Taman Nasional kerinci seblat

1. TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
(TNKS)
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELOMPOK MASYARAKAT
(FASILITASI PEMBERIAN AKSES KELOLA)
18 MEI 2021

2. I. Latar Belakang
Pasal 16
Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui:
a. inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan
pemanfaatan;
b. pengkajian karakteristik lokasi;
c. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat; dan
d. penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.
Pasal 17
(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk menentukan kelayakan
pemanfaatan zona atau blok tradisional dan masyarakat setempat yang akan melakukan kerjasama.
(2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a. masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada zona atau blok tradisional;
b. potensi flora, fauna, sumber daya perairan dan jasa lingkungan; dan
c. pemanfaatan sumber daya hutan dan perairan.
(3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Pengelola.

3. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan kawasan konservasi ini
dimaksudkan sebagai langkah prakondisi pengembangan kemitraan konservasi
antara masyarakat di sekitar kawasan dengan BBTNKS. Dengan kegiatan ini
diharapkan potensi pemanfaatan yang berada di kawasan TNKS terutama di
zona tradisional dapat terdata dan terpetakan.
Tujuan dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan kawasan
konservasi ini adalah untuk mengumpulkan data, informasi, dan memetakan
pemanfaatan kawasan TNKS sebagai langkah persiapan pengembangan
kemitraan konservasi.
II. Maksud &
Tujuan

4. Tanggal 15-16 April 2021 di zona tradisional Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya Kab.
Musi Rawas Utara.
III. Waktu & Lokasi

5. Tabel 1. Data Identifikasi Wilayah Kemitraan Konservasi

6. IV. Sosial Ekonomi &
Budaya

7. V. Hasil Kegiatan

8. VI. Kelayakan Lokasi
Berdasarkan hasil identifikasi wilayah kemitraan konservasi,
disimpulkan bahwa lokasi zona tradisional di Bukit Ulu layak
untuk dimanfaatkan, karena :

9. Tahap Persiapan Usulan Rencana Kegiatan Penilaian dan persetujuan Perumusan dan penandatanganan
Pasal 16.
Tahap Persiapan melalui :
a. Inventarisasi dan
identifikasi karakteristik
lokasi, penentuan dan
penetapan arah
pengelolaan dan
pemanfaatan;
b. Pengkajian karakteristik
lokasi;
c. Memfasilitasi
pembentukan kelompok
masyarakat; dan
d. Penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat.
Pasal 18.
Usulan KK calon mitra ke
Unit Pengelola, dilampiri:
a. Legalitas pemohon;
dan
b. Proposal, memuat
lokasi dan rencana
kegiatan (memuat
organisasi
kelompok
masyarakat, lokasi,
jenis yang di
manfaatakan, dan
waktu
pemanfaatan)
Pasal 19.
Verifikasi:
a. Pemohon memenuhi kriteria sebagai
masyarakat setempat;
b. Kelayakan potensi dan lokasi.
Jika memenuhi syarat UPT menerbitkan
persetujuan (dilakukan penilaian
terhadap persyaratan administratif dan
kelayakan pemanfaatan potensi
dilakukan melalui verifikasi lapangan)
Pasal 24.
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), memuat antara lain:
a. Latar belakang;
b. Indentitas para pihak;
c. Tujuan;
d. Ruang lingkup;
e. Lokasi kegiatan;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Jangka waktu; dan
h. Penyelesaian sengketa;
Perjanjian kerjasama jangka waktu s.d 5 (lima)
tahun (menyusun RKL & RKT)
Tahapan pelaksanaan Kemitraan dalam rangka pemberian akses

10. Mitra Konservasi
Pasal 12
Mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat yaitu
perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat dan atau pemerintah desa.
Pasal 13
Persyaratan perseorangan dana atau kelompok masyarakat setempat sebagai
calon mitra konservasi, harus memiliki:
a. Kartu tanda penduduk, surat domisili, atau surat keterangan lainnya dari
Kepala Desa setempat atau dengan sebutan nama lainnya yang
membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di sekitar KSA/KPA;
b. Dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal
dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga
adat setempat;
c. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada KSA dan/atau KPA;
d. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara
berkelanjutan; dan atau
e. Berbentuk kelompok masyarakat setempat.
Pasal 14
(1) Mitra konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berhak:
a. Mendapatkan akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan
kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan
sumberdaya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas;
b. Mendapatkan fasilitasi pembentukan kelompok dan penguatan
kelembagaan kelompok.
(2) Mitra konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
a. Menaati kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;
b. Mengembangbiakan/melakukan budidaya jenis-jenis HHBK yang dipungut
di dalam dan di luar ksa/kpa, melalui pengembangan kebun bibit
kelompok;
c. Tidak menebang pohon;
d. Menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan,
penambangan, dan gangguan lainnya oleh pihak luar;
e. Melaporkan setiap gangguan terhadap kawasan yang terjadi di dalam dan
di sekitar areal kemitraannya kepada upt.

11. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KONSERVASI
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Pasal 4, salah satu bentuk kemitraan konservasi adalah dengan Pemberian
Akses. Pemberian akses tersebut berupa:
a. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
b. budidaya tradisional;
c. perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;
d. pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak
dilindungi;
e. wisata alam terbatas.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu, antara lain:
a. kelompok rotan;
b. kelompok getah;
c. kelompok damar;
d. kelompok biji-bijian;
e. kelompok bunga-bungaan;
f. kelompok daun-daunan;
g. kelompok akar-akaran;
h. kulit kayu;
i. bambu hutan;
j. buah-buahan;
k. umbi-umbian;
l. nibung;
m. lilin tawon;
n. madu;
o. sagu;
p. nipah;
q. ijuk;
r. tumbuhan obat; dan
s. jamur.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2014
Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Tarif PNBP
Getah Karet Hutan 6 % x harga patokan per ton
Kopi 6 % x harga patokan per kg
Permen LHK 83 th 2016 ttg Perhutanan Sosial

15. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
SEKSI PENGELOLAAN TN. WILAYAH V LUBUKLINGGAU
Jl. Garuda Km. 4,5 No.60 Kel. Watas Lubukdurian telp/fex : (0733) 321566
email : sptnvlubuklinggau@gmail.com