Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas tentang:
(1) Materi pokok mengenai mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia akan diajarkan selama 4 pertemuan, (2) Tujuan pembelajaran mencakup pemahaman sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia, dan (3) Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning dan metode diskusi, presentasi, dan penugasan.
RPS mata kuliah Hukum Perikatan pada Program Studi S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep hukum perikatan untuk memberikan solusi masalah hukum perikatan, dengan metode pembelajaran kuliah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Pembelajaran akan diujikan melalui ujian tengah semester dan ujian
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas tentang:
(1) Materi pokok mengenai mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia akan diajarkan selama 4 pertemuan, (2) Tujuan pembelajaran mencakup pemahaman sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia, dan (3) Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning dan metode diskusi, presentasi, dan penugasan.
RPS mata kuliah Hukum Perikatan pada Program Studi S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep hukum perikatan untuk memberikan solusi masalah hukum perikatan, dengan metode pembelajaran kuliah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Pembelajaran akan diujikan melalui ujian tengah semester dan ujian
RPS mata kuliah Hukum dan Teknologi membahas tentang pembelajaran semester yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Mata kuliah ini membahas tentang hukum siber, e-commerce, perlindungan hak kekayaan intelektual, transplantasi organ, etika dan hukum kedokteran."
(1) Dokumen ini merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Tata Negara yang disusun oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia pada rapat di Cisarua Bogor pada Juni 2021. (2) RPS ini dirancang untuk 4 SKS dengan total 26 pertemuan dan dapat digunakan sebagai acuan oleh fakultas hukum. (3) RPS ini mengatur materi, metode pembelajaran, indikator penila
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia melalui 3 pertemuan. 2. Pembelajaran akan menganalisis sistem pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. 3. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi.
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Peserta didik akan diajak mengunjungi lembaga peradilan untuk mengamati persidangan dan melakukan diskusi dengan pejabat peradilan. Materi akan menjelaskan tata cara pelaksanaan proses pengadilan di Indonesia.
RPS mata kuliah Teknik Pembuatan Akta PPAT membahas tentang rencana pembelajaran mata kuliah tersebut pada semester genap tahun 2021/2022. Mata kuliah ini akan membahas tentang teknik pembuatan berbagai akta tanah seperti akta jual beli, tukar menukar tanah, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian HGB atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Pembelajaran a
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pemahaman terhadap filsafat pancasila, identitas nasional, politik dan strategi nasional, demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan geopolitik serta geostrategi Indonesia dalam 3-4 kalimat dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai untuk membentuk warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi.
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Materi akan dibahas dalam 3 pertemuan meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah, tugas kelompok, dan presentasi untuk
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Materi akan dibahas dalam 3 pertemuan meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah, tugas kelompok, dan presentasi untuk
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 4-mengupas-penyelenggaraan-kekuasaan-negaraeli priyatna laidan
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas penyelenggaraan kekuasaan negara dengan alokasi waktu 6 pertemuan. 2. Materi pembelajaran meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian serta pemerintahan daerah menurut UUD 1945. 3. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan mengamati, menanya, men
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas penyelenggaraan kekuasaan negara dengan alokasi waktu 6 pertemuan. 2. Materi pembelajaran meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian serta pemerintahan daerah menurut UUD 1945. 3. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan mengamati, menanya, men
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas penelitian dan penulisan sejarah untuk siswa kelas X dengan alokasi waktu 6 pertemuan. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian yang akan digunakan.
Rangkuman dokumen RPP PKn tentang pembagian kekuasaan:
Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang mencakup tujuan pembelajaran mengenai sistem pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian negara dan pemerintahan daerah, serta metode pembelajaran berbasis pendekatan saintifik.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
RPS mata kuliah Hukum dan Teknologi membahas tentang pembelajaran semester yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Mata kuliah ini membahas tentang hukum siber, e-commerce, perlindungan hak kekayaan intelektual, transplantasi organ, etika dan hukum kedokteran."
(1) Dokumen ini merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Tata Negara yang disusun oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia pada rapat di Cisarua Bogor pada Juni 2021. (2) RPS ini dirancang untuk 4 SKS dengan total 26 pertemuan dan dapat digunakan sebagai acuan oleh fakultas hukum. (3) RPS ini mengatur materi, metode pembelajaran, indikator penila
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia melalui 3 pertemuan. 2. Pembelajaran akan menganalisis sistem pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. 3. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi.
