan ini dapat kami
selesaikan.
Dalam penyusunan makalah ini tentu banyak sekali kekurang baik dari segi isi maupun penulisan,
jadi besar harapan kami atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca
sehingga dapat menjadi suatu masukan untuk kesempurnaan laporan-laporan praktikum berikutnya.
Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca kususnya mahasiswa STT Migas
Balikpapan.
Balikpapan, 30 April 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
BAB II BAKU MUTU LINGKUNGAN 3
A. Baku Mutu Air 3
B. Baku Mutu Limbah Cair 4
C. Baku Mutu Udara Ambien 6
D. Baku Mutu Udara Emisi 6

18. E. Baku Mutu Air Laut 7
BAB III AMDAL 8
A. Pengertian 8
B. Tujuan AMDAL 10
C. Fungsi AMDAL 10
D. Manfaat AMDAL 11
E. Kriteria Wajib AMDAL 13
F. Pendekatan Studi AMDAL 14
BAB IV PENUTUP 16
DAFTAR PUSTAKA 17
bab i pendahuluan
A. Latar Belakang
Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi
kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber
daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola
pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat,
bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola
pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta
memikirkan dampak – dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Untuk
itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak tehadap
lingkungan.
Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk
mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri,
pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan
bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan
hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
B. Tujuan
Tujuan disusunya makalah ini yaitu untuk menjelaskan kepada para pembaca mengenai baku
mutu lingkungan yang meliputi baku mutu air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku
mutu udara emisi, dan baku mutu air laut, serta menjelaskan suatu alat yang
sering di gunakan untuk menganalisa dampak lingkungan yang disebut AMDAL.
Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
dewasa ini, maka di perlukan upaya :
mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui
melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampungnya;
menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan
pencemaran lingkungan;
mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan

19. sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di
wilayah tertentu; dan
mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta
meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan,
serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negara
maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
yang optimal.
BAB II Baku Mutu Lingkungan
Ada beberapa macam baku mutu lingkungan antara lain yaitu baku mutu air, baku mutu limbah
cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan baku mutu air laut.
Baku mutu air
Baku mutu Baku mutu air pada sumber air, disingkat baku mutu
air. Baku mutu air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat
dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena
alam, seperti gunung meletus, pertumbuhan ganggang, gulma yang sangat cepat, badai dan gempa
bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat
disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah
industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan
menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik
(padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpaham minyak tanah dan oli merupakan sumber
utama pencemaran air, terutama air tanah.
Disamping itu penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan
konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti
sampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas, kaleng) serta bahan kimia
(detergen, batu batere) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun
air tanah.
Baku mutu limbah cair
Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air , sehingga tidak
mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

20. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri (KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP, NOMOR: KEP- 03/MENLH/l/1998) Dalam rangka untuk melestarikan
lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan
pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan
limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup,
oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian.
Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendatian Pencemaran Air, perlu
ditetapkan lebih lanjut Baku Mutu Limbah Cair.
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan
hidustri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah
perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan Kawasan Industri. Baku
Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan
dibuang ke lingk-ungan hidup dari suatu Kawasan Industri. Limbah Cair Kawasan Industri adalah
limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan Kawasan Industri yang dibuang ke
lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban
pencemar. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan
hidup.
Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolebkan dibuang ke lingkungan hidup.
Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan
dibuang ke lingkungan hidup.
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit Pengolah Limbah
Terpusat adalah sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini. Bagi Kawasan Industri yang belum
mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadar maksimum dari masing-masing
parameter atau debit limbah maksimum sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dapat dilampaui
sepanjang beban pencemaran maksimum tidak dilampaui.
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI
PARAMETER KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
(mg/liter) (kg/hari.Hari)
BOD5 50 4.3
COD 100 8.6
TSS 200 17.2
pH 6.0 - 9.0
DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM: 1 L per detik per HA lahan kawasan yang terpakai.

