Undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 mengatur tentang pembiayaan kesehatan dari pemerintah pusat minimal 5% APBN dan pemerintah daerah minimal 10% APBD untuk menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini bertujuan agar anggaran kesehatan dapat dialokasikan secara berkelanjutan, adil, dan efisien guna mencapai pembangunan kesehatan yang optimal.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Creative Landscape - Asheville/Buncombe County 2013 Gordon Smith
This regional snapshot report gives the big
picture of a region’s creative landscape. It
provides an overview of creative jobs, industry
earnings, FDR grants, and Nonprofit revenues.
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Creative Landscape - Asheville/Buncombe County 2013 Gordon Smith
This regional snapshot report gives the big
picture of a region’s creative landscape. It
provides an overview of creative jobs, industry
earnings, FDR grants, and Nonprofit revenues.
BCA Syariah Jobs: Micro Marketing Staff | Legal Funding Section Head
BCA Syariah JobsThe development of Islamic banking is growing quite rapidly in recent years show public interest increasing on Islamic economics. To meet customers' needs for sharia services, PT Bank Syariah BCA operates in order to realize the vision and mission of BCA Syariah, funding a variety of products, services and financing have been developed and marketed to the public. For business development that will support the future expansion of PT Bank BCA Syariah, we open career opportunity for young and potential professionals to develop themselves and build their career with us.
Staf Penjualan Mikro (PJM) - Jabodetabek
Job Description
Carry out Mikro BUR (Bina Usaha Rakyat) - BCA Syariah explanation and product offering to prospective customer of small and medium-sized enterprises (self-employed) segment both using canvassing and referral methods, and other method
Maintain good relationships with existing micro segment customers
Placement: Jabodetabek
Requirements
Minimum possess Associate degree (Diploma 3)
Maximum 35 years old for experienced candidates or 26 years old for fresh graduate candidates
Minimum 1 year working experience in the direct sales field, such as in the consumer goods, micro banking, etc. for experienced candidates
Have marketing and target oriented passions
Have extensive network
Have SIM C and two-wheel motor vehicles
Mastery the local language and know the local community
Computer literated minimum in Microsoft Office
Closing date: May 28, 2015
Kepala Bagian Legal Pembiayaan (Perbankan) - Jatinegara, Jakarta Timur
Job Description
Check the documentation requirements, in particular the legality of prospective customers
Examine the legal subjects of prospective customers
Create and coordinate the letters / documents related to the provision of financing
Examine the quality of letters / documents related to the provision of financing in the legal aspects
Secure the collateral in accordance with the provisions and procedures
Check the completed notarized deed
Check the documents completeness before the signing of financing and collateral binding agreements
Requirement
Possess Bachelor degree majoring in Law from reputable university
Preferably for those who understand the Sharia System
Have 4 years experience in banking
Closing date: May 8, 2015
For those who are interested and meet the requirements above please send your complete application to:
Human Capital BCA Syariah
Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur
Or to email addresses below.
BCA Syariah Jobs: Micro Marketing Staff | Legal Funding Section Head
BCA Syariah JobsThe development of Islamic banking is growing quite rapidly in recent years show public interest increasing on Islamic economics. To meet customers' needs for sharia services, PT Bank Syariah BCA operates in order to realize the vision and mission of BCA Syariah, funding a variety of products, services and financing have been developed and marketed to the public. For business development that will support the future expansion of PT Bank BCA Syariah, we open career opportunity for young and potential professionals to develop themselves and build their career with us.
Staf Penjualan Mikro (PJM) - Jabodetabek
Job Description
Carry out Mikro BUR (Bina Usaha Rakyat) - BCA Syariah explanation and product offering to prospective customer of small and medium-sized enterprises (self-employed) segment both using canvassing and referral methods, and other method
Maintain good relationships with existing micro segment customers
Placement: Jabodetabek
Requirements
Minimum possess Associate degree (Diploma 3)
Maximum 35 years old for experienced candidates or 26 years old for fresh graduate candidates
Minimum 1 year working experience in the direct sales field, such as in the consumer goods, micro banking, etc. for experienced candidates
Have marketing and target oriented passions
Have extensive network
Have SIM C and two-wheel motor vehicles
Mastery the local language and know the local community
Computer literated minimum in Microsoft Office
Closing date: May 28, 2015
Kepala Bagian Legal Pembiayaan (Perbankan) - Jatinegara, Jakarta Timur
Job Description
Check the documentation requirements, in particular the legality of prospective customers
Examine the legal subjects of prospective customers
Create and coordinate the letters / documents related to the provision of financing
Examine the quality of letters / documents related to the provision of financing in the legal aspects
Secure the collateral in accordance with the provisions and procedures
Check the completed notarized deed
Check the documents completeness before the signing of financing and collateral binding agreements
Requirement
Possess Bachelor degree majoring in Law from reputable university
Preferably for those who understand the Sharia System
Have 4 years experience in banking
Closing date: May 8, 2015
For those who are interested and meet the requirements above please send your complete application to:
Human Capital BCA Syariah
Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur
Or to email addresses below.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
2222222222222222undang
1. UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009
Dalamundang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, banyak
memberikan peluang bagi peningkatan pembangunan kesehatan karena dalampasal 170
dan 171 telah dijelaskan bahwa:
Pasal 170
(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang
berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-
tingginya.
(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, swasta dan sumber lain.
Pasal 171
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen)
dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan
minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menyikapi pasal 170 dan 171 pada undang-undang kesehatan no. 36 tahun 2009, maka
pemerintah pusat wajib untuk mengalokasikan 5% APBN untuk pembiayaan kesehatan
begitu pula pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk
menyediakan 10% APBD untuk pembiayaan kesehatan.
2. Dengan demikian maka pemerintah pusat dan daerah minimal harus mengalokasikan
anggaran 30% untuk pendidikan dan kesehatan, jika hal ini dapat terpenuhi maka harus
diimbangi dengan peningkatan status pendidikan dan kesehatan yang optimal.