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Peserta didik akan diajak mengunjungi lembaga peradilan untuk mengamati persidangan dan melakukan diskusi dengan pejabat peradilan. Materi akan menjelaskan tata cara pelaksanaan proses pengadilan di Indonesia.
RPS mata kuliah Teknik Pembuatan Akta PPAT membahas tentang rencana pembelajaran mata kuliah tersebut pada semester genap tahun 2021/2022. Mata kuliah ini akan membahas tentang teknik pembuatan berbagai akta tanah seperti akta jual beli, tukar menukar tanah, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian HGB atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Pembelajaran a
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pemahaman terhadap filsafat pancasila, identitas nasional, politik dan strategi nasional, demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan geopolitik serta geostrategi Indonesia dalam 3-4 kalimat dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai untuk membentuk warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi.
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Materi akan dibahas dalam 3 pertemuan meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah, tugas kelompok, dan presentasi untuk
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Materi akan dibahas dalam 3 pertemuan meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah, tugas kelompok, dan presentasi untuk
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 4-mengupas-penyelenggaraan-kekuasaan-negaraeli priyatna laidan
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas penyelenggaraan kekuasaan negara dengan alokasi waktu 6 pertemuan. 2. Materi pembelajaran meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian serta pemerintahan daerah menurut UUD 1945. 3. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan mengamati, menanya, men
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas penyelenggaraan kekuasaan negara dengan alokasi waktu 6 pertemuan. 2. Materi pembelajaran meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian serta pemerintahan daerah menurut UUD 1945. 3. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan mengamati, menanya, men
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas penelitian dan penulisan sejarah untuk siswa kelas X dengan alokasi waktu 6 pertemuan. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian yang akan digunakan.
Rangkuman dokumen RPP PKn tentang pembagian kekuasaan:
Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang mencakup tujuan pembelajaran mengenai sistem pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian negara dan pemerintahan daerah, serta metode pembelajaran berbasis pendekatan saintifik.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. UNIVERSITAS ROYAL
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK) KODE Dosen
Pengampuh
Rumpun MK BOBOT (sks) SEMEST
ER
Tgl Penyusunan
Hukum Penguasaan &
Pengaturan Pertanahan
HKKK7301 Babby
Apriandani,MH
Hukum T=3 P=0 7 September 2023
Capaian
Pembelajaran
(CP)
CPL-PRODI
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KK1 mampu berwirausaha dan memimpin organisasi kepengacaraan atau advokad
P2 menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah pada bidang hukum
CPMK Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menguasai mengenai teori dan mekanisme
pendaftaran dan peralihan hak atas tanah sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di bidang pendaftaran
dan peralihan hak atas tanah.
Deskripsi Singkat
MK
Matakuliah ini membahas mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi pendaftaran tanah, sistem publikasi dalam
pendaftaran tanah ; menjelaskan instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah ; menjelaskan kekuatan pembuktian sertifikat
hak atas tanah ; menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran peralihan hak atas tanah; menyelesaikan
permasalahan- permasalahan yang timbul dalam praktik pendaftaran tanah; serta mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam
teori dan praktik.
Bahan Kajian/
Materi
Pembelajaran
1. Pendaftaran tanah
2. Pendaftaran tanah sebelum UUPA
3. Pendaftaran tanah menurut UUPA
4. Sistem pendaftaran tanah
2. 5. Publikasi dalam pendaftaran tanah
6. Pendaftaran tanah pertama kali
7. Pendaftaran tanah sistematik dan sporadik
8. Sertifikat hak atas tanah
9. Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah
10. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
11. PPAT
Pustaka Utama:
1. Adrian Sutedi, 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: BP Cipta Jaya.
2. A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia,Bandung: Mandar Maju.
3. Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,
Jakarta: Djambatan.
4. 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
5. 2000. Alat Bukti Hak Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, Makalah, FH UGM dan BPN YogyakartA
6. Efendi Perangin, 1991. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum,Jakarta ; RajawaliPress
7. 1981. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Rajawali Press
8. Hasan Basri Nata Manggala dan Sarjita, 2005. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Yogyakarta; Tujujogja Pustaka.
9. Maria S.W. Sumardjono, 1997, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran
Tanah,Makalah, FH UGM dan BPN Yogyakarta.
10. Undang-undang Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pendukung:
1. PMA/KaBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. PMA/KaBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 tentang PPAT.