21. Baku mutu udara ambien
Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di
dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan
manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya.
Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan
dan atau benda.
Baku mutu udara ambient (USA) untuk CO adalah:
- Konsentrasi maksimum dalam 8 jam tidak melebihi sekali setahun = 10 mg/m3 atau 9 ppm
- Konsentrasi maksimum dalam satu jam tidak melebihi sekali setahun = 40 mg/m3 atau 35 ppm
- Konsentrasi CO dapat diukur secara kontinyu dengan menggu-nakan teknik spektroskop infra-
merah non-dispersif.
Baku mutu udara emisi
Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk
dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi sebagai unsur pencemar.
Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien.
Baku mutu air laut
Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang
ada atau harus ada , dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

22. BAB III AMDAL
A. Pengertian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, pasal
1 ayat 1, AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) adalah kajian mengenai dampak besar
dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan.
Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya. Peraturan Pemerintah
No. 51 Tahun 1993 (PP 51/1993) tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL)
menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan dan menghasilkan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkup studi ANDAL yang dihasilkan dari proses
pelingkupan.
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL. ANDAL memuat
pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yang
diusulkan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukan
untuk mitigasi setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pemantauan dampak
lingkungan yang akan timbul.
RKL dan RPL merupakan persyaratan mandatory menurut PP 51/1993, sebagai bagian
kelengkapan dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL. Untuk kegiatan yang tidak wajib
AMDAL, penanggulangan dampak lingkungan yang timbul memerlukan:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
2. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
3. Pertanggung-jawaban pelaksanaan audit, antara auditor dan manajemen organisasi.
4. Komunikasi temuan-temuan audit.
5. Kompetensi audit.
6. Bagaimana audit akan dilaksanakan.

23. Sebagai dasar pelaksanaan Audit Lingkungan di Indonesia, telah dikeluarkan Kepmen LH No.
42/MENLH/11/1994 tentang Prinsip-Prinsip dan Pedoman Umum Audit Lingkungan. Dalam
Lampiran Kepmen LH No. 41/94 tersebut didefinisikan bahwa:
Audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematik
terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem
pengelolaan dan pemantauan dengan tujuan memfasilitasi kontrol pengelolaan terhadap
pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian kelayakan usaha atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.
Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukan
secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan dan
pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang
diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang
diIaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul
sehingga dapat dilakukan upaya- upaya pencegahannya.
B. Tujuan AMDAL
Tujuan dan sasaran AMDAL adalah Untuk menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatan
pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan
lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek
lingkungan hidup. Pada hakikatnya diharapkan dengan melalui kajian
AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan
mampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negative, serta
dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien.
AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk:
• Menghindari dampak
n Apakah proyek dibutuhkan?
n Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?
n Apakah ada alternatif lokasi?
• Meminimalisasi dampak
n Mengurangi skala, besaran, ukuran
n Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?
• Melakukan mitigasi/kompensasi dampak
n Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak.
C. Fungsi AMDAL
AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam
Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999, (AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ).
Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang
efisien sesuai dengan situasi.
D. Manfaat AMDAL

24. Pada dasarnya AMDAL memiliki tiga manfaat utama yaitu,
1. Pada Pemerintah
Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan.
Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan
hidup.
Pada Masyarakat
Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk
berpartisipasi.
Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya
suatu kegiatan.
Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalam
menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.
Pada Pemrakarsa
§ Untuk mengetahui masalahmasalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan
datang.
§ Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dansasaran proyek.
§ Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup.
Selain manfaat – mafaat di atas AMDAL juga sering di gunakan sebagai :
AMDAL sebagai ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
AMDAL digunakan sebagai Enironmental safeguards atau upaya perlindungan lingkungan dari
berbagai jenis kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik yang di lakukan masyarakat lokal
maupun pemerintah sehingga tecapai suatu tujuan yaitu :
Output SDS yang efesien
SDA yang berkelanjutan
Konservasi kawasan lindung
Pengembangan wilayah
Manfaat AMDAL dalam PERENCANAAN WILAYAH yaitu
Ayat (2) PP 27/1999:
Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan
pembangunan wilayah.
Manfaat AMDAL dalam CEGAH, KENDALI & PANTAU DAMPAK
Hasil AMDAL memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak
lingkungan.
AMDAL sebagai prasyarat utang
Banyak debitur yang tidak dapat mengembalikan utang hal ini dikarenakan berbagai masalah, salah
satunya mengenai masalah lingkungan. Sehingga dalam peberian kredit atau utang di perlukan
analaisa apakah debitur tesebut akan mengalami masalah di bidang lingkungan atau tidak.