Media
Pembelajaran
Hardware:
Software:
Mata Kuliah syarat
3. MgKe
-
Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar)
Indikator Penilaian Kriteria & Bentuk
Penilaian
Bentuk, Metode
Pembelajaran, dan
Penugasan
Mahasiswa [Media
Sumber belajar] [
Estimasi Waktu ]
Materi
Pembelajaran
[ Pustaka ]
Bobot
Penilaia
n (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pembukaan
matakuliah
(mahasiswa
menyepakati kontrak
perkuliahan) dan
mahasiswa mampu
menghubungkan
beberapa aspek
pengantar megenai
pendaftaran tanah
• Kemampuan
menguraikan
identitas, sasaran
belajar dan
deskripsi
matakuliah
• Kemutakhiran literatur
• Ketepatan
menghubungkan
beberapa aspek
pengantar mengenai
pendaftaran tanah
• Kemampuan
bertanya dan
mengemukakan
pendapat
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Presentasi lisan.
Ceramah, Diskusi.
3x50 menit
Pembukaan kuliah,
menjelaskan tentang:
1. Kontrak
perkuliahan
2. Identitas mata
kuliah
3. Sasaran Belajar
4. Deskripsi mata
kuliah Pengantar:
1. Kepastian
hukum hak
atas tanah
2. Hukum agraria
lama dan
jaminan
kepastian
hukum
3. Hukum tanah
nasional yang
legal cadastre
5
4. 2 Mahasiswa mampu
menanalisis
pendaftaran tanah
sebelum UUPA.
• Ketepatan
menganalisis
materi
• Kemampuan
bertanya dan
mengemukakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif
3x50 menit
Pendaftaran tanah
sebelum
UUPA:
1. Perkembangan
Kadaster
a. Periode pra
kadaster
b. Periode lama
c. Kadaster baru
2. Perkembangan
Pendaftaran Tanah
a. Periode
sebelum
ordonansi balik
nama
b. Periode
oronansi balik
nama
3. Alat Bukti Tanah
Sebelum UUPA
4. Petuk pajak, PBB
dan Verponding
Indonesia.
5
3-4
Mahasiswa mampu
menganalisis
pendaftaran tanah
menurut UUPA.
• Keaktifan dalam
kelas dan diskusi
• Kemampuan
bertanya dan
mengemukakan
pendapat
• Ketepatan analisis dan
• hasil diskusi
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif, Small
Group, Discussion
3x50 menit
Pendaftaran tanah
menurut
UUPA:
1. Pengertian
pendaftaran tanah
2. Dasar hukum
pendaftaran tanah
3. Tujuan dan fungsi
pendaftaran tanah
4. Asas-asas
pendaftaran tanah
5. Pendaftaran tanah
menurut PP
5
5. 10/1961
6. Pendaftaran Tanah
menurut
PP24/1997
7. Objek pendaftaran
tanah
5 Mahasiswa mampu
membedakan sistem
pendaftaran tanah.
• Ketepatan
membedakan
materi
• Kemampuan
menyelesaika
n topik secara
mandiri
• Kemampuan
menyatakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif, Self
Directed Learning
3x50 menit
Sistem pendaftaran
tanah:
1. Pengertian dan
ciri sistem
pendaftaran
akta
pendaftaran hak
2. Sistem
pendaftran
tanah
barat
3. Sistem
pendaftaran
tanah UUPA
8
6-7 Mahasiswa mampu
menetapkan ciri dan
membedakan sistem
publikasi dalam
pendaftaran tanah.
• Ketepatan
menetapkan ciri
pendaftaran
tanah
• Ketepatan
membedakan
sistem publikasi
dalam
pendaftaran tanah
• Kemampuan
bekerja sama
dengan
kelompok
• Keaktifan di kelas
• Kemampuan
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif,
Collaborati ve Learning
3x50 menit
Publikasi dalam
pendaftaran tanah:
1. Pengertian dan
ciri- ciri sistem
publikasi negatif
2. Ciri-ciri
sitem publikasi
positif (stelsel
publikasi positif)
3. Sistem publikasi
pendaftaran tanah
menurut UUPA
4. Torrens system
10
6. menyatakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
8 Evaluasi Tengah Semester/Ujian Tengah Semester
9
Mahasiswa mampu
merumuskan proses
pendaftaran tanah
• Ketepatan
merumuskan
proses
pendaftaran
tanah pertama
kali
• Kemampuan
bertanya dan
Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif
3 X 50 menit
Pendaftaran tanah
pertama kali:
1. Pengertian
pendaftran tanah
untuk pertama
kali
2. Kegiatan
pendaftaran tanah
untuk pertama
kali
3. Pengumpulan
dan pengolahan
data fisik
4. Pengumpulan
dan pengolahan
data yuridis serta
pembukuan
haknya
5
10 Mahasiswa mampu
membedakan
kegiatan
pendaftaran tanah
sistematik dan
sporadik
• Ketepatan
membedakan
materi
• Kemampuan
bertanya dan
Mengemukaka
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif
3 X 50 menit
Pendaftaran tanah
sistematik dan
sporadik:
1. Pengertian
pendaftaran tanah
sistematik dan
sporadik
2. Prosedur
pendaftaran tanah
3. Pendaftaran
tanah dengan
penegasan
7. konversi dan
pengakuan hak
4. Instansi
penyelenggaran
pendaftaran tanah
5. Pendaftaran tanah
secara ajudikasi,
prona, proda, SMS,
larasita.
5
11-12 Mahasiswa mampu
menguraikan
proses dan
beberapa aspek
mengenai sertifikat
hak atas tanah
• Ketepatan
menguraikan
proses
penerbitan
sertifikat hak
atas tanah
Ketepatan
menguraikan
apek-aspek
mengenai
sertifikat hak
atas tanah
• Kemampuan
bekerja sama
dengan kelompok
• Keaktifan di kelas
• Kemampuan
menyatakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif,
Collaborativ e Learning
(Gallery Walk)
3 X 50 menit
Sertifikat hak atas
tanah:
1. Tata cara
penerbitan
sertifikat
2. Penyerahan
sertifikat
3. Penagguhan
penerbitan
sertifikat
4. Penyajian data
fisik dan data
yuridis
5. Penyimpanan
daftar umum dan
dokumen
(warkah)
6. Penggantian
sertifikat
hilang/rusak.
10
8. 13 Mahasiswa mampu
mengaitkan kekuatan
pembuktian sertipikat
hak atas tanah
• Ketepatan
mengaitkan
materi
• Kemampuan
bertanya dan
mengemukakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif
3 X 50 menit
Kekuatan pembuktian
sertipikat hak atas
tanah:
1.
Pengertia
n dan isi
sertipikat
2. Pengertian
sertipikat
sebagai alat
bukti yang kuat
3. Syarat-syarat
sertipikat
sebagai alat
bukti yang kuat
4. Konsep
rechtsverwerki
ng dalam
pendaftaran
tanah.
5
14 Mahasiswa mampu
menguraikan
mengenai
pemeliharaan data
pendaftaran tanah
• Keaktifan dalam
kelas dan diskusi
• Kemampuan
bertanya dan
mengemukakan
pendapat
• Ketepatan uraian
hasil
• diskusi
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif, Small
Group Discussion
3 X 50 menit
Pemeliharaan data
pendaftaran tanah:
1. Pengertian
pemeliharaan
data pendaftaran
tanah Macam-
macam
pendaftaran
tanah dalam
rangka
pemeliharaan
data tanah
3. Pemeliharaan
data karena
pemindahan hak
4. Dokumen-
8
9. dokumen dalam
pembuatan Akta
PPAT
5. Surat-surat
sebagai syarat
pendaftaran
pemindahan hak
ke kantor
pertanahan
6. Instansi
penyelenggaraan
pendaftaran tanah
15 Mahasiswa mampu
menganalisis
tugas- tugas PPAT
serta hak dan
kewajibannya.
• Ketepatan
menganalisis
materi
• Kemampuan
bertanya dan
• Mengemukakan
pendapat
• Kedisplinan dan
sopan santun
Kriteria Penilaian:
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Analisis
Bentuk penilaian
pembelajaran:
1. Tes tertulis.
2. Presentasi lisan.
3. Proyek atau karya
praktik.
4. Diskusi kelompok.
Kuliah Interaktif
3 X 50 menit
PPAT :
1. Pengertian PPAT
2. Macam-macam
PPAT
3. Yang dapat
diangkat jadi
PPAT
4. Tugas,
hak dan
kewajiba
n PPAT
5. Pemberhentian
PPAT
6. Sanksi-sanksi
PPAT
7. Biaya
5
16 Evaluasi Akhir Semester/Ujian Tengah Semester 17