25. E. Kriteria wajib AMDAL
Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks
serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.
Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat
pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL:
Pertahanan dan Keamanan
Pertanian
Perikanan
Kehutanan
Kesehatan
Perhubungan
Teknologi Satelit
Perindustrian
Prasarana Wilayah
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata
Pengelolaan limbah B3, dan Rekayasa Genetika
F. Pendekatan studi AMDAL
Dalam kegiatan per-Amdal-an, pendekatannya juga perlu diketahui agar proses pelaksanaanya bias
seefisien mungkin. Di Indonesia, pendekatan pelaksanaan studi AMDAL ada dikenal :
Pendekatan AMDAL Kegiatan Tunggal:
Yakni penyusunan atau pembuatan studi AMDAL diperuntukkan bagi satu jenis usaha dimana
kewenangan pembinaannya dibawah satu instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan
tersebut.
Pendekatan AMDAL Kegiatan Terpadu/Multisektor:
Yakni penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan terpadu baik dalam
perencanaan produksinya maupun pengelolaannya dan melibatkan lebih dari satu instansi yang
membidangi kegiatan tersebut serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.
Pendekatan AMDAL Kegiatan dalam Kawasan:
Yakni penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam suatu

26. kawasan yang telah ditetapkan atau berada dalam kawasan/zona pengembangan wilayah yang
telah ditetapkan pada kesatuan hamparan ekosistem.
Penilai AMDAL
Dalam proses menilai dokumen AMDAL sebuah rencana kegiatan atau proyek, maka pihak-pihak
yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL tersebut meliputi :
Komisi Penilai AMDAL:
Yaitu sebuah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Pada tingkat pusat dinamakan
Komisi Penilai Pusat. Ditingkatdaerah dinamakan Komisi Penilai Daerah. Anggota-angotanya terdiri
dari unsure pemerintahan yang berkepentingan, unsur warga dan masyarakat yang berkepentingan
dan terkena dampak.
Pemrakarsa:
Yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas s uatu rencana usaha dan/atau
kegiatan yang dilaksanakan.
Warga Masyarakat Yang Terkena Dampak:
Yaitu seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya suatu rencana
dan/atau kegiatan tersebut akan menjadi kelompok yang diuntungkan (benerficary groups),
dan kelompok yang dirugikan (at-risk groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampa kini
dibatasi pada masyarakat yang berada dalam ruang dampak rencan usaha dan/atau kegiatan
tersebut.
Namun dalam pelaksanaannya, komponen lainnya yang turut berperan dalam proses peng-AMDAL-
an antara lain Pemberi Ijin (Instansi yang berwewenang menerbitkan ijin melakukan kegiatan),
Pakar Lingkungan dan Pakar Teknis (Seseorang yang ahli di bidang lingkungan dan bidang ilmu
tertentu) Lembaga Pelatihan (Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus dan/atau
pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan LH.
BAB IV PENUTUP
Baku mutu lingkungan merupakan suatu acuan yang perlu kita pahami dalam memelihara
lingkungan hidup dan sember daya alam yang berkelanjutan. Sehingga kita dapat meminimalisasi
kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas berbagai aspek kehidupan.
Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di Negara
berkembang seperti Indonesia sudah sangat kompleks dan sudah menghawatirkan. Karena itu perlu
kesadaran semua pihak untuk turut menangai pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui
kebijakan dan aturan harus mampu mengatur industi dalam pengolahan limbah baik cair, kayu dan
udara. Pihak industripun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar sehingga

27. harus mau membangun pengolahan limbah. Masyarakat pun harus mempunyai peranan yang
sangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar sehingga kelestarian
lingkungan baik, udara, tanah maupun air dapat terjaga dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/04/polusi_air_tanah_akibat_limbah_industri.pdf
Http://en.wikipedia.org/wiki/Water_polution
www.menlh.go.id/i/art/pdf_1038886332.pdf
http://www.theceli.com/dokumen/produk/pp/1999/41-1999.htm
mages.soemarno.multiply.com/attachment/0/Ru9eSgoKCtgAAA7XvtI1/STANDARISASI%20LINGKU
NGAN.doc?nmid=58